Kemnaker Wajibkan Perusahaan Setor Dana Pesangon ke Pemerintah

Rencana kebijakan baru dari Kementerian Ketenagakerjaan menjadi perhatian dunia usaha dan para pekerja.

Kemnaker mewajibkan perusahaan menyetorkan dana pesangon kepada pemerintah sebagai bagian dari skema perlindungan hak pekerja.

Kebijakan ini berkaitan dengan upaya memastikan ketersediaan dana pesangon ketika pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Di satu sisi, aturan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan pekerja. Namun, di sisi lain, mekanisme penerapannya juga menjadi perhatian bagi perusahaan, terutama terkait kewajiban dan kesiapan finansial.

Keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan keberlangsungan usaha menjadi hal penting dalam penerapan kebijakan tersebut.

Menurut kamu, apakah kewajiban penyetoran dana pesangon seperti ini dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja? Tulis pendapatmu di kolom komentar!

#RiauOnline #Kemnaker #DanaPesangon #HakPekerja #DuniaKerja
Transkrip
00:01Pemerintah menyiapkan aturan baru untuk melindungi hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK.
00:08Melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenaga Kerjaan,
00:14perusahaan nantinya diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon atau DCP.
00:19Dana ini tidak lagi disimpan sendiri oleh perusahaan,
00:22melainkan dititipkan dan dikelola oleh lembaga pemerintah yang akan ditunjuk.
00:26Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan
00:33kebijakan ini bertujuan memastikan pekerja tetap mendapatkan hak pesangon ketika terkena PHK.
00:40Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah,
00:44insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon, kata Indah.
00:50Melalui skema ini, perusahaan harus mulai memperhitungkan potensi kewajiban pesangon
00:55sejak pertama mempekerjakan karyawan tetap atau pekerja dengan status PKWTT.
01:01Pemerintah memberikan waktu transisi paling lama satu tahun untuk membentuk lembaga pengelola.
01:06Sementara itu, perusahaan ditargetkan mulai mengalihkan dana pesangon paling lambat Oktober 2027.
01:12Namun, kewajiban ini dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.
01:16Bagi perusahaan menengah dan besar yang tidak memenuhi ketentuan,
01:20pemerintah menyiapkan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha.
01:26Bahkan, perusahaan yang terbukti tidak membayarkan pesangon, uang penghargaan masa kerja,
01:31dan uang penggantian hak pekerja yang terkena PHK juga dapat dikenai sanksi pidana.
01:36Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap hak pekerja tetap terlindungi,
01:40meskipun perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau melakukan PHK masal.
01:46Terima kasih telah menonton!

Dianjurkan