00:00Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah membuat keputusan dan sudah bersifat final.
00:06Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wapres.
00:10Saya belum dapat kabar langsung dari Pak Presiden dan juga belum dapat kabar dari Pak Mensisnek.
00:16Mungkin sebentar lagi saya ketemu beliau-beliau itu ya.
00:19Saya kan mendapat kepastian apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Pak Wapres ketika berkunjung ke tempat kediaman Pak Presiden pada hari
00:26ini.
00:27mengenai apa yang Anda katakan itu saya belum dapat memastikan tapi Anda kata memang seperti itu keadaannya.
00:33Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita.
00:37Satu adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak menemukan ijazah dan keterangan-keterangan itu tidak menunjukkan kesetaraan.
00:49Sementara putusan Mahkamah Agung sudah di-upload hari ini dan memang sangat tegas sekali isinya.
00:55Selain diktum putusannya yang memang menyatakan batal dan tidak sah.
01:00Lalu memerintahkan kepada Tegugat Dirjen Deklasmen untuk mencabut surat keputusan tersebut.
01:07Dan putusan itu bersepat ekstun.
01:09Membatalkan dan menyatakan batal dan tidak sah.
01:12Artinya batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada bulan Agustus tahun 2019.
01:18Kalau tidak salah.
01:20Jadi dalam pertimbangan hukum juga disebutkan bahwa ijazah itu sudah pernah dipergunakan sebagai syarat,
01:27persyaratan untuk mengajukan sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024 yang lalu.
01:35Dan putusan Mahkamah juga mengatakan bahwa Mahkamah Agung dalam ini berpendapat bahwa dia berwenang untuk mengadili perkara ini.
01:44Meskipun sudah lewat waktu karena prinsipnya bahwa masalah ini adalah bukan hanya menyangkut kepentingan kontestan lain,
01:53tapi juga menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
01:57Dan juga ada kata-kata bahwa jika tidak dihentikan bahwa ini membahayakan kehidupan demokrasi dan seterusnya,
02:04sehingga Mahkamah tidak dapat membiarkan adanya kasus ini.
02:08Itu antara lain pertimbangan dari Mahkamah Agung, Anda bisa baca sendiri, sudah di-upload tadi siang,
02:16dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding,
02:24tidak ada upaya hukum lagi, dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,
02:30oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu.
02:39Oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu, tergugatnya adalah Dirjen Bek Dasmen,
02:45dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi,
02:52jadi tidak bisa mengajukan banding, dan nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK,
03:02dan akan segera meresekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,
03:11dan kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,
03:17selaku atasan dari Dirjen Dik Dasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final.
03:23Jadi sebenarnya kalau untuk membuktikan di luar pengadilan, ya berangkali hanya pembicaraan yang bersifat personal dan pribadi,
03:31tapi masalah ini bukan masalah pribadi, ini adalah masalah hukum,
03:35dan masalah hukum itu harus diputuskan oleh pengadilan,
03:37dan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah membuat keputusan dan sudah bersifat final.
03:44Jadi sekarang sih kita kembalikan kepada Pak Wapres, apakah yang akan beliau tempuh,
03:50sementara kita lihat juga di DPR sudah bergulir, menggalang dukungan untuk katanya membuat pernyataan pendapatnya.
03:58Kita ikuti sajalah apa yang berkembang di DPR,
04:01dan pemerintah sebenarnya agak pasif terhadap kasus ini,
04:05kecuali ada arahan-arahan lain, tapi sampai hari ini kami bisa agak pasif seperti itu.
04:09Pak Wapres itu kan harus di pengadilan,
04:12kalau di luar pengadilan kan bukan forum untuk melakukan pembuktian,
04:17kan sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan itu di pengadilan,
04:22dan kalau pengadilan itu sudah bersifat final,
04:26kan hanya satu-satunya jalan mengajukan PK,
04:30putusan MK tidak ada PK,
04:32putusan Mahkamah Agung sudah final,
04:34karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK,
04:37karena beliau bukan pihak dalam perkara,
04:39dalam perkara Subhan, beliau bukan pihak.
04:42Dalam perkara Ibu Mersi,
04:45Pak Deni Indrayana,
04:47beliau mengajukan sebagai pihak tergugat intervensi,
04:50bisa mengajukan pelawanan.
04:51Tapi saya pikir,
04:52putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini,
04:56yang sudah di-upload hari ini,
04:58itu bisa berimplikasi,
05:01pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mersi dan Deni Indrayana,
05:08oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi.
05:12Ini kan sekitar Tata Usaha Negara,
05:14kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama,
05:17dalam perkara yang lain,
05:18objeknya sama,
05:20suketnya yang dikeluarkan diktasmen tahun 2019,
05:24apalagi besok diktasmen sudah mengeksekusi,
05:29mencabut keputusan itu,
05:31apalagi yang mau disengketakan.
05:33Karena itu,
05:34saya kira,
05:37walaupun pihak tergugat dalam hal ini,
05:41diktasmen pada waktu itu mengatakan,
05:43tidak menerima pencabutan perkara oleh Pak Deni,
05:47begitu juga,
05:49apa namanya,
05:50tergugat intervensi Pak Opres tidak menerima,
05:53tapi saya kira,
05:54pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya,
05:57karena sudah tidak ada objek yang disengketakan,
06:00dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTU NJekarta.
06:05Pak, menurut Bapak,
06:06lebih cenderung untuk saran untuk...
06:09Saya bisa jawab pertanyaan itu.
06:11Kalau pertanyaan hukum,
06:12ada tanyaman saya,
06:13tapi kalau dengan naik,
06:14kalau mekanismenya ini sudah nyaraf,
06:17kalau mekanismenya ini...
06:19Itu kayak Pak Harto dulu,
06:21Pak Harto bilang,
06:22Real, saya berhenti.
06:23Kamu atur bagaimana cara berhentinya.
06:25Saya siapkan mengaturnya.
06:26Tapi kan saya tidak suruh Pak Harto mundur.
06:30Jadi kalau seperti ini,
06:32saya tidak bisa menyarankan atau memberikan nasihat.
06:34Tidak dalam kapasitas saya memberikan nasihat kepada Pak Wapres.
06:38Tapi yang dikata beliau mengatakan,
06:39bagaimana cara mundurnya.
06:41Saya akan carikan jalan.
06:42Secara politik hukum,
06:44Wapres menyatakan informal.
06:46Bagaimana?
06:47Secara politik hukumnya,
06:48Wapres sudah menyatakan.
06:51Secara informal,
06:52melalui pertemuan.
06:53Itu yang saya belum dapat konfirmasi dari beliau.
06:56Dan sementara lagi,
06:57saya akan ketemu Pak Mensus,
06:58saya akan ketemu Pak Presiden,
06:59perangkali beliau akan menjelaskan sesuatu.
07:01Semoga kalian sampai jumpa di sini.
07:23Cara baru nonton di Smart TV,
07:26nonton live streaming,
07:27dan ribuan tayangan Kompas Gramedia
07:29langsung dari Smart TV kamu.
07:31Cara installnya,
07:33buka Google Play Store di Smart TV kamu.
07:36Cari Kompas TV melalui pencarian.
07:39Pilih aplikasi,
07:40lalu install.
07:41Selesai,
07:42kamu bisa menonton video pilihan editorial Kompas TV.
07:47Download Kompas TV Apps di TV kamu sekarang juga.
