Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KOMPAS.TV - Isu ijazah Jokowi hingga kini belum juga selesai. PSI menilai ada pihak yang ingin menjadi cawapres 2029 yang menunggangi kasus ijazah ini.

Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, meyakini ada pihak yang mengorkestrasi isu ijazah Jokowi. Menurut Ahmad Ali, kasus ijazah bisa bergulir lama, pasti ada pihak yang menjadi otak dan membiayai.

Ahmad Ali menduga pihak yang menunggangi isu ijazah Jokowi adalah pihak yang ingin menjadi cawapres di Pilpres 2029 mendatang.

PSI menyebut isu ijazah Jokowi ada yang mengorkestrasi. PSI juga menyebut kasus ijazah Jokowi berkaitan dengan cawapres 2029.

Kita bahas bersama Ketua DPP PSI, Faldo Maldini; Politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi; dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro.

Baca Juga Respons Sindiran Demokrat Soal Ijazah Palsu di DPR, PSI: Ujungnya Soal Pertarungan Wapres Nanti di https://www.kompas.tv/nasional/633007/respons-sindiran-demokrat-soal-ijazah-palsu-di-dpr-psi-ujungnya-soal-pertarungan-wapres-nanti

#ijazahjokowi #cawapes2029 #psi #demokrat

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/633414/sengit-debat-psi-demokrat-soal-isu-ijazah-jokowi-ada-yang-mengorkestrasi-perebutan-kursi-cawapres
Transkrip
00:00PSE sebut isu ijasa Jokowi ada yang mengorkestrasi.
00:04PSE juga bilang kasus ijasa Jokowi berkaitan dengan calon wakil presiden 2029.
00:10Lalu siapa yang dimaksud?
00:11Kita bahas bersama Ketua DPP PSI, Faldo Maldini.
00:14Mas Faldo, selamat malam.
00:17Selamat malam. Assalamualaikum.
00:18Waalaikumsalam. Ada juga politisi dari Partai Demokrat yang lagi hangat dibericarakan.
00:22Ada Mas Didi Irawadi. Selamat malam, Mas Didi.
00:25Selamat malam.
00:26Dan ada juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Bas Korom.
00:30Mas Agung, selamat malam.
00:30Selamat malam, Mbak Audrey semua.
00:32Saya mau nanya dulu ke Mas Faldo nih.
00:34Mas Faldo, jadi sebenarnya siapa sih kasus ijasa yang mengorkestrasi ini benar dari Partai Politik?
00:42Ya, pertama Mbak Audrey.
00:44Pertama, saya mau menyampaikan bahwa Pak Mat Ali itu bicara dalam konteks politik yang jujur dan apa adanya.
00:51Beliau bisa membaca dinamika yang sedang terjadi,
00:53terutama menjelang 2029 yang suasananya itu memang panas.
00:57Kita tahu semua partai.
00:58Masih jauh loh Mas, ini masih 2026.
01:00Semua saling menakar posisi.
01:02Jadi wajar saja kalau isu-isu lama muncul kembali.
01:05Yang kedua Mbak, PSI itu sejak awal konsisten.
01:08Kami percaya pada negara dan pendekat hukum.
01:10Berkali-kali juga saya sampaikan di sini bahwa soal ijazah Pak Jokowi
01:14sudah diuji berkali-kali, berkali-kali juga masuk pengadilan dan berkali-kali juga ditolak karena tidak ada dasar hukumnya.
01:22Dan PSI punya satu prinsip Mbak, yang nuduh wajib buktiin.
01:26Bukan yang dituduh yang harus membuktikan dirinya berkali-kali.
01:30Jadi negara ini kan negara hukum, nggak bisa bekerja pakai logika terbalik.
01:34Nah, soal Bang Beni, ini kan juga sesuatu yang sudah disampaikan secara hukum dan sudah dijawab juga oleh Pak Syarif.
01:43Dan ketika beliau tadi menyampaikan ada yang belum menunjukkan ijazah,
01:47pasti arahnya ke Pak Jokowi.
01:49Makanya Pak Mat Ali menjawab dalam konteks politiknya.
01:53Karena bahwa isu ini selalu muncul menjelang kontestasi atau sedang panas-panasnya
02:00dan beliau bicara soal tiket Cawapres 2029 itu karena memang hari ini banyak figur
02:05yang bekerja keras untuk memanaskan mesin politik.
02:08Jadi itu bukan serangan ya, tapi itu pembacaan politik yang apa adanya.
02:12Tapi kalau dibaca politik untuk menuju 2029, ini aja belum 2026, masih akhir 2025, nggak kepagian Mas?
02:22Oh nggak ada Mbak.
02:23Kalau kami kira ini juga sesuatu yang bisa dibaca bahwa realitanya hari ini
02:28mesin-mesin politik itu sudah mulai dipanaskan.
02:31Apalagi sekarang sudah akhir 2025, 2026, verifikasi 2027, pendaftaran 2028.
02:39Pemilunya baru 2029, Mbak.
02:41Kampanyenya juga setahun.
02:43Jadi sebenarnya mesin-mesin politik itu sudah dipanaskan.
02:46Termasuk dari Partai Demokrat?
02:47Jadi kita, kami tidak bermain dua kaki.
02:50Kalau kami kritik, kami sebut namanya.
02:52Kalau kami bela, kami jelaskan apa adanya.
02:54Termasuk untuk kasus Pak Jokowi ini.
02:56Dan ini yang kami kira disampaikan oleh Pak Ketua Harian Mat Ali bahwa ya realitas politik kita hari ini sedang ada yang manasin.
03:05Dan setuju juga kalau seandainya perlu dicek gitu kawan-kawan yang bergerak untuk membongkar dalam tanda kutip kasus ijazah ini siapa di belakangnya gitu.
03:14Karena kan ini sudah lama sekali, lama sekali isunya gitu loh Mbak.
03:17Oke, emang benar Mas Didi salah satu yang manasinnya adalah dari partai Anda nih?
03:22Karena berkaca kepada omongan dari Pak Beni pada saat rapat bersama dengan Kemendik Dasmen dan juga para guru yang sebenarnya mungkin tidak ada kaitannya kala itu.
03:32Jadi gini ya, ini saya bicara sebagai orang politik dan juga sebagai warga negara ya.
03:37Perkenankan saya sebagai warga negara yang awalnya tidak tertarik dengan isu ijazah ini.
03:41Tetapi lama-lama karena terus berkembang, tidak berhenti saya akhirnya mengomentari dan tertarik juga.
03:49Dan kebetulan juga Bapak Wapres itu kan dari Institute of Australia.
03:55Kebetulan saya lulusan sana, kalau saya ditanya lebih banyak siap menjawab.
03:58Tapi balik dulu ke masalah ini.
04:00Kalau kita bicara soal 2029, saya kira terlalu jauh ya.
04:06Kecurigaan pihak lain soal ijazah ini mengkaitkan 2029 terlalu jauh.
04:12Karena publik hari ini melihat dulu para calon-calon ini.
04:15Ada yang sekarang sudah duduk jadi Wapres, ada para menteri, ada kepala daerah.
04:21Melihat bagaimana kebijakan mereka, lalu melihat apa produk mereka, lalu karya mereka berapa tahun ke depan, hasilnya apa.
04:31Lebih melihat ke sana.
04:32Kalau ijazah kejauhan saya kira, terlalu jauh.
04:35Jadi nggak ada kaitannya ini dengan peta politik Cawapres 2029?
04:38Kejauhan, kejauhan.
04:40Karena saya bilang tadi, publik melihat apa yang menjadi ide, gagasan, lalu hasil kerja nyata.
04:48Ini kan belum kelihatan.
04:49Dari para calon yang ada, baru sepintas ya.
04:52Kalau saya katakan baru setahun belum terlihat.
04:56Akan terlihat tiga tahun.
04:57Jadi kalau ada rekan dari partai lain, curiga bahwa ini 2029 kejauhan.
05:04Tapi balik soal ijazah, sebenarnya bila mana Pak Jokowi mencontoh Obama atau yang baru di Indonesia Pak Asulsani,
05:20ini selesai tidak sampai lima menit urusan.
05:24Barat Obama apalagi nggak lebih berat, dicecar habis-habisan oleh masyarakat Amerika.
05:29Dan dia tunjukkan ke publik, dia tunjukkan selesai persoalan.
05:34Dan di banyak negara juga terjadi, bukan hanya Barat Obama dan Asulsani ya.
05:38Pak Asulsani saya memberi hormat, dia tunjukkan itu dan selesai masalahnya.
05:42Jadi menunjukkan memang tunjukkan ke publik selesai.
05:47Jadi begini, jangankan ijazah bagi pejabat publik atau mantan pejabat publik,
05:53jangankan ijazah harta kekayaan saja harus publik berhak mengetahui.
05:58Publik berhak mengetahui, apalagi ijazah.
06:00Oke, jadi maksudnya dalam...
06:02Tunjukkan, tunjukkan saja selesai persoalan.
06:06Karena kita meyakini kan Pak Jokowi ijazahnya benar ya.
06:09Ijazahnya asli, ijazah asli dan benar.
06:12Tunjukkan selesai.
06:13Saya kira orang-orang yang selama ini menuduh tidak benar akan langsung berhenti.
06:19Manakala ditunjukkan, kita lihat contoh Obama.
06:22Berarti artinya di sini Mas Didi ingin sampaikan adalah bahwa...
06:26Bahwa di sini Mas Didi ingin sampaikan adalah ya penyataan dari Pak Beni kala itu
06:31yang memang hanya ingin meminta agar kasus ini selesai.
06:35Tidak ada tunggang menunggangi dari kasus ijazah yang akhirnya berdampak kepada pemetaan Cawapres 2029.
06:43Saya sebagai warga negara yang menyaksikan ini melihat itu saya kira tidak ada kaitannya.
06:49Jadi mempertanyakan, jadi bisa ditanyakan kepada siapa saja pejabat publik yang diragukan ya.
06:56Akte ijazah, bisa akte kelahiran dan lain-lain dalam kasus Obama kan akte kelahiran.
07:01Jadi saya rasa pertanyaan yang wajar.
07:04Karena pejabat publik seperti saya katakan tadi, jangankan ijazah.
07:08Harta kekayaan saja publik berhak mengetahui.
07:10Apalagi ijazah.
07:12Ya resiko kita menjadi pejabat publik, ya kita harus transparan kepada publik.
07:17Jika ini ditunjukkan, tidak sampai 5 menit, 3 menit saja selesai persoalan.
07:22Dan semua akan kembali guyuk dan adem.
07:26Asli, kita yakin ini asli, jasa Pak Jokowi, tunjukin aja.
07:29Beres persoalan.
07:31Oke, beres persoalannya sebenarnya yang diinginkan Demokrat adalah suara dari masyarakat.
07:35Tapi kalau dari Mas Agung melihat ini sebenarnya memang murni karena suara masyarakat.
07:38Atau tadi karena ada yang kemudian menggunakan isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini
07:44dengan kaitannya di Cahopres 2029.
07:47Kejauhan nggak sih kaitan itu?
07:48Ya kalau dalam politik nggak ada yang jauh ataupun yang dekat.
07:51Kapanpun bisa saja panas mesin itu.
07:53Tapi begini, secara kualitatif memang susah untuk dimungkiri bahwa
07:57isu ijazah ini dekat dengan teman-teman Partai Demokrat semacam itu.
08:01Jadi misalkan ada Mas Roy Suryo, ex-Partai Demokrat.
08:05Kemudian sekarang kuasa hukumnya ada Mas Deni Indrayana, ex-Partai Demokrat juga.
08:10Nah yang kemarin bersuara kenceng Pak Benika Harman.
08:13Masih kader Demokrat.
08:15Kemarin beberapa kali ada Bang Syarif Hasan, sekarang ada Pak Didi Irawadi.
08:19Yang memang secara kebetulan ataupun tidak kebetulan
08:22memang mengawal isu ini secara terang dan secara tegas.
08:26Sehingga publik punya kanal yang jelas secara politik
08:30ketika membahas soal ijazah, kok dekatnya ke yang biru ya
08:34seperti baju saya malam ini seperti itu.
08:36Nah yang kedua secara kuantitatif, memang kalau dilihat dari banyak survei
08:41Mas Gibran ini masih mendominasi kalau bicara soal wakil presiden.
08:45Tapi Mas Ahaye juga jangan dilihat sebelah mata
08:48karena beliau punya bobot elektoral yang makin ke sini makin progresnya meningkat.
08:53Apalagi beliau Ketua Umum Partai Demokrat seperti itu.
08:55Jadi kalau nalar kualitatifnya ketemu dengan kuantitatifnya,
08:58ah ini tinggal lenggu momentum aja, kapan bisa mendapatkan wow faktornya Bang Didi Irawadi.
09:04Jadi saya melihat memang...
09:06Jadi momen ini bisa dibilang dimanfaatkan?
09:08Ya ini semacam beauty contest menurut saya.
09:10Pak Prabowo akan melihat apakah Mas Gibran tahan banting diusi dengan kasus ijazah ini
09:15ya beserta keluarga Solo dan di sisi yang lain apakah misalkan Mas Ahaye atau dengan Partai Demokrat
09:21bisa dalam tanda petik melihat situasi yang lebih beyond daripada ini.
09:26Maksudnya menunjukkan kinerjanya.
09:28Oke mengawal ijazah ya tapi apakah memang bisa menjadi antitesis dari Mas Gibran
09:32dalam konteks bicara soal kinerja sebagai menko infrastruktur wilayah semacam itu.
09:37Jadi ya kita publik diuntungkan dengan hal ini.
09:39Kenapa? Kita bisa memastikan siapapun besok yang mendampingi Presiden Prabowo sebagai wakil presiden
09:44memang wakil presiden terbaik.
09:46Dan hal yang menarik secara historik memang belum ada wakil presiden yang terpilih kedua kalinya
09:52sepanjang sejarah Republik kita.
09:54Sehingga Mas Gibran...
09:54Presiden ada tapi wapres...
09:56Ya ini tantangan besar bagi Mas Gibran dan PSI untuk menjawab fakta sejarah itu.
10:00Pak Coli pajaknya meskipun beda tahun ya.
10:01Betul ada sekuensi yang ada jaraknya.
10:03Nah belum ada yang berturut-turut.
10:04Nah ini bertantangan bagi PSI.
10:06Bagaimana menghandle isu ijazah ini supaya apa?
10:09Supaya membantah sejarah dan membuat sejarah baru.
10:11Gimana tuh PSI menjawabnya?
10:13Dan betul kan nanti juga Mas Ah ini sudah disiap ancang-ancang nih di 2029.
10:18Dan ada kaitannya juga dengan isu ijazah palsu Pak Cokowi ini.
10:22Usahin jadinya Bapak-Bapak tetap bersama kami di Sampai Indonesia Malam.
10:25Dasarkan tadi analisanya dari Mas Agung nih, Mas Valdo.
10:30Emang benar nanti ada yang head-to-head calon wakil presiden 2029 bersama dengan Mas Gibran.
10:35Artinya ada pesaingnya Mas Gibran.
10:37Dan bisa aja dari Partai Demokrat.
10:41Iya kalau bicara hitung-hitungan politik ya.
10:44Kalau Demokrat 7 persen.
10:46Terus ada PDI sekitar 16-18.
10:50Itu udah bisa running 20 persen sebenarnya.
10:52Jadi kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas.
10:55Tentunya upaya ini juga bisa juga karena sana.
10:59Dan yang namanya kekuasaan semuanya harus siap-siap lah Mbak.
11:02Hari gini gitu loh.
11:04Hari-hari itu terasa makin cepat kalau kita bekerja terus.
11:06Hari itu lama kalau kita kagak ngapa-ngapain Mbak.
11:09Nah jadi kalau mau menjawab sedikit yang Pak Didi bilang tadi.
11:14Kalau Pak Arsul Sani, Pak Obama gitu.
11:18Ya itu hak beliau lah.
11:19Tapi kan itu nggak bisa kita jadikan standar.
11:21Bahwa semua orang harus melakukan hal yang sama.
11:24Apalagi ini udah diuji berkali-kali.
11:26Kalau setiap tuduhan harus dijawab dengan dokumen pribadi.
11:29Nggak maju-maju negara ini.
11:30Karena udah kelamaan kalau kata Mbak Didi bilang.
11:32Memuaskan para penebar rumor dan pemfitnah gitu.
11:37Jadi apa yang disampaikan Pak Mat Ali adalah sebuah realitas politik.
11:41Yang kita juga tidak bisa nutup mata gitu.
11:44Bahwa koalisi Pak Kabowo 58 persen.
11:46Ada upaya mungkin yang ingin menggergaji nih kesolidan ini gitu.
11:50Kita sih tentu demokrat kita mitra format juga.
11:55Dan kita juga pengen ada jelas-jelasan gitu.
11:58Bahwa kalau seandainya nggak Pak Jokowi siapa gitu loh.
12:01Karena ini kan yang bikin kita bisik-bisik di politik.
12:04Ini yang bikin kita mabuk Mbak gitu.
12:06Karena kan kalau kami PSI kritik-kritik gitu.
12:09Kita sebut namanya.
12:11Kalau kita bela, kita bela.
12:12Nah total kita sebut juga namanya.
12:14Seperti apa yang kami lakukan ke Pak Prabowo.
12:16Apa yang kami lakukan ke Pak Jokowi, Mas Gibran.
12:18Bahkan kalaupun seandainya Pak Memko Ahaye pun melakukannya betul.
12:22Karena bagian dari pemerintah.
12:24Kita akan lakukan.
12:25Jadi mengkritik pun begitu.
12:27Jadi yang terjadi sekarang juga kami lihat beberapa petinggi dari Partai Demokrat.
12:33Pak Benny ngomong gini.
12:34Pak Syarif ngomong gitu.
12:35Habis ini Mas Didi ngomong gini lagi.
12:37Nah jadinya kan ini harus kita sama-sama luruskan gitu.
12:41Karena Bang Benny keras bicaranya.
12:43Tapi ketika direspon oleh publik.
12:46Ya gak undur lagi setengah-setengah.
12:47Kami menghormati.
12:48Demokrat ya.
12:49Sebagai mitra demokrasi.
12:51Tapi kalau bicara isu penting ini kami kira perlu konsisten.
12:55Jangan hari ini lempar.
12:56Besok bilang bukan kesini tuh.
12:58Kalau gitu kita tanyain ke posisi Partai Demokrat.
13:01Yang ingin dipertanyakan sebenarnya apa sih kaitan dengan ijazah ini?
13:03Soal politiknya kan Pak Benny, Pak Syarif sudah bicara.
13:10Saya ini sebagai mantan insert loh.
13:13Jadi sama-sama alumni bareng sama Pak Wapres ini ya.
13:18Jadi saya terpanggil untuk bicara ini ya.
13:20Saya terpanggil.
13:21Saya lurus sana-sana dan saya banyak tahu.
13:24Ya saya di insert ya.
13:25Kalau itu untuk semacam kursus ya.
13:28Kursus bahasa.
13:28Tapi itu di event lain aja.
13:30Jadi kembali lagi.
13:31Terlalu kecil kalau kita mengkaitkan ini dengan 2029.
13:36Menurut saya terlalu kecil ya.
13:37Karena seperti saya katakan tadi.
13:39Pejabat publik yang sudah menjabat dan selesai menjabat.
13:44Adalah harus publik berhak mengetahui apa yang ada pada pejabat publik itu.
13:52Apalagi sekedar ijazah ya.
13:53Tadi saya bilang hal-hal yang lain.
13:55Harta kekayaan dan lain-lain aja publik berhak mengetahui.
13:58Kenapa harus dibikin jadi panjang dan ribet.
14:03Jadi apa namanya.
14:05Jadi lari maraton begini.
14:09Sebenarnya kan urusannya hanya 3 menit, 5 menit selesai.
14:13Ditunjukkan selesai semua.
14:14Dan saya siap di belakang Pak Jokowi.
14:16Mana pala ditunjukkan itu tetap dituduh.
14:19Dituduh palsu.
14:21Kalau ternyata benar.
14:22Saya akan orang pertama yang ikut membela Pak Jokowi ya.
14:25Jadi apa yang diregukan lagi.
14:27Kan selama ini diakini oleh Mas Maldini.
14:30Oleh para lawyer.
14:31Jangan mau dibikin panjang begini.
14:33Kasian rakyat ya.
14:34Banyak hal-hal lain yang lebih besar.
14:37Ya di negeri ini.
14:38Jadi energi kita jangan dihabiskan ke sini.
14:41Cukup dengan tampil ke depan publik.
14:43Mencontoh Obama.
14:44Mencontoh Asrul Sani.
14:46Mencontoh kalau gak salah pernah kasus di Jepang.
14:49Dan di berbagai belahan dunia lain.
14:51Itu selesai.
14:53Selesai gak sampai 5 menit urusannya.
14:54Dan publik gak bertanya-tanya lagi.
14:56Karena ternyata tunjukin.
14:57Oh ya benar ini ya.
14:59Saya orang pertama yang akan berada di Pak Jokowi.
15:03Mas Faldo.
15:03Dan itu benar.
15:04Ya saya benar ya.
15:05Tunjukin aja.
15:06Selesai mas.
15:06Nah itu point standingnya dari Demokrat.
15:08Karena tunjukkan saja.
15:09Sebenarnya kalau memang benar.
15:11Supaya selesai.
15:11Sampaikan juga ke Pak Roy Suryo dan Mas Deni Indrayana.
15:15Bang Didi.
15:15Karena mereka tuh yang gak gak berhenti-henti.
15:17Kami ini tukang jawab aja mas.
15:19Gitu.
15:19Karena kagak.
15:20Karena kami menjawab.
15:21Karena kami gatel juga gitu loh.
15:23Karena kan bagi kita.
15:24Mas.
15:25Kita mungkin bisa agree to disagree lah mas.
15:27Dalam hal ini.
15:27Kalau Mas Didi bilang.
15:29Oh ya harus ditunjukin.
15:30Kalau bagi kami.
15:31Jangan mas.
15:32Kalau semua orang yang dituduh menunjukin ijazah.
15:34Kacau kita berrepublik.
15:35Tapi kan proses hukum jalan.
15:37Yaudah.
15:38Biarin aja jalan.
15:39Dan kami kira.
15:40Kita sama-sama kembali ke jalur yang sehat aja.
15:43Kalau mau kritik.
15:44Kritik aja kebijakan.
15:45Tempat-tempat data gitu.
15:46Jangan hidupkan isu-isu yang jelas.
15:48Mas Waldo.
15:50Sekiranya gak ada yang kacau mas Waldo.
15:52Justru dengan cara itu lebih bijak.
15:54Lebih manusiawi.
15:56Tidak ada.
15:57Seperti Pak Obama.
15:59Ya dan lain-lain.
16:00Gak dibawa ke proses hukum.
16:01Sebenarnya Obama kalau mau bawa ke proses hukum.
16:03Mudah sekali.
16:03Dia sudah menunjukkan.
16:05Dia menang.
16:07Dia tunjukkan.
16:08Selesai.
16:08Tapi ya.
16:09Jadi terserah.
16:10Kembali lagi terserah Pak Jokowi ya.
16:12Tapi saran saya.
16:13Kalau ditunjukin.
16:15Begitu publik yakin.
16:16Begitu semua yakin.
16:17Saya orang pertama.
16:19Yang partai demokrat dan dari publik yang berada di belakang Pak Jokowi.
16:23Kan simpel kan.
16:25Dan selesai urusan.
16:26UGM.
16:28Kepolisian.
16:29Semua instrumen sudah.
16:30Terlalu panjang.
16:31Banyak tujui.
16:32Jadi ya kita lihat aja mas.
16:34Jadi ya kita lihat aja yang jelas.
16:36Kalau bagi kita.
16:36Kita.
16:37Kami menjawab.
16:38Dan kita menjaga rasionalitas publik juga mas.
16:40Jangan sampai besok.
16:41Anak saya yang lagi kuliah di luar negeri.
16:44Tiba-tiba pulang dituduh.
16:45Anak saya harus buktiin.
16:46Oh kita gak cocok.
16:47Oke gitu.
16:47Tapi.
16:47Mas Maldo.
16:49Mas Maldo itu pejabat publik presiden dua kali loh.
16:52Oke baik.
16:53Dan presiden yang dikintai oleh rakyat Indonesia.
16:55Kenapa?
16:55Iya.
16:56Itu hak Pak.
16:57Saya orang pertama.
16:58Akan di belakang beliau.
17:01Kalau ditunjukkan ya.
17:02Karena kita yakin itu benar biasanya.
17:04Iya.
17:04Iya benar.
17:05Kita benar.
17:06Yakin betul ini.
17:07Yakin betul ini.
17:08Oke.
17:09Dan mungkin teman-teman yang melakukan saya ini.
17:11Bakal kecapaian.
17:13Kan simpel kan.
17:15Iya itu hak beliau Pak.
17:16Tapi kalau semua orang begitu.
17:18Nanti Bapak dituduh juga akan menunjukkan gitu loh.
17:20Kan gak bisa menunjukkan negara.
17:23Oke sebentar Bapak-Bapak.
17:23Saya mau ke masa aku menunjukkan ya.
17:25Buat mengakhir.
17:25Sebenarnya perdebatan seperti ini.
17:27Ya bisa kita memang PSI dan juga Demokrat.
17:30Apakah ini juga semakin menguatkan bahwa posisi masing-masing nih.
17:33Bahwa Demokrat tadi ya mungkin saja bisa diuntungkan dengan kasus ini.
17:37Dan PSI juga tetap standpoint bahwa ya tidak perlu ditunjukkan.
17:41Ya kalau saya melihat memang ada cerita yang belum selesai di masa lalu sebenarnya.
17:46Antara Demokrat dengan Pak Jokowi ya.
17:49Kita tahu Mas Ahai diangkat menjadi menterinya Pak Jokowi itu 9 bulan sebelum Pak Jokowi lengser.
17:56Artinya selama 9 tahun, 3 bulan, Demokrat itu memainkan narasi penyeimbang di masa Pak Jokowi.
18:01Dan di masa itu pula terjadi hampir pembegalan Partai Demokrat yang gagal itu.
18:08Nah saya kira cerita itu sedikit banyak membuat luka tersendiri dan noktah tersendiri di sisi Partai Demokrat yang menurut saya akan sangat sulit dilupakan.
18:18Dan sementara di sisi PSI, isu ijazah ini juga noktah hitam juga yang melukai.
18:23Jadi mungkin sepele ijazah tapi hentakannya hari ini itu banyak mempengaruhi Jokowi efek.
18:31Yang kemungkinan akan digunakan lagi di 2029 untuk mendongkrak PSI, Mas Gibran maupun keluarga Sulawah lainnya untuk memastikan mereka mendapat posisi panggung elektoral yang strategis.
18:41Nah yang terluka ini kan akhirnya bercerita hari ini.
18:44Dan menurut saya bagi publik bagus, sehingga objektivitas itu bisa dicapai dan publik bisa mengawal betul kasus ijazah ini seperti apa.
18:53Dan ya cerita masa lalu yang belum terselesaikan itu bisa terungkapkan dengan baik, dengan sehat.
18:58Lewat mengawalnya isu ini oleh Partai Demokrat seperti itu.
19:00Karena cerita ini juga sempat disampaikan kemarin pada saat dialog Kompas Petang bersama dengan Pak Syarif, Mas Agung isu soal ijazah ini kemudian juga diomongin soal kembali lagi isu Partai Demokrat yang pernah dibegal pada saat membegal ya.
19:15Pada saat Pak Jokowi masih memimpin sebagai presiden.
19:18Nah pertanyaannya adalah apakah ini ada kaitannya nih dengan mengorkestrasi isu ini kemudian menjadi panjang karena yang tadi luka lama.
19:26Kalau saya langsung ataupun tidak langsung sebenarnya bisa dikaitkan bisa enggak.
19:31Tapi kan kalau mengacu pada statement Pak Syarif ini bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Pak Beni untuk memastikan misalkan kepolisian menunjukkan tupoksi yang transparan, yang jelas bagaimana mengungkap kasus ini sebenarnya tanpa tendensi apapun.
19:45Nah itu yang ditunggu publik.
19:46Bagaimana ke depan kasus ini seterang-terangnya dibuktikan secara hukum, secara transparan, profesional.
19:51Supaya apa? Tidak ada lagi seawasangka, prasangka, paduga yang tidak perlu yang mengitari opini dan persepsi publik.
19:57Yang itu merugikan PSI, Pak Jokowi, keluarga Solo, pun pihak-pihak yang selama ini dianggap dalam tanda petik menyebarkan rumor yang tidak benar Mas Roy Surya dan teman-teman seperti itu.
20:07Oke, Mas Didi sebenarnya kalau dari isu ini kemudian diuntukkan juga enggak sih Partai Demokrat dengan standing point-nya tadi dengan cara ya sudah mengusulkan untuk menunjukkan saja ijazah?
20:17Saya luruskan dulu, saya kira enggak ada dendam dan tidak ada luka ya.
20:22Saya kira agak berlebihan Mas Agung karena kita lihat Pak Jokowi kan baik ya setelah menjabat juga merangkul Partai Demokrat yang duduk di sana ya.
20:29Jadi isu ijazah ini, isu murni saya kira publik berhak ingin mengetahui ya tentang mantan pejabatnya ketika ada pihak-pihak yang meragukan dan masa yang simpel ya.
20:42Jadi enggak ada soal luka itu terlalu jauh ya, dendam-dendam enggak ada karena kebukti tadi saya bilang Pak Jokowi mengangkat ketua umum kita ya.
20:50Cerita yang belum selesai, Bang Didi.
20:53Jadi saya kira kembali lagi tunjukin ajalah, bereslah persoalan.
20:57Saya juga capek nih ngikutin ini dari awal, sedang tertarik.
21:01Dan enggak ada diuntungan juga Partai Demokrat dengan isu ini Mas Didi?
21:06Ada diuntungan enggak sih Partai Demokrat dengan isu ini?
21:08Saya kira bukan isu ini yang akan mengundungkan Demokrat dan Partai manapun ya.
21:14Tapi bagaimana program kerja yang baik, bagaimana para kader dan para menteri atau parlementnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan
21:23dan juga membuahkan satu hasil yang nyata bagi publik dalam 2 atau 3 tahun ke depan menjelang pemilu.
21:31Karena kalau ada isu ini mungkin ya publik hanya ingin mengetahui aja, ingin mengetahui ini kok apa namanya enggak beres-beres di isu ini.
21:41Padahal bisa selesai hanya 5 menit, kok enggak beres-beres sampai hari itu aja publik.
21:45Oke, jadi terakhir kalau...
21:47Dan publik berhak mengetahui hal itu ya, berhak ya di negara demokrasi, di negara apa ya, menjunjung di demokrasi.
21:54Jadi kalau dari PSI sendiri sebenarnya cara untuk mengakhirnya seperti apa nih?
21:57Supaya juga tidak ada yang lebih diuntungkan, tidak ada yang lebih dirugikan, singkat aja Mas Waldo.
22:01Ya, apa yang dikatakan oleh Pak Mat Ali, betul lah padanya.
22:05Kita di politik enggak boleh dua kaki kami kira, dan kami PSI percaya.
22:09Rakyat berterima dan rakyat juga tahu siapa yang pada akhirnya berjuang untuk kewarasan publik.
22:15Kita sama-sama berjuang untuk kewarasan publik.
22:17Ijtihad kami adalah begini, mungkin demokrat punya perspektif lain, tapi enggak masalah.
22:23Dalam hatian kita jadi tahu, Pak Benny ngomong begini, Pak Syarif ngomong begitu, Mas Didi hari ini ngomong begini.
22:29At least, masyarakat pada akhirnya tahu.
22:31Posisi demokrat seperti apa.
22:33Oleh karena itu, izinkan kami terus berjuang, Mas Didi.
22:35Untuk menjawab tujuan Pak Roy, Pak Demi Indrayana, dan Bapak-Ibu lainnya.
22:40Selamat berjuang, tapi ya bikin simpel aja lima menit selesai, dan kita akan di belakang Pak Jokowi.
22:45Sayangnya kawan-kawan ini enggak pengen sesimpel itu, Pak.
22:48Oke, terima kasih sudah kita tangkap pesannya, Mas Didi terima kasih Mas Valdo, terima kasih Mas Agung, terima kasih juga.
22:56Selamat malam, Bapak-Bapak.
22:57Selamat menikmati.
22:57Selamat menikmati.
22:58Selamat menikmati.
22:58Selamat menikmati.
22:59Selamat menikmati.
23:00Selamat menikmati.
23:01Selamat menikmati.
23:02Selamat menikmati.
23:03Selamat menikmati.
23:04Selamat menikmati.
23:05Selamat menikmati.
23:06Selamat menikmati.
23:07Selamat menikmati.
23:08Selamat menikmati.
23:09Selamat menikmati.
Jadilah yang pertama berkomentar
Tambahkan komentar Anda

Dianjurkan