00:00Tepat satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
00:06Apa saja pencapaian selama satu tahun ini dan apa saja kebijakan yang dinilai buruk oleh publik?
00:12Simak informasi selengkapnya di FOI hari ini.
00:18Peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran pada Senin 20 Oktober 2025
00:24dihadapkan pada dua realitas yang bertolak belakang.
00:27Di satu sisi pemerintah menggelar Sidang Kabiden Taripurna di Istana Negara,
00:32membahas capaian dan rencana ke depan.
00:35Di sisi lain, ratusan mahasiswa dan kelompok sipil berunjuk rasa di sekitar istana menyuarakan kritik keras.
00:42Mereka menyebut pemerintah sebagai kapitalis birokrat karena kebijakan yang dianggap tidak prorakyat.
00:49Tuntutan utama mahasiswa dalam evaluasi satu tahun ini mencakup 10 poin.
00:54Antara lain, penghentian program MBG, IKN, dan Food Estate,
00:58pembubaran komando teritorial atau KOTER, dan Koperasi Merah Putih,
01:03menegakkan land reform sejati dan perbaikan upah buruk.
01:07Hasil survei dari berbagai lembaga menunjukkan perbedaan mencolok dalam menilai kinerja satu tahun pemerintahan ini.
01:131. Poll Tracking Indonesia
01:15Survei yang dilakukan pada 3 hingga 10 Oktober 2025 mencatat 78,3 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Prabowo,
01:26dan 78,1 persen puas terhadap kinerja Prabowo Gibran.
01:30Alasan utama kepuasan publik adalah figur kepemimpinan yang tegas dan berwibawah, 18,8 persen,
01:37dan program makan bergizi gratis atau MBG, 10,4 persen.
01:422. Indeks Politika
01:44Survei pada 1 hingga 10 Oktober 2025 juga mencatat tingginya kepuasan,
01:50dengan 83,5 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.
01:563. Center for Economic and Law Studies atau SELIOS
02:00Hasil survei SELIOS yang melibatkan jurnalis dan responden publik memberikan nilai yang sangat kontras.
02:06Prabowo Gibran hanya mendapatkan nilai rata-rata 3 dari 10 atau dikategorikan sangat buruk di mata publik.
02:14Kinerja Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka bahkan dinilai lebih rendah dengan rata-rata 2 dari 10.
02:22SELIOS menyoroti 6 indikator yang membuat rapor pemerintahan ini merah.
02:27Komunikasi kebijakan dinilai paling gagal, dengan 63 persen responden menilai sangat buruk.
02:33Secara spesifik, di bidang ekonomi, SELIOS mencatat penilaian negatif dari mayoritas responden pada beberapa indikator.
02:41Tata kelola anggaran, sebanyak 42 persen memberikan penilaian sangat buruk.
02:46Kondisi ekonomi rumah tangga dan penghasilan.
02:49Meskipun Poltracking mencatat sekitar 65 persen responden menyatakan kondisi rumah tangga dan penghasilan mereka lebih baik,
02:56SELIOS menyoroti bahwa masih ada sejumlah besar responden yang merasa terbebani oleh pajak dan penghutan yang diterapkan pemerintah
03:04yang menjadi sumber utama kesulitan ekonomi.
03:07Di sektor hukum, meskipun anggota Komisi 3 DPR RI, Abdullah, mengklaim adanya keberhasilan dan menjaga stabilitas keamanan
03:15dan penuntasan kasus korupsi migas oleh Kejaksaan Agung, survei SELIOS justru menunjukkan sebaliknya.
03:22SELIOS memotret 73 persen responden menilai penegakan hukum sangat buruk,
03:27menunjukkan masih adanya anggapan hukum tajam ke bawah.
03:31SELIOS menyimpulkan satu tahun pemerintahan ini beresiko kehilangan kepercayaan jika hanya bertumpu pada pencitraan.
03:38Dari sisi ekonomi, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan berbagai insentif perpajakan yang digulirkan,
03:47termasuk PPH Pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP untuk sektor strategis dan insentif PPN-DTP untuk pembelian rumah dan kendaraan.
03:57Dirjen Pajak juga menegaskan komitmen untuk penegakan hukum multidoors melalui Satgas PKH
04:03atau penertiban kawasan hutan untuk sektor sawit dan tambang,
04:09serta berkoordinasi dengan KPK untuk perbaikan tata kelola penerimaan negara.
04:14Sementara itu Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI,
04:20Ubaid Matraji, menyoroti kegagalan pemerintah dalam sektor pendidikan.
04:24JPPI mencatat total korban keracunan MBG mencapai 13.168 anak per 19 Oktober 2025.
04:33Ubaid menilai klaim Prabowo bahwa korban keracunan hanya 0,00017% adalah bentuk normalisasi masalah yang menyepelekan nyawa anak.
04:44Lebih lanjut, Ubaid menegaskan pemerintahan Prabowo Gibran gagal menjalankan mandat konstitusi
04:50karena anggaran pendidikan APBN 2026 hanya tersisa 14% dari amanat minimal 20%
04:58karena sebagian besar dialihkan untuk program MBG yang jorjoran anggarannya.
05:03Ubaid mengingatkan, kalau anaknya tidak sekolah, itu artinya negara sedang memberi makan kebodohan.
05:09Kata dia, menanggapi masih adanya 4,1 juta anak tidak sekolah karena faktor ekonomi
05:15serta mengkritik model sekolah rakyat dan sekolah Garuda yang dinilai menciptakan segregasi sosial baru.
05:23Di tengah kritik, toko muda Papua Barat Malkin Kosepa mengapresiasi pendekatan pemerintah yang lebih humanis di Papua.
05:30Mencontohkan pembangunan infrastruktur dan program Papua Training Center atau PTC.
05:36Sementara itu di internal kabinet, tingkat kepuasan tertinggi jatuh pada Menteri Agama Nasaruddin Umar 65,7%.
05:44Diikuti Erick Thohir, selaku Menteri Pemuda dan Olahraga 63,5%
05:50dan Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa 61,2%.
05:55Di tengah klaim kepuasan publik yang tinggi, mengapa kritik substantif terutama terkait program MBG dan penegakan hukum masih sangat keras?
06:05Apa yang harus menjadi prioritas perbaikan di tahun kedua?
06:08Iya, satu tahun pemerintah Pak Bro Kipa kan menurut saya sudah banyak capaian yang sudah dilakukan.
06:18Setidaknya seluruh program berunggulan itu sudah telaksana.
06:25Artinya bisa dieksekusi.
06:27Misalnya program untuk MBG, kemudian untuk cek kesehatan gratis,
06:33kemudian program sekolah rakyat, sekolah darudah,
06:41dan program koperasi merah putih, itu sudah dieksekusi.
06:46Nah, sehingga itu memberi corak atau warna bagi kinerja Pak Presiden Prabowo Gibran
06:54dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat,
06:59khususnya perhatiannya yang sangat luar biasa kepada masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah.
07:07Yang kesemua, yang kedua bahwa banyak kebijakan-kebijakan Pak Prabowo ini sesungguhnya sangat mulia baik,
07:15tetapi dalam implementasinya masih banyak catatan-catatan atau kekurangan-kekurangan, Pak.
07:21Yang pertama tentu dari sisi ketidaksiapan lembaga atau kementerian atau lembaga yang menjadi implementator di lapangan.
07:30Itu yang menjadi yang sehingga kebijakannya itu kebanyakan terburu-buru,
07:36kemudian minim perencanaan yang matang,
07:39dan formulasi kebijakannya yang belum kolaborasi sinergitas antara kementerian lembaga maupun dengan daerah.
07:47Ya enggak, itu yang menjadi menonjol.
07:50Yang kedua, umumnya kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan itu memang lebih bersifat untuk kepentingan-kepentingan ini ya,
08:05pembantu-bantu Presiden itu yang kebanyakan dari latar belakang parpol, Pak.
08:10Jadi, karena lakukan belakang parpol, sehingga ketika mendapatkan amanah untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak atau political will Presiden,
08:21itu kemudian diterjemahkan secara berbeda oleh pembantu-pembantunya.
08:27Yang kebetulan, Menteri dan para Menteri itu, Menko itu kebanyakan dari ketua-ketua partai,
08:33ataupun partai-partai koalisi yang punya kepentingan yang sangat banyak.
08:37Nah, itu yang menyebabkan kemudian ketika banyak kebijakannya itu karena pada umumnya itu di daerah itu sepertinya meminim peranannya, Mbak.
08:55Jadi, harusnya seperti MBD, sekolah rakyat, dan itu cekesan gratis, dan Koperasi Merah Putih itu peran pemerintah daerah harusnya sangat optimal.
09:07Tetapi yang terlihat pemerintah daerah hanya sibuk kecewa karena pemotongan TKD itu, Mbak, transfer ke daerah itu.
09:17Sehingga mereka sepertinya dalam mendukung kebijakan Bapak Presiden Prabowo ini sepertinya setengah hati atau kurang bersemangat.
09:25Karena selama ini dianggap kebijakan efisiensi itu sebagai ketakutan bagi mereka untuk melaksanakan.
09:39Dan ketidakmampuan juga kebanyak kepala daerah hasil pilkada kita itu memang sebagian tidak punya kompetensi, tidak punya kemampuan,
09:49dan tidak punya inovasi di dalam membuat kebijakan-kebijakan.
09:53Sehingga banyak sekali di antara mereka hanya yang menghabiskan atau hanya menunggu uang transfer dari pusat.
10:00Sehingga dia tidak ada upaya untuk mencari sumber-sumber pendanaan lain.
10:05Itu yang terjadi.
10:07Begitu, Mbak.
10:08Tapi kalau untuk rintian kebijakan-kebijakan yang seperti MBG,
10:12itu ya memang sumbernya juga ketidaksiapan dari badan gisi nasional sebagai pelaksana.
10:18Yang terlihat memang karena lembaga itu masih baru,
10:22sehingga diisi oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas sebenarnya,
10:26baik di tingkat elitnya.
10:28Nah ya, dari situ kebanyakan adalah orang pensiunan jenderal,
10:32dan satu lagi adalah orang ITB yang kebetulan juga kebanyakan bukan ahli gisi.
10:37Jadi ya, dia kurang-kurang ini ya, kurang memahami maksud dan tujuan dari arahan presiden itu.
10:43Jadi kebijakan presiden itu seperti itu, Mbak.
10:46Demikian juga sekolah rakyat disenggalkan oleh Kemensos.
10:49Kemensos sendiri sepertinya tidak siap, tidak mampu,
10:51karena selama ini Kemensos kan tidak pernah menangani pendidikan, Mbak.
10:55Sehingga mereka begitu diberikan amanah untuk melaksanakan program sekolah rakyat,
11:04itu mereka seperti kelimpungan gitu ya,
11:06seperti akhirnya selalu menempatkan kepada target-target yang menurut saya belum tercapai,
11:18lambat ya, tidak bisa tercapai sepenuhnya, misalnya seperti itu.
11:22Ada juga cek kesehatan gratis, itu selama ini kan cek kesehatan gratis ada dilaksanakan oleh BPJS.
11:28Nah, di satu sisi, untuk Kementerian Kesehatan kan yang sifat cek kesehatan gratis,
11:39ini hal yang baru, sehingga Kementerian Kesehatan baru sekarang ini melaksanakan.
11:42Jadi pada akhirnya cek kesehatan gratis itu sekarang sudah tercapai 20 juta yang sudah di cek kesehatan gratis,
11:51kemudian ada 38 provinsi, 510 kabupaten-kota yang sudah dilaksanakan.
11:58Dan menariknya juga ditemukan berbagai penyakit,
12:01yang terutama pertama pada penyakit bayi itu kebanyakan mereka baru lahir,
12:08tapi berat badannya nggak sesuai, nggak proporsional dan penyakit-penyakitnya menyertai.
12:11Kemudian untuk balita dan prasekolah itu kebanyakan ditemukan stunting, kurang disi.
12:19Kemudian untuk yang dewasa itu kebanyakan ditemukan kurang gerak dan obesitas, itu banyak sebagian.
12:27Dan yang terakhir untuk yang lansia kebanyakan penyakitnya diabetes dan kurang gerak.
12:31Nah, ini hal-hal yang menurut saya harusnya perlu ditindaklanjuti, ini PR besar oleh pemerintah,
12:38apakah kemudian mereka hanya sekedar ditemukan penyakit itu saja,
12:41atau kemudian ada tindak lanjut seperti pengobatan gratis atau bagaimana.
12:45Dalam evaluasi satu tahun ini, manakah yang lebih akurat mencerminkan kondisi negara,
12:51tingginya angka kepuasan survei, atau kerasnya kritik di jalanan?
12:59Terima kasih.
13:08Terima kasih.
Comments