Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
RiauOnline.co.id
Pemerintah menegaskan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 diprioritaskan untuk pekerja berpenghasilan rendah di bawah Rp 3,5 juta per bulan, dengan fokus utama bergaji di bawah Rp 3 juta. Sementara itu, untuk pekerja kelas menengah bergaji hingga Rp 10 juta akan disiapkan insentif PPh 21 DTP.

Menurut kamu, apakah skema pembagian subsidi ini sudah cukup adil bagi seluruh lapisan pekerja? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya!

#riauonline #bsu2026 #bansospekerja #infobisnis #ekonomiindonesia

Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar dan share.

Tonton konten lainnya juga di YouTube Channel:
- Sisi Lain https://youtu.be/_TYOe2wDBl8
- Wamoi dan Riau https://youtu.be/roXyLa8aFLU

Jangan lupa subscribe yaa..

Follow Juga akun Sosial Media kami

https://www.facebook.com/RiauOnlin

https://twitter.com/red_riauonline

https://www.instagram.com/riauonline.co.id/?hl=id

https://www.tiktok.com/@riauonline1

https://s.helo-app.com/al/xvYZYpjbvR

https://sck.io/u/j3hlxrGg

Transkrip
00:00Pemerintah kembali menyiapkan bantuan subsidi upah atau BSU 2026.
00:06Kali ini, pekerja bergaji di bawah 3 juta rupiah menjadi prioritas penerima bantuan.
00:12Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartarto, menegaskan BSU diprioritaskan untuk pekerja berpenghasilan rendah, bukan kelas menengah.
00:21Pokoknya BSU kan di bawah 3 juta rupiah. Pokoknya semua yang di bawah 3 juta rupiah itu akan diberikan BSU.
00:27Ya, sekarang datanya masih di Kemenaker. Kata Air Langga, Senin 9 November.
00:33Meski batas maksimal penghasilan penerima ditetapkan 3,5 juta rupiah per bulan, pekerja bergaji di bawah 3 juta rupiah menjadi
00:41sasaran utama.
00:43Pemerintah memperkirakan sekitar 13,3 juta pekerja akan menerima bantuan sebesar 900 ribu rupiah untuk pembayaran 3 bulan sekaligus.
00:52Penyaluran dijadwalkan November hingga Desember 2026.
00:56Sementara itu, pekerja dengan penghasilan di bawah 10 juta rupiah akan mendapatkan insentif berbeda berupa PPH Pasal 21 di tanggung
01:04pemerintah.
01:05Menteri Ketenaga Kerjaan, Yas Yerli, mengatakan data calon penerima dari BPJS Ketenaga Kerjaan masih harus melalui proses pembersihan.
01:15Sejauh ini masih di Kementerian Keuangan, nanti data dari BPJS TK, nanti kita akan cleansing, jelas Yas Yerli.
01:22Ia menambahkan pemerintah masih menunggu kepastian jadwal pelaksanaan program tersebut.
01:27Tinggal nunggu timelinenya, bungkasnya.
01:29Sampai jumpa di video selanjutnya.

Dianjurkan