- 13 jam yang lalu
- #banjirsumatera
- #pohon
- #kerusakanlingkungan
KOMPAS.TV - Pemerintah memastikan akan menyelidiki kayu gelondongan yang terbawa banjir di lokasi bencana Sumatera.
Tak hanya itu, pihak-pihak atau perusahaan yang diduga memperparah terjadinya banjir bandang dan longsor di Sumatera, akan diseret ke ranah hukum.
Lantas siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat?
Kita ulas malam ini bersama mantan Kabareskrim, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ito Sumardi, Deputi Eksternal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Mukri Priyatna dan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB.
Baca Juga Menhut dan Polri Bentuk Tim Investigasi Usut Kayu Gelondongan di Lokasi Banjir Sumatera di https://www.kompas.tv/regional/635473/menhut-dan-polri-bentuk-tim-investigasi-usut-kayu-gelondongan-di-lokasi-banjir-sumatera
#banjirsumatera #pohon #kerusakanlingkungan
_
Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal berita ini? Komentar di bawah ya!
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/635474/emosi-walhi-desak-kupas-tuntas-aktor-perusak-hutan-sumatera-ini-respons-ito-sumardi-dan-dpr
Tak hanya itu, pihak-pihak atau perusahaan yang diduga memperparah terjadinya banjir bandang dan longsor di Sumatera, akan diseret ke ranah hukum.
Lantas siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat?
Kita ulas malam ini bersama mantan Kabareskrim, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ito Sumardi, Deputi Eksternal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Mukri Priyatna dan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB.
Baca Juga Menhut dan Polri Bentuk Tim Investigasi Usut Kayu Gelondongan di Lokasi Banjir Sumatera di https://www.kompas.tv/regional/635473/menhut-dan-polri-bentuk-tim-investigasi-usut-kayu-gelondongan-di-lokasi-banjir-sumatera
#banjirsumatera #pohon #kerusakanlingkungan
_
Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal berita ini? Komentar di bawah ya!
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/635474/emosi-walhi-desak-kupas-tuntas-aktor-perusak-hutan-sumatera-ini-respons-ito-sumardi-dan-dpr
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat
00:12tak hanya menyisakan duka, tetapi juga peperjaan rumah bagi penegak hukum.
00:17Pasalnya saat banjir menerjang, ribuan kayu gelondongan ikut terbawa air.
00:23Bahkan tak sedikit yang ikut merusak permukiman.
00:25Sekitar tahun 2013, kondisi masyarakat perkeluniannya menurun, lumayan susah.
00:38Masyarakat mulai merampu hutan negara di atas.
00:43Belum lagi di Samuara, juga seperti itu di Hulusung ini.
00:48Lahan-lahan hutan negara itu dibukai masyarakat untuk lahan perkebunan.
00:52Saya rasa gelondongan kayu ini berasal dari situ.
00:57Karena sepengetahuan saya, perusahaan tidak ada yang beraktifitas di hutan negara.
01:03Tidak ada.
01:05Pemerintah memastikan satuan tugas atau satgas penertiban kawasan hutan
01:10sudah mulai menyelidiki kayu gelondongan yang terbawa banjir di lokasi bencana Sumatera.
01:16Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, bilang
01:20Bila ditemukan pelanggaran, akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.
01:25Saat ini, satgas penertiban kawasan hutan sudah turun tangan
01:31menelusuri jugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir.
01:36Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran
01:41melalui analisis citra satelit.
01:43Untuk fase tata kelola rehab-rekon juga sudah dikoordinasikan.
01:50Menindak lanjuti arahan Presiden,
01:53Kepolisian berencana membentuk tim gabungan bersama Kementerian Kehutanan
01:57mengusut temuan kayu gelondongan yang terbawa saat banjir dan longsor di Sumatera.
02:02Masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas.
02:10Kami secara alisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan
02:16dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan
02:21untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi.
02:29Tentunya apabila ada pelanggaran hukum, kita akan proses.
02:34Sementara itu Kementerian Lingkungan Hidup akan memanggil seluruh pimpinan perusahaan
02:39yang berkontribusi memperparah bencana banjir di Sumatera Senin pekan depan.
02:44Kementerian Lingkungan Hidup juga tak akan ragu memberi sanksi ke pemerintah daerah
02:49terkait dengan kebijakan yang bisa memperburuk kondisi wilayah.
02:53Ada 3 hal, jadi multidos, mulai dari sanksi administrasi, kita akan kenakan ke pemerintah daerah.
03:01Jadi tidak lupa, kami tidak akan ragu-ragu memberikan sanksi ke pemerintah daerah
03:05bila mana berdasarkan kajian sentifik, kebijakannya memperburuk kondisi landscape.
03:12Kemudian sanksi persekitan lingkungan hidup, kondisi bencana yang demikian, itu kan harus ada yang memulukan.
03:19Undang-Undang 32 menganut asas foloter pays, jadi semua pencemar wajib membayar.
03:26Ini pasti kami temukan.
03:27Kemudian yang terakhir, karena ini sudah menimbulkan korban jiwa, maka pendekatan pidananya akan muncul.
03:33Jadi ketiga-tiganya akan diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
03:37untuk kemudian memberikan rasa aspek adil terkait dengan kejadian ini
03:41sekaligus upaya menembangun efek jerah dan mengambangun kehati-hatian.
03:46Bencana banjir dan longsor di Sumatera bagian utara sedikitnya telah menewaskan lebih dari 780 orang.
03:52Tak cuma karena cuaca buruk semata, ada juga andil kerusakan lingkungan yang turut memperparah bencana.
04:00Tim Meliputan, Kompas TV
04:02Lantas pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di ACS, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat?
04:13Selamat kita ulas malam ini bersama mantan kabar es krim, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ito Sumardi,
04:20lalu Deputi Eksternal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhim Mukri Priyatna, dan anggota Komisi 4 DPR RI, fraksi PKB Daniel Johan.
04:28Selamat malam, Mas Mukri, Pak Ito, Bung Daniel. Terima kasih sudah.
04:33Selamat malam, Pak.
04:34Selamat malam, Pak.
04:35Selamat malam, saya ke Mas Mukri dulu.
04:39Kan Mas Mukri sudah banyak mendampingi kasus terkait dengan lingkungan, illegal logging, dan banyak hal lainnya.
04:45Kalau di bencana ekologis ini, di ACS, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
04:51mana sih kasus yang memang, atau potensi pidana yang masih belum tersentuh sampai sejauh ini?
04:56Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, kami tidak bosan untuk kesian kalinya menyampaikan turut berduka cita terhadap seluruh para korban.
05:07Semoga baik yang di ACS, di Sumut, mempunyai sumbar dalam keadaan husnil khotimah.
05:11Amin.
05:12Nah, yang kedua, kami mengharapkan bahwa kita mesti bersepakat bahwa dalam situasi bencana sekalipun,
05:19yang paling diutamakan secara kolektif kita, khususnya negara dalam hal ini, memastikan hak dasar mereka terpenuhi.
05:25Makan, minumnya, tempat tinggalnya, dan pakaiannya.
05:29Paling tidak dalam keadaan daruratnya, terpal-terpal tenda lah, itu yang dibutuhkan.
05:35Nah, menjawab pertanyaan tadi, kita menjadi sanksi ya,
05:40tapi mudah-mudahan, mudah-mudahan khusus kepada Polri dalam hal ini,
05:45karena sedang berupai mereformasi diri,
05:50bisa menarget justru aktor-aktor besar ya.
05:53Ya, dalam hal ini adalah korforat.
05:56Kenapa penting diharapkan oleh kami?
06:00Karena kalau misalnya yang dikemukakan adalah terkait dengan cari, tangkap, adili,
06:08pelaku ilegal logging.
06:09Dari awal sudah salah, namanya juga ilegal gitu loh.
06:14Kan mesti nggak terlalu rumit.
06:15Yang jadi soal adalah, ketika para korforat ini,
06:20baik di sektor kehutanan yang namanya HTI,
06:23di sektor perkebun yang namanya kebunan kelapa sawit,
06:25maupun di sektor pertambangan,
06:28ini menjadi rumit.
06:30Kenapa?
06:31Karena sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja 11,
06:35kemudian Junto nomor 6 tahun 2023,
06:38maka tindak pidana lingkungan dan kehutanan itu menjadi kurang bergigi lagi.
06:46Dia diterobos misalnya terkait dengan kehutanan itu,
06:50terbitlah yang namanya PP nomor 23 tahun 2021.
06:56Tindak pidanya seperti apa?
06:58Tindak pidana kehutanan betul bagi terhadap pelaku ilegal logging.
07:02Dia bisa dipidana.
07:03Termasuk alat-alat beratnya, sensonya apanya,
07:06ditarik untuk menjadi hak milik negara.
07:08Yang jadi soal, ketika perusahaan segede ala iyim itu,
07:12jelas-jelas berkontribusi menyebabkan banjir,
07:14misalnya ya, longsor,
07:16sanksinya cukup administratif.
07:18Itu yang jadi soal.
07:20Begitupun kemudian,
07:22dalam konteks tidak pidana lingkungannya.
07:26Sama juga, namanya sanksih administratifnya seberapa sih?
07:28Nah, kita pengen situasi ini membuat kita betul-betul
07:33sebagai manusia beneran manusia.
07:36Mau dia pejabat pangkatnya ketua DPR,
07:39mau ketua MPR, mau dia banteri apapun.
07:41Pakai dulu nuraninya.
07:43Mereka sudah banyak jadi korban.
07:45Masa nggak bisa pinter sekali aja gitu ya?
07:46Oke.
07:47Nah, jadi untuk menjawab kegelisahan ini, Pak Ito,
07:51celah hukum ini,
07:52apa yang bisa dilakukan?
07:53Apa yang berbeda?
07:54Giginya bisa di...
07:56atau taringnya ini bisa ada atau tidak sih?
07:59Dalam penegakan hukumnya,
08:00dalam kasus ini, Pak Ito?
08:02Ya, menurut saya sangat bisa, Pak, ya.
08:05Tahun 2005, saat saya menjabat Kapolda Riau,
08:09itu Bapak Presiden SBI itu memperintahkan operasi
08:13pemberantasan ilegologi secara nasional.
08:17Dengan waktu itu adalah sasarannya Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
08:21Dan saya sangat hafal betul bagaimana yang disampaikan Mas Mukri,
08:26itu kita bekerjasama dengan kehutanan.
08:28Mereka punya tim reaksi cepat dulu ya.
08:31Jadi kita bekerjasama dengan polisi hutan,
08:34polisi kehutanan,
08:35kemudian kita melakukan tidakkan.
08:37Dan memang betul ya, Pak,
08:38yang pengalaman kami dulu,
08:40bahwa yang apa namanya,
08:42kayu gelondongan ini dalam bajir bandang kemarin itu juga,
08:45bukan berarti otomatis ada ilegologi.
08:48Karena tadi disampaikan Mas Mukri,
08:50memang ada perubahan alih status hutannya,
08:53menjadi perkebunan,
08:55ada kemudian juga menjadi pertambangan.
08:57Tapi pada umumnya,
08:58itu mereka adalah banyak sekali pelaku ilegologi
09:01karena masalah sosial ya,
09:04menggunakan masyarakat setempat.
09:06Jadi polanya itu adalah
09:08ditebang pohon,
09:09kemudian diluncurkan dengan seperti
09:11ada satu alat khusus disimpan di dalam air
09:15sampai dengan kulit kayunya itu terlepas.
09:18Itu bisa kilometer lah,
09:21berapa puluh kilometer ya di sepanjang sungai.
09:24Sekarang bayangkan pada saat itu
09:26hujan turun, kemudian noxor,
09:29aliran sungai itu terhambat dengan kayu,
09:31pasti kayunya terbawa.
09:33Jadi betul sekali,
09:34Mbak, harus dilakukan,
09:35menjelidikan secara teknis,
09:37kemudian juga tentunya perlu adanya
09:39penegakan hukum ya,
09:41secara bersama-sama ya,
09:44saat itu tadi Pak Kapuris sudah menyampaikan,
09:47saya kira mengacu kepada pengalaman kami dulu,
09:50saya kira mungkin kita juga akan bisa
09:52mengungkap kasus ini dulu di Medan,
09:56itu ada namanya The Lindnis ya,
09:58yang pernah besar,
09:59kemudian di Riau juga banyak dulu.
10:01Saya kira ini menjadi satu
10:03introspeksi ya,
10:06bahwa ini harus dilakukan operasi
10:09pemberantasan tidak dilakukan secara nasional.
10:13Mungkin itu saran saya,
10:14karena itu harus dilakukan.
10:16Nah, dari Bung Daniel, dari DPR,
10:18melihat pintu masuknya di mana?
10:20Agar tindak pidananya bisa kena,
10:22pun siapa yang melakukannya,
10:24itu bisa juga ada efek jerah,
10:27nggak cuma sangsi administratif saja.
10:28Ya, yang pertama adalah
10:31semangat negara tidak boleh kalah
10:35dengan pelaku kejahatan ya,
10:37baik kejahatan lingkungan,
10:38maupun kejahatan korporasi,
10:39itu nomor satu.
10:40Harus dilakukan segera penegakan hukum.
10:43Nah, saat ini kan pemerintah
10:45menyatakan,
10:47sedang melakukan investigasi
10:48dari mana sumber gelondongan tersebut.
10:51Seharusnya,
10:52itu bisa segera dilakukan dengan cepat ya.
10:54Misalkan dalam sudah mendorong
10:57sejumlah petugas turun ke lapangan,
11:01tapi juga sebenarnya
11:02dari citra satelit yang ada,
11:04itu bisa dilihat dengan sangat mudah.
11:07Karena arus dari gelondongan tersebut kan
11:10akan terlihat.
11:11Itu keluarnya dari mana-mana saja
11:13dari citra satelit itu.
11:14Dan di sepanjang itu,
11:16siapa yang terlibat?
11:17Apakah ada perusahaan yang terlibat?
11:19Nah, dari sana sebenarnya sudah cukup jelas ya.
11:22Nah, tinggal kita lihat bagaimana
11:24penegakan hukum itu bisa dilakukan dengan baik.
11:27Dan saya rasa
11:29kita sepakat ya.
11:33Karena
11:33waktu belum ada UU CK aja kan
11:37kita sangat khawatir.
11:38Kalau
11:39perusahaan lingkungan
11:41tidak kita perhatikan dengan serius,
11:44itu akan semakin masif terjadi.
11:46Nah, apalagi dengan ada UU CK itu
11:48yang mempermudah
11:49segala hal ya.
11:51Bahkan
11:51sejumlah undang-undang yang sudah diatur
11:54misalkan di dalam undang-undang kehutanan
11:56atau undang-undang yang lain itu
11:58malah
11:58harus menyesuaikan.
12:00Saya rasa
12:00ini menjadi momentum penting
12:03bagi kita semua
12:05untuk
12:05mengkoreksi,
12:07merevisi,
12:08atau
12:09mengevaluasi
12:10UU CK yang sudah
12:11dilahirkan
12:12tahun lalu.
12:14jadi
12:15itu mempunyai dampak
12:17yang sangat
12:18kita khawatirkan.
12:20Karena sekarang
12:21misalkan di dalam
12:22revisi undang-undang
12:23pas satu kehutanan
12:24ya kita
12:25sebenarnya cukup
12:27terbentur dengan
12:28sejumlah pasal
12:29di UU CK.
12:29Nah, jadi kalau ada
12:31benturan diregulasi
12:32dalam
12:32melakukan
12:33memulai penyelidikan
12:35terkait adanya
12:35siapa pihak yang
12:36paling bertanggung jawab
12:38di balik kerusakan
12:39hutan ini
12:39dimulai dari mana?
12:40Karena terakhir
12:41Menteri Kehutanan bilang
12:42ada 12 perusahaan
12:43yang diduga
12:43melakukan pelanggaran
12:44yang menyebabkan
12:45banjir di Sumatera.
12:46Pertanyaannya
12:47perusahaan mana saja?
12:48Kita akan bahas
12:49di Sampai Indonesia Malam.
12:50Sesaat lagi.
12:53Menteri Kehutanan
12:55Raja Juli Antoni
12:56menyatakan
12:57pihaknya sedang
12:58menyelidiki
12:58subyek hukum
12:59atau perusahaan
13:00terkait bencana
13:01banjir bandang
13:02dan tanah longsor
13:03di Sumatera.
13:04Menhut menyebut
13:04tim telah menemukan
13:05indikasi pelanggaran
13:07di 12
13:08lokasi
13:09subyek hukum.
13:10Itu Kementerian Kehutanan
13:12segera melakukan
13:13dua hal penting
13:14yang patut
13:15digarisbawahi.
13:17Pertama
13:18Gakum Kehutanan
13:19sedang melakukan
13:20inventarisasi
13:21subyek hukum
13:22yang terindikasi
13:23berkontribusi
13:24terhadap terjadinya
13:25bencana banjir
13:26longsor
13:26di Aceh
13:27Sumut
13:28dan Sumbar.
13:31Gakum Kehutanan
13:32sementara
13:33telah menemukan
13:34indikasi pelanggaran
13:35di 12 lokasi
13:37subyek hukum
13:3712 perusahaan
13:40di Sumatera Utara
13:41dan
13:42peringkatan hukum
13:43terhadap 12 subyek hukum tersebut
13:44akan segera
13:46dilakukan.
13:48Saya ke Mas Mukri.
13:49Tadi
13:49udah ada 12 subyek hukum
13:51yang diindikasikan
13:52terkait dengan
13:53pelanggaran ini.
13:55Apakah pelanggaran
13:55atau bahkan ada
13:56tindak pidana.
13:57Harusnya pintu masuknya
13:58lebih mudah.
13:59Apa yang harus diwaspadai
13:59dalam prosesnya
14:00yang bisa jadi kendala?
14:01Ya itu yang pertama
14:03terkait dengan
14:04indikasi ya
14:0512
14:05anggap aja
14:0712 perusahaan
14:08dan baru disebutkan
14:10di satu tempat
14:11yaitu di Sumatera Utara
14:12gimana dengan
14:13yang provinsi
14:14Aceh
14:15gimana dengan
14:16yang provinsi
14:17Sumatera Barat
14:18itu satu hal
14:19yang kedua
14:20sebetulnya kan
14:21kalau kehutanan itu
14:22ya gak terlalu pusing
14:24apa alat yang gak punya
14:26kalau dia mau periksa
14:28misalnya data
14:28tahun sekian
14:30berapa izin yang keluar
14:31berapa luasnya
14:31atas sampai PT apa
14:32lokasi dimana
14:33korinatnya dimana
14:34periksa
14:36saat dia penerbitan izin
14:37status
14:38rona awalnya
14:39seperti apa
14:40ada citra satelit ya
14:41misalnya tanggal 1
14:43bulan 1
14:43tahun 2021
14:44oke kondisi begini
14:45tutupan hutanya
14:45kemudian yang
14:47dibandingkan dengan
14:48kondisi saat ini
14:49jadi ada juga
14:50kemudian citra satelit
14:51itu
14:53mau disifatnya real time
14:54ada
14:55tinggal bagaimana
14:56kemauannya
14:57yang kami berharap
14:58ini bukan kepada publik
14:59pelakunya
15:00jangan kemudian
15:02ya seperti kata orang
15:03yang umumnya lah
15:04gitu ya
15:04hukumnya kadang
15:06apa namanya
15:06tajam ke bawah
15:08tumpul
15:08ke atas
15:09giliran nenek asian itu
15:10yang di jawa
15:11ambil kayu
15:12buat kayu bakar
15:13gampang dibuih
15:14harusnya ini juga tegas
15:15untuk 12 sebuah hukum
15:16iya
15:16jadi kalau betul-betul
15:17kita mau ngomong tentang
15:18bicara soal hukum
15:19ya tegak kan setegak-tegannya
15:21kalau gak berani
15:22ngomong karena ini
15:23punya pejabat gagah perkasa
15:24berhenti jadi menteri
15:26ngapain pusing-pusing
15:27saya bilang aja takut
15:28sudah
15:29disini di ujinya
15:30siapa orang yang jujur
15:31pejabat yang bobrok
15:33pejabat yang punya keberpihakan
15:35yang punya nurani
15:36siapapun dia
15:37hari ini
15:38karena terlampau sering
15:39mereka ini berbohong
15:40nipu
15:41apa contohnya itu
15:42yang tenggerang
15:43saya ulang-ulang ya
15:43soal pagar laut
15:45nipu
15:46sampai hari ini
15:46nah karena itu
15:4712 perusahaan
15:49kalau sudah memang disebutkan
15:51oleh menteri
15:51harusnya bisa
15:52dengan tegas ya
15:54dilakukan proses hukumnya
15:55tapi kan
15:56yang sering kali jadi kendala
15:57adalah justru
15:58proses penegakan hukum
15:59yang berjalan
15:59Pak Ito
16:00tadi Mas Mugri
16:02di sesi sebelumnya
16:03bilang bahwa
16:03sanksinya administratif
16:05kalau undang-undang kehutanan
16:06sementara di kitab
16:07undang-undang hukum pidana
16:08sanksinya pidana
16:09tapi kan ada
16:10benturan asas hukum juga
16:11like specialist
16:12their role
16:13got leggy generalist
16:14jadi yang diutamakan adalah
16:16undang-undang yang lebih khusus
16:17nah ini bagaimana
16:17antisipasinya Pak Ito
16:19ya baik Pak Ses
16:21sebentar ini kan
16:23secara umum ya
16:24illegal logging terjadi
16:25karena adanya
16:26kombinasi faktor
16:27ekonomi, sosial
16:29tata kelola
16:30dan terutama
16:30lemahnya penegakan hukum
16:32di Indonesia
16:32tahun lalu
16:33itu kita pasti berlakuan
16:35adalah undang-undang
16:35hukum pidana yang lama
16:37dan undang-undang
16:38nomor 41
16:38tahun 1999
16:39tentang kehutanan
16:40dimana disana
16:41lebih banyak
16:42kepat diarahkan
16:43ke masalah
16:44saksi administrasi
16:45kemudian sekarang
16:46sudah ada lagi
16:47tentang undang-undang
16:48nomor 18
16:49tahun 2013
16:50tentang P3H
16:51dan undang-undang
16:52nomor 32
16:53tahun 2009
16:54tentang pelindungan
16:56dan pengelolaan
16:56lingkungan hidup
16:57nah sekarang
16:58kalau memang kita
16:59mau memberikan efek
17:00jera
17:00maka sanksinya
17:01harus diberikan
17:02pidana penjara
17:04ya sampai belasan tahun
17:05dan tentunya
17:06dendah
17:07dari dunia rupiah
17:08kalau perlu ya
17:09sehingga sih
17:10tentunya ini kan
17:11merupakan satu hal
17:12yang bisa kita harapkan
17:13kalau kita masih
17:14meneratkan
17:15hanya untuk
17:16saksi pidananya
17:17adalah
17:17sanksinya adalah
17:18administrasi
17:19tentu ini tidak akan
17:21bisa menimbulkan
17:21efek jeraan
17:22ini kami alami dulu
17:23pada saat
17:24Presiden Pak SBE
17:25dulu
17:26itu menyampaikan
17:27bahwa diutamakan
17:28adalah
17:28masalah pidananya
17:30setelah itu
17:30berikan saksi
17:31administrasi
17:32sampai
17:33perusahaan itu
17:33kalau perlu
17:34sudah tidak bisa
17:35beropaksi lagi
17:35dan itu terjadi
17:37di Sumatera Utara
17:38saat itu yang
17:39ada di Inggris
17:40dan juga di Riau
17:41dan juga di Papua
17:42saya kira mungkin
17:43pola ini bisa kita
17:45kembangkan lagi
17:45dengan mengacu
17:47kepada apa yang
17:48pernah dilakukan
17:48pada masa lalu
17:49karena saat ini
17:50memang sudah
17:51jujur saja
17:52kalau kita lihat
17:52kawasan utahan
17:54kita sudah
17:54sangat-sangat
17:56tergerus ya
17:56sehingga
17:57sangat mudah
17:58menimbulkan
17:58bencana
17:58kemudian satu hal lagi
18:00dulu kita melakukannya
18:01dengan
18:01menggunakan
18:02helipopter
18:03karena memang
18:04mereka itu
18:05luar biasa
18:05di tengah yang
18:06yang sulit
18:07ditempu secara
18:08dalam kaki
18:09dan disinilah
18:10pentingnya
18:11ada satu
18:11upaya kerjasama
18:13dengan pihak
18:13PNI
18:14kemudian pihak-pihak
18:15lain yang terkait
18:16dan ini harus
18:17dilakukan secara nasional
18:18kalau tidak
18:19percuma
18:20menurut saya
18:20demikian
18:21nah kalau
18:22Bung Daniel melihatnya
18:23bagaimana agar tadi
18:25penegakan hukumnya
18:26bisa maksimal
18:27siapa saja
18:29yang nantinya
18:30harus
18:30adakah
18:31misalnya tim khusus
18:32untuk ini
18:33kalau dari DPR
18:34melihatnya
18:35ya kita sudah mendorong
18:37ada tim khusus
18:38untuk melakukan
18:39penindakan
18:39tetapi dari
18:40aparat yang sudah ada
18:41dari gakum
18:43dari kepolisian
18:44saya rasa
18:45kalau semuanya
18:45saling berkoordinasi
18:46punya semangat yang sama
18:48melakukan penegakan hukum
18:50memberantas
18:51segala
18:52kejahatan lingkungan
18:54yang ada
18:55sehingga bencana
18:55terjadi
18:56dengan korban
18:57demikian besar
18:58saya rasa
18:59pemerintah bisa lakukannya
19:00selama memang
19:01pemerintah ingin
19:02melakukan itu
19:02ya tinggal
19:03bagaimana pemerintah
19:05mewujudkan
19:06sampai ke
19:08sanksi pidana
19:09dan
19:10ada
19:11penegak
19:12apa
19:12pelaksanaan
19:14sanksi yang tegas
19:15misalkan
19:16seluruh pelaku
19:18yang memang
19:19melanggar peraturan
19:20itu harus melakukan
19:21pemulihan lingkungan
19:22yang rusak
19:23yang kita
19:24disaksikan oleh
19:25semua masyarakat
19:26lalu bagaimana
19:27dia juga harus
19:28memberikan
19:28kompensasi kepada
19:30masyarakat yang terdampak
19:31baik secara sosial
19:32secara ekonomi
19:33dan bagaimana
19:35pertanggung jawabannya
19:37di hadapan hukum
19:38dan saya rasa
19:39pemerintah saat ini
19:40tidak punya pilihan
19:40dia harus membuktikan
19:41itu di hadapan
19:42masyarakat
19:43nah kalau
19:44tadi saya ke
19:44Pak Ito lagi
19:45kalau berkaca
19:46pada kasus sebelumnya
19:47sampai ada perusahaan
19:48yang ditutup
19:49ada pidana
19:50ada denda juga
19:51yang diberikan
19:52itu
19:52bagaimana
19:54bisa mengawasi
19:55bahwa memang
19:56denda itu dilakukan
19:57untuk pemulihan lingkungan
19:58untuk warga
19:59pada saat itu
20:00sempat ada kendala
20:01atau tidak
20:01dalam pendegakan hukumnya
20:02Pak Ito
20:02kalau mengelamankan
20:05di dulu
20:06Mbak Friska
20:07itu sama sekali tidak
20:08memang kita juga
20:08harus melibatkan
20:10instasi lain
20:10karena tidak menutup
20:11kemungkinan
20:12adanya hukum-hukum
20:13yang menjadi
20:14di backing
20:14terhadapi di lapangannya
20:16nah jadi
20:17ini pun
20:18saya sangat yakin
20:19bahwa ini bisa
20:19berlangsung
20:20terutama yang
20:21yang ilegal
20:22yang ilegal
20:23itu kan pasti
20:23mereka
20:24untuk mendapatkan
20:25keuntungan yang
20:26sebesar-besarnya
20:27mereka menggunakan
20:27juga cara-cara
20:28menggunakan
20:29backing
20:30daripada aparat
20:31ya ini yang kita
20:32hadapi dulu
20:32Pak
20:33karena itu memang
20:34disini
20:34memperlukan
20:35satu keterlibatan
20:36daripada
20:37lembaga-lembaga lain
20:39yang untuk bisa
20:40menjaga
20:41agar backing-backing
20:42ini bisa kita atas
20:43saya sangat yakin
20:44kalau yang
20:45ilegal login itu
20:46mereka punya backing
20:47karena itu pengalaman
20:48kami dulu
20:48banyak sekali
20:49backingnya
20:50dari berbagai instansi
20:51Makanya disitulah
20:52kita perlunya
20:53ada satu keterlibatan
20:54instansi tertentu
20:55yang untuk bisa
20:56bekerjasama
20:57melaksanakan
20:58pemberantasan
21:00ilegal logik
21:00saya yakin
21:01di Polri itu
21:02mempunyai pengalaman
21:03banyak
21:03hanya tentunya
21:04kita juga dihadapkan
21:06juga nanti
21:06pada masalah-masalah
21:08teknis di lapangannya
21:09sehingga
21:09diperlukan
21:10satu satgas
21:11saya sangat
21:12menyetujui
21:13rencana
21:13Pak Menteri Kutaran
21:14untuk membentuk
21:15satuan tugas
21:16sehingga
21:16masing-masing itu
21:18secara
21:18beresip
21:19secara bersama-sama
21:20sinergi
21:21bisa melaksanakan
21:22kegiatan ini
21:23terutama
21:23penegakan hukuman
21:24tanpa penegakan hukum
21:26tidak akan mungkin
21:26dan kemudian
21:27yang untuk
21:28tempat-tempat
21:29bekas
21:29inegologi
21:30pengalaman kami
21:31dulu
21:31kemudian
21:31kita poliskan
21:32yang kita
21:33kembalikan lagi
21:33fungsinya
21:35menjadi fungsi
21:35hutan kembali
21:36itu dari hasil
21:38dari hasil
21:39yang kita
21:41menghukuman
21:42daripada
21:42administrasi
21:43oleh Pak Kaman
21:45waktu itu
21:45yang menterinya
21:46kemudian dilakukan
21:47penanaman
21:47hutan kembali
21:48mungkin ini yang bisa
21:49menjadi salah satu
21:50upaya untuk
21:51mengembalikan
21:52hutan-hutan
21:53di Indonesia
21:53bagaimana agar
21:55Satgas ini
21:55nantinya bisa berjalan
21:56maksimal
21:57kita akan bahas
21:57di Sapa Indonesia
21:58Malam
21:58Masih di Sapa Indonesia
22:04Malam
22:05kalau
22:06misalnya
22:07tujuannya adalah
22:08bentuk Satgas
22:09yang tegas
22:10agar bisa
22:11diusut
22:12sampai tuntas
22:12itu seperti apa
22:13dari wahlia
22:13dimana memulainya
22:14Satgas
22:17Satgas ini
22:17bukan
22:18kita
22:19enggak percaya
22:20tapi kan kemudian
22:21kalau kita bisa lihat
22:22hasilnya itu
22:23terjenderung berhenti
22:24di tengah jalan
22:25enggak ada ujung ceritanya
22:26kami sih berharap
22:28dalam konteks
22:28bagaimana
22:29menghubungkan
22:30bencana dengan
22:31penyelamatan lingkungan
22:32hidup ke depan itu
22:32pertama
22:33seperti saya sampaikan
22:34di awal
22:35bahwa kita secara
22:36kolektif khususnya
22:37negara
22:37itu satu
22:38memastikan hak dasar
22:39para penyintas
22:41yang kedua
22:41bagi korban jiwa
22:42tolong santuni
22:43pastikan
22:44beasiswanya
22:44kalau itu masih
22:45anak-anak sekolah
22:46nah yang kedua
22:47masuk ke sini adalah
22:49kita mau menindak
22:50siapa diantara
22:50orang yang berkontribusi
22:51pihak-pihak
22:52berkontribusi
22:52maka tegakkan hukum
22:54didanakan
22:55baik orang per orang
22:56maupun korporasi
22:57bagaimana dengan
22:57korporasi
22:58diantaranya dicabut
22:59izinya
23:00apa masalahnya
23:01gitu ya
23:02karena ini menjadi penting
23:04kami sampaikan
23:05kalau di kepala
23:06pemerintah selalu
23:07investasi-investasi
23:08berulang-ulang
23:09kami sampaikan
23:10coba diperiksa
23:11berapa sih pendapatan
23:12negara
23:12republik ini
23:13dari sektor sumber daya alam
23:15dibandingkan dengan
23:17tingkat kerusakan
23:18dan tingkat kerugian
23:19khusus satu hal aja
23:20untuk biaya pemulihan lingkungan
23:22apalagi ditambah bencana
23:23itu yang kedua
23:25yang ketiga
23:26penting menjadi
23:27pembelajaran
23:28situasi Sumatera ini
23:29untuk berhenti
23:31atau puasa
23:33bagi pemerintah
23:34memberikan izin
23:35ya
23:36terutama pada industri ekstraktif
23:37dan rakus lahan
23:38karena kenapa
23:40izin yang baru
23:41mau diterbitkan
23:42yang ada aja
23:43cumpang-camping
23:44contoh
23:44bertika ini
23:45antara sama korporasi
23:46pemilik
23:47perkebunan
23:48baik HTI Sewit
23:49maupun dengan
23:50yang namanya industri
23:51pertambangan
23:52di banyak tempat
23:53artinya ada problem
23:54di tingkat pemerintah sendiri
23:55belum lagi hari ini
23:57ketika
23:57perizinan itu
23:58dikenal dengan
24:00perizinan sistem online
24:01bagaimana dalam
24:02konteks verifikasi
24:03lapangannya
24:04tau-tau ujur-ujur
24:05keluar izin lingkungan
24:06entah dimana lokasi
24:08siapa tau apa itu
24:09kondisinya
24:10daerah sesar gempa
24:11atau daerah ekosistem
24:12penting
24:14koridor satok
24:15misalnya itu
24:15tidak bisa dipastikan
24:17karena menggunakan
24:18sistem
24:18namanya
24:19perizinan online
24:21yang keempat
24:22kami berharap
24:23bahwa
24:24inilah momentum
24:25untuk melakukan
24:25pemulihan lingkungan
24:26dimanapun dia
24:28kenapa
24:28kalau tidak salah
24:29saya baca
24:29dalam
24:30RAPBN itu
24:31ketika 2024
24:34laju deporestasi
24:35mencapai
24:35278 ribu hektare
24:37rencana penanaman
24:39di 2025
24:40itu hanya
24:41sebesar
24:4136 ribu hektare
24:43artinya
24:43tidak sebanding
24:44jadi kemampuan
24:45menanamnya
24:45hanya 20%
24:46dibandingkan
24:47dengan tingkat
24:47kerusakannya
24:48itu pun
24:48belum tentu
24:49jadi semua
24:50belum tentu
24:5020%
24:51juga full
24:51semuanya
24:52betul
24:52nah yang terakhir
24:53yang kelima itu
24:54ada dua hal
24:56yang terakhir ini
24:57satu kita pengen
24:58inilah fakta
24:59nyata gitu ya
25:00bahwa
25:00dengan dilabraknya
25:02undang-undang lingkungan
25:03dilabraknya
25:04undang-undang kehutanan
25:05dilabraknya
25:05undang-undang tata ruang
25:06situasi ini
25:08yang kemudian
25:09memberikan gambaran
25:10masa gak menjadi sadar
25:11lingkungan hidup
25:12amdal diabaikan
25:14kemudian
25:15kecukupan
25:16hutan wajib
25:17dijaga 30%
25:18minimum ya
25:19dari total luas kawasan
25:20hilang
25:21kalaupun dia
25:22melakukan tindakan
25:23atau pidana sekalipun
25:24hukumannya nanti
25:26sanksi administratif
25:27yang terakhir
25:28dari yang kelima ini
25:30tadi
25:30poin A
25:31sekarang saya sebutkan
25:32poin B
25:32kita menghadapi
25:34bencana yang akan
25:35jauh lebih besar
25:35anggap aja nih latihan
25:36bagaimana kalau
25:37seandainya megatrust
25:38terjadi
25:38gak usah dulu megatrust
25:40bagaimana kemudian
25:40diara Sulawesi
25:41dan Maluku
25:42yang hari ini
25:43porak-poranda juga
25:44terokupasi
25:45wilayahnya
25:46karena perubahan
25:47bentang alam
25:48akibat penaman-penaman
25:49menikel
25:49yang juga sudah
25:50mulai terjadi
25:51kalau seandainya
25:52kemudian
25:53kembali muncul
25:56siklon yang kedua
25:57dan posisinya di sana
25:58bagaimana kita
25:58akan merespon itu
25:59nah kami berharap
26:01kepada pemerintah
26:03dalam hal ini
26:03selain tegakkan
26:04hukum lingkungan
26:05ya lima hal tadi
26:06yang kami sampaikan
26:06nah untuk menegakkan
26:08hukum lingkungan
26:09termasuk lima hal tadi
26:11yang disampaikan oleh
26:12Mas Mukri
26:12Bung Daniel
26:14apa yang DPR bisa dorong
26:15apakah dalam
26:16pertemuan dengan
26:17Menteri Kehutanan tadi
26:18DRDP
26:18memang didorong
26:20upayanya tidak hanya
26:21kasus ini saja
26:22tapi harus sampai
26:22tuntas kasus ini
26:23plus juga soal
26:24pemulihan
26:24dan pencegahan
26:25ke depannya
26:26ya ya
26:27karena beberapa hal
26:28yang penting
26:29tadi sudah disampaikan
26:30itu memang
26:30menjadi salah satu hasil
26:31dari pertemuan
26:32rapat kerja
26:33dengan kemudian
26:34kehutanan
26:35jadi kita
26:36anggota itu
26:37mendorong
26:37segera
26:38melakukan penyelidikan
26:39dan penegakan
26:40hukum
26:41yang tegas
26:42kepada
26:43para
26:44para pelaku
26:45perusak
26:46kejahatan lingkungan
26:48yang memang terbukti
26:49yang kedua ini
26:50menjadi momentum
26:51untuk melakukan
26:52perbaikan
26:52tata kelola
26:53kehutanan
26:54dan yang ketiga
26:55yang paling penting
26:56adalah
26:56segera lakukan
26:57rehabilitasi
26:58das prioritas
26:59apa
26:59das yang
27:00banyak rusak
27:01saat ini
27:02dengan
27:04melibatkan
27:06masyarakat
27:07dan melakukan
27:08lebih efektif
27:10melakukan
27:10penguatan
27:11pengawasan
27:12dan penegakan
27:13hukum
27:13jadi
27:13selama ini
27:15bisa dilakukan
27:16saya rasa itu
27:17sangat membantu
27:17untuk mengantisipasi
27:19rawan bencana
27:21ke depan
27:23dan DPR juga
27:23mendorong
27:25pemerintah
27:25untuk melakukan
27:25hal ini
27:26mengawasi
27:26pemerintah
27:27untuk
27:27mewujudkan hal ini
27:29ya
27:29ya ya
27:30itu apa
27:31yang kita dorong
27:31tapi memang
27:33tadi benar
27:33yang disampaikan
27:34Pak Ito
27:34dari konteks
27:37lingkungan
27:39kehutanan
27:39tambang itu
27:41memang
27:41pemerintah
27:42memang harus
27:43tegas juga
27:43terhadap
27:44berbagai oknum
27:45yang menjadi
27:46bagian dari
27:47kerusakan
27:48lingkungan
27:49tapi payung hukumnya
27:50perangkat hukum
27:50yang kita punya
27:51undang-undangnya
27:52juga masih
27:52bisa
27:53untuk
27:53menindak ini
27:55atau perlu
27:56diubah
27:56bisa
27:56selama memang
27:58ada kehendak
27:59ada keseriusan
28:00itu bisa dilakukan
28:01karena undang-undang
28:02pas satu pun
28:03bisa kita lakukan
28:04delik pidana
28:05meskipun
28:06sanksinya itu
28:07memang rendah
28:07maksimal 10 tahun
28:09dan 5 miliar
28:09yang kita ingin
28:11adalah kita revisi
28:12kita perberat
28:13dan kalau gitu
28:15political willnya
28:16harus kuat
28:16Pak Ito
28:17tadi masalah yang
28:18jauh lebih beratnya
28:19backing-backing
28:20di belakang ini
28:21nah bagaimana
28:22agar Satgas
28:22bisa efektif
28:23agar tidak terpengaruh
28:25siapapun yang ada
28:26di balik ini
28:27penegakan hukum
28:28jalan terus
28:28sampai selesai
28:29ya kuncinya
28:31satu Pak
28:32tadi disampaikan oleh
28:33Pak Dantin
28:34adalah pengawasan
28:35pengawasan bukan hanya
28:36DDPR saja
28:37dari komponen terkait
28:39misalnya
28:39walau iya
28:40jadi ini betul-betul
28:41dimasukkan dalam Satgas
28:43kemudian tentunya
28:44ini ada dua hal
28:44yang kita perlu
28:45dalam penanganan
28:47masalah hukum
28:48pertama adalah
28:48yang legal
28:49dan yang ilegal
28:51jadi kalau yang legal
28:52cabut izinnya
28:53nah yang ilegal
28:54kan kita juga harus
28:55melakukan tindakan-tindakan
28:56yang betul-betul
28:57harus secara
28:58proporsional
28:59karena
28:59biasanya melibatkan
29:01lebih banyak tuh
29:01orang-orang
29:02masyarakat tempatan
29:03yang dari kehidupan
29:04sosialnya
29:05sangat dibawah
29:06standarnya
29:06ini pun juga menjadi
29:07pemikiran
29:08saya pernah dulu
29:09menangkap
29:10satu tempat
29:11ilegal
29:11itu bisa sampai
29:13lebih dari 100
29:14masyarakat di sana
29:15nah kalau kita
29:16tahan semua
29:16kan mereka
29:17makannya dari mana
29:18gitu
29:18nah ini
29:18satu masalah sosial
29:20juga yang harus
29:20dipikirkan
29:21jadi tidak hanya
29:22mendagakan hukum
29:23tapi diikuti juga
29:25dengan
29:25untuk bagaimana
29:26memperhatikan
29:27permasalahan sosial
29:28mereka tidak kerja
29:29sehari-hari
29:30mereka sejak lahir itu
29:31yang
29:31nebang kohon
29:32kalau dulu mungkin
29:33satu dua batang
29:34tapi karena
29:35dimanfaatkan oleh
29:36pelaku ilegal logger
29:37mereka bisa
29:38dilakukan sampai
29:39ratusan atau
29:40ribuan
29:40batang kohon
29:42nah ini kan
29:42tentunya kita harus
29:43menjadi perhatian
29:44dan satu hal lagi
29:45Pak mungkin
29:46tentunya disini
29:47bagaimanapun juga
29:48karena ini
29:49menyangkut kepada
29:50kewenangan
29:50lembaga-lembaga
29:51atau instansi
29:52yang berbeda
29:53sehingga perlu
29:54dibentuk
29:54satgas
29:55sehingga dalam
29:56pelaksanaannya
29:56kita semua bekerja
29:57secara
29:58sinergi
29:59secara
29:59harmonis
30:00dan tidak
30:01melampui
30:02kewenangan-kewenangan
30:03yang memang
30:04menjadi tanggung jawab
30:05instansi tertentu
30:06sesuai dengan
30:07undang-undang
30:07yang menjadi
30:08alandasan hukum
30:10daripada instansi
30:11tersebut
30:11demikian Pak
30:12satgas ini
30:13yang bisa membentuknya
30:14sampai tingkat menteri
30:15atau presiden
30:16pemerintah
30:17presiden
30:18tentunya
30:19dulu Bapak Presiden
30:20satgas pemberantasan
30:22ilegologi
30:23nasional
30:24dimana
30:25waktu itu
30:26adalah Pak Kapori
30:27dengan menteri
30:28kehutanan
30:28sekarang kan ada
30:29menteri lingkungan hidup
30:30kita juga dulu
30:32kena efektif
30:33karena kita melibatkan
30:34juga
30:34teman-teman
30:35dari wali
30:35kalau DPR
30:37pasti
30:37mengawasi
30:38kemudian
30:39meretisi
30:40melakukan
30:41revisi perundang-undangan
30:42saya juga gak tahu
30:43sekarang kan sudah ada
30:43undang-undang yang baru
30:44tadi saya setuju
30:46dengan Pak Daniel
30:47bahwa kita memang
30:47untuk bisa menghilangkan
30:49memberikan efek deteren
30:50itu
30:51sanksi itu
30:52sangat penting
30:52terutama
30:53administrasi yang kedua
30:54yang pertama
30:55pidananya dulu
30:56tapi kita juga
30:57melihat
30:58tadi saya sampaikan
30:59pelakunya siapa
31:00kalau pelakunya
31:01masyarakat-masyarakat
31:02setempat yang memang
31:03hidup di bawah
31:04prasejahtera
31:06itu juga perlu menjadi
31:07pemikiran pemerintah
31:09demikian
31:09jangan sampai nanti
31:10yang diusutnya
31:12hanya
31:12terhenti di tingkat
31:14warga saja
31:15begitu ya Pak Ito
31:15tapi ya memang
31:16konkurasinya
31:17betul
31:17itu kita alami dulu
31:19gitu
31:19biasanya
31:20di pengadilan
31:21ini juga tentunya
31:22dari teman-teman
31:23aparat penegak hukum
31:24juga harus konsisten
31:25mulai dari pihak
31:27penyidik
31:28kemudian penutup
31:29hubung sampai
31:29hakim pun juga harus
31:30karena bagaimanapun
31:32mereka pun juga
31:33pasti akan
31:33memanfaatkan
31:35kelemahan-kelemahan
31:36dari celah hukum
31:37yang ada di sistem
31:38peradilan kita
31:39itu yang harus dilakukan
31:41Walhi
31:42apa sudah diajak
31:43misalnya untuk
31:43Satgas ini
31:44atau sudah turun
31:45langsung juga
31:46ke lapangan
31:47untuk mengumpulkan
31:47fakta-fakta
31:48sejauh ini
31:48ya jadi kami
31:49turun sendiri ya
31:51turun sendiri ke lapangan
31:52dalam kerangka
31:53dua hal
31:54satu juga
31:54melakukan penyelidikan
31:56terhadap
31:57para pihak
31:57siapa yang dianggap
31:58berkontribusi
31:59kita sedang juga
31:59mencari temuan
32:00di samping juga
32:01sedang berupaya
32:03berkontribusi
32:04untuk ya semampunya
32:05kita membantu
32:06para penyintas
32:08yang ada di provinsi Aceh
32:10Sumatera Barat
32:10wampu di Sumatera Utara
32:12hak-hak dasar penyintasnya
32:13diperhatikan
32:14itu harus terpenuhi
32:15tapi secara hukumnya
32:16ini juga harus bisa
32:17ditegakkan
32:18Satgas
32:18kalau Satgas harus serius
32:19sampai ada penegakan hukumnya
32:21diawasi oleh
32:22seluruh bagian masyarakat
32:24terima kasih
32:25terima kasih
32:26terima kasih
32:28Bung Daniel
32:29sudah hadir
32:29Sapa Indonesia Malam
Jadilah yang pertama berkomentar