Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPASTV - Eks Komut Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah pernah menerima laporan adanya intervensi Riza Chalid terkait proses penyewaan terminal BBM milik PT Orbit Terminal Merak (OTM) oleh Pertamina.

"Sekuat apa sih beliau sampai intervensi? Beliau jaganya begitu ketat," kata Ahok usai sidang dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, jika ingin mengetahui persoalan secara lebih mendalam, maka pertanyaan seharusnya diarahkan kepada Menteri BUMN dan Presiden.

"Kalau mau tahu lebih dalam, mesti tanya Menteri BUMN sama Presiden," kata Ahok.

Ahok lalu membandingkan dengan kebijakan di masanya, ketika premium sudah dihapus dan Pertamina didorong menggunakan BBM dengan kualitas lebih tinggi yang bisa diproduksi sendiri.

"Di zaman saya, itu sudah kita hapus. Kita naik ke Pertalite yang produksi sendiri," ujarnya.

Lebih jauh, Ahok kembali mengkritik pola subsidi energi yang menurutnya tidak tepat sasaran.

Ia mengusulkan agar subsidi tidak lagi berbasis barang, melainkan berbasis orang melalui sistem voucher digital.

Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah lebih dekat, satu Langkah makin terpercaya!

Produser: Yuilyana

Thumbnail Editor: Novaltri

#ahok #pertamina #saksiahok

Baca Juga Ahok: Pertamina "Berdarah-Darah" Jalankan BBM Subsidi, Arus Kas Patra Niaga Sempat Merah di https://www.kompas.tv/nasional/646681/ahok-pertamina-berdarah-darah-jalankan-bbm-subsidi-arus-kas-patra-niaga-sempat-merah



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/646700/jawab-ahok-soal-intervensi-riza-chalid-tanya-erick-dan-jokowi
Transkrip
00:00Kalau mau tahu lebih dalam, mesti tanya Menteri BUMN sampai Presiden.
00:30Bagaimana jajarannya teman-teman itu kami? Apa yang saya arahkan, yang saya gariskan sama DRKP, tahun 2024, itu mereka berusaha kerjakan.
00:42Pak, apa-apa pernah mendapatkan laporan bahwa ada intervensi dari Muhammad Ujahalif terkait sewa terminal BBMR?
00:48Gak pernah, itu cuma selalu orang ngomongin di media sih juga heran.
00:54Sekuat apa sih beliau sampai intervensi? Itu yang jaganya begitu ketat.
00:59Bukan Presiden Pak Jokowi, kamu yang ngarang-ngarang itu.
01:07Saya bilang kalau mau tahu lebih dalam, mesti tanya Menteri BUMN sampai Presiden.
01:12Kenapa? Karena Presiden yang meminta ada premium.
01:18Padahal dulu sempat dihilangkan kan, Pak Jokowi balikin lagi.
01:22Itu akhirnya kan terpaksa produksi kilang gak bisa, mesti campur nafta untuk diturun ke premium dong.
01:28Maksudnya di zaman saya, udah kita hapus, kita naik ke Pertalet yang produksi sendiri.
01:32Nah terus kenapa tidak mau subsidi berbasis orang?
01:36Dengan voucher digital.
01:38Bayangin kayak gini, misalnya kamu beli gas.
01:42Sekarang gas LPG, itu saya laporkan.
01:44Mungkin 92% itu ada LPG 3 kilo.
01:48Berarti ada yang mindain dong ke rumah kita yang 12 kilo kan.
01:52Kita subsidi bisa hampir mungkin dulu 100 triliun dicadangkan.
01:56Nah saya usul.
01:58Kenapa tidak mau LPG itu dibebaskan saja harganya, sehingga swasta juga bisa masuk.
02:04Supaya oknum-oknum SPBE yang ngisi kan suka konten kepada kami 135 dulu.
02:09LPG 3 kilo cuma 2,7 kilo.
02:12Ada air, ada apa-apa sih ngalamin gitu loh.
02:14Nah kalau swasta juga bisa masuk, maka tidak.
02:18Aman nggak audio?
02:20Yang 2,7-2,8 kilo.
02:21Tapi gimana dong harga begitu mahal?
02:23Disitulah kita ada balikin pakai voucher beli lagi.
02:27Tapi dibuat batasan voucher digital.
02:29Semua punya HP kok.
02:31Satu bulan kamu nggak pakai voucher buat beli LPG kembali,
02:35maka voucher Anda hangus.
02:38Berarti kamu nggak masak di rumah kan?
02:40Nah juga harusnya berlaku untuk BBM.
02:43Kenapa BBM supaya hematin Pertamina?
02:45Kenapa dua macam saja?
02:47Nggak ada Pertalite.
02:48Pertambak turbo dengan Blackslide.
02:51Dua macam bagaimana mobil orang gitu mahal?
02:53Ya Anda ngisi 10 liter, gue balikin 2-5 liter.
02:57Di dalam voucher MyPertamina tadi dah.
03:00Ada digital HP kamu.
03:02Begitu kamu satu bulan kayak ngisi bensin lagi,
03:05berarti mobil lu nggak jalan dong.
03:07Itu hangus balik ke pemerintah.
03:09Kalau sekarang tiap tahun bilang kurang.
03:12Minta APBD perubahan tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi.
03:15Sedangkan laporan orang curi juga banyak di koran kan?
03:18Nggak masuk RPG orang ngoplos.
03:20Nah itu solusi.
03:21Jadi kami selalu memberikan solusi.
03:24Tapi pertanyaan saya,
03:26kenapa sampai hari ini nggak dilaksanakan?
03:28Ya tanya sama Presiden dong,
03:30dia berbenang, jangan saya lagi.
03:32Ini bagian negara yang disebutkan oleh Jaksa.
03:34Katanya Pak Bapak juga mempertanyakan hal tersebut.
03:36Apa ada kesalahan?
03:38Nggak tahu.
03:39Saya nggak tahu cara Jaksa menghitung
03:41sampai 200-an triliun, misalnya gitu ya.
03:43Mungkin nggak tahu yang menghitung.
03:44Saya juga nggak tahu dari mana bisa keluar angka seperti itu.
03:47Saya nggak tahu.
03:48Tapi mungkin nggak sepengalaman Pak Bapak?
03:50Saya nggak berani putus.
03:54Kan karena saya tidak pegang angka ya.
03:56Tapi jangan kejadian kayak Bangka Belitung dong.
03:59Kerusakan ekologi dari Belanda dihitung 1.000 triliun.
04:02Nah itu jadi maksud saya itu hal-hal ini,
04:05kita harus hati-hati menghitung kerugian.
04:07Kerugian negara itu mesti hitung.
04:09Nggak bisa diduga loh.
04:10Kalau secara hukum pidana atau apa gitu.
04:12Makin saya nggak tahu.
04:14Biar aja pengacara sama itu berdebatlah.
04:16Pak terkait ketujuan Anda waktu mengundurkan diri dengan Pak Jokowi itu bagaimana Pak ketika yang tidak setuju?
04:21Ya biasa dong.
04:22Beda pandangan politik.
04:23Saya dukung Ganjar, ditukung Pak Prabowo.
04:25Ya saya berhenti dong.
04:38Saya Rizka Klarissa.
04:39Saksikan program-program Kompas TV.
04:41Melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya.
04:46Kompas TV, independen, terpercaya.
Komentar

Dianjurkan