Peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada Senin, 20 Oktober 2025, dihadapkan pada dua realitas yang bertolak belakang. Di satu sisi, pemerintah menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara membahas capaian dan rencana ke depan. Di sisi lain, ratusan mahasiswa dan kelompok sipil berunjuk rasa di sekitar Istana, menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat.
Survei Poltracking Indonesia tang dilakukan pada 3–10 Oktober 2025 mencatat 78,1% puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran. sementara Hasil survei Celios yang melibatkan jurnalis dan responden publik memberikan nilai yang sangat kontras. Prabowo-Gibran hanya mendapatkan nilai rata-rata 3 dari 10, atau dikategorikan "sangat buruk" di mata publik. Simak informasi selengkapnya di VOI.id.
00:00Tepat satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
00:06Apa saja pencapaian selama satu tahun ini dan apa saja kebijakan yang dinilai buruk oleh publik?
00:12Simak informasi selengkapnya di FOI hari ini.
00:18Peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran pada Senin 20 Oktober 2025
00:24dihadapkan pada dua realitas yang bertolak belakang.
00:27Di satu sisi pemerintah menggelar Sidang Kabiden Taripurna di Istana Negara,
00:32membahas capaian dan rencana ke depan.
00:35Di sisi lain, ratusan mahasiswa dan kelompok sipil berunjuk rasa di sekitar istana menyuarakan kritik keras.
00:42Mereka menyebut pemerintah sebagai kapitalis birokrat karena kebijakan yang dianggap tidak prorakyat.
00:49Tuntutan utama mahasiswa dalam evaluasi satu tahun ini mencakup 10 poin.
00:54Antara lain, penghentian program MBG, IKN, dan Food Estate,
00:58pembubaran komando teritorial atau KOTER, dan Koperasi Merah Putih,
01:03menegakkan land reform sejati dan perbaikan upah buruk.
01:07Hasil survei dari berbagai lembaga menunjukkan perbedaan mencolok dalam menilai kinerja satu tahun pemerintahan ini.
01:131. Poll Tracking Indonesia
01:15Survei yang dilakukan pada 3 hingga 10 Oktober 2025 mencatat 78,3 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Prabowo,
01:26dan 78,1 persen puas terhadap kinerja Prabowo Gibran.
01:30Alasan utama kepuasan publik adalah figur kepemimpinan yang tegas dan berwibawah, 18,8 persen,
01:37dan program makan bergizi gratis atau MBG, 10,4 persen.
01:422. Indeks Politika
01:44Survei pada 1 hingga 10 Oktober 2025 juga mencatat tingginya kepuasan,
01:50dengan 83,5 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.
01:563. Center for Economic and Law Studies atau SELIOS
02:00Hasil survei SELIOS yang melibatkan jurnalis dan responden publik memberikan nilai yang sangat kontras.
02:06Prabowo Gibran hanya mendapatkan nilai rata-rata 3 dari 10 atau dikategorikan sangat buruk di mata publik.
02:14Kinerja Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka bahkan dinilai lebih rendah dengan rata-rata 2 dari 10.
02:22SELIOS menyoroti 6 indikator yang membuat rapor pemerintahan ini merah.
02:27Komunikasi kebijakan dinilai paling gagal, dengan 63 persen responden menilai sangat buruk.
02:33Secara spesifik, di bidang ekonomi, SELIOS mencatat penilaian negatif dari mayoritas responden pada beberapa indikator.
02:41Tata kelola anggaran, sebanyak 42 persen memberikan penilaian sangat buruk.
02:46Kondisi ekonomi rumah tangga dan penghasilan.
02:49Meskipun Poltracking mencatat sekitar 65 persen responden menyatakan kondisi rumah tangga dan penghasilan mereka lebih baik,
02:56SELIOS menyoroti bahwa masih ada sejumlah besar responden yang merasa terbebani oleh pajak dan penghutan yang diterapkan pemerintah
03:04yang menjadi sumber utama kesulitan ekonomi.
03:07Di sektor hukum, meskipun anggota Komisi 3 DPR RI, Abdullah, mengklaim adanya keberhasilan dan menjaga stabilitas keamanan
03:15dan penuntasan kasus korupsi migas oleh Kejaksaan Agung, survei SELIOS justru menunjukkan sebaliknya.
03:22SELIOS memotret 73 persen responden menilai penegakan hukum sangat buruk,
03:27menunjukkan masih adanya anggapan hukum tajam ke bawah.
03:31SELIOS menyimpulkan satu tahun pemerintahan ini beresiko kehilangan kepercayaan jika hanya bertumpu pada pencitraan.
03:38Dari sisi ekonomi, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan berbagai insentif perpajakan yang digulirkan,
03:47termasuk PPH Pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP untuk sektor strategis dan insentif PPN-DTP untuk pembelian rumah dan kendaraan.
03:57Dirjen Pajak juga menegaskan komitmen untuk penegakan hukum multidoors melalui Satgas PKH
04:03atau penertiban kawasan hutan untuk sektor sawit dan tambang,
04:09serta berkoordinasi dengan KPK untuk perbaikan tata kelola penerimaan negara.
04:14Sementara itu Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI,
04:20Ubaid Matraji, menyoroti kegagalan pemerintah dalam sektor pendidikan.
04:24JPPI mencatat total korban keracunan MBG mencapai 13.168 anak per 19 Oktober 2025.
04:33Ubaid menilai klaim Prabowo bahwa korban keracunan hanya 0,00017% adalah bentuk normalisasi masalah yang menyepelekan nyawa anak.
04:44Lebih lanjut, Ubaid menegaskan pemerintahan Prabowo Gibran gagal menjalankan mandat konstitusi
04:50karena anggaran pendidikan APBN 2026 hanya tersisa 14% dari amanat minimal 20%
04:58karena sebagian besar dialihkan untuk program MBG yang jorjoran anggarannya.
05:03Ubaid mengingatkan, kalau anaknya tidak sekolah, itu artinya negara sedang memberi makan kebodohan.
05:09Kata dia, menanggapi masih adanya 4,1 juta anak tidak sekolah karena faktor ekonomi
05:15serta mengkritik model sekolah rakyat dan sekolah Garuda yang dinilai menciptakan segregasi sosial baru.
05:23Di tengah kritik, toko muda Papua Barat Malkin Kosepa mengapresiasi pendekatan pemerintah yang lebih humanis di Papua.
05:30Mencontohkan pembangunan infrastruktur dan program Papua Training Center atau PTC.
05:36Sementara itu di internal kabinet, tingkat kepuasan tertinggi jatuh pada Menteri Agama Nasaruddin Umar 65,7%.
05:44Diikuti Erick Thohir, selaku Menteri Pemuda dan Olahraga 63,5%
05:50dan Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa 61,2%.
05:55Di tengah klaim kepuasan publik yang tinggi, mengapa kritik substantif terutama terkait program MBG dan penegakan hukum masih sangat keras?
06:05Apa yang harus menjadi prioritas perbaikan di tahun kedua?
06:08Iya, satu tahun pemerintah Pak Bro Kipa kan menurut saya sudah banyak capaian yang sudah dilakukan.
06:18Setidaknya seluruh program berunggulan itu sudah telaksana.
06:25Artinya bisa dieksekusi.
06:27Misalnya program untuk MBG, kemudian untuk cek kesehatan gratis,
06:33kemudian program sekolah rakyat, sekolah darudah,
06:41dan program koperasi merah putih, itu sudah dieksekusi.
06:46Nah, sehingga itu memberi corak atau warna bagi kinerja Pak Presiden Prabowo Gibran
06:54dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat,
06:59khususnya perhatiannya yang sangat luar biasa kepada masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah.
07:07Yang kesemua, yang kedua bahwa banyak kebijakan-kebijakan Pak Prabowo ini sesungguhnya sangat mulia baik,
07:15tetapi dalam implementasinya masih banyak catatan-catatan atau kekurangan-kekurangan, Pak.
07:21Yang pertama tentu dari sisi ketidaksiapan lembaga atau kementerian atau lembaga yang menjadi implementator di lapangan.
07:30Itu yang menjadi yang sehingga kebijakannya itu kebanyakan terburu-buru,
07:36kemudian minim perencanaan yang matang,
07:39dan formulasi kebijakannya yang belum kolaborasi sinergitas antara kementerian lembaga maupun dengan daerah.
07:47Ya enggak, itu yang menjadi menonjol.
07:50Yang kedua, umumnya kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan itu memang lebih bersifat untuk kepentingan-kepentingan ini ya,
08:05pembantu-bantu Presiden itu yang kebanyakan dari latar belakang parpol, Pak.
08:10Jadi, karena lakukan belakang parpol, sehingga ketika mendapatkan amanah untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak atau political will Presiden,
08:21itu kemudian diterjemahkan secara berbeda oleh pembantu-pembantunya.
08:27Yang kebetulan, Menteri dan para Menteri itu, Menko itu kebanyakan dari ketua-ketua partai,
08:33ataupun partai-partai koalisi yang punya kepentingan yang sangat banyak.
08:37Nah, itu yang menyebabkan kemudian ketika banyak kebijakannya itu karena pada umumnya itu di daerah itu sepertinya meminim peranannya, Mbak.
08:55Jadi, harusnya seperti MBD, sekolah rakyat, dan itu cekesan gratis, dan Koperasi Merah Putih itu peran pemerintah daerah harusnya sangat optimal.
09:07Tetapi yang terlihat pemerintah daerah hanya sibuk kecewa karena pemotongan TKD itu, Mbak, transfer ke daerah itu.
09:17Sehingga mereka sepertinya dalam mendukung kebijakan Bapak Presiden Prabowo ini sepertinya setengah hati atau kurang bersemangat.
09:25Karena selama ini dianggap kebijakan efisiensi itu sebagai ketakutan bagi mereka untuk melaksanakan.
09:39Dan ketidakmampuan juga kebanyak kepala daerah hasil pilkada kita itu memang sebagian tidak punya kompetensi, tidak punya kemampuan,
09:49dan tidak punya inovasi di dalam membuat kebijakan-kebijakan.
09:53Sehingga banyak sekali di antara mereka hanya yang menghabiskan atau hanya menunggu uang transfer dari pusat.
10:00Sehingga dia tidak ada upaya untuk mencari sumber-sumber pendanaan lain.
10:05Itu yang terjadi.
10:07Begitu, Mbak.
10:08Tapi kalau untuk rintian kebijakan-kebijakan yang seperti MBG,
10:12itu ya memang sumbernya juga ketidaksiapan dari badan gisi nasional sebagai pelaksana.
10:18Yang terlihat memang karena lembaga itu masih baru,
10:22sehingga diisi oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas sebenarnya,
10:26baik di tingkat elitnya.
10:28Nah ya, dari situ kebanyakan adalah orang pensiunan jenderal,
10:32dan satu lagi adalah orang ITB yang kebetulan juga kebanyakan bukan ahli gisi.
10:37Jadi ya, dia kurang-kurang ini ya, kurang memahami maksud dan tujuan dari arahan presiden itu.
10:43Jadi kebijakan presiden itu seperti itu, Mbak.
10:46Demikian juga sekolah rakyat disenggalkan oleh Kemensos.
10:49Kemensos sendiri sepertinya tidak siap, tidak mampu,
10:51karena selama ini Kemensos kan tidak pernah menangani pendidikan, Mbak.
10:55Sehingga mereka begitu diberikan amanah untuk melaksanakan program sekolah rakyat,
11:04itu mereka seperti kelimpungan gitu ya,
11:06seperti akhirnya selalu menempatkan kepada target-target yang menurut saya belum tercapai,
11:18lambat ya, tidak bisa tercapai sepenuhnya, misalnya seperti itu.
11:22Ada juga cek kesehatan gratis, itu selama ini kan cek kesehatan gratis ada dilaksanakan oleh BPJS.
11:28Nah, di satu sisi, untuk Kementerian Kesehatan kan yang sifat cek kesehatan gratis,
11:39ini hal yang baru, sehingga Kementerian Kesehatan baru sekarang ini melaksanakan.
11:42Jadi pada akhirnya cek kesehatan gratis itu sekarang sudah tercapai 20 juta yang sudah di cek kesehatan gratis,
11:51kemudian ada 38 provinsi, 510 kabupaten-kota yang sudah dilaksanakan.
11:58Dan menariknya juga ditemukan berbagai penyakit,
12:01yang terutama pertama pada penyakit bayi itu kebanyakan mereka baru lahir,
12:08tapi berat badannya nggak sesuai, nggak proporsional dan penyakit-penyakitnya menyertai.
12:11Kemudian untuk balita dan prasekolah itu kebanyakan ditemukan stunting, kurang disi.
12:19Kemudian untuk yang dewasa itu kebanyakan ditemukan kurang gerak dan obesitas, itu banyak sebagian.
12:27Dan yang terakhir untuk yang lansia kebanyakan penyakitnya diabetes dan kurang gerak.
12:31Nah, ini hal-hal yang menurut saya harusnya perlu ditindaklanjuti, ini PR besar oleh pemerintah,
12:38apakah kemudian mereka hanya sekedar ditemukan penyakit itu saja,
12:41atau kemudian ada tindak lanjut seperti pengobatan gratis atau bagaimana.
12:45Dalam evaluasi satu tahun ini, manakah yang lebih akurat mencerminkan kondisi negara,
12:51tingginya angka kepuasan survei, atau kerasnya kritik di jalanan?
Be the first to comment