00:00Pak Ibu, pertama-tama kita perlu menyampaikan mengapa undang-undang ini sangat mendesak untuk disahkan.
00:07Karena memang sudah 18 tahun, ini diusulkan sejak awal dahulu ya, 18 tahun yang lalu,
00:14dan sudah satu tahun lebih undang-undang ini berproses di Komisi 3.
00:19Tepatnya sejak Agustus 2025 ya, diproses di Komisi 3 DPR RI.
00:26Ada transformasi paradigma keadilan dan pemulihan.
00:30Yang mendorong harus segera disahkannya undang-undang ini.
00:34Yang pertama kondisi saat ini bahwa tujuan penghukuman sebelumnya hanya adalah pemenjaraan pelaku pidana.
00:47Lalu hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan, dan korupsinya konvensional.
00:55Sementara paradigma dalam undang-undang perampasan aset,
00:59bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana, tapi pemulihan kerugian negara dan kerugian korban.
01:05Kemudian hukum acara yang kita sempurnakan menjadi hukum acara tanpa putusan pidana atau non-conviction based.
01:13Lalu kita mengenalkan sistem pengelolaan terpadu berbasis IT dan independen dan ruang lingkupnya mencakup tindak pidana korupsi dan tindak pidana
01:25lainnya
01:25seperti investasi fiktif dan finansial modern yang memiliki banyak korban dengan perspektif korban.
01:34Dalam pengundangannya, kita mengedepankan yang namanya partisipasi publik bermakna atau meaningful participation.
01:44Komisi 3 menyelenggarakan setidaknya 87 kegiatan RDP dan RDPO.
01:53Kami libatkan para pakar, para ahli, akademisi, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan macam-macam lagi.
02:04Kita juga melakukan kunjungan kerja spesifik dan kunjungan reses dengan tema perampasan aset ini ke 15 provinsi.
02:14Lalu 46 anggota Komisi 3 melakukan kunjungan spesifik masing-masing ke daerah pemilihannya untuk mensosialisasikan pembentukan undang-undang ini.
02:27Kemudian kami perlu sampaikan bahwa proses penyusunan dan pembahasan dilakukan secara terbuka.
02:35Seluruh kegiatan mulai dari RDPO dengan masyarakat, raker, rapat panja, bahkan rapat timus timsin yang adalah rapat teknis apa namanya
02:49penyempuraan redaksi,
02:50dilakukan dengan full access publik bisa dihadiri oleh masyarakat dan pers di balkon,
02:59disiarkan langsung di kanal Youtube DPR, disiarkan langsung di TV Parlemen,
03:06dan draft diunggah di laman DPR, kemudian dipantau langsung oleh adik-adik mahasiswa magang.
03:14Lalu kita sudah melakukan uji tuntas substansi, ada 397 daftar inventarisir masalah.
03:22Kita yang paling penting itu di awal kita melakukan penyempurnaan judul.
03:28Tadi judulnya awalnya adalah RUU perampasan aset, tindak pidana saja.
03:35Karena masukan dari masyarakat sipil, maka kita fokuskan RUU perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
03:48Jadi yang lainnya itu hanya terbatas, tapi fokusnya adalah di tindak pidana korupsi.
03:55Kemudian saya juga perlu menyampaikan arsitektur hukum perampasan aset.
03:59Yang intinya adalah keadilan dan pemulihan.
04:03Ada empat pilar.
04:04Pilar pertama, asas dan ruang lingkup.
04:08Asasnya kita tentu menghormati HAM, proporsionalitas,
04:12lalu ada perluasan kekejahatan finansial atau IT dengan mempertahankan sanksi pidana berat,
04:18termasuk pidana mati terhadap koruptor.
04:22Lalu, prosedur presisi dengan mekanisme non-conviction based dengan pembagian kewenangan yang jelas dan penjagaan abyss of power.
04:32Pilar ketiga, data terkelola dan transparansi.
04:35Pengelolaan siklus penuh oleh badan profesional independen berbasiskan sistem informasi aset.
04:42Pilar keempat, restorasi berkeadilan.
04:45Jaminan pengembalian aset kepada korban dan perlindungan proporsional bagi pihak ketiga yang beridikat baik.
04:55Terkait ruang lingkup, awalnya ada 13 ruang lingkup undang-undang perampasan aset ini, rekan-rekan.
05:01Tetapi berdasarkan masukan masyarakat, ruang lingkupnya pertama fokus ke tindak pidana korupsi.
05:07Selain korupsi ada tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme,
05:16tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya,
05:23tindak pidana perdagangan orang, dan terakhir tindak pidana penipuan dan atau penggelapan
05:29yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat uas.
05:35Ini seperti investasi bodong, sering datang ke Komisi Siga hampir tiap bulan ada korban investasi bodong,
05:42perdagangan saham bodong, travel umroh dan haji bodong, korbannya sangat banyak sekali.
05:49Hambatannya kemarin ketika pelaku tertangkap, pelakunya pasang badan.
05:53Dia rela masuk penjara, tapi dia sudah mengumpulkan uang triliunan rupiah,
05:58dan uangnya tidak kembali ke masyarakat, tidak kembali ke korban.
06:01Dengan undang-undang ini, kita atur agar kerugian masyarakat bisa segera dikembalikan ke masyarakat
06:08lewat putusan pengadilan.
06:16Ya, kami juga mengadepankan komitmen anti penyalahgunaan.
06:20Kami mendapat masukan dari masyarakat bagaimana jika undang-undang perampasan aset digunakan oleh mereka yang berkuasa
06:27untuk menghabisi lawan-lawan politiknya,
06:30atau digunakan aparat pendegak hukum untuk melakukan pemerasan terhadap warga negara.
06:37Kita sudah perkuat protokol pengawasannya, sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan.
06:46Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden,
06:52dan disetujui oleh DPR, lalu ada beban pembuktian yang berimbang, dan ada transparansi digital.
07:07Terima kasih telah menonton!