Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Selatan, Amelia Nanda Sari memberikan sejumlah catatan kritis kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lampung Selatan saat pembahasan RAPBD 2026 di ruang Banggar, Senin (24/11/2025).

Dalam rapat tersebut, Amelia menilai Pemerintah Daerah perlu melakukan pembenahan menyeluruh terkait sistem perencanaan dan tata kelola pendapatan daerah, terutama pada sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dinilai masih rawan kebocoran.

Hal ini dilakukan demi memastikan anggaran daerah tetap pro rakyat ditengah pemotongan dana fiskal dari pusat ke daerah.

Baca Selengkapnya di www.lampung.tigapena.com

#LampungSelatan #PADLamsel #DigitalisasiDaerah
#EfisiensiAPBD #SDMLamsel #TransparansiAnggaran
#tigapenacom #tigapenaindonesia #tigapenalampung
Transkrip
00:00Satu sistem, kedua SDN.
00:02Nah, kalau seandainya SDN-nya nanti akan selesai dengan sosialisasi,
00:07berarti sistemnya juga harus kita akun.
00:30Yang pertama, menurut saya, penguatan basis data kita, Bapak-Ibu.
00:54Jadi, alangkah baiknya belajar dari kebocoran-kebocoran yang ada di 2025 dan di tahun-tahun yang lalu,
01:01harusnya sekarang ini kita sudah membangun sistem pendataan terpadu.
01:05Jadi, kalau misalnya belum ada, kalau diadakan.
01:08Kalau memang sudah ada, silakan untuk dimainya melalui segi penuh.
01:11Jadi, data wajib retribusi dan objek kajak kita ini tidak terambil detail, Bapak-Ibu.
01:16Nah, bagaimana caranya dorong OPD dan Satkar terkait untuk membuat database digital yang akurat?
01:23Apa gunanya? Untuk menutup kebocoran, jadi perencanaan kita lebih realistis.
01:28Nah, yang kedua, disini harus kita optimalisasi potensi kajak daerah yang belum tergarap.
01:33Mungkin, bukan semata-mata meningkatkan TAB itu dengan menaikan tarif.
01:38Karena ketika kita naikin tarif, kita ngerak ya.
01:41Gitu loh.
01:413. Pena Lampung
01:44Terima kasih.
Jadilah yang pertama berkomentar
Tambahkan komentar Anda

Dianjurkan