Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh dibahas di meja Istana. Pada Rabu, 29 Oktober, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) khusus.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi Presiden Prabowo meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan CEO Danantara Rosan Roeslani untuk mencari skema terbaik guna melunasi utang Whoosh.
Diketahui sebelumnya pada 10 Oktober lalu, Purbaya menolak membayar utang Whooosh Pakai APBN. Simak informasi selengkapnya di VOI.id.
00:00Presiden Prabowo Subianto baru saja menggelar rapat terbatas atau ratas
00:04bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto.
00:10Benarkah dalam ratas tersebut Prabowo meminta Purbaya segera menyelesaikan utang WUS?
00:15Simak informasi selengkapnya di VOLI hari ini.
00:21Polemik utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS dibahas di Meja Istana.
00:27Proyek dengan total investasi jumbo senilai 120,38 triliun rupiah atau sekitar 7,27 miliar USD ini
00:37sebagian besar didanai oleh pinjaman China Development Bank atau CDB
00:42yang mana membebani keuangan PT Kereta Api Indonesia Persero atau PT KAI.
00:48Pada Rabu 29 Oktober, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas.
00:52Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi membenarkan perintah yang dikeluarkan Presiden saat ratas tersebut.
01:00Mensesnek mengatakan bahwa Prabowo meminta agar dicarikan skema terbaik untuk melunasi utang WUS.
01:08Perintah itu diberikan kepada Menteri Keuangan Purbaya, Menko Perekonomian Erlangga, dan CEO Danantara Rosan Ruslani.
01:16Perintah itu mencakup, satu, menghitung detailnya kembali secara komprehensif, dan dua, mencari opsi perpanjangan masa pinjaman
01:25serta pelonggaran waktu pembayaran utang dari pihak China.
01:29Perintah Presiden ini datang setelah sebelumnya Purbaya menunjukkan sikap yang sangat tegas.
01:35Pada Jumat 10 Oktober, Purbaya menolak mentah-mentah usulan penggunaan APBN untuk membayar utang WUS.
01:43Purbaya beralasan, holding BUMN Danantara sudah menerima dividen puluhan triliun,
01:48sehingga seharusnya Danantara bertanggung jawab penuh, bukan menggunakan APBN.
01:53Kata Purbaya, kalau pakai APBN agak lucu, karena untungnya ke dia, susahnya ke kita.
01:58Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Bin Sar Panjaitan yang memimpin Komite Proyek Kereta Cepat WUS menepis kritikan Purbaya.
02:06Pada Jumat 17 Oktober, Luhut menegaskan bahwa persoalan WUS hanyalah masalah restrukturisasi pinjaman dan Luhut mengklaim pihak China sudah setuju.
02:17Luhut bahkan menyebut restrukturisasi dapat memperpanjang masa pinjaman hingga 60 tahun,
02:22sehingga beban pembayaran tahunan bisa ditekan drastis misalnya menjadi sekitar 2 triliun rupiah per tahun.
02:29Luhut pun menegaskan siapa yang minta APBN.
02:32Tak ada yang pernah minta APBN.
02:34Dia kerap mempromosikan WUS sebagai simbol kemandirian bangsa yang telah melayani lebih dari 12 juta penumpang sejak beroperasi.
02:42Mantan Presiden Jokowi Dodo kemudian meluruskan fokus perdebatan.
02:46Pada Senin 27 Oktober, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan kereta cepat bukan hanya untuk mencari untung,
02:53melainkan untuk mitigasi kerugian negara akibat kemacetan parah yang diperkirakan mencapai lebih dari 100 triliun rupiah per tahun di kawasan Jabodetabek, serta di Bandung.
03:06Purbaya pun membenarkan pernyataan Jokowi tersebut.
03:09Menurutnya, Jokowi ada benarnya sedikit.
03:11Namun, Purbaya juga menyayangkan pembangunan regional di sekitar jalur WUS yang belum terwujud.
03:16Seperti yang diketahui, utang WUS membesar setelah terjadi cost overrun hingga 1,2 miliar USD yang dibiayai pinjaman tambahan CDB dengan bunga di atas 3%.
03:27COO dan antara Donny Oskaria mengatakan saat ini tim negosiasi akan berangkat lagi ke Cina untuk membahas perpanjangan jangka waktu pinjaman dan suku bunga.
03:38Pemerintah juga didorong untuk melanjutkan rencana perpanjangan rute Jakarta-Surabaya agar pendapatan KCIC meningkat.
03:45Perintah Presiden Prabowo yang kini melibatkan Menko Purbaya dan Menko Erlangga dalam negosiasi utang WUS
03:51seolah mementahkan sikap keras Purbaya untuk tidak menyentuh APBN.
03:56Pertanyaannya, apakah ini pertanda bahwa APBN kini terpaksa menjadi jalan keluar terakhir
04:03ataukah ini hanya strategi untuk mendapatkan bunga pinjaman yang lebih ringan?
04:08Menjadi penanggung jawab.
04:09Nah, ini kan yang kita lihat kalau semua sebuah-sebuah ingin melempar si tanggung jawabnya ini.
04:15Jadi itu, Pak.
04:16Jadi, ada syarat kita harus bisa bertransformasi sebagai negara yang maju agar hal ini tidak lagi-lagi berulang terus.
04:22Yang pertama tadi itu, proyek ini sejauh mana benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.
04:28Yang kedua yang tadi itu adalah soal bagaimana proyek ini transparan.
04:34Jadi, sampai keperhitungan untung rugi bunganya itu bisa semua diatau publik sih.
04:39Dan apalah sampai pemerintah memilih yang ini gitu kan, itu harus transparan.
04:42Dan yang ketiga tadi, soal akuntabilitas.
04:45Ini nggak boleh ada yang menghindar dari siapa yang memimpin proyek ini.
04:50Kan orang-orangnya juga seharusnya masih para hidup semua.
04:52Kalau diminta yang bertanggung jawab, yang berakuntabilitas,
04:56seharusnya ya semua pihak waktu itu yang dipetapatlah semua itu ditanya lagi.
05:03Semua termasuk ya mungkin nggak cuma Pak Luhut, tapi juga mungkin Ibu Rini gitu kan.
05:08Untuk saya itu harus ditanya juga tuh,
05:10Lu gimana sih ceritanya kok bisa dipilih ini kan gitu kan.
05:14Kan harus menunggu aja, orang masih ada ya Pak.
05:17Dan kemudian ada Menteri Pala gitu, ditanya juga Pak Jonan dipanggil tuh, Pak Jonan.
05:24Kenapa Pak dulu kok ngotok banget, nggak mau gitu kan.
05:28Itu juga tuh, jadi selain Pak Luhut,
05:31Ada Bu Rini gitu kan.
05:33Kemudian ada Pak Jonan, dia juga menteri-menteri yang lain lah.
05:36Mereka berhubungan yang mengatir Pak Jonan juga ditanya tuh siapa namanya, Pak.
05:41Pak siapa, Budi Karya Sumadi kalau nggak salah.
05:44Itu tuh, itu karena mereka adalah yang memutuskan.
05:49Mereka adalah yang rapat rintian dan mereka yang bertemu langsung dengan investor mereka.
05:54Ya, Cinanya itu.
05:55Jadi kalau emang mau dilakukan semacam investigasi atau semacam apa,
06:01Pertanggung jawaban atau apapun lah yang mau dikendaki oleh sistem hukum dan politik kita atas proyek ITU,
06:12itu para penjabat yang mengusahkan masih ada semua.
06:16Melihat Indonesia kini harus mencari kelonggaran waktu pembayaran utang WUS,
06:21Apakah ini menjadi sinyal bahwa proyek strategis harus selalu didampingi oleh hitungan ekonomi yang lebih realistis sejak awal?
Be the first to comment