00:00Sorotan lain saudara, usai dua kali tak datang, KPK belum juga menjadwalkan ulang pemanggilan Menteri ATR BPN Nusron Wahid sebagai
00:09saksi kasus suap HGB.
00:10Sementara Partai Golkar tempat Nusron bernaung mengatakan keterlibatan Nusron dalam kasus ini perlu diuji.
00:42Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid
00:47hingga kini belum memenuhi panggilan KPK, guna memberikan keterangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian
00:56ATR BPN.
00:57Sejauh ini KPK menetapkan delapan tersangka dan empat diantaranya disebut sebagai orang dekat Nusron.
01:03KPK kini tengah mengevaluasi alasan ketidakhadiran Nusron Wahid.
01:08KPK bilang penyidik dapat melayangkan panggilan kedua jika alasan ketidakhadiran pada panggilan pertama dinilai tidak patut dan wajar.
01:15Sehingga memang itu subjektivitas dari penyidik untuk menentukan apakah alasannya patut dan wajar.
01:23Nah sehingga saat ini masih reevaluasi dan tentunya untuk panggilan seorang saksi itu memang dilihat dari kebutuhan penyidik.
01:35Tetapi menurut pengamat politik Rai Rangkuti, KPK dinilai tak punya taji untuk mengusut kasus besar.
01:41Baik secara nilai korupsi maupun pelakunya orang besar.
01:45Rai juga menyayangkan Presiden tidak segera mencopot Nusron dari jabatannya untuk menjalani proses hukum.
01:52Selama dua tahun terakhir ini KPK hanya menangkap orang-orang yang dananya kecil dan atau pelakunya kecil.
02:00Oleh karena mereka tidak terbiasa menangani kasus-kasus besar, misalnya berbanding dengan kejaksaan,
02:06maka prosesnya kita lihat sangat lambat dan sangat bertele-tele.
02:10Dalam penyidikan ada Presiden di belakang dia, ada Ketua Golkar di belakang dia.
02:14Tapi apakah keduduannya menghalangi proses hukum?
02:18Saya tidak percaya keduduannya menghalangi proses hukum.
02:21Meskipun dalam hal ini misalnya juga saya menyesalkan mengapa Pak Presiden
02:26belum juga mencopot Sudara Nusron sebagai menteri.
02:31Nah kenapa saya percaya kedua tokoh ini tidak berada di belakangnya?
02:35Karena kalau dibiarkan kasusnya begini, ini tidak menguntungkan sama sekali
02:41baik kepada Presiden maupun kepada Golkar.
02:46Sementara menurut kader Partai Golkar, David Pajung,
02:49partainya menjunjung asas Praduga tak bersalah.
02:52Sehingga keterlibatan Nusron dalam kasus ini perlu diuji.
02:57Golkar itu menghargai proses yang segerang berlangsung.
03:00Karena di situ hanya menyebut saja bahwa ini kan anak buah dia kan,
03:04yang kemarin OTT itu, sebagian besar anak buah dia.
03:07Dalam konteks kalau dibilang itu ada kader Golkar yang dua orang itu,
03:12kemudian bagian dari struktur pemerintahan di kementeriannya.
03:17Kan itu aja sebenarnya. Apakah menteri terlibat apa enggak?
03:19Kan itu perlu diuji.
03:21Jadi Golkar menyerahkan itu pada proses.
03:24Kasus suap HGB di kementerian ATR BPN menjadi sorotan.
03:27Karena bukti korupsi OTT yang berhasil di sita KPK mencapai lebih dari 106 miliar rupiah.
03:33Barang bukti ini menjadi yang terbesar dalam sejarah KPK.
