Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KompasTV
KOMPAS.TV - Pemerintah menyatakan memiliki cukup bukti dan alasan untuk mengaitkan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan indikasi tindak pidana makar. Namun, polisi diminta tetap berhati-hati sebelum menerapkan pasal tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan penyadapan terhadap kepala negara tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana umum semata.

Senada dengan Yusril, Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, menilai kasus ini lebih serius daripada tindak pidana makar. Ia bahkan menyebut Presiden dapat menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk memproses pihak-pihak yang terlibat.

Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Politik, Hukum, Pemilu, dan Demokrasi Universitas Andalas, Feri Amsari, mendesak polisi mengungkap bukti dan motif yang mendasari dugaan makar. Menurutnya, penyidikan harus dilakukan secara transparan, terlebih karena kasus ini diduga melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.

Dalam penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka. Salah satunya adalah Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, Irjen Slamet Uliandi.

Lantas, apa dasar pemerintah mengaitkan kasus ini dengan dugaan makar? Sejauh mana bukti dan alasan tersebut perlu dibuka kepada publik? Simak pembahasannya bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dan Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, Kurniawan.

#makar #penyadapan #prabowo #listyosigitprabowo

Baca Juga [FULL] Ahrie Sonta Diberhentikan Tidak Hormat Buntut Kasus Penyadapan Presiden Prabowo di https://www.kompas.tv/nasional/700835/full-ahrie-sonta-diberhentikan-tidak-hormat-buntut-kasus-penyadapan-presiden-prabowo

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/700839/gerakan-cinta-prabowo-usman-hamid-soal-desakan-ungkap-bukti-makar-di-kasus-penyadapan-presiden
Transkrip
00:03Pemerintah menegaskan memiliki cukup bukti dan alasan untuk mengaitkan penyadapan Presiden Prabowo dengan pasal makar.
00:11Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menegaskan penyadapan terhadap Kepala Negara tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana umum.
00:19Meski pemerintah sudah mengantungi cukup alasan terkait indikasi makar, polisi tetap mesti berhati-hati sebelum menyangkakan pasal tersebut.
00:29Sekarang ini dikatakan ada makar, itu juga semarangan. Tentu ada alat-alat bukti permulaan yang cukup untuk itu.
00:36Tapi penetapan itu memang nanti diserahkan kepada penyidik. Yang penting adalah pengetahui bahwa penyidikan ini bukan hanya atas penyadapan, tapi
00:47juga terkait dengan perbuatan makar.
00:52Senada dengan Yusril, Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Gerindra, Habibu Rahman mengklaim, kasus penyadapan Presiden Prabowo oleh mantan Kapolri
01:00dan sejumlah jenderal polisi lebih serius dari pidana makar.
01:04Habibu Rahman bilang, Prabowo bisa saja menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memproses tindakan jenderalistio CS.
01:12Bukan sekedar apa menggerakkan secara fisik pasukan untuk menggulingkan pemerintahan, lebih serius daripada makar.
01:20Jadi kalau bicara unsur-unsur delik dalam pidana makar, menurut saya tidak ada masalah untuk pembuktiannya, tapi ini jauh lebih
01:30serius.
01:31Makanya saya tadi katakan, saya diskusi dengan Wamen Kum, kalau perlu situasi seperti ini, Presiden menerbitkan perpu yang memperluas unsur
01:44-unsur dalam delik makar tersebut.
01:48Peneliti Pusat Studi Politik Hukum Pemilu dan Demokrasi Universitas Andalas, Ferry Amsari bilang,
01:54polisi harus transparan dalam proses penyidikan dugaan makar di kasus penyadapan Prabowo oleh mantan Kapolri.
02:00Ferry menilai sangat tidak lazim jika makar dilakukan oleh polisi, sehingga bukti-bukti penyidikan harus dibuka ke publik.
02:08Tindak pidana pasti ketahuan itu, intelektual dadanya, pelaku intelektualnya.
02:14Tidak mungkin kejahatan kalau memang ini makar dilakukan oleh sendirian atau satu kelompok.
02:20Dan tidak lazim juga sebenarnya upaya makar itu berani dilakukan oleh kepolisian.
02:26Nah saya melihat kalau praktik sejarah kita, tuding-menuding makar ini biasa dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan dalam situasi dan keadaan
02:37yang kemudian dibuat rumit sendiri,
02:38agar punya argumentasi untuk menuding berbagai hal.
02:42Mari kita gunakan alat bukti yang ada untuk kemudian bisa diketahui oleh publik semua bahwa memang ini patut untuk dituding
02:50makar atau tidak.
02:53Dalam proses penyidikan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo,
02:58Baris Krim Polri kini telah menetapkan empat jeneral polisi sebagai tersangka.
03:02Tersangka terbaru adalah anak buah mantan Kapolri Jendralis Yosigit, yakni Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, Irjen Selamat Uliandi.
03:12Tim Liputan, Kompas TV
03:19Proses penyidikan terhadap dugaan penyadapan Presiden yang dilakukan oleh empat jeneral,
03:23salah satunya mantan Kapolri, istana menilai sudah memiliki cukup bukti dan alasan jika tindakan ini masuk ke makar.
03:29Sementara politisi Gerindra yang juga ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman menilai Presiden bisa menerbitkan perpu,
03:36karena kejahatan ini tidak lazim dan tidak bisa dijerat dengan tindak pidana umum.
03:40Lantas, apakah istana perlu mengungkap alasan dan bukti apa yang menguatkan indikasi dugaan makar?
03:45Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid,
03:49dan Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo Kurniawan, Bung Usman dan Mas Kurniawan, selamat petang semua.
03:55Selamat petang, Bung Dipo, Bung Kurniawan.
03:59Baik, saya ingin ke Bung Usman terlebih dahulu.
04:01Bung Usman, haruskah polisi segera mengungkap motif makar agar tidak menjadi spekulasi liar,
04:05yang kemudian dijadikan narasi-narasi politik oleh sejumlah pihak?
04:08Ya idealnya demikian, idealnya kepolisian menjelaskan motif dari penyadapan tersebut,
04:16baik itu penyadapan terhadap kelompok politik seperti Presiden, Menteri yang sedang menjabat,
04:22atau yang kedua terhadap pejabat internal kepolisian,
04:25yang ketiga terhadap misalnya aktivis yang kritis,
04:29yang keempat terhadap media masa,
04:32dan yang kelima terhadap para pengusaha.
04:34Nah, kelima kategori kelompok yang berasal dari pernyataan dan temuan awal Barreskrim,
04:41seperti diucapkan oleh Kabarreskrim,
04:43itu perlu diikuti dengan penjelasan motif dari penyadapan terhadap kelima kelompok tersebut.
04:50Apakah penyadapan terhadap kelompok yang pertama,
04:53misalnya kelompok Presiden yang diduga dimotivasi oleh tindakan keinginan untuk makar,
04:59sama dengan penyadapan terhadap kelompok kedua, ketiga, keempat, kelima.
05:05Jadi itu yang saya kira perlu diuji.
05:08Dan tentu saja kita sangat menantikan kemajuan-kemajuan di kepolisian
05:12dalam proses pengusutan perkara ini.
05:16Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan yang lebih lengkap
05:20tentang motif dari penyadapan terhadap kelima kelompok sasaran tersebut,
05:26publik tidak ada spekulasi yang keliru.
05:29Demikian.
05:30Dan ini kan sudah memasuki pekan kedua.
05:32Saya ingin ke Mas Kurniawan, ini sudah memasuki pekan kedua.
05:35Menurut Anda ketika memang motif ini tidak segera diungkap,
05:38dampaknya apa saja?
05:39Apakah betul bisa menjadi komoditas politik oleh sejumlah pihak?
05:48Bisa dinyalakan Mas Kurniawan suara Anda?
05:57Ya, silakan Mas Kurniawan.
05:59Oke, jadi gini.
06:01Kita juga sama-sama berharap untuk pihak kepolisian bisa segera mengungkap ya.
06:06Jadi motif penyadapan ini harus segera dibuka ke publik.
06:10Karena yang dibuka ini kan pelanggarannya.
06:13Melakukan penyadapan ilegal kepada kepala negara.
06:15Saya katakan dari awal bahwa ini adalah pengkhianatan terbesar kedua setelah tahun 65.
06:20Di mana seorang kapur yang saat itu masih menjabat,
06:23yang seharusnya menjaga presiden 24 jam,
06:27justru mematah-matahi presiden dengan ilegal.
06:30Melakukan penyadapan ilegal ini yang sangat bahaya sekali.
06:33Jadi saya mendukung dari pihak baris trip untuk bisa mengungkap kasus ini secepatnya secara tenang-beneran,
06:38tanpa ada rasa sungkan, walaupun itu adalah seniornya.
06:42Dan ini apabila semakin lama untuk mengungkapnya,
06:46tentunya akan menambah beban politik bagi seorang Prabowo,
06:49bahwa kasus ini terus kambang.
06:51Jadi saya mendorong dalam beberapa hari ke depan ini,
06:55pihak kepolisian harus bisa mengungkap motif penyadapan ini,
07:00usernya siapa itu yang paling penting, Mas.
07:04Oke, artinya Anda juga meyakini bahwa ada yang menunggangi dalam hal ini adalah
07:08untuk kemudian memanfaatkan situasi politik terkait penyadapan ini, Mas Kuniawan.
07:11Pasti ada, pasti ada.
07:13Karena saat ini agak sulit kita untuk membedakan siapa kawan yang sebenarnya,
07:18siapa lawan yang kurang-kurang jadi kawan, ya.
07:21Kepentingan peninggaan hukum itu tidak boleh dicampur dengan kepentingan politik.
07:26Karena pelanggaran pidananya sudah ada, ya.
07:29Bahkan boleh dikategorikan ini adalah perbuatan makar.
07:33Karena pengkhianatan yang sudah dilakukan oleh seorang mantan Kapolri
07:37yang melakukan sadapan ilegal, mematai-matai pimpinannya langsung.
07:42Ini adalah bahaya sekali.
07:43Jadi, pisahkan peninggaan hukum dengan proses politik, secara saya itu.
07:48Oke, saya ingin ke Buk Usman.
07:50Apa dampaknya, Buk Usman, ketika motif, termasuk juga aktor intelektual,
07:54terkait penyadapan ini tidak kunjung diungkap?
07:57Atau mungkin jangan-jangan polisi belum memiliki bukti yang cukup terkait dengan dugaan makar?
08:02Dugaan saya malah kepolisian memiliki bukti yang jauh lebih dari cukup.
08:05Apalagi penyadapan ini menyangkut misalnya percakapan dari lima kelompok.
08:11Dan bahkan dikabarkan ada 6 ribu lebih nomor telepon yang masuk di dalam sistem penyadapan tersebut.
08:18Ini artinya ada bergiga-giga data yang sangat besar,
08:22yang mungkin untuk satu percakapan saja itu bisa memakan data yang sangat berat.
08:28Dan untuk memperoleh informasi yang lebih jauh,
08:31tentu saja para penyidik harus mensortir,
08:34menyisir data-data itu, data-data percakapan yang begitu banyak,
08:38yang katakanlah dalam rentang 2 tahun,
08:40mana yang benar-benar bisa memenuhi unsur pidana.
08:43Katakanlah pemerintah ingin mengarahkan proses hukum ini ke pasal makar.
08:49Nah di dalam pasal makar, misalnya pasal 191,
08:53itu kan adalah tindakan yang dimaksudkan untuk misalnya membunuh presiden,
08:56atau membunuh wakil presiden,
08:58atau merampas kemerdekaan presiden,
09:00atau misalnya membuat seorang presiden tidak cakep dalam menjalankan tugas-tugasnya.
09:05Nah sebagian para ahli, seperti ahli hukum Pak R. Susilo,
09:10misalnya berpandangan bahwa tindakan-tindakan semacam itu bisa dilakukan dengan kekerasan,
09:15bisa juga dengan berbagai modus lainnya.
09:17Oke, tapi Bung Usman, ketika Anda tadi mengatakan bahwa bukti polisi untuk mengarah ke makar ini sudah cukup,
09:23tetapi pertanyaannya mengapa belum disampaikan motif dan siap aktor intelektualnya oleh polisi?
09:28Dugaan saya ini ada sensitivitas politik,
09:31ada semacam psikologi politik yang harus dipertimbangkan.
09:36Kalau kita lihat misalnya langkah Kapolri bertemu dengan presiden bersama dengan 10 Kapolri di Hambalang,
09:42atau langkah Kapolri sebelumnya menemui para Kapolri sebelumnya,
09:46saya kira bisa jadi ini ada semacam resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi apabila proses hukum ini tidak dilakukan secara
09:57hati-hati,
09:58atau apabila proses hukum ini tidak dilakukan dengan dukungan yang penuh.
10:03Jadi saya kira pertemuan di Hambalang atau pertemuan Kapolri yang berkeliling ke mantan-mantan Kapolri,
10:10bisa dimaknai sebagai upaya untuk memperoleh dukungan simbolik dari para Kapolri,
10:16dukungan simbolik dari Presiden,
10:19dan yang kedua mungkin juga untuk memberikan pesan institusional, pesan pada kelembagaan,
10:24bahwa ini tidak dimaksudkan untuk katakanlah menyalahkan Polri sebagai institusi,
10:30karena Polri di sini menjadi korban juga,
10:32melainkan menunjukkan kepada individu saja.
10:34Jadi ini bukan persoalan institusi,
10:36melainkan persoalan individu dari seorang Kapolri.
10:39Nah dengan begitu mungkin resiko-resiko politik yang bisa ditimbulkan,
10:43entah itu dari dalam Polri,
10:44atau dari luar Polri,
10:46itu mungkin bisa dimitigasi.
10:48Dan saya kira yang terakhir,
10:50mengingat besar kemungkinan bahwa penyandapan ini
10:52bukan sepenuhnya dimotivasi secara tunggal oleh,
10:57katakanlah Pak Listio Sigit Prabowo,
10:59melainkan oleh aktor yang lebih berbeda,
11:03itu yang saya kira mungkin banyak pihak dan kepolisian
11:07merasa perlu berhati-hati untuk...
11:09Baik, kami sudah tangkap poinnya.
11:11Bung Usman, saya ingin ke Mas Kurniawan bahwa tadi dugaannya
11:13mengapa polisi belum mengungkap motif,
11:15termasuk aktor intelektualnya ada pertimbangan psikologis politik.
11:18Anda sepakat dengan hal tersebut, Mas Kurniawan?
11:21Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Usman ya.
11:25Tapi kembali lagi kredibilitas polisi.
11:28Indepensi polisi ini dipertaruhkan dalam beberapa hari ke depan.
11:33Jadi saya rasa dengan bertemunya mantan-mantan Kapolri dengan Pak Prabowo,
11:37itu adalah sebagai sinyal mohon dukungan yang dilakukan oleh petinggi-petinggi Polri
11:42kepada Pak Prabowo sendiri.
11:43Karena memang benar, apabila ini diungkap,
11:46ini akan menimbulkan dampak psikologis politik yang luar biasa sekali.
11:50Tapi kembali saya ingatkan bahwa ini bukan kesalahan institusi Polri,
11:55tapi kesalahan oknum mantan Kapolri yang sudah melakukan peranggaran berat,
12:01karena bagaimanapun di tubuh institusi Polri maupun TNI,
12:05itu ada benang merah yang tidak boleh dilakukan.
12:07Yaitu berhinat kepada pimpinan, berhinat kepada bangsa,
12:10maupun berhinat kepada kesama.
12:12Dan ini harus benar-benar segera diungkap.
12:15Karena apa?
12:16Nah, pergantian Kapolri yang baru ini,
12:18itu memunculkan harapan baru bagi rakyat Indonesia,
12:21bahwa Polri sanggup melaksanakan penegahan supermasi hukum
12:24tanpa tebang pele dan tidak ada keraguan-keraguan.
12:27Jadi silakan saja, sekarang Kapolri yang baru,
12:29saya yakin Pak Yudi ini orangnya,
12:32benar-benar bisa menegakkan penegahan hukum tanpa tebang pele.
12:35Jadi kita sampai-sampunggu,
12:37kawan-kawan baris tim bisa mengungkapkan masalah ini dengan terang-beneran,
12:41tanpa ada kesan Iwo-Iwo atau Sungkan apapun alasannya.
12:47Karena apa?
12:47Ini menyangkut tentang kepentingan bahkan negara ke depannya.
12:52Ya, saya lagi,
12:53apa yang dilakukan oleh Bantan Kapolri ini,
12:56bukan kesalahan institusi,
12:58tapi kesalahan individu,
12:59yang memang benar-benar sudah di luar batas kewajaran.
13:03Sekali lagi,
13:04Polri dituntut untuk segera bisa mengungkap ini
13:07secara terang-beneran tanpa ada keraguan-keraguan.
13:10Oke, tentu kita tunggu bersama penjelasan
13:13dari polisi terkait dengan pengungkapan kasus penyadapan
13:16yang kemudian dilakukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
13:18Terima kasih Bung Usman Hamid dan juga Mas Kurniawan
13:20telah bergabung di Kauan Sotang.
13:21Terima kasih telah menonton!

Dianjurkan