Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Kurang Libatkan Daerah, Kritik Datang dari Ray Rangkuti

Link Terkait : https://www.suara.com/news/2025/10/19/211500/setahun-prabowo-gibran-ray-rangkuti-soroti-mbg-yang-dipaksakan

Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengkritik program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di tahun pertama pemerintahannya. Menurut Ray, program ini dinilai terlalu dipaksakan dan tidak melibatkan pemerintah daerah dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya.

Dalam diskusi bertajuk “1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Indonesia Emas atau Cemas?” di Jakarta, Ray menilai MBG mencerminkan pola sentralisasi kekuasaan yang berlebihan. Ia menyebut pemerintah daerah hanya dibebani tanggung jawab tanpa diberi ruang untuk menyampaikan pendapat. Ray juga menilai pola ini merupakan warisan dari era pemerintahan Joko Widodo, saat kewenangan daerah banyak diambil alih pusat lewat omnibus law dan pemangkasan dana transfer daerah.

#Prabowo #Gibran #RayRangkuti #MBG
Host/Video Editor: Gita/Faqih
===================================
Homepage: https://www.suara.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom
Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/
Twitter: https://twitter.com/suaradotcom

Kategori

🗞
Berita
Transkrip
00:00Program Makan Bergisi Gratis dinilai kurang libatkan daerah kritik datang dari Ray Rangkuti.
00:06Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengkritik Program Makan Bergisi Gratis atau MBG
00:12yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di tahun pertama pemerintahannya.
00:21Menurut Ray, program ini dinilai terlalu dipaksakan dan tidak melibatkan pemerintah daerah dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya.
00:32Dalam diskusi bertajuk satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Indonesia emas atau cemas di Jakarta,
00:39Ray menilai MBG mencerminkan pola sentralisasi kekuasaan yang berlebihan.
00:45Yang menyebut, pemerintah daerah hanya dibebani tanggung jawab tanpa diberi ruang untuk menyampaikan pendapat.
00:53Ray juga menilai pola ini merupakan warisan dari era pemerintahan Joko Widodo saat kewenangan daerah banyak diambil alih pusat lewat Omnibus Law dan pemangkasan dana transfer daerah.
01:05Yang menegaskan, meski tampak populis, kebijakan MBG dijalankan tanpa perencanaan matang dan beresiko memperlebar kesenjangan antara pusat dan daerah.
01:19Menurut Ray, model pembangunan yang terlalu tersentralisasi dapat membuat daerah kehilangan daya tawar dan otonomi dalam menjalankan program publik.
01:28Jika pola ini terus dibiarkan, kata Ray, pemerintah pusat memang terlihat kuat, namun bisa kehilangan dukungan dari bawah.

Dianjurkan