Tegur Bawahan Prabowo di Rapat DPR, Rieke Oneng: Mumpung Presidennya Berani, Jangan Dibelok-Belokkan!

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mengingatkan jajaran pemerintah agar tidak membelokkan program serta gagasan Presiden Prabowo Subianto saat rapat kerja bersama Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Rieke menyatakan bahwa Presiden Prabowo adalah sosok pemimpin yang berani, sehingga para pembantunya diminta memastikan pelaksanaan program tetap berjalan sesuai konstitusi dan tidak menyimpang dari ide awal kepala negara.

Dalam pernyataannya, Rieke juga mendesak pencabutan Peraturan Presiden maupun Keputusan Menteri yang dinilai melemahkan kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ia turut menekankan pentingnya konsistensi terhadap Undang Undang Satu Data Indonesia serta mengawal proses pengundangan dan penyusunan aturan turunan Undang Undang Perampasan Aset yang disahkan pada 19 November 2026 agar selaras dengan prinsip negara hukum.

#dpr #tegur #bawahan #prabowo #rieke #perampasanset

Creative/Video Editor: Aqilah/Reiki
===================================
Homepage: https://www.suara.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom
Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/
Twitter: https://twitter.com/suaradotcom
Transkrip
00:00Batalkan Pak, batalkan Pak, Bapak di Kepala Kantor Staf Presiden yang mengelangkap Sekretaris Presiden,
00:08saya kira juga bangsa ganda, ini momentum kita.
00:12Mumpung Presidennya berani, tapi jangan dibelok-belokin dong idenya, begitu ya.
00:17Dengan konstruksi hukum yang menurut saya, saya bicara terlalu panjang,
00:22tapi karena waktu cepat untuk kita mengambil keputusan-keputusan yang konstitusional dan berbasis hukum,
00:28cabut, perpres, kepen, semua yang menurut saya hanya melemahkan power Presiden yang dimandatkan oleh konstitusi sebagai kepala negara dan kepala
00:38pemerintahan.
00:39Sekali lagi, mohon Undang-Undang Satu Data Indonesia dan Undang-Undang lainnya, juga Undang-Undang Perampasan Aset,
00:46ini 7 hari harus diserahkan pimpinan DPR, hari ini disahkan 19 November, berarti 30 hari ke depan harus sudah diundangkan
00:55dan segera disusun peraturan turunannya.
00:57Sama sekali tidak untuk mengajari, saya mohon maaf, tapi karena saya mencintai Republik Indonesia harus tetap berjalan di atas konstitusi
01:05dan tetap menjadi negara hukum.
01:07Terima kasih, apa?
01:10Titipan nanti, lah ini ambah aja.
01:12Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
01:15Baik, sebelum kita lanjutkan, tadi sudah kita perpanjang sampai pukul 17.00, ini sudah lewat 12 menit dan perlu menjadi
01:24catatan bahwa sesungguhnya kita akan lanjutkan rapat ini setelah ini dengan Kementerian Hukum.
01:32Oleh karena itu nanti kita percepat saja ya, kita perpanjang sampai pukul 17.30.
01:45Terima kasih.

Dianjurkan