Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KompasTV
JAKARTA, KOMPAS.TV - Di tengah desakan pemakzulan dan isu pengunduran diri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Usai pertemuan tersebut, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo menyarankannya untuk terus memperjuangkan pembuktian keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Gibran menyebut dirinya diminta untuk fight di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menunjukkan seluruh ijazah yang dimiliki, serta mengupayakan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden kepada Prabowo. Namun, dalam pertemuan tersebut, Presiden tetap memberikan sejumlah saran terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA terkait perkara tersebut bersifat final dan mengikat.

Yusril juga menjelaskan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan PK secara langsung karena bukan pihak dalam perkara. Pengajuan PK, menurut penjelasannya, dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut.

Kini, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan Gibran menempuh upaya hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Sementara itu, DPR juga mulai membahas dorongan penggunaan hak menyatakan pendapat terkait posisi Gibran sebagai wakil presiden.

Bagaimana publik perlu membaca perkembangan politik dan hukum ini? Simak pembahasannya bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.

#gibran #pemakzulan #pengunduran #wapres #ijazah

Baca Juga Yusril Respons soal Gibran Mau Buktikan Ijazah ke PTUN: Tidak Ada Gunanya... di https://www.kompas.tv/nasional/700810/yusril-respons-soal-gibran-mau-buktikan-ijazah-ke-ptun-tidak-ada-gunanya

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/700820/full-adi-prayitno-soal-gibran-bicara-isu-pemakzulan-atau-mundur-dari-wapres-kompas-malam
Transkrip
00:00Saudara di tengah isu pemakzulan dan pengunduran diri, Wakil Presiden Gibran Raka Buming menemui Presiden Prabowo Subianto
00:06dan mendapat saran untuk fight di PT UN dengan menunjukkan semua ijazahnya dan mengajukan PK di Mahkamah Agung.
00:14Di sisi lain, Menko Kumham Imi Pasi Yusraeli Zamahendra bilang keputusan MK dan MA soal ijazah Gibran final dan mengikat.
00:31Di tengah desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming dari jabatannya,
00:36Wapres Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto di Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan.
00:42Dalam pertemuan itu, Gibran bilang Presiden Prabowo menyarankannya untuk fight di PT UN dengan menunjukkan semua ijazahnya dan mengajukan PK
00:52di Mahkamah Agung.
00:53Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden.
01:01Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri.
01:10Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini.
01:18Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PT UN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD
01:33sampai S1.
01:35Dan juga berkoordinasi dengan Dick Dasman untuk mengajukan PK di MA.
01:46Sebelumnya, Mensesnek bilang, Wapres Gibran menemui Prabowo terkait niat pemunduran diri.
01:52Meski tidak menolak niat Gibran untuk mundur, Presiden tetap memberikan sejumlah saran kepada Wapres.
01:59Benar, pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden.
02:07Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam diantaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak
02:21Presiden Pak Prabowo Subianto.
02:23Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung.
02:38Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan
02:51penolakan terhadap niatan tersebut.
02:53Nah, namun di dalam diskusi Bapak Presiden berbanyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Raka Buming Raka
03:02di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di
03:16Peradilan Tata Usaha Negara.
03:18Saya kira itu.
03:19Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Wapres Gibran disebut Mensesnek Prastio Hadi meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan ijazah dan dokumen pendidikannya
03:30melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
03:33Namun, Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menegaskan, putusan dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.
03:42Itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu oleh karena dalam perkara
03:55di Mahkamah Agung itu,
03:57tergugatnya adalah Dirjen Dek Dasmen dan sementara Pak Wakil Presiden Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi.
04:06Jadi tidak bisa mengajukan banding dan nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK.
04:16Dan akan segera meresekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung.
04:26Menarik ditunggu, akankah Gibran benar-benar bisa mengajukan PK di MA dan menunjukkan ijazahnya di PT UN?
04:35Tim Liputan, Kompas TV
04:39Istana bilang Wapres Gibran mengajukan pengunduran diri ke Presiden Prabowo,
04:43sementara Gibran bilang Presiden Prabowo minta dirinya untuk fight di PT UN dan MA.
04:49Di sisi lain, Saudara DPR juga ancang-ancang mengajukan hak menyatakan pendapat soal ijazah Wapres Gibran.
04:55Bagaimana publik membaca drama politik Wapres Gibran?
04:58Sudah bersama kami Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.
05:02Selamat malam, Mas Adi.
05:05Selamat malam, Bella.
05:06Mas Adi, Mas Gibran mengaku Pak Prabowo menyarankan agar tetap fight di PT UN dengan menampilkan seluruh dokumen dari SD,
05:15SMP, SMA hingga S1.
05:17Dan juga meminta untuk koordinasi dengan Dick Dasman untuk mengajukan PKDMA.
05:23Menurut pandangan Mas Adi, dari mana, Mas, perspektif komunikasi politiknya?
05:30Saya kira ada tiga hal.
05:32Pertama, ini semacam pembuktian terakhir yang sepertinya ingin dicoba oleh Gibran Nakabumi Ngeraka.
05:39Bahwa dirinya itu memiliki ijazah yang setara dengan SMA melalui, tentu saja, fight di PT UN.
05:46Karena PT UN itu adalah sengketa yang terkait dengan administrasi.
05:50Meski secara prinsip sebenarnya tentu, apapun yang terjadi dengan PT UN nantinya, itu kan tidak bisa mengoreksi.
05:57Apalagi menganulir putusan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
06:01Tapi secara politik, Gibran ingin menunjukkan kesurusannya bahwa Gibran itu pun sudah memiliki ijazah yang setara dengan SMA.
06:09Apapun endingnya, saya sebut ini adalah semacam pertarungan dan pertarungan terakhir yang dilakukan oleh Gibran.
06:16Tentu di luar proses-proses hukum dan politik yang sedang berkembang.
06:19Yang kedua, tentu menjadi sesuatu yang agak sedikit paradoks memang ketika seorang Menteri Kabinet Pemerintahan kali ini mengatakan bahwa,
06:28dan ini juga sesuai dengan fakta-fakta hukum, bahwa putusan MA dan putusan MK itu kan final and bending,
06:35dan putusan MA itu adalah sifatnya INCRA.
06:37Dan tidak bisa dianulir oleh putusan-putusan apapun.
06:40Apalagi putusan kehakiman di PT UN, itu yang saya sebut sebagai sesuatu yang paradoks.
06:47Pada saat yang bersamaan, banyak yang mengatakan bisa saja nantinya,
06:51upaya yang dilakukan oleh Gibran Kabupi Ngeraka ke PT UN ini adalah upaya yang sia-sia.
06:56Karena putusan MA itu adalah putusan tertinggi dari sebuah peradilan.
07:00Tapi yang ketiga, di luar perdebatan-perdebatan terkait dengan soal upaya Gibran ke PT UN,
07:06bahwa MA dan MK itu adalah final and binding, termasuk juga INCRA,
07:11per hari ini sepertinya ada kekendrungan praksi-praksi di DPR akan terus menggunakan hak konstitusionalnya,
07:18yaitu untuk menjadikan hak menyatakan pendapat sebagai instrumen untuk menindaklanjuti bahwa persoalan,
07:24putusan dari Mahkamah Agung terkait dengan surat keterangan penyetaran ijazah SMA Gibran itu akan dipolohapi oleh mereka.
07:31Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya satu sisi Gibran itu terus berupaya
07:36untuk menunjukkan bahwa Gibran itu punya ijazah setelah dengan SMA melalui PT UN,
07:42tapi pada saat yang bersamaan, proses-proses politik yang ada di DPR,
07:46sepertinya tidak akan melihat apapun nantinya, ending yang terkait dengan putusan dari PT UN itu,
07:51jadi dalam konteks itulah proses-proses politik yang hari ini sudah dimulai di DPR,
07:57di mana konon sudah ada sejumlah anggota Dewan yang menandatangani soal hak menyatakan pendapat
08:03terkait dengan putusan MLA ini tentu adalah sesuatu yang cukup serius,
08:07karena nanti kalau yang terjadi itu adalah hak menyatakan pendapat,
08:12maka DPR akan memberikan pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Agung,
08:15misalnya bagaimana soal posisi Gibran terkait dengan syarat pencalonan di 2024 yang lalu,
08:23yang kedua tentu pendapat DPR misalnya soal apakah setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung,
08:29posisi Gibran yang sudah dua tahun menjadi wakil presiden di Republik Indonesia,
08:33itu dianggap tidak memenuhi syarat, itulah yang kemudian nantinya akan dikirimkan ke Mahkamah Konstekusi
08:40untuk dimintakan tafsir dan pendapat-pendapatnya,
08:43dari MK kemudian akan kembalikan di DPR,
08:46kalau MK menyatakan bahwa memang tidak memenuhi syarat baik waktu pencalonan di 2024,
08:52atau saat ini yang sedang menjabat sebagai wakil presiden dua periode,
08:58maka itu akan dilangsungkan proses-proses politiknya di DPR dan di MPR tentu,
09:02proses-proses selanjutnya,
09:04karena seorang wakil presiden dianggap tidak memenuhi syarat terkait dengan syarat administratifnya
09:09sebagai wakil presiden di Republik Indonesia.
09:12Jadi ini adalah semacam narasi yang terus ingin dibangun,
09:16salah satunya oleh Gibran Naka Bumi Ngeraka,
09:18bahwa sampai titik darah penghabisan,
09:22telepas dari putusan Mahkamah Agung,
09:24telepas adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi,
09:26telepas bahwa hari ini sudah mulai ada jerakan-jerakan politik yang mengarah kepada penggunaan,
09:31tak menyatakan pendapat,
09:33tapi sepertinya Gibran itu tegak lurus untuk membutuhkan bahwa secara administratif dirinya itu
09:39sederhana memenuhi syarat sebagai syarat penjalonan di 2024 yang lalu melalui sidang PT UN itu.
09:46Saya kira di situ konteksnya dalam.
09:47Mas Adi, melihat dinamika yang ada,
09:50apakah sebenarnya pengajuan pengunduran diri WAPRES Gibran
09:53merupakan bentuk tanggung jawab politik atau strategi menghindari pemakzulan?
10:00Ya, saya kira pertama tentu adalah sebagai upaya untuk menghindari pemakzulan tentu saja.
10:05Karena argumentasi yang akan digunakan oleh DPR tentu saja adalah putusan dari Mahkamah Agung
10:10yang sudah ingkrah tentu saja yang dalam banyak hal publik sudah tahu
10:15bahwa putusan Mahkamah Agung itu kan menegaskan bahwa surat keterangan penyetaran ijazah SMA Gibran itu kan
10:32Mas Adi?
10:37Mas Adi?
10:39Meski pada caten bersamaan, bela publik itu kan menganggap semuanya sudah selesai
10:44setelah adanya putusan MK dan MA.
10:47Tak ada lagi upaya-upaya hukum yang kemudian jauh lebih tinggi dari putusan dari Mahkamah Agung.
10:51Kan itu yang tegaskan oleh Yusri.
10:53Tapi secara politik Gibran ingin meregaskan bahwa terlepas dari apapun proses yang sudah berkembang
10:58satu hal sepertinya Gibran ingin terus kegap bahwa dirinya itu sudah memiliki ijazah yang setara dengan SMA.
11:06Tinggal kita tunggu bagaimana proses-proses dugatannya nanti yang itu adalah perjuangan akhir dari Gibran.
11:12Mas Adi, di tengah polemik yang ada juga tadi Presiden Prabowo didampingi oleh Mas Wapres Gibran
11:18dalam penganugerahan gelar pahlawan nasional.
11:21Mas Adi membacanya seperti apa?
11:24Ya, saya kira kalau kita melihat pemandangan politik ya bahwa persoalan apa yang terjadi ya
11:30soal putusan dari Mahkamah Agung termasuk juga ada soal kemungkinan hak kontisional
11:37seperti hak menyatakan pendapat di DPR.
11:40Saya kira ini secara prinsip ya.
11:41Seakan-akan menegaskan bahwa hubungan politik antara Presiden dan Wakil Presiden
11:45tampak di panggung depan itu baik-baik saja.
11:48Tidak ada persoalan-persoalan apapun.
11:51Dan pada setting bersamaan, kalau betul,
11:53Gibran itu misalnya minta pendapat dari Pak Prabowo dan mendapatkan saran
11:58bahwa harus berjuang sampai titik darah penghabisan terkait dengan gugatan ke PT UN,
12:04itu menegaskan bahwa dalam banyak hal,
12:06Prabowo Subianto merestui dan mendukung Gibran untuk mencari keadilan-keadilan,
12:11dan ya tentu saja menurut Gibran akan dicari melalui sidang sengketanya di PT UN.
12:16Jadi dalam konteks itulah kemudian kalau kita menjujur ya,
12:19ketika Gibran juga mengakui mendapatkan masukan dan saran
12:22dari Pak Prabowo hingga faib terakhir,
12:26itu kan menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia
12:29menghormati dan menyarankan kepada Gibran
12:32seorang loki Presiden untuk mencari titik terang, titik temu,
12:36dan titik keadilan yang dicarinya terkait dengan posisi ijazah
12:40yang setara dengan SMA itu.
12:42Karena selama ini kan banyak sekali pendukung-pendukung Mas Gibran,
12:45dari kalangan relawan misalnya yang mempertanyakan
12:48sikap diam dari seorang Presiden Republik Indonesia.
12:51Tapi kalau kita mendengarkan pengakuan Gibran sendiri,
12:55termasuk juga pengakuan yang disampaikan oleh Pak Prasetyo Hadi,
12:58bagaimana dalam pertemuan 2,5 jam itu,
13:01Prabowo Subianto memberikan saran dan memberikan kesempatan kepada Gibran
13:05untuk melakukan, mencari keadilan terkait dengan putaran ke PT UN itu.
13:10Jadi itu yang disebut tentang bagaimana hubungan politik
13:13antara Presiden dan wakil Presiden dalam konteks polemik posisi Gibran saat ini,
13:18ya tentu dalam banyak hal ada kesempatan yang diberikan,
13:21terutama untuk mencari keadilan terkait dengan penyetaraan ijazah yaitu bela.
13:25Tidak seperti yang diaksudikan oleh publik selama ini.
13:29Pemerintah diam, Presiden diam,
13:31dan seakan-akan tidak pernah memberikan pembelaan dan statement apapun.
13:35Tapi per hari ini kan semua terungkap.
13:37Presiden menyarankan, memberi saran kepada wakil Pres
13:40untuk mencari keadilan hingga ujung akhir
13:43soal sengketa terkait dengan ijazah secara SNA ini.
13:47Saya kira begitu menurut saya.
13:50Menurut bacaan dari Mas Adi juga,
13:52apakah memang pengajuan pengunduran diri dari wakil Pres Gibran
13:55sebenarnya bisa meredam gejolak politik yang kita tahu
13:58belakangan ini panas sekali tampaknya?
14:02Ya kalau sebatas niat untuk mengundurkan diri,
14:08itu tidak dilakukan secara konkret,
14:10tidak bisa direalisasikan.
14:12Ya seikira memang protes-protes dan aksi demontrasi itu akan terus berlanjut ya.
14:16Karena kalau kita hitung rata-rata secara umum,
14:18dalam sehari dua hari ini,
14:20demonya itu langsung di depan kantor wakil Presiden.
14:22Dan bahkan ada upaya-upaya untuk melakukan penyegelan.
14:26Hari ini sebenarnya ada titik terang
14:28yang disampaikan oleh Prasetyo Hadi
14:29ataupun Ki Beranak Kebumi Ngerakad.
14:31Ketika bertemu dengan Presiden,
14:33ada niatan untuk mengundurkan diri.
14:36Tidak lagi misalnya sebagai wakil Presiden di Republik Indonesia.
14:40Tapi kan kalimatnya menggantung.
14:41Satu sisi ada niat untuk mengundurkan diri,
14:44tapi pada saat yang bersamaan,
14:45minta kesempatan untuk membuktian
14:48soal kesetaraan ijazah SMA itu melalui PT UU ya.
14:52Itu kan statement yang mengambang oleh publik.
14:54Kalau mundur ya,
14:56yang dibayangkan oleh publik tinggal kompresi PER.
14:58Disampaikan secara terbuka,
15:00dan setelah itu akan direspon oleh DPR
15:02kira-kira apa progres report yang kemudian
15:04sebagai follow-up dari pernyataan
15:06seorang wakil Presiden yang secara official itu mundur.
15:08Tapi kan setelah ada niatan untuk mundur,
15:12ada kalimat yang bersayang,
15:13yaitu meminta waktu,
15:16semacam waktu pembuktian mencari keadilan,
15:19wakil Ibran ini membuktikan di PT UU
15:21memiliki ijazah yang setelah dengan SMA.
15:24Ini yang saya sebut sebagai statement politik
15:26yang cukup rumit dan cukup bersayang.
15:29Satu sisi memang ada niatan untuk mundur,
15:31tapi minta waktu untuk mencari keadilan di PT UU.
15:34Tapi terlepas dari itu,
15:36sepanjang misalnya wakil Presiden ini
15:39tidak mengundurkan diri secara terbuka,
15:41secara official ini tidak kompresi,
15:43SPS, maka protes-protes dan desakan-desakan untuk mundur
15:47akan terus bermunculan di mana-mana saya kira.
15:49Itu yang saya tangkap ya dari luar.
15:52Mas Adi, apa yang kira-kira akan terjadi
15:54dalam waktu dekat dan waktu-waktu ke depan
15:57antara apa yang terjadi di istana
15:58dan juga apa yang terjadi di DPR
16:00menurut bacaan dari Mas Adi?
16:04Ada dua hal saya kira soal kemungkinan
16:07mengundurkan diri dari seorang wakil Presiden
16:09sesuai dengan pengakuan Pak Prasetyo Hadi
16:12beberapa wakiam yang lalu
16:14yang mengatakan bahwa setelah bertemu
16:16dan berkonsultasi dengan Presiden,
16:18ada niatan dari wakil Presiden itu akan mundur.
16:21Bahkan banyak spekulasi kan yang
16:23bermunculan di grup-grup ASAP
16:25kemudian di media sosial.
16:27Termasuk juga percakapan-percakapan
16:28yang menjadi pertanyaan kawan-kawan media
16:30soal kira-kira kapan misalnya
16:32wakil itu akan mundur
16:33setelah adanya pengakuan dari Pak Prasetyo Hadi
16:36ada yang mengatakan mungkin hari ini
16:38mungkin besok ataupun mungkin lusa
16:40tapi dalam waktu dekat ini
16:42soal kemungkinan mundur itu akan terjadi.
16:44Itu kemungkinan yang pertama
16:45meski kalau saya melihat dari jauh
16:47kok rasa-rasanya agak sulit ini terjadi
16:49mundur wakil Presiden
16:50karena masih ingin menggunakan kesempatan
16:53untuk melakukan pembuktian
16:55semacam pembuktian terakhir di PT UN
16:58nah yang dua
16:58selepas kapan wakil Presiden itu mundur
17:01atau tidak mundur
17:02saya kira proses-proses politik di parlement
17:04akan terus berjalan
17:05yaitu soal upaya menggunakan hak konstitusional
17:10kedewanan untuk menggunakan hak menyatakan pendapat
17:13kalau tidak salah di berita-berita sudah mulai muncul
17:15misalnya ada sekitar 50 orang
17:17lintas raksi
17:19kurang lebih ada sekitar 8 raki yang sudah menandatangani
17:22sebagai inisiatif untuk menyatakan hak
17:25menyatakan pendapatan.
17:26Proses politik ini tentu akan berlangsung
17:28sebagai presur politik
17:30pasca putusan dari Mahkamah Agung
17:32yang menegaskan bahwa surat keterangan
17:35ijazah penyataran SMA Gibran
17:37itu kan dianggap tidak sah.
17:38Apalagi DPR tentu mendengarkan aspirasi
17:41dan desakan-desakan publik yang
17:42bising hampir setiap hari
17:43supaya DPR itu menggunakan kewenangannya
17:46supaya DPR itu beraksi
17:48bagaimana sikap politik yang seharusnya
17:51terkait dengan posisi wakil presiden
17:53di Republik Indonesia.
17:55Kemarin misalnya ada demo soal
17:57bela rakyat untuk Indonesia
17:59kan salah satu tuntutannya adalah
18:01menegaskan keputusan dari Mahkamah Agung
18:03dan kepada DPR.
18:04Jadi itu yang saya kira
18:05DPR punya argumentasi
18:07pertama adalah pasca putusan Mahkamah Agung
18:09yang kedua adalah
18:10desakan dari sesuatu pihak
18:12bahwa DPR harus punya sikap terkait
18:14dengan adanya upaya
18:16posisi wakil presiden
18:17Republik Indonesia saat ini.
18:18Baik, terima kasih.
18:20Baik, terima kasih Mas Adi Prayitno
18:22telah berbagi pandangan di Kompas Malam
18:23Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia
18:26Selamat malam, terima kasih.

Dianjurkan