Resmi Disahkan DPR, UU Perampasan Aset Pertahankan Pidana Mati Koruptor dan Sita Aset Investasi Bodong

Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan Rancangan Undang Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna Ke 13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026/2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memaparkan bahwa undang undang yang telah bergulir selama 18 tahun dan dibahas secara terbuka melalui 87 kegiatan rapat dengar pendapat ini mengubah paradigma hukum dari sekadar pemenjaraan pelaku menuju pemulihan kerugian negara serta pengembalian aset kepada korban.

Dalam penjelasannya, Habiburokhman menegaskan empat pilar utama regulasi tersebut, termasuk tetap dipertahankannya sanksi pidana berat hingga pidana mati bagi koruptor, penerapan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, serta perluasan ruang lingkup kejahatan finansial berbasis teknologi seperti investasi bodong dan penipuan perjalanan ibadah yang merugikan masyarakat luas. Selain itu, dibentuk pula lembaga pengawas independen yang disetujui DPR guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang maupun kriminalisasi politik.

#dpr #ruu #perampasanaset #koruptor

Creative/Video Editor: Aqilah/Reiki
===================================
Homepage: https://www.suara.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom
Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/
Twitter: https://twitter.com/suaradotcom
Transkrip
00:00Pak Ibu, pertama-tama kita perlu menyampaikan mengapa undang-undang ini sangat mendesak untuk disahkan.
00:07Karena memang sudah 18 tahun, ini diusulkan sejak awal dahulu ya, 18 tahun yang lalu,
00:14dan sudah satu tahun lebih undang-undang ini berproses di Komisi 3.
00:19Tepatnya sejak Agustus 2025 ya, diproses di Komisi 3 DPR RI.
00:26Ada transformasi paradigma keadilan dan pemulihan.
00:30Yang mendorong harus segera disahkannya undang-undang ini.
00:34Yang pertama kondisi saat ini bahwa tujuan penghukuman sebelumnya hanya adalah pemenjaraan pelaku pidana.
00:47Lalu hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan, dan korupsinya konvensional.
00:55Sementara paradigma dalam undang-undang perampasan aset,
00:59bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana, tapi pemulihan kerugian negara dan kerugian korban.
01:05Kemudian hukum acara yang kita sempurnakan menjadi hukum acara tanpa putusan pidana atau non-conviction based.
01:13Lalu kita mengenalkan sistem pengelolaan terpadu berbasis IT dan independen dan ruang lingkupnya mencakup tindak pidana korupsi dan tindak pidana
01:25lainnya
01:25seperti investasi fiktif dan finansial modern yang memiliki banyak korban dengan perspektif korban.
01:34Dalam pengundangannya, kita mengedepankan yang namanya partisipasi publik bermakna atau meaningful participation.
01:44Komisi 3 menyelenggarakan setidaknya 87 kegiatan RDP dan RDPO.
01:53Kami libatkan para pakar, para ahli, akademisi, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan macam-macam lagi.
02:04Kita juga melakukan kunjungan kerja spesifik dan kunjungan reses dengan tema perampasan aset ini ke 15 provinsi.
02:14Lalu 46 anggota Komisi 3 melakukan kunjungan spesifik masing-masing ke daerah pemilihannya untuk mensosialisasikan pembentukan undang-undang ini.
02:27Kemudian kami perlu sampaikan bahwa proses penyusunan dan pembahasan dilakukan secara terbuka.
02:35Seluruh kegiatan mulai dari RDPO dengan masyarakat, raker, rapat panja, bahkan rapat timus timsin yang adalah rapat teknis apa namanya
02:49penyempuraan redaksi,
02:50dilakukan dengan full access publik bisa dihadiri oleh masyarakat dan pers di balkon,
02:59disiarkan langsung di kanal Youtube DPR, disiarkan langsung di TV Parlemen,
03:06dan draft diunggah di laman DPR, kemudian dipantau langsung oleh adik-adik mahasiswa magang.
03:14Lalu kita sudah melakukan uji tuntas substansi, ada 397 daftar inventarisir masalah.
03:22Kita yang paling penting itu di awal kita melakukan penyempurnaan judul.
03:28Tadi judulnya awalnya adalah RUU perampasan aset, tindak pidana saja.
03:35Karena masukan dari masyarakat sipil, maka kita fokuskan RUU perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
03:48Jadi yang lainnya itu hanya terbatas, tapi fokusnya adalah di tindak pidana korupsi.
03:55Kemudian saya juga perlu menyampaikan arsitektur hukum perampasan aset.
03:59Yang intinya adalah keadilan dan pemulihan.
04:03Ada empat pilar.
04:04Pilar pertama, asas dan ruang lingkup.
04:08Asasnya kita tentu menghormati HAM, proporsionalitas,
04:12lalu ada perluasan kekejahatan finansial atau IT dengan mempertahankan sanksi pidana berat,
04:18termasuk pidana mati terhadap koruptor.
04:22Lalu, prosedur presisi dengan mekanisme non-conviction based dengan pembagian kewenangan yang jelas dan penjagaan abyss of power.
04:32Pilar ketiga, data terkelola dan transparansi.
04:35Pengelolaan siklus penuh oleh badan profesional independen berbasiskan sistem informasi aset.
04:42Pilar keempat, restorasi berkeadilan.
04:45Jaminan pengembalian aset kepada korban dan perlindungan proporsional bagi pihak ketiga yang beridikat baik.
04:55Terkait ruang lingkup, awalnya ada 13 ruang lingkup undang-undang perampasan aset ini, rekan-rekan.
05:01Tetapi berdasarkan masukan masyarakat, ruang lingkupnya pertama fokus ke tindak pidana korupsi.
05:07Selain korupsi ada tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme,
05:16tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya,
05:23tindak pidana perdagangan orang, dan terakhir tindak pidana penipuan dan atau penggelapan
05:29yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat uas.
05:35Ini seperti investasi bodong, sering datang ke Komisi Siga hampir tiap bulan ada korban investasi bodong,
05:42perdagangan saham bodong, travel umroh dan haji bodong, korbannya sangat banyak sekali.
05:49Hambatannya kemarin ketika pelaku tertangkap, pelakunya pasang badan.
05:53Dia rela masuk penjara, tapi dia sudah mengumpulkan uang triliunan rupiah,
05:58dan uangnya tidak kembali ke masyarakat, tidak kembali ke korban.
06:01Dengan undang-undang ini, kita atur agar kerugian masyarakat bisa segera dikembalikan ke masyarakat
06:08lewat putusan pengadilan.
06:16Ya, kami juga mengadepankan komitmen anti penyalahgunaan.
06:20Kami mendapat masukan dari masyarakat bagaimana jika undang-undang perampasan aset digunakan oleh mereka yang berkuasa
06:27untuk menghabisi lawan-lawan politiknya,
06:30atau digunakan aparat pendegak hukum untuk melakukan pemerasan terhadap warga negara.
06:37Kita sudah perkuat protokol pengawasannya, sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan.
06:46Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden,
06:52dan disetujui oleh DPR, lalu ada beban pembuktian yang berimbang, dan ada transparansi digital.
07:07Terima kasih telah menonton!

Dianjurkan