- 6 menit yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Muhammad Khozin menjelaskan bahwa DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang dapat digunakan oleh anggota dewan DPR sesuai ketentuan yang berlaku.
Khozin menilai persoalan Gibran tidak seharusnya diselesaikan hanya berdasarkan pertimbangan politik.
Ketua Gibranisti Taufik Bilfaqih menilai persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum dan politik yang sesuai dengan konstitusi.
Menurut Taufik, DPR dapat menjadi ruang untuk menengahi persoalan yang berkembang, terutama karena polemik tersebut berkaitan dengan proses hukum dan berbagai interpretasi terhadap putusan lembaga peradilan.
Baca Juga Di Tengah Isu Pemakzulan Gibran, 3 Kader PSI di Kabinet Mundur dari Partai | BERUT di https://www.kompas.tv/nasional/700827/di-tengah-isu-pemakzulan-gibran-3-kader-psi-di-kabinet-mundur-dari-partai-berut
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/700829/gibran-niat-mundur-upaya-pemakzulan-berlanjut-ini-kata-khozin-dan-ketua-gibranisti-sapa-malam
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00DPR yang harus, yang akan menyikapi ya, tentang pengunduran diri.
00:06Isu pemaksulan Wapres Gibran mengemuka di DPR,
00:09usai rapat paripunan pagi tadi Ketua DPR Puan Maharani bilang,
00:12menerima semua usulan hak menyatakan pendapat sejumlah fraksi partai.
00:15Fraksi PKS DPR bahkan mengklaim sudah ada 4 partai politik yang menaikkan usulan hak menyatakan pendapat.
00:22Lalu bagaimana nasib Wapres Gibran usai putusan MA ini,
00:24terlebih Gibran sudah ajukan pengunduran diri atau proses di DPR yang akan menentukan nasib Gribran?
00:29Kita akan bahas bersama anggota komisi 2 DPR hari dari fraksi PKB Muhammad Kozin,
00:33serta Ketua Gibran isi Taufik Bilfakih.
00:36Selamat malam Gus Kozin, Mas Taufik.
00:39Assalamualaikum, Assalamualaikum.
00:41Waalaikumsalam.
00:43Saya ke Gus Kozin dulu.
00:44Gus, di DPR saat ini khususnya untuk fraksi PKB,
00:48bagaimana untuk hak menyatakan pendapat yang tadi pagi sudah mengemuka di rapat paripurna?
00:53Terima kasih Mas.
00:55Yang pertama kita harus perjelas dulu bahwa
00:59fungsi DPR sesuai dengan pasal 20A,
01:02itu dilekatkan ada tiga,
01:05ada hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
01:09Sekali lagi ini adalah hak yang melekat di diri masing-masing anggota,
01:13tidak kelembagaan DPR,
01:15tidak kelembagaan fraksi atau partai.
01:18Jadi ketika ditanyakan bagaimana sikap resmi partai atau fraksi,
01:23menurut kami kurang relevan,
01:25karena ini kembali kepada masing-masing person di lintas partai.
01:29Kemudian yang kedua, syarat minimum dalam penggunaan tiga pilihan hak ini tadi,
01:35adalah 25 anggota terdiri dari minimal dua fraksi.
01:40Dan per tadi semuanya sudah secara informal intensif berkomunikasi dari delapan fraksi.
01:48Saya belum update kira-kira yang sudah tanda tangan ini ada berapa,
01:52tapi yang jelas hampir semuanya menyepakati benang merahnya bahwa
01:57polemik ini segera harus disudai.
01:59Ada mekanisme hukum yang sudah terjadi di MK,
02:02ada mekanisme hukum yang sudah terjadi di MA,
02:05lah kemudian DPR ini mempunyai kewenangan secara konstitusional
02:10untuk menggunakan haknya, apakah interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapatan.
02:13Artinya begini Gus, tadi Anda mengatakan semuanya,
02:16artinya delapan fraksi ini masing-masing anggotanya sudah ada yang menandatangkan itu?
02:21Secara personal, komunikasi secara personal dan informal,
02:26kita lakukan dengan delapan fraksi ini.
02:30Dan sependek pengetahuan saya, dari mayoritas fraksi yang ada,
02:35dari delapan ini, sudah mengarah kepada satu sikap,
02:37yaitu hak menyatakan pendapat.
02:40Bahwa saat ini kemudian sudah tanda tangan semua,
02:42saya masih belum update, tapi yang jelas proses itu sepertinya sudah berjalan.
02:47Oke, nah kalau tadi dikatakan oleh PKS,
02:51ada empat fraksi partai politik yang menekan HMP,
02:54bahkan kalau Gus Hoci sekarang sudah lebih sepertinya ya?
02:57Kalau untuk secara individu, itu delapan fraksi,
03:00ya mayoritas sudah menyebabkan.
03:02Saya tidak bilang, tidak bilang delapan fraksi itu tanda tangan,
03:05tapi yang berkomunikasi.
03:07Delapan personal dari delapan fraksi itu berkomunikasi secara intensif,
03:12dan pendapat pengetahuan kami itu tindak lanjutnya dalam bentuk tanda tangan.
03:17Baik, saya ke Mas Taufik kalau begitu.
03:19Mas Taufik, tadi kalau kita menyimak apa yang dikatakan oleh Wapers Gibran,
03:23bahwa Presiden memberikan kesempatan kepada Gibran untuk membuktikan sebenarnya,
03:30atau berjuang lah ya, berjuang sendiri membuktikan keabsahan surat keterangan ataupun ijazahnya.
03:37Nah, secara politik dan juga secara hukum,
03:41apakah Anda melihat ini yang benar-benar juga menjadi jalan yang terbaik untuk Gibran?
03:47Ya, pertama ini kesempatan buat kami sebagai pendukungnya Mas Gibran,
03:52itu kemudian juga melontarkan aspirasi,
03:54mumpung di sini ada Fus Hozin yang kami anggap representasi dari teman-teman Dewan,
03:58bahwa memang benar Mas Gibran sendiri tadi pagi,
04:01setelah melihat dinamika yang sebenarnya secara hukum, secara politik sudah beliau ikuti,
04:07namun tetap saja keributan-keributan tentang ijazah beliau ini tidak berhenti,
04:11maka beliau kemudian mendatangi Pak Prabu.
04:13Soal beliau minta izin mau mundurkah, atau apapun pembicaraan,
04:16saya kira tadi sudah ditegaskan oleh Mas Gibran,
04:18pada pokoknya Mas Gibran diberikan ruang untuk kemudian tarung di PT UN.
04:23Artinya, Presiden juga sebenarnya secara tidak langsung memberikan dukungan kepada Mas Wapres.
04:27Nah, kami juga bermohon, teman-teman BPR melihat ini juga secara konstitusional.
04:32Apa sih pelanggaran yang dilakukan oleh Mas Gibran?
04:35Apakah ada niat jahat? Apakah ada mensreya?
04:37Apakah ketika beliau mendaftarkan diri sebagai calon wakil Presiden itu ada kong kali kong?
04:43Kalau kita mau flashback lagi, ternyata Pak Prabu dan Mas Gibran itu adalah alumni luar negeri
04:48yang tidak diwajibkan oleh penyelenggara pemilu untuk membawa dokumen kelulusannya dari luar negeri dalam konteks SMA.
04:54Karena PKPU itu, mau dibilang PKPU itu selundupan apapun tetap konstitusional, itu masih hidup.
05:00Tidak pernah ada pembatalan, itu yang pertama.
05:02Yang kedua, perlu juga dikaji tentang undang-undang pemilu.
05:05Karena undang-undang pemilu yang mencaratkan pendidikan itu ternyata lebih kepada pendidikan nasional,
05:10bukan pendidikan luar negeri.
05:12Sehingga itu dibutuhkan PKPU.
05:13Jadi aspek ini yang menurut kami perlu juga DPR mempertimbangkan sebagai alasan kuat
05:18untuk melihat bahwa Mas Gibran ini bukan wakil Presiden yang melakukan tindak pidana,
05:23bukan wakil Presiden yang mengenai syarat untuk dimakzulkan.
05:26Apalagi kalau kita mau berdebat soal pasal 7A.
05:28Namun proses sekarang sudah di wilayah politik.
05:31Semua kita butuh kesiapan dari ruang publik dan juga anggota DPR,
05:35termasuk juga para pendukung semua pihak, untuk menahan diri.
05:38Apa sih yang paling pokok, apa sih yang paling subtansi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Mas Gibran?
05:43Saya kira itu penting menjadi aspirasi juga.
05:46Jangan sampai masyarakat yang jauh lebih dominan mendukung Mas Gibran,
05:49yang sebenarnya berharap ada keadilan justru menjadi korban atas kezoliman yang dilakukan oleh pihak-pihak
05:55yang ternyata disinformasi dan juga miss dalam memahami hukum.
05:59Saya kembali ke Gus Hozin, poin yang saya tangkap dari Anda, Bung Taufik,
06:03bahwa meskipun lembaga DPR adalah lembaga politik,
06:06tapi kacamata konstitusional lah yang harus dikedepankan.
06:10Melihat seorang Wapres Gibran saat ini,
06:13seorang wakil Presiden yang tidak memiliki catatan pidana atau tindak pidana
06:17atau mensreya tertentu dalam konteks polemik ijazah Gibran.
06:21Bagaimana Anda meresponsasi ini, Gus Hozin?
06:25Jadi gini Mas, saya pakat tadi yang disampaikan Pak Bilfakih ya,
06:31bahwa dalam negara hukum, prinsip bernegara hukum itu tetap harus ada kepastian hukum.
06:38Jadi pintu masuk melalui jalur politik di DPR, ada otorisasi juga oleh lembaga hukum.
06:43Siapa itu? Yaitu Mahkamah Konstitusi.
06:45Jadi DPR ketika kemudian 25 anggota minimal terdiri dari 2 fraksi,
06:51kemudian dibawa ke paripurna dan disahkan bahwa ini menjadi pansus hak menyatakan pendapat,
06:57nanti kan kita akan bikin argumentasi yuridisnya, argumentasi empiris dan teoritisnya,
07:04kemudian argumentasi itulah yang akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi.
07:08Jadi sekali lagi, ini masih panjang perjalanannya.
07:10Jadi sekali tidak boleh kemudian didiamkan.
07:14Kami ingin ada kepastian hukum agar polemik ini selesai di arena yang semestinya.
07:19Apa itu? Ya arena hukum dan arena politik.
07:22Jadi tidak sekonyong-konyong kemudian DPR hanya menggunakan pertimbangan politik
07:27dan melakukan proses impeachment atau pemaksulan.
07:30Sekali lagi tidak. Kalau kita baca di pasal 20A, kemudian di undang-undang MD3,
07:35itu sangat rigid sekali.
07:36Dihadiri 2 sepertiga, kemudian disetujui 2 sepertiga,
07:40dan Mahkamah Konstitusi juga akan bersidang untuk kemudian memberikan otorisasi
07:45apakah dalil-dalil dari DPR ini memenuhi untuk ditudihkan dalam tanda kutip kepada Wakil Presiden.
07:52Jadi jangan khawatir Pak Bilfaki, kita ini negara hukum, kita sangat menghormati.
07:56Lah kenapa kemudian jalur ini yang kita gunakan, kita ingin pertarungan ini nggak di pinggir jalan seperti itu.
08:02Karena 2 tahun, kasihan juga Mas Gibran, kasihan juga Pak Presiden, Pak Prabowo.
08:07Selama 2 tahun ini pertarungannya di luar arena, yang tidak berkesudahan.
08:12Tanpa ada hakim garis, kalau ibaratkan pertandingan sepak bola itu,
08:17hakim garisnya nggak jelas, babaknya nggak jelas, jumlah pemainnya nggak jelas.
08:20Ibaratnya balap liar begitu ya?
08:22Betul, menjadi liar.
08:23Tidak di dalam kutip.
08:25Mas Gibran secara konstitusional saat ini adalah Wakil Presiden yang cah.
08:31Itu saya sepakat.
08:32Tapi ini ada isu-isu yang tidak berkesudahan selama 2 tahun.
08:37Kalau ini kita tidak tempuh jalur hukum, atau kita tidak tempuh jalur politik,
08:41maka tidak ada kepastian ini akan berkesudahan.
08:44Kapan ini akan selesai?
08:45Sementara agenda pembangunan kita di dalam astacita itu masih banyak yang harus kita kawal,
08:51dan pastikan itu bisa terlaksana secara maksimal.
08:55Seperti itu.
08:55Nah, kalau meskipun sekarang sudah arenanya sudah di dalam sirkuit begitu,
08:58menurut Anda, Bung Taufik, apakah DPR sekarang sudah on the track seperti yang dikatakan Bung Hasin tadi?
09:04Ya, kami sejak awal sebenarnya memberikan dukungan kalau kemudian ini bergulir ke DPR gitu.
09:10Tentu dalam konteks bagaimana menengahi kasus ini.
09:13Betul.
09:13Sebab putusan MK saya kira juga tidak bisa dibaca tunggal.
09:17Ada yang mempolitisasi putusan MK, ada yang mengeksploitasi putusan MA.
09:21Sehingga itu saya kira DPR menjadi arena yang terbaik gitu.
09:24Hanya memang rekomendasi kami, kami berharap di mana teman-teman DPR juga harus membaca ini secara komprehensif.
09:30Kami mendapat pencerahan tadi yang disampaikan oleh Gus Kozin.
09:33Tapi satu hal yang paling menarik, bahwa sekarang masih ada tugas buat Mas Gibran menunjukkan di sidang yang sedang berjalan,
09:39yaitu di Peradilan Tata Usaha Negara.
09:41Mari kita hormati itu.
09:43Proses ini sedang berjalan.
09:44Karena berpotensi, kalau kemudian sidang di PTWN ini berjalan, maka semua akan buka-bukaan.
09:50Diktasmen akan membuka kenapa mekanisme penyetaraan itu terjadi berdasarkan konsepnya.
09:55Dan pihak Mas Gibran akan mengintervensi dengan menunjukkan dokumen-dokumen kelulusannya.
09:59Jadi saya kira ini harus kita lewati dan hormati.
10:02Satu hal yang menjadi catatan.
10:03Ternyata yang dikasasi Mahkamah Agung juga, itu permohonan Subhan Palal di mana NO ternyata tidak pernah berperkara.
10:11Yang ada adalah eksepsi dari teman-teman Diktasmen yang menolak gugatan itu.
10:15Terkait kadal warsa, legal standing, dan lain sebagainya.
10:17Ada pun materi pokok perkara yang tidak pernah masuk.
10:20Tiba-tiba kasasinya kemudian diterima Subhan Palal.
10:23Nah, inilah momentum terbaik yang ada di PTWN.
10:25Mas Gibran terintervensi akan membuka data.
10:28Diktasmen akan membuka data.
10:29Jadi, kalau ada yang bertanya,
10:31Bung Taufik, sebentar.
10:33Kalau ada yang bertanya,
10:33kenapa mesti diran HPTWN lagi?
10:35Emang kan sudah putuskan suketnya yang tidak sah?
10:37Jawaban Anda yang tadi ya?
10:38Yang bahwa sekarang juga,
10:40yang dipermasalkan adalah dengan Diktasmen yang di MA itu ya?
10:46Iya, sekarang kan hakimnya ketika kemudian ada pencambutan gugatan dari Denny Indrayana dan Mercy,
10:52tapi hakim akhirnya menolak.
10:54Artinya hakim mau ini lanjut.
10:56Disinilah terang-benerang.
10:57Disinilah kalau rakyat atau sebagian orang yang menuntut keterbukaan benarkah Gibran itu lulus,
11:02ya disini forumnya gitu kan.
11:04Apa yang paling subtansi dari pelanggaran?
11:05Kalau subtansinya apakah dia lulus dari luar negeri benar atau tidak,
11:08disini forumnya.
11:09Apakah surat keterangan penyetaran itu ada pelanggaran secara konstitusional?
11:13Disini juga forumnya gitu. Saya pikir itu.
11:16Oke, saya kembali ke Abus Kazin.
11:18Dalam konteks politik kali ini, saya bertanya spesifik ke konteks politik.
11:21Apakah ada kekhawatiran di fraksi Anda, di PKB,
11:24bahwa proses ini justru akan memecah koalisi?
11:27Saat ini kan koalisi Pak Prabowo dan Gibran ini,
11:30Presiden Wapres ini kan cukup besar begitu.
11:32Apakah ada kekhawatiran di fraksi bahwa proses ini justru akan memecah koalisi
11:35atau menimbulkan gejolak politik yang lebih besar kira-kira?
11:38Tidak, Mas. Justru sebaliknya, kita ingin memperkuat koalisi ini
11:42agar energi yang tersisa, 3 tahun tersisa pemerintahan Pak Prabowo ini
11:49bisa dicurahkan kepada satu titik kebijakan yang berorientasi langsung
11:53kepada hajat hidup orang banyak.
11:55Jadi artinya ada kepastian hukum yang dipertegas di sini.
11:58Ini nothing personal interest ya, bukan masalah konteks lag and dislike.
12:01Bagaimanapun PKB sebagai bagian daripada partai koalisi
12:06saat ini dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka.
12:10Tapi ini sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi,
12:13ini ingin mendudukkan persoalan kepada arena yang semestinya.
12:16Kepada arena yang tersedia.
12:18Apa itu? Arena hukum dan arena politik.
12:22Jadi sekali lagi nanti di proses politik itu kan semuanya akan dibuka.
12:26Ada paripurna, nanti kemudian diuji oleh MK.
12:29MK bersurat kepada DPR, bersurat kepada MPR.
12:32Dan di MPR pun ada ruang nanti untuk mengklarifikasi.
12:37Dalam hal ini misalkan Pak Wakil Presiden.
12:40Jadi tadi kita ada benang merah dengan Pak Taufik Bilfaki.
12:43Ingin mendudukkan persoalan ini pada arena semestinya.
12:46Dan ingin menyudai polemik ini selama 2 tahun.
12:50Yang harusnya kita bisa curahkan energi kepada hal lain yang jauh lebih produktif.
12:55Saya yakin Pak Taufik Bilfaki juga sepakat untuk hal itu.
12:57Ini harus saya bahas karena menarik.
13:00Saya ke Bung Taufik dulu.
13:02Tadi Pak Prabowo lewat Mensesnek begitu ya.
13:04Mengatakan bahwa sebenarnya pada saat Mas Gibran, Wapres Gibran ini mengutarakan keinginannya untuk mengundurkan diri.
13:12Pak Prabowo sendiri tidak menolak katanya begitu.
13:15Tapi meskipun demikian Pak Prabowo memberikan saran untuk memperjuangkan dulu soal polemik ini oleh Mas Gibran sendiri diperjuangkan.
13:24Apa yang Anda baca dari si kepresiden ini sesungguhnya?
13:28Ya, Pak Prabowo sedang menunjukkan sikap sebagai seorang presiden yang kebapaan.
13:33Dan beliau tidak ujuk-ujuk akan terjebak pada konflik yang ada.
13:36Beliau juga biar bagaimanapun adalah orang yang mengajak Mas Gibran dalam kontestasi pemilu kemarin.
13:41Sehingga saya yakin Pak Prabowo akan mengajak Mas Gibran untuk tetap kompak dalam menjalankan pemerintahan.
13:47Sebagai mana yang disampaikan oleh Bang Hozin, luar biasa loh.
13:49Kita sekarang sedang energi terkuras hanya hal-hal yang tidak subtansial.
13:58Apapun yang terjadi, beliau akan siap.
14:01Nah sehingga itu pertemuan beliau dengan Pak Prabowo tadi, dua jam setengah saya kira ada dinamika.
14:05Tidak ujuk-ujuk Mas Gibran cuma sekedar bilang, Pak saya mau mundur.
14:09Kemudian Pak Prabowo bilang, oh boleh atau tidak.
14:10Pasti ada dinamika, ada klarifikasi, ada tabayun di sana.
14:14Nah yang saya yakin konsep tabayun inilah yang seharusnya disambut dong sama warga baik yang menggugat, yang tidak suka Gibran,
14:21pendukung Gibran.
14:22Sambut.
14:23Bagaimana kita butuh dua orang ini bekerja secara baik loh.
14:26Ini yang saya kira energinya yang sedang disampaikan oleh Pak Prabowo dengan yang disampaikan oleh Pak Mensesnik tadi.
14:32Beliau tidak menolak dari sisi permohonannya Mas Gibran, tapi juga kemudian tidak langsung serta-merta menerima.
14:38Artinya memberikan ruang kepada Mas Gibran, apa jalur hukum yang sekarang sedang diproses dijalankan dulu.
14:43Nah sekarang di PT UN, ayo fight di sana.
14:46Kalau di PT UN ternyata bermasalah, silakan kembali kepada putusan kasasi MA yang ujung-ujungnya itu akan dipakai oleh DPR
14:53untuk kemudian menguji Mas Gibran dalam konteks persidangan yang ada di DPR.
14:57Atau apapun konsensusnya di DPR nanti, saya pikir itu.
15:00Oke, nah kalau tadi dari perspektif relawan saya ke partai politik.
15:04Sebagai partai politik koalisi, melihat sikap presiden tadi yang disampaikan oleh Mensesnik, bagaimana?
15:09Ya, kalau ruang yang tersedia mundur dan pengajuan mundur presiden dan wakil presiden itu hanya ada satu institusi yang menyetujui
15:18atau tidak yaitu DPR dan MPR RI dalam hal ini.
15:22Jadi tadi itu adat ketimuran yang digunakan kalau dari apa yang disampaikan Pak Mensesnik secara etis, bukan secara yuridis.
15:30Karena secara etis itu norma aturannya memang tidak wajib presiden ke wakil presiden, wakil presiden ke presiden untuk izin untuk
15:38mengunturkan kiri atau tidak.
15:39Yang ada itu kepada institusi DPR dan MPR kalau sesuai dengan mekanisme yang ada.
15:46Tapi kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh, yang direspon oleh presiden Prabowo itu, artinya ruang yang tersedia.
15:54Kan masih ada, putusan MA itu masih tersisa ruang untuk diajukan peninjauan kembali.
16:00Ya, sebagai negara hukum dan kita sebagai warga negara sah-sah saja untuk menggunakan hak itu tadi.
16:06Sembari ruang politik tetap berjalan untuk apa?
16:09Ya, untuk tadi ada limitasi waktu untuk kita selesaikan persoalan ini sesuai dengan norma dan aturan yang tersedia.
16:18Ruang politik tetap ada.
16:19Nah, kalau memang nanti taruhlah hak menyatakan pendapat ini sudah tergalang, semua fraksi sudah sepakat,
16:24apa langkah awal yang akan diinisiasi oleh DPR kira-kira?
16:28Ya, nanti kan setelah mengajukan kepada pimpinan, pimpinan akan melaksanakan rapat konsultasi pimpinan pengganti BAMUS atau rapat BAMUS
16:38untuk kemudian disahkan di paripurna.
16:40Setelah itu di paripurna nanti akan dibentuk pansus untuk kemudian menyusun kerangka argumentasi
16:50baik secara yuridis, secara etnis, secara teoritis, kemudian akan bersurat ke MK.
16:55Nah, di MK itulah kemudian ada rentang waktu yang tersedia maksimal 90 hari untuk mengambil satu keputusan.
17:02Baru kemudian nanti putusannya akan ada dua, kemungkinannya, disetujui atau tidak.
17:07Kalau tidak disetujui, ya berarti selesai.
17:09MP ini tidak berlangsung, tapi kalau disetujui, nanti akan kembali ke DPR untuk ditindaklanjuti oleh MPR.
17:16During those process, selama proses itu, itu kan ada waktu ya.
17:21Nah, apakah nanti juga DPR akan mengonfirmasi misalnya, ini kan polemik ini tidak terpisahkan dengan misalnya KPU rezim pada saat
17:30Pilpres 2024,
17:32lalu juga ada Dignasmen yang juga saat ini menjadi lembaga yang ikut dalam polemik ini, masuk dalam polemik ini.
17:41Apakah itu akan juga dikonfirmasi selama proses-proses ini berjalan?
17:45Kalau pilihan hak yang digunakan itu adalah hak interpelasi atau hak angket, berarti masih ada ruang.
17:52Oke.
17:52Tapi kalau sudah hak menyatakan pendapat, itu adalah hak sikap kelembagaan DP.
17:57Langsung gitu ya?
17:58Jadi, ya, langsung sikap kelembagaan.
18:00Yang menguji siapa? Yang menguji nanti langsung mahkamah konstitusi.
18:03Mahkamah konstitusi.
18:03Kecuali yang diambil adalah sikap hak angket atau hak interpelasi, itu masih ada proses di pansus yang tersedia, seperti itu.
18:12Oke, jadi...
18:13Jadi nanti biarkan mahkamah konstitusi atas dasar apa?
18:16Pertimbangan hukum yang ada di MK, kemudian putusan MA.
18:20Kalau ini tidak diambil sikap secara kelembagaan DPR, maka tiap hari tidak akan pernah berkesudahan perdebatan ini.
18:26Pro dan kontra, ada simpansur, tadi yang disampaikan Pak Taufik Bilfaki.
18:31Ada yang menginggap ini putusan MK, padahal MK itu menolak loh, NO.
18:35Tapi ada pertimbangan hukum MK, ya.
18:38Nah, ada putusan MA terkait dengan masalah suket yang menurut pendapat beberapa pakar hukum dan akademisi,
18:47itu berlaku retroaktif, berlaku surut, berlaku ke belakang.
18:51Baik, terakhir.
18:51Saya ke Bung Taufik Bilfaki, terakhir.
18:54Saya dengar juga kan, Wapres Gibran ini sudah membentuk tim hukum.
18:58Ada belasan advokat begitu yang tergabung dalam tim hukum ini.
19:02Apa saja yang dipersiapkan untuk menghadapi yang tadi?
19:04Yang dibilang oleh Mensesnek ataupun Mas Gibran sendiri tadi untuk memperjuangkan keaslian ijasa dan polemik yang terjadi saat ini.
19:15Ya, memang kuasa hukumnya Mas Gibran ada dua kelompok.
19:18Ada yang terkait laporan pidana di Baris Krim dan juga ada yang berkaitan dengan PT UN.
19:23Nah, dua kelompok ini masing-masing bekerja sesuai dengan tupoksinya dan dipastikan Mas Gibran tidak angsih karena urusan hukum semata.
19:32Tapi memang ada fakta-fakta dan kebenaran-kebenaran yang harus diungkapkan lewat semua jalur hukum yang sedang direwati.
19:38Kami hanya berharap teman-teman DPR melihat ini secara komprehensif supaya ini benar-benar akan menjadi sebuah pelajaran penting untuk
19:45masa depan kita.
19:47Jangan lagi ada warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dipasung oleh perspektif hukum kita yang kadang-kadang terjadi perdebatan.
19:55Kami setuju, kami mendorong teman-teman DPR menjadi bagian dari rumah untuk kemudian membawa.
20:01Ya, arenanya saat ini sudah ada di DPR, sepertinya begitu.
20:07Kalau melihat dari pernyataannya Bung Hozin tadi, ya kita tinggal menunggu waktu sebenarnya 8 fraksi juga akan segera bersepakat untuk
20:14memberikan
20:14apa yang nanti akan dipakai, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat atau angket.
20:18Tapi condongnya sepertinya ke hak menyatakan pendapat.
20:20Nah, tetapi tetap saja proses politik yang berjalan di DPR ini akan dibawa ke jenjang yang lebih tinggi lagi
20:28untuk diuji nanti di Mahkamah Konstitusi secara konstitusional.
20:32Terima kasih anggota Komisi 2 DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Hozin
20:36serta Ketua Gibranisti Taufik Bilfakih
20:38telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.
20:40Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20:42Terima kasih, Assalamualaikum Pak Taufik.