Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset resmi disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI guna melanjutkan proses pengesahan menjadi undang-undang. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I antara Komisi III DPR RI dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat kemudian mengetuk palu setelah delapan fraksi menyatakan persetujuan terhadap kelanjutan pembahasan beleid tersebut.

Sebelum keputusan diambil, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah. Panja tercatat telah merampungkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang terdiri dari 160 DIM tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru. Selanjutnya, RUU tersebut akan dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR untuk pengambilan keputusan sebelum resmi disahkan menjadi undang-undang.

#ruuperampasanaset #perampasanaset #dpr #dasco
Transkrip
00:01Alhamdulillah, atas telah selesainya pembahasan RUU tentang perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya,
00:09dari ihtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita.
00:16Pakanaskar Rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dapat dilanjutkan
00:23pada pembicaraan tingkat 2, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya
00:33yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat.
00:38Setuju?

Dianjurkan