695 siswa di Gunungkidul diduga keracunan usai menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekitar 230 siswa di Lembang, Bandung Barat juga dilaporkan keracunan MBG pada 30 Oktober 2025. Padahal, Presiden Prabowo menargetkan zero accident.
Kasus di Lembang menjadi sorotan karena pada 24 September, Bupati Bandung Barat Ritchie Ismail sempat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat lebih dari 1.300 siswa keracunan MBG di Cipongkor. Diketahui, per 12 Oktober, JPPI mencatat total korban MBG mencapai 11.566 anak.
Meskipun kasus keracunan terus terjadi, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan pemerintah tetap optimistis mengejar target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025. Simak informasi selengkapnya di VOI.id.
00:00695 siswa di Gunung Kidul diduga keracunan usai menyantap menu program makan bergizi gratis atau MBG.
00:06Sekitar 230 siswa di Bandung Barat juga dilaporkan keracunan MBG pada 30 Oktober 2025.
00:13Pertanyaannya, mengapa kasus keracunan MBG masih terjadi meskipun sudah dievaluasi oleh pemerintah?
00:20Padahal Presiden Prabowo sempat menargetkan zero accident.
00:23Lantas, mengapa program MBG masih terus dilanjutkan?
00:26Simak informasi selengkapnya di VOLI hari ini.
00:30Pada selasa 28 Oktober, Bupati Gunung Kidul Endasubekti mengkonfirmasi bahwa total 695 siswa dan guru SMP serta SMK diduga mengalami keracunan usai menyantap MBG.
00:44Insiden serupa juga terjadi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
00:48Hingga Kamis 30 Oktober mencapai 230 orang, dengan 10 anak harus dirawat intensif di Posko Kesehatan Desa Cibodas.
00:56Kasus di Lembang ini menjadi sorotan karena Kabupaten Bandung Barat sebelumnya sudah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB akibat lebih dari 1.000 siswa keracunan MBG di Kecamatan Cipongkor pada 24 September lalu.
01:10Total korban keracunan MBG di Bandung Barat kini telah mencapai 2.001 orang, tersebar di 7 kasus di 5 kecamatan berbeda.
01:18Anggota DPRD Jawa Barat Ono Surono menyebut insiden ini sebagai alarm penting bagi pemerintah pusat untuk memperbaiki sistem pengawasan sejak tahap awal, mulai dari memasak hingga distribusi dan penyajian.
01:30Legislatif daerah pun mendesak adanya mitigasi yang lebih kuat, bukan hanya penanganan setelah kasus terjadi.
01:36Diketahui per 12 Oktober, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat total korban MBG mencapai 11.566 anak.
01:46JPPI pun sudah mendesak pemerintah untuk menghentikan program MBG.
01:50Menurut mereka, harus berapa anak lagi yang menjadi korban?
01:53Seperti yang diketahui pada 29 September, Presiden Prabowo mengatakan bahwa jumlah penerima manfaat MBG jauh lebih banyak daripada jumlah korban keracunan.
02:02Kata Prabowo, kasus penyimpangan atau kekurangan hanya 0,00017 persen.
02:09Merespon kasus yang berulang, pemerintah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjadi Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG.
02:18Zulkifli Hasan pun menegaskan bahwa timnya akan rapat setiap hari untuk mengawal program ini.
02:23Dia mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang saat ini berjumlah 13.347 unit untuk memiliki sertifikat light hygiene sanitasi atau SLHS.
02:35Wakil Kepala BGN Anik S. Deyang pada September lalu sempat mengakui kesalahan BGN dan meminta maaf atas kasus keracunan di Cipongkok.
02:42BGN pun membuat keputusan bahwa menu MBG tidak boleh lagi menggunakan bahan pabrikan atau makanan ringan.
02:49Meskipun kasus keracunan terus terjadi, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan pemerintah tetap optimis mengejar target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.
03:01Dia mengklaim penyerapan anggaran MBG sudah mencapai 35 triliun rupiah atau 50,1 persen dari target.
03:08Dia juga membantah adanya pemotongan anggaran perporsi karena harga disesuaikan di masing-masing daerah.
03:13Tak hanya itu, saat ditanya wartawan, Dadan juga membantah pihaknya memberikan insentif sebesar 5 juta rupiah bagi SPPG yang berhasil membuat konten positif terkait program MBG.
03:24Ini kan setiap SPPG itu kan diwajibkan untuk membuat media sosialnya sendiri dan diminta untuk aktif membuat konten-konten terutama melaporkan menu, minimal menu hari itu yang dimuat sekaligus juga untuk pengawasan publik.
03:47Itu saja, jadi tidak ada hal yang lain, cuma kita minta untuk lebih aktif saja.
03:51Itu bukan ranah saya, karena saya juga tidak mengeluarkan kebijakan itu. Oke, kasih ya.
03:59Meskipun pemerintah telah membentuk tim koordinasi harian dan mewajibkan sertifikasi, mengapa kasus serupa tetap terjadi, bahkan di wilayah yang sama seperti di Bandung Barat?
04:08Apa yang harus diperbaiki dan siapa yang harus bertanggung jawab atas keselamatan puluhan juta anak-anak Indonesia ini?
04:14Menurut saya itu persoalan ini menjadi rumit karena ketidakadaan ini apa namanya semacam kepastian ya, kepastian dari perjanjian itu sendiri.
04:30Karena kan sifat dari kerjasama program MBG ini lebih ke ini mbak, model kemitraan.
04:38Jadi kita BGN itu bermitra atau bekerjasama dengan yayasan-yayasan yang mengelola mengenai dapur SPPG itu atau dapur MBG itu mbak.
04:51Tetapi tidak ada semacam klausul mengenai tanggung jawabnya seperti apa ketika kemudian terjadi istilahnya penyimpangan atau pelanggaran
05:01ataupun resiko-resiko yang harusnya menjadi tanggung jawab ini apa, tanggung jawab yayasan mbak sebagai pengelola bertanggung jawab ya.
05:14Jadi kesannya kan mereka itu menerima uang mau tapi nggak mau tanggung jawab gitu mbak.
05:18Jadi tanggung jawabnya diserahkan pada pemerintah.
05:20Jadi seolah-olah enak amat mereka itu cuma mengelola saja.
05:24Nah di satu sisi dia dapur SPPG ini juga tidak profesional.
05:31Karena banyak sekali supplier-supplier raw material atau bahan-bahan sajinya itu tidak melalasi kontrol yang ketat, yang istilahnya yang higienis gitu loh.
05:40Sehingga banyak sekali barang-barang yang istilahnya raw material atau bahan-bahan yang disajikan oleh supplier ini,
05:48terutama supplier baru ya supplier baru itu memang tidak memenuhi standar mbak.
05:54Jadi umumnya yang penting ada dan inilah yang menyebabkan kemudian tidak ada semacam ya bagaimana mengelola secara baik raw material itu.
06:08Artinya apakah ini barang yang berkualitas baik atau ini apa bahan-bahan yang akan diolah itu sudah memenuhi standar atau enggak.
06:17Nah yang ketiga ya memang lebih kepada ini mbak apa soal SPPG ini kan disitu kan ada ahli gisi, ahli yang lain-lain.
06:29Jadi harusnya mereka itu sebelum makanan itu dikirim atau disetribusikan lah katakanlah itu harusnya sudah ada semacam uji dulu.
06:40Jadi ada pihak yang menyicipi bahwa makanan itu memang sesuai dengan standar, artinya aman gitu bagi anak-anak itu mbak.
06:49Jadi dalam hal ini memang sepertinya seperti yang temuan-temuan yang ada banyak ahli gisi yang sebenarnya tidak profesional dan ya bukan ahli gisi juga.
06:59Jadi banyak pihak-pihak yang sebenarnya tidak punya kompetensi apapun mengaku-ngaku disitu sebagai pihak yang mengelola ini, mengelola ataupun laguan pengawasan terhadap dapur SPPG ini mbak.
07:14Jadi itu yang terakhir memang pihak BGN sendiri, badan gisi nasional sistemnya sendiri hanya mengandalkan kepada kemitraan pada yesan-yesan itu.
07:25Itu harusnya mulai dipikirkan bahwa untuk tempat-tempat atau daerah-daerah tertentu lah ya, itu misalnya diserahkan kepada pihak sekolah.
07:34Jadi kepala sekolah lah yang bertanggung jawab atau komite sekolah dan dimasak di sekolah sekalian.
07:39Jadi dan itu terbatas pada sekolah itu gitu loh.
07:42Jadi kalau selama SPPG yang sekarang dapur SPPG mbak itu ada yang mengelola sampai seribu ada kan lima ribu atau tiga ribu ya tiga ribu piring yang harus disiakan.
07:52Nah itu tanpa kontrol yang ketan, yaudahnya banyakkan makanan-makanan yang sudah basi.
07:57Dan inilah yang kemudian harusnya tanggung jawabnya tidak hanya di yayasan atau SDPPG, tapi pemerintah daerah juga bertanggung jawab.
08:06Baru sisi mbak semuanya ini, jadi jangan diletakkan semua urusannya ke pemerintah pusat, urusannya itu urusan BGN, badan gisi nasional.
08:13Jadi kalau ada yang sakit, ada yang keracunan, siapa yang membiayai, yang biayain harusnya adalah si penerima uang.
08:21Siapa penerima uang itu ya ini mbak pemilik-pemilik dapur BG itu, artinya yayasan-yayasan diajak bermitra itu gitu loh mbak.
08:28Jadi supaya mereka juga ada tanggung termasuk kalau misalnya ada lalai karena menyebabkan keracunan atau menyebabkan kematian.
08:37Nantinya misalnya, nah itu harus bertanggung jawab secara hukum pidana bahwa dia ya harus menghadapi resiko-resiko itu gitu loh.
08:47Jadi karena apa ya resikonya menerima uang, makanya itu sebenarnya kan yang terakhir dari pihak BGN sendiri,
08:54jangan terlalu ngotot mengejar target, tapi cobalah melakukan semacam transfer ini mbak, transfer SDM.
09:03Jadi kan ada daerah-daerah yang sukses gitu mbak, yang sukses menengarakan.
09:07Ada daerah yang bagus, berjalan yang bagus, itu orangnya diganti.
09:11Jadi yang orang baru ini supaya belajar di situ gitu loh mbak.
09:15Itu dipindahkan ini kan seperti yang di Bandung Barat itu kan sebenarnya dulu sudah ada moratorium,
09:21sudah ada pelanggaran karena merugikan anak didik, artinya peserta didik yang korban lah menjadi korban.
09:28Kemudian di stop, tapi setelah dihidupkan kembali dengan dapur MBG atau SPPG yang berbeda pun,
09:36ternyata hasilnya sama, yaitu mereka banyak yang keracunan.
09:41Nah ini harusnya diberikan sanksi yang berat memang mbak, jadi ini persoalan di sana.
09:45Karena cuma persoalan untuk sanksi itu kan harus melalui undang-undang.
09:49Nah undang-undang terkait dengan MBG ini kan belum ada mbak, kebijakan regulasinya belum ada.
09:54Karena harusnya sudah mulai disiapkan sekarang karena adanya yang keracunan atau banyaknya makanan yang nggak berkualitas segala,
10:02itu sudah disiapkan.
10:04Sehingga nanti tahun depan dengan anggaran 355 triliun mbak, itu sudah rinding gitu loh.
10:12Kasus keracunan MBG yang berulang di berbagai daerah menunjukkan adanya kegagalan pengawasan di tingkat implementasi.
10:18Padahal Presiden Prabowo menargetkan zero aksiden.
10:22Indonesia bahkan menawarkan pertukaran pengalaman terkait program MBG dengan India
10:26dalam KTT ASEAN India ke-22 di Kuala Lumpur, Malaysia.
10:30Awalnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyinggung soal capaian Indonesia
10:34meluncurkan program MBG yang penerima manfaatnya sudah mencapai 37 juta.
10:40Sugiono pun melihat adanya potensi kedua negara saling bertukar pengalaman
10:44guna membangun generasi yang lebih sehat dan kuat.
10:47Pertanyaannya, di tengah risiko keselamatan yang terus menghantui,
10:51apakah program MBG harus dihentikan sementara
10:54atau tetap dilanjutkan demi mengejar target penerima manfaat?
Be the first to comment