00:01Pemerintah menyiapkan aturan baru untuk melindungi hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK.
00:08Melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenaga Kerjaan,
00:14perusahaan nantinya diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon atau DCP.
00:19Dana ini tidak lagi disimpan sendiri oleh perusahaan,
00:22melainkan dititipkan dan dikelola oleh lembaga pemerintah yang akan ditunjuk.
00:26Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan
00:33kebijakan ini bertujuan memastikan pekerja tetap mendapatkan hak pesangon ketika terkena PHK.
00:40Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah,
00:44insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon, kata Indah.
00:50Melalui skema ini, perusahaan harus mulai memperhitungkan potensi kewajiban pesangon
00:55sejak pertama mempekerjakan karyawan tetap atau pekerja dengan status PKWTT.
01:01Pemerintah memberikan waktu transisi paling lama satu tahun untuk membentuk lembaga pengelola.
01:06Sementara itu, perusahaan ditargetkan mulai mengalihkan dana pesangon paling lambat Oktober 2027.
01:12Namun, kewajiban ini dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.
01:16Bagi perusahaan menengah dan besar yang tidak memenuhi ketentuan,
01:20pemerintah menyiapkan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha.
01:26Bahkan, perusahaan yang terbukti tidak membayarkan pesangon, uang penghargaan masa kerja,
01:31dan uang penggantian hak pekerja yang terkena PHK juga dapat dikenai sanksi pidana.
01:36Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap hak pekerja tetap terlindungi,
01:40meskipun perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau melakukan PHK masal.
01:46Terima kasih telah menonton!