- 2 hari yang lalu
- #tambang
- #tambangilegal
- #pabowo
KOMPAS.TV - Tambang ilegal jadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto demi menjaga kekayaan alam negara. Namun sebenarnya, masalah ini sudah bertahun-tahun menjadi isu lingkungan yang tak kunjung usai, ditambah berpotensi merugikan negara triliunan rupiah.
Seberapa serius pemerintah memberantas tambang ilegal?
Kita akan kupas seberapa besar peluang pemberantasan ini berhasil dengan dua narasumber kita: Totok Daryanto, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PAN, dan Melky Nahar, Koordinator Nasional Advokasi Tambang.
Baca Juga Prabowo Gelar Ratas Minta Tambang Ilegal Ditertibkan, Tegaskan Komitmen Tindak Tegas Pelanggar? di https://www.kompas.tv/nasional/633251/prabowo-gelar-ratas-minta-tambang-ilegal-ditertibkan-tegaskan-komitmen-tindak-tegas-pelanggar
#tambang #tambangilegal #pabowo
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/633416/prabowo-perintahkan-berantas-tambang-ilegal-advokat-pertanyakan-beking-dpr-sarankan-bentuk-badan
Seberapa serius pemerintah memberantas tambang ilegal?
Kita akan kupas seberapa besar peluang pemberantasan ini berhasil dengan dua narasumber kita: Totok Daryanto, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PAN, dan Melky Nahar, Koordinator Nasional Advokasi Tambang.
Baca Juga Prabowo Gelar Ratas Minta Tambang Ilegal Ditertibkan, Tegaskan Komitmen Tindak Tegas Pelanggar? di https://www.kompas.tv/nasional/633251/prabowo-gelar-ratas-minta-tambang-ilegal-ditertibkan-tegaskan-komitmen-tindak-tegas-pelanggar
#tambang #tambangilegal #pabowo
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/633416/prabowo-perintahkan-berantas-tambang-ilegal-advokat-pertanyakan-beking-dpr-sarankan-bentuk-badan
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Sebenarnya tambang ilegal jadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto
00:03demi menjaga kekayaan alam negara.
00:05Namun sebenarnya masalah ini sudah bertahun-tahun jadi isu lingkungan
00:08yang tidak kunjung usai, ditambah berpotensi merugikan negara triliunan rupiah.
00:14Lalu seberapa serius pemerintah memberantas tambang ilegal, kita akan kupas.
00:17Seberapa besar peluang pemberatasan ini berhasil dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio.
00:22Ada Pak Toto Daryanto, anggota Komisi 12 DPR dari fraksi PAN dan Melki Nahar,
00:27Koordinator Nasional Avokasi Tambang.
00:28Selamat malam, Pak Pak.
00:29Ya, malam.
00:30Saya ke Mas Melki dulu nih, ini kita flashback ke tanggal 19 November kemarin.
00:34Kan ada sidak lah ya dikatakannya, Sanjas PKH ini.
00:38Ini langsung dihadiri oleh Pak Menhan, Syafiq Samsudin, lalu ada Panglima TNI, Jaksa Agung
00:43yang pada saat itu menyita 23 unit alat berat.
00:47Tapi pertanyaan saya, apakah ini merupakan langkah konkret atau jangan-jangan cuma aksi simbolik aja?
00:53Kira-kira.
00:53Saya kira dalam kasus yang tanggal 19 itu bisa jadi ini sesuatu yang serius.
01:03Oke.
01:03Tetapi keseriusan itu tidak cukup hanya kaustis seperti itu.
01:09Oke.
01:09Tanpa memperhatikan apa masalah struktural yang berkaitan dengan betapa langgangnya pertambangan ilegal di Indonesia.
01:20Dan saya kira salah satu yang menarik pernyataan dari Menteri Pertahanan bahwa negara tidak boleh kalah.
01:28Ya, negara tidak boleh kalah.
01:29Tapi kan pada praktiknya, aparatus negara justru menjadi bagian dari aktor kejahatan yang sama.
01:34Kan itu rumitnya.
01:35Tapi sudah bisa dibuktikan atau tidak terlibatan itu kira-kira?
01:39Sudah banyak kasus-kasus yang melibatkan aparatus negara kan.
01:42Entah politisi, entah aparat keamanan baik polisi maupun tentara begitu.
01:47Dan saya kira salah satu temuan menarik September kemarin itu terjadi di Provinsi Aceh.
01:57Oke.
01:58Fansus DPR Aceh itu menemukan ada seribu eksavator aktif yang beroperasi di sekitar 450 titik nambang ilegal.
02:10Nambang apa itu? Emas ya?
02:11Nambang emas dan segala macam.
02:13Dan menariknya, satu eksavator itu menyetor dana jaminan keamanan kepada oknum aparat sebesar 30 juta.
02:24Wow.
02:25Kalau kita hitung misalnya.
02:26Tapi gini, Mas Melki.
02:29Mungkinkah ketika pemerintah melibatkan juga Menhan, lalu ada Panglima TN,
02:34ini supaya mereka juga takut tunduk juga terhadap posisi yang ada di atasnya, jabatan yang ada di atasnya.
02:41Langsung turun sendiri, masa masih mau berani begitu kira-kira membackingi tambang ilegal?
02:47Ya, mestinya itu bisa menciutkan aktor-aktor yang beroperasi selama ini di lapangan begitu ya.
02:54Tetapi problemnya seringkali apa yang dibacanakan di ruang publik, terutama yang terbaru tanggal 19 kemarin itu,
03:04seringkali kan tidak mencerminkan situasi real yang terjadi di lapangan begitu ya.
03:10Kan ini bukan baru pertama kan, upaya penindakan terhadap tambang ilegal ini udah sering sekali dilakukan oleh pemerintah.
03:17Tapi apakah itu mengurangi masifnya pertambangan ilegal di berbagai wilayah di Indonesia?
03:23Kan enggak juga gitu ya.
03:24Praktiknya justru terus semakin ekspansif gitu dari satu wilayah ke wilayah.
03:31Sampasif sampai tahun ini, tapi dengan adanya upaya ini apakah Anda secara visioner misalnya ke depan bisa memandang bahwa ini akan berkurang sedikit demi sedikit?
03:39Mestinya iya, tetapi salah satu catatan kritis untuk Presiden Prabowo adalah ia terlampau menekankan sisi ekonomistiknya.
03:50Pengmalia kerugian negara.
03:51Karena yang ia kejar adalah pendapatan yang lost kepada negara.
03:55Oke, seharusnya?
03:56Seharusnya didapatkan oleh negara begitu ya.
03:58Mestinya yang perlu dicermati juga adalah aspek biaya eksternalitas yang selama ini tidak pernah dihitung oleh negara.
04:05Seperti misalnya?
04:06Termasuk kerusakan lingkungan, hilangnya ruang produksi warga, dan segala macamnya.
04:11Karena itu sangat terkait dengan ekonomi warga lokal begitu.
04:16Oke, menitik beratkan terhadap sisi ekonomis saja Pak Toto.
04:20Tanpa memperhatikan juga sisi kerugian lingkungan yang sepertinya kalau dirupiahkan.
04:25Itu jauh lebih besar dari kerugian ekonomisnya.
04:29Bagaimana Anda menanggap ini?
04:30Ya, jadi langkah yang diambil oleh Presiden kali ini.
04:34Saya kira pertama harus diapresiasi dulu.
04:37Artinya ada langkah tegas.
04:40Ya, bagaimana kita menindak tambang-tambang ilegal.
04:45Ya, itu pertama.
04:46Kemudian yang kedua, betul saya kira kita mesti melakukan pendekatan yang sifatnya struktural.
04:52Ya, perbaikan by system.
04:56Tidak serta-merta hanya kita itu seperti pemadam kebakaran.
05:02Jadi, kita mesti tahu.
05:04Jadi, pemadam kebakaran itu dipadamkan api di mana-mana akan muncul kembali.
05:07Ya, kalau penyebab dari kebakarannya tidak diatasi, ya akan terjadi lagi.
05:13Itu kan masalahnya.
05:14Jadi, menurut saya ini mesti menyadarkan kita untuk kita melakukan kajian secara menyeluruh terhadap pertambangan yang sudah kita jalankan selama ini.
05:25Saya kira titik berangkatnya itu sebetulnya sudah jelas.
05:31Kita semua tahu.
05:32Kan selalu kita bilang Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, semua apal.
05:38Ya, bagaimana tambang itu harus dikuasai negara dan sebesar kemampuan rakyat.
05:47Itu intinya itu saja.
05:48Jadi, selama ini mengapa terjadi penambangan ilegal?
05:53Ya, karena kita tidak mampu menegakkan kedaulatan di pertambangan.
05:58Nah, tentu ini ada masalah sistem, masalah struktur yang harus kita benahi.
06:02Kalau kita lihat ya, soal pertambangan ini kan terutama mineral dan batu bara kita bicara ya.
06:08Kan tambang itu sebetulnya juga minyak juga tambang juga.
06:10Betul, betul.
06:11Tapi kita dalam bicara ini kan kontaknya mineral dan batu bara.
06:15Nah, di mineral dan batu bara ini yang mengawasi banyak instansi.
06:21Tetapi yang mengatur secara langsung itu kan kementerian di SDM.
06:24Nah, menurut saya sebuah kementerian itu tidak cukup mampu untuk menangani day to day persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan.
06:35Harus dibentuk sebuah lembaga yang mewakili negara tidak ad hoc.
06:42Tidak seperti ini, dibentuklah polisi, caksar.
06:45Ya, saat ke SPKH itu tadi kan, itu kan ad hoc.
06:47Jadi, kalau sistem misalnya gini.
06:49Kan di, sebetulnya di Mikas sudah ada contohnya ya.
06:52Mikas itu kan ada, ada hulunya yang atur, SKK Mikas.
06:57Yang ada di hilirnya, ada BPA Mikas.
07:01Nah, saya berpikir Indonesia perlu pertambangan mineral dan batu bara ini perlu membentuk semacam SKK Mikas.
07:10Jadi, satuan kerja yang mengurusi tambang khusus.
07:14Bukan, bukan di, kalau mungkin bisa jadi tidak di bawah SDM.
07:19Oke.
07:19Atau bisa di bawah SDM, atau bisa langsung presiden.
07:22Oke.
07:23Tapi yang penting, ada tangan negara yang mengurusi tambang kita itu setelah perizinan itu dari day to day,
07:31sejak eksplorasi, sampai etap produksi, sampai ekspornya, itu benar-benar dikontrol di negara.
07:37Ini menarik.
07:37Itu maksudnya.
07:38Kalau memang perlu dibentuk semacam SKK Mikas, kalau kata-kata-kata.
07:42Tapi perlukah juga melibatkan misalnya prajurit TNI, ada juga kejaksaan di dalamnya.
07:48Karena sekarang ini saat GSPK berjalan semua nih.
07:51Tidak hanya para kepolisian, tapi ada juga TNI di dalamnya.
07:54Ada juga kejaksaan, bahkan juga Menteri Pertahanan ikut turun langsung.
07:58Nah, ini yang seperti, seperti, karena tadi dibilang kan, banyak juga baking.
08:02Ini seperti ilmunya dokter, dong.
08:04Dokter itu, ini sakitnya flu biasa, dikasih dulu lah.
08:08Ini botrek, nggak sembuh, kasih antibiotik.
08:12Saya kira mungkin semacam itu.
08:14Tapi yang penting kan penyebabnya tadi.
08:15Jadi, mengapa itu terdilegal login?
08:17Karena nggak ada pengawasan.
08:19Coba kalau diawasi dengan baik, tentu tidak akan ada.
08:22Itu tadi, Pak Toto, pengawasannya harus mungkin karena banyak oknum tadi,
08:26oknum aparat penegak hukum, aparat TNI misalnya.
08:31Mungkin, ya mereka takutnya sama pimpinan mereka itu.
08:34Gimana kalau memang sekarang ini bergerak seperti ini?
08:37Ya memang namanya illegal login, biasanya itu bagiannya adalah,
08:42ya kalau non-instansi ya preman, ya toh.
08:47Tapi kalau instansi ya itu bisa polisi, bisa tentara, itu bisa terjadi.
08:52Makanya, tapi yang penting sekarang ini harus menubuhkan kesadaran kita,
08:57untuk menata kembali pertambahan kita.
08:59Oke, tapi balik lagi pertanyaan saya tadi.
09:02Nilai ekonomisnya yang dikejar oleh pemerintah saat ini,
09:06dibandingkan dengan kerugian lingkungan yang menderita.
09:10Kira-kira apa yang perlu ditata?
09:12Kalau memang nanti perlu dibentuk SKK, mikras?
09:14Nah, targetnya yang penting sekarang itu harus berhenti.
09:17Karena kerusahaan lingkungannya begitu besar.
09:19Diberhentikan dulu aktivitasnya.
09:20Harus berhenti, harus berhenti, tidak ada lagi ilegal.
09:23Oke, kalau gitu, saya ingin juga mendapatkan perspektif pengawasan legislatif advokasi masyarakat.
09:29Keterlibatan prajurit TNI misalnya di Satgas PKH ini,
09:32apakah juga sudah menjalankan mandat perpres nomor 5 tahun 2005,
09:38bagaimana juga menghindari potensi wenang militer dalam penertiban sipil?
09:42Saya akan tanyakan hal itu nanti.
09:43Setelah jadah di Sapa Indonesia Malam,
09:45tetap bersama kami.
09:45Saya masih membahas tambang ilegal yang jadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto
09:49untuk menjaga kekayaan alam negara,
09:51yang sudah bertahun-tahun,
09:54kalau kemarin disebut Pak Prabowo,
09:56ini sudah merugikan negara triliunan,
09:59bahkan ratusan triliun rupiah.
10:01Tadi saya bertanya,
10:02kalau Satgas PKH itu melibatkan anggota TNI misalnya, Pak Toto,
10:08kira-kira apa yang bisa Anda sampaikan terkait keterlibatan prajurit TNI
10:12dan bagaimana juga kira-kira supaya tidak ada penyalahgunaan jabatan militer
10:18dalam penegakan hukum di kasus tambang ilegal ini?
10:26Jadi karena diduga backing-backingnya ini adalah ada militernya, ada polisinya,
10:32maka mereka dilibatkan.
10:34Dan ini yang perintah kan Presiden.
10:36Jadi siapapun makanya tidak ada masalah menurut saya.
10:40Tapi di luar dari apa yang sekarang dikerjakan,
10:44yang penting sebetulnya jangka panjangnya bagaimana kita mengatasi supaya tidak terjadi.
10:48Oke, stop aja dulu aktivitasnya gitu ya?
10:50Itu. Kalau sekarang harus stop.
10:52Oke. Kalau tadi Anda mempermasalahkan Mas Melki soal,
10:55kerugian lingkungannya jauh lebih masif gitu kan dibandingkan kerugian ekonomis.
10:59Tapi kan Pak Toto bilang tadi, ya stop saja aktivitasnya dulu
11:02supaya kerusakan lingkungannya tidak terlampau parah lagi di era yang akan datang.
11:06Dan itu bisa dihitung kan?
11:08Nah itu bisa dihitung.
11:08Nah itu bisa dihitung.
11:10Berapa kepengembalian atau pemulihan kerugian negara dari revitalisasi kerusakan lingkungan itu tadi?
11:15Bagaimana menurut Anda?
11:16Ya, saya kira setuju.
11:18Tetapi kan tidak berhenti pada penutupan tambang ilegal itu sendiri.
11:23Tetapi mesti ada langkah pemulihan kerusakan lingkungan termasuk upaya mendiversifikasi dan transisi ekonomi
11:31yang sebelumnya bergantung ke tambang ke sektor yang lebih berkelanjutan.
11:35Karena kalau kita baca banyak riset, kajian begitu, orang kemudian memutuskan untuk menambang itu kan problemnya adalah urusan ekonomi.
11:47Karena ketidaktersediaan lapangan kerja, kemudian terjadi kemiskinan, lantas kemudian mereka mau tidak mau beralih profesi ke sektor pertambangan.
11:58Nah saya kira ini yang penting untuk dibereskan oleh Presiden Prabowo sehingga jangan sampai hanya mengejar ke sektor pendapatan ke negara saja.
12:09Tapi tidak terlalu serius untuk mengatasi problem ekonomi yang dialami oleh masyarakat lokal itu sendiri.
12:20Saya tertarik dengan pernyataan Jatam di bulan Agustus 2025 yang lalu bahwa pada saat Pak Prabowo berpidato ke negaraan di DPR,
12:30itu kan sangat berapi-api mengatakan bahwa tambang ilegal itu harus diberantas untuk membalikan kerugian negara.
12:38Tapi setelah itu beberapa saat kemudian Jatam menyatakan ah itu hanya retorika saja.
12:42Tapi sekarang dibuktikan oleh Pak Prabowo dengan terus intensif gitu ya melalui SatG SPK untuk day-to-day dari daerah ke daerah menyisir terus tambang-tambang ilegal.
12:53Nah sejauh ini sudah terbukti bahwa Pak Prabowo ini juga menjalankan komitmennya menurut Anda?
12:57Saya kira belum. Kan kalau kita merujuk ke pernyataan Prabowo sendiri, dia bilang bahwa ada 1.600 sekian ijim tambang ilegal yang ada di Indonesia.
13:07Pertanyaannya sudah berapa banyak yang kemudian ditindak tegas?
13:12Maksudku lain hal kalau misalnya pemerintah dan aparat itu tidak menjadi bagian dari operasi kejahatan yang sama dalam urusan tambang ilegal ini.
13:27Lantas kemudian Presiden Prabowo dengan mudah bicara bahwa ini akan diberantas.
13:33Kan problem utamanya itu tadi, aktor yang terlibat itu adalah punya power politik yang sama juga.
13:41Dan jangan-jangan ada di lingkaran Presiden Prabowo.
13:45Makanya setuju tadi, jangan-jangan memang Presiden Prabowo mesti mulai melakukan kajian yang lebih mendalam.
13:53Soal siapa dan bagaimana pola yang kemudian digunakan.
13:58Sampai kemudian tambang ilegal ini kok ribuan begitu ya.
14:02Sebaran titiknya di berbagai pulau di Indonesia begitu.
14:05Dan Prabowo bukan orang pertama kan yang bicara ingin menindak tambang ilegal ini.
14:12Bahkan zaman Jokowi, bakil Presiden waktu itu Pak Maruf Amin membuat pertemuan juga yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga
14:21untuk menyelesaikan problem pertambang ilegal.
14:25Tetapi kita tahu jumlahnya terus bertambah.
14:28Terus bertambah.
14:28Aktivitas di lapangan terus berjalan.
14:30Ini siapa Pak Toto yang harusnya juga melakukan monitoring gitu.
14:34Apakah jumlahnya sudah berkurang nih sekarang atau jangan-jangan diberantas satu tumbuhnya seratus gitu.
14:40Ya sekarang yang penting diberantas dulu.
14:43Dan dengan gerakan, dan ini jangan sporadis.
14:47Terus menerus ini sampai habis.
14:50Jadi Presiden harus mencanangkan pemberantasan tambang ilegal ini tidak hanya hangat-hangat tayah.
14:57Harus terus tuntas sampai itu habis.
15:01Seperti apa yang dijanjikan Bapak Presiden pada...
15:04Jangan seperti kampanye politik lagi gitu ya.
15:06Dan kita tunggu.
15:09Namanya ini serius.
15:10Jadi namanya serius.
15:10Sehingga mudah-mudahan selain yang ditindak itu, mereka yang lain-lain itu juga sudah dengan sendirinya mundur dari lapangan-lapangan ilegal itu.
15:19Harapan kita seperti itu.
15:21Tapi yang lebih penting menurut saya, kita ke depan mesti menata kembali pertambangan kita.
15:25Saya mengusurkan...
15:27Itu paralel dong ya harusnya ya.
15:28Harusnya sekarang BPR mulai bicara dengan pemerintah.
15:33Yuk ini kenapa terjadi seperti ini ya.
15:35Terjadi pembiaran seperti ini kenapa.
15:38Ya kalau orang melakukan kejahatan kan karena ada peluang.
15:41Saya kira bukan sekedar karena ekonomi juga.
15:43Orang yang ekonomi yang kuat banyak juga yang korupsi kan.
15:46Karena ada peluang gitu loh.
15:48Jadi ini peluangnya memang cukup besar.
15:50Karena tidak ada pengawasan yang benar-benar ketat gitu.
15:53Padahal ini sekarang kan era teknologi ya.
15:56Era teknologi ini kan bisa dibuat platform digital ya.
16:00Yang mengontrol semua tambang-tambang.
16:02Sehingga ketahuan lah kalau ada tambang-tambang ilegal itu ketahuan gitu.
16:07Dan laporan-laporan dari seluruh tambang-tambang yang terdaftar itu juga setiap hari bisa dikontrol oleh salah satu lembaga yang mewakili negara.
16:16Oke itu tadi soal penertiban tambang-tambang ilegal.
16:18Nanti persoalannya bukan hanya yang ilegal aja.
16:22Tapi pendapatan negara pasti akan meningkat.
16:24Oke.
16:24Nah ini ngomong-ngomong soal pendapatan negara.
16:26Rekomendasi Pak Totok juga dari DPR kira-kira.
16:29Untuk meningkatkan keberhasilan pemulihan kerugian negara.
16:33Apa yang selain memberantas tambang ilegal.
16:36Apa yang harus dilakukan?
16:37Revitalisasi yang didahulukan ya prioritasnya.
16:39Apakah revitalisasi atau tadi penataan tambang yang baru atau bagaimana?
16:43Nah penerbitan izin yang diterbitkan atau bagaimana?
16:46Jadi pertama, yang ilegal ini sudah diperantas dulu.
16:50Dan temukan siapa dalangnya.
16:52Jadi jangan sekedar yang ditangkap yang ini, yang pekerja-pekerja itu kan mereka.
16:56Nah itu yang dimaksud oleh Mas Melogi kan tadi ekonomi bawah itu yang pekerja-pekerjanya.
17:00Ini harus ditangkap siapa bos-bosnya ini kan.
17:03Nah bos-bosnya ini harus bertanggung jawab.
17:04Diseret di depan hukum mempertanggung jawabkan.
17:07Kerugian lingkungan yang tadi Mas Melogi ceritaan, disitu dimasukkan.
17:12Termasuk seluruh kerugian yang lain selain kerugian lingkungan.
17:16Oke, terakhir saya ke Mas Melogi singkat.
17:18Kira-kira kalau memang tadi menyasar bos-bos besarnya,
17:21dan ternyata disana ada nama besar,
17:22kira-kira pemerintah berani nggak?
17:24Berani.
17:25Nama besar itu tadi?
17:26Beranilah.
17:27Kita sih pesimis begitu ya.
17:29Sampai kemudian, sebetulnya kan gini.
17:33Dugaan keterlibatan mereka-mereka yang punya pengaruh tadi.
17:37Itu kan sudah mencuat sekian lama begitu ya.
17:42Kasus di Kalimantan Timur misalnya,
17:45yang polisi itu Ismail Bolong itu,
17:49bahkan dia menyebut dia setor kemana,
17:51ke atasannya dan segala macamnya.
17:53Nah itu kan yang kemudian dieksekusi, ditegakkan,
17:58kan hanya sampai ke Ismailnya.
18:00Tidak pada orang-orang yang diduga itu terima setoran
18:05dari mereka yang ada di lapangan.
18:08Dan itu rumit tantangannya.
18:11Ini ibarat di kasus BBM ilegal juga,
18:13seorang nama Rizal Halid aja sampai detik ini belum ditangkap.
18:16Nah ini kita tunggu juga berarti komitmen pemerintah.
18:19Belum ditangkap, belum ketangkap.
18:20Belum ketangkap, oke.
18:23Tapi kan yang lain-lain udah ketangkap,
18:24gampang kok ini susah banget gitu loh Pak Toto.
18:25Oke, nah kalau gitu yang kita bicarakan nanti
18:29bagaimana komitmen pemerintah,
18:30kalau memang betul ada nama besar dibalik tambang ilegal ini,
18:33ya kalau kata Pak Toto, berani ya memang harus berani.
18:35Itu yang kita tunggu, itu yang publik tunggu,
18:38itu yang juga masyarakat adat yang punya
18:40pelastarian lingkungan di berbagai daerah,
18:44mengharap ini bisa segera dipulihkan dan segera diberantas.
18:47Terima kasih Pak Toto Naryanto dari Komisi 12 DPR
18:50dan juga Pak Asmelki sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia.
18:54Kita jumpa lain waktu, sampai jumpa lagi sama kamu.
18:55Oke, terima kasih.
Jadilah yang pertama berkomentar