Indonesia akan memegang palu kepemimpinan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) pada Kamis, 8 Januari 2026. Merah Putih secara resmi dipilih dalam sidang yang digelar di Jenewa, Swiss.
Sejarah baru di panggung global ini sontak mendapat sorotan dari parlemen di Senayan. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkinan Bangsa (PKB), Mafirion, menilai penunjukan ini bukan sekadar pencapaian strategis, tetapi juga sebuah amanah dan tanggung jawab moral yang sangat besar di pundak bangsa.
Menurutnya, posisi terhormat ini menuntut Indonesia untuk tidak hanya pandai beretorika di forum dunia, tetapi juga wajib mempraktikkan standar HAM tertinggi di negeri sendiri.
Jadilah yang pertama berkomentar