Inspektur Jenderal (Irjen) Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (17/11/2026).

Dalam persidangan, Eko dinyatakan terbukti terlibat dalam pemufakatan akses ilegal berupa penyadapan menggunakan teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Komisioner Kompolnas, M. Choirul Anam, menyampaikan bahwa Eko mengungkapkan penyesalan dan meminta maaf. Meski demikian, Eko menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Menurut kamu, seberapa penting transparansi dan pengawasan dalam penggunaan teknologi oleh aparat penegak hukum? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar!

#RiauOnline #EkoHadiSantoso #Polri #KasusPenyadapan #BeritaNasional

Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar dan share.

Tonton konten lainnya juga di YouTube Channel:
- Sisi Lain https://youtu.be/_TYOe2wDBl8
- Wamoi dan Riau https://youtu.be/roXyLa8aFLU

Jangan lupa subscribe yaa..

Follow Juga akun Sosial Media kami

https://www.facebook.com/RiauOnlin

https://twitter.com/red_riauonline

https://www.instagram.com/riauonline.co.id/?hl=id

https://www.tiktok.com/@riauonline1

https://s.helo-app.com/al/xvYZYpjbvR

https://sck.io/u/j3hlxrGg

Transkrip
00:00Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali berujung pada pemecatan perwira tinggi Polri.
00:07Kali ini, Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PT DH setelah menjalani sidang Komisi
00:15Kode Etik Polri selasa 17 November 2026.
00:18Dalam sidang yang berlangsung selama 9 jam tersebut, Eko dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan terkait illegal access atau akses ilegal berupa
00:28penyadapan menggunakan fasilitas teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
00:34Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut Eko dijatuhi dua sanksi.
00:41Yang kedua, sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PT DH sebagai anggota Polri, kata Truno Yudo.
00:48Meski mengungkapkan penyesalan dan menyampaikan permintaan maaf dalam persidangan, Eko tetap menyatakan banding atas putusan tersebut.
00:56Anggota Kompolnas, M. Choi Rul Anam, menilai proses persidangan telah berjalan sesuai aturan dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk
01:04menyampaikan pembelaan, termasuk menghadirkan saksi yang meringankan.
01:08Kami melihat mekanisme yang terjadi tadi sudah berjalan sesuai dengan aturannya, dan Kompolnas menganggap peristiwa ini mekanisme yang tadi diselenggarakan,
01:17kredibilitasnya terjaga.
01:18Tuturnya.
01:19Eko menjadi perwira tinggi Polri kedua yang dijatuhi PT DH dalam kasus ini.
01:24Sebelumnya, Inspektur Jenderal Ahri Sontana Sution juga telah dipecat pada 10 November 2026 dan menyatakan banding.
01:31Sementara itu, dua tersangka lainnya yakni mantan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Irjen Selamat Uliandi juga dijadwalkan menjalani sidang
01:39etik.
01:40Sidang etik Listio direncanakan berlangsung pekan depan.
01:44Adapun sidang selamat belum dapat digelar karena kondisi kesehatannya pasca stroke.
01:48Polri menyatakan tidak akan memaksakan persidangan terhadap selamat sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.
01:55Terima kasih.
01:56Terima kasih.
01:56Terima kasih.
01:57Terima kasih.
01:58Terima kasih.

Dianjurkan