Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
RiauOnline.co.id
Perseteruan antara Partai Golkar dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menjadi sorotan publik.

Said Didu angkat bicara setelah dirinya bersama Sri Radjasa Chandra mendapat somasi terbuka dari Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar terkait narasi dugaan keterlibatan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Said Didu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebut ataupun menuduh Bahlil dalam podcast tersebut. Ia juga menyatakan tidak memiliki informasi mengenai pertemuan yang dipersoalkan.

Sementara itu, pihak Golkar meminta pernyataan yang dianggap merugikan tersebut dicabut dan disertai permintaan maaf secara terbuka dalam waktu 3x24 jam.

Perbedaan pandangan ini pun memunculkan diskusi mengenai batas kebebasan berpendapat, produk jurnalistik, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Menurut kamu, bagaimana seharusnya penyelesaian polemik somasi ini agar tetap menghormati kebebasan berpendapat dan hak setiap pihak? Tulis pendapatmu di kolom komentar!

#RiauOnline #SaidDidu #BahlilLahadalia #PartaiGolkar #KebebasanBerpendapat

Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar dan share.

Tonton konten lainnya juga di YouTube Channel:
- Sisi Lain https://youtu.be/_TYOe2wDBl8
- Wamoi dan Riau https://youtu.be/roXyLa8aFLU

Jangan lupa subscribe yaa..

Follow Juga akun Sosial Media kami

https://www.facebook.com/RiauOnlin

https://twitter.com/red_riauonline

https://www.instagram.com/riauonline.co.id/?hl=id

https://www.tiktok.com/@riauonline1

https://s.helo-app.com/al/xvYZYpjbvR

https://sck.io/u/j3hlxrGg

Transkrip
00:00Dengan ini menyampaikan sumasi kepada Muhammad Saididu dan Sri Raja Satchandra sebagai berikut.
00:07Yang pertama, satu, bahwa pada tanggal 7 November 2026,
00:12klien kami dalam hal sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Balil Lahadalia,
00:19mengetahui terdapat pihak-pihak yang telah membuat pernyataan atau narasi-narasi
00:24yang pada pokoknya menyatakan 1.1, Ketua Umum Partai Besar terlibat dalam kasus penyadapan Presiden.
00:321.2, Ketua Umum Partai Besar ikut rapat dengan para jeneral
00:38yang terlibat kasus penyadapan Presiden 3 jam sebelum para jeneral yang terlibat dalam kasus penyadapan Presiden
00:46ditangkap oleh aparat peningkat kehukum.
00:481.3, Ketua Umum Partai Golkar yang melakukan kriminalisasi dalam menempatkan jabatan Ketua Umum.
00:55Narasi-narasi tersebut sengaja diarahkan kepada Ketua Umum Depi Partai Golkar, Bapak Balil Lahadalia.
01:02Partai Golkar melayangkan sumasi terbuka kepada Muhammad Saididu dan Sri Raja Satchandra
01:08terkait narasi dugaan keterlibatan Ketua Umum Golkar, Balil Lahadalia,
01:13dalam kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto.
01:16Menanggapi sumasi tersebut, Saididu mengaku bingung
01:19dan membantah pernah menyebut nama Bahlil dalam podcast yang dipersoalkan.
01:24Saya sama sekali tidak menyebut, apalagi menuduh Bahlil dalam podcast tersebut.
01:28Bahkan saya katakan bahwa saya belum ada info terkait pertemuan atau rapat tersebut,
01:33kata Saididu, Rabu 11 November 2026.
01:37Ia juga menilai pernyataannya merupakan produk pers,
01:40sehingga persoalan tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers.
01:45Kalau ada substansi yang jadi perentangan, maka proses lewat mekanisme pers,
01:50yaitu Dewan Pers, bukan lewat jalur hukum.
01:52Saya tidak bisa menanggapi somasi tersebut,
01:55karena menurut saya somasi tersebut salah alamat dan salah substansi, ujarnya.
02:00Sebelumnya, Koordinator Tim Hukum Bakumham DPP Partai Golkar, Muhammad Satu Pali,
02:05mengatakan somasi tersebut dilayangkan atas arahan langsung Bahlil Lahadalia.
02:09Kemarin siang, kami dipanggil oleh Ketua Umum, Bapak Bahlil Lahadalia,
02:14untuk mendiskusikan terkait dengan doorstop atau konten-konten yang dibuat oleh Saudara Muhammad Said Didu
02:19dan Saudara Sri Rajasachandra, jelasnya.
02:23Sementara itu, Jurubicara Tim Hukum Bakumham Golkar, Derek Lopati,
02:27menyebut narasi dalam podcast tersebut mengarah kepada Bahlil,
02:30dan dinilai tidak memiliki dasar fakta maupun bukti.
02:33Golkar juga menilai pernyataan tersebut berpotensi mencemarkan nama baik,
02:38serta mengganggu stabilias politik nasional.
02:41Melalui somasi terbuka, Golkar memberikan waktu 3x24 jam kepada Said Didu dan Sri Rajasachandra
02:47untuk mencabut pernyataan, meminta maaf secara terbuka,
02:51serta menghapus konten yang dipersoalkan.
02:54Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Golkar membuka kemungkinan menempuh jalur hukum.
03:03Terima kasih.

Dianjurkan