ICW Tolak RUU Perampasan Aset: Dinilai Lemah Jerat Koruptor Kakap, Siap Uji Materi ke MK

Link terkait:
https://www.suara.com/news/2026/11/19/100453/icw-tolak-ruu-perampasan-aset-tumpul-jerat-koruptor-kakap-siap-uji-materi-ke-mk

Indonesia Corruption Watch (ICW) melontarkan kritik keras sekaligus penolakan terhadap rencana pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).

Lembaga antikorupsi tersebut menilai draf terbaru justru menumpulkan instrumen pemulihan kerugian negara di hadapan pelaku korupsi kelas kakap sehingga melabelinya sebagai aturan palsu.

ICW menyoroti dihapusnya ketentuan perampasan kekayaan tidak wajar, pemberlakuan prinsip non-retroaktif, hingga naiknya ambang batas nilai aset rampasan tanpa pemidanaan dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar.

Proses legislasi juga dinilai tertutup karena naskah RUU, Naskah Akademik, hingga DIM tidak dipublikasikan secara terbuka. ICW pun mendesak DPR menunda pengesahan dan menegaskan siap menggugat ke MK apabila RUU tersebut tetap dipaksakan disahkan.

#RUUPerampasanAset #ICW #DPR

Creative/Video Editor: Icha/Evan
===================================
Homepage: https://www.suara.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom
Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/
Twitter: https://twitter.com/suaradotcom
Transkrip
00:00ICW tolak RUU perampasan aset, dinilai lemah jerat koruptor kakap siap uji materi ke MK.
00:06Indonesian Corruption Watch atau ICW menolak keras pengesahan RUU perampasan aset
00:12yang dijadwalkan berlangsung dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis 19 November 2026.
00:19Lembaga anti korupsi tersebut menilai draft terbaru justru menumpulkan instrumen pemulihan kerugian negara
00:25dihadapan pelaku korupsi kelas kakap sehingga disebut sebagai aturan palsu.
00:30Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim menyoroti hilangnya aturan perampasan kekayaan tidak wajar,
00:37pembatasan daya jangkau lewat asas non-retroaktif,
00:40serta lonjakan ambang nilai aset yang dapat dirampas tanpa pemidanaan dari 100 juta rupiah menjadi 1 miliar rupiah.
00:49ICW mengkritik pengalihan pengelolaan aset rampasan dari Kejaksaan Agung ke Badan Bentukan Presiden
00:55yang dinilai menyimpang dari rekomendasi Konvensi PBB Anti Korupsi.
01:00Proses penyusunan RUU tersebut juga dipersoalkan karena dinilai tertutup dan minim partisipasi publik yang bermakna.
01:08Sejumlah dokumen krusial mulai dari naskah RUU, naskah akademik,
01:13hingga daftar inventarisasi masalah disebut tidak pernah dipublikasikan secara terbuka,
01:18sementara permintaan keterbukaan dan somasi dari Koalisi Advokasi Perampasan Aset tidak digubris.
01:25Atas berbagai kejanggalan tersebut, ICW mendesak DPR untuk menarik draft RUU yang ada
01:30dan membuka seluruh dokumen pembahasan kepada masyarakat.
01:34Ibrahim menegaskan bahwa apabila rapat paripurna DPR tetap memaksakan pengesahan RUU perampasan aset menjadi undang-undang,
01:41pihak koalisi siap mengajukan uji formil ke MK dengan berbekal bukti rekam ketertutupan proses legislasi.
01:57Terima kasih telah menonton!

Dianjurkan