- 2 jam yang lalu
- #prabowo
- #gibran
- #karhutla
- #kebakaranhutan
JAKARTA, KOMPAS.TV Lebih dari empat bulan asap karhutla menyelimuti sejumlah wilayah negeri ini. Masyarakat pun harus bertahan hidup di tengah udara yang tercemar.
Hari ini tepat dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sudah sejauh mana pemerintah serius menangani kebakaran hutan dan lahan?
Simak ulasan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan; Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Eksekutif Nasional WALHI, Dana Tarigan; dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno dalam program Sapa Indonesia Pagi pada Selasa (20/10/2026).
Baca Juga [FULL] Menelusuri Kepungan Asap Karhutla di Palangka Raya | DIPO INVESTIGASI di https://www.kompas.tv/video/696920/full-menelusuri-kepungan-asap-karhutla-di-palangka-raya-dipo-investigasi
#prabowo #gibran #karhutla #kebakaranhutan
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/696957/full-walhi-adi-prayitno-soroti-karhutla-era-presiden-prabowo-bnpb-update-penanganan-sapa-pagi
Hari ini tepat dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sudah sejauh mana pemerintah serius menangani kebakaran hutan dan lahan?
Simak ulasan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan; Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Eksekutif Nasional WALHI, Dana Tarigan; dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno dalam program Sapa Indonesia Pagi pada Selasa (20/10/2026).
Baca Juga [FULL] Menelusuri Kepungan Asap Karhutla di Palangka Raya | DIPO INVESTIGASI di https://www.kompas.tv/video/696920/full-menelusuri-kepungan-asap-karhutla-di-palangka-raya-dipo-investigasi
#prabowo #gibran #karhutla #kebakaranhutan
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/696957/full-walhi-adi-prayitno-soroti-karhutla-era-presiden-prabowo-bnpb-update-penanganan-sapa-pagi
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:06Masa dari aliansi masyarakat Kalimantan Tengah dan elemen mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor gubernur Kalimantan Tengah.
00:14Masa meminta gubernur menangani kabut asap yang telah lama berlangsung di wilayah itu.
00:19Masa juga mendesak pemerintah pusat menetapkan karhutlah sebagai bencana nasional dalam waktu 2x24 jam.
00:27Asap pekat karhutlah sudah menelimuti wilayah Kalimantan Tengah lebih dari 4 bulan.
00:33Dari pantauan udara, jembatan kahayan yang menghubungkan kota Palangkaraya dengan sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah tertutup asap.
00:41Di sejumlah lokasi, titik api yang sempat padam juga kembali menyala, seperti di desa Kumpai Batu, kota Waringin Barat.
00:49Titik api berada di kawasan hutan bagian dalam desa Pasir Panjang.
00:52Luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 5 hingga 6 hektare.
00:59Di Jambi, kebakaran bahkan sempat mengancam permukiman warga di Kenali, Kenali Besar, Tanjung Johor, dan Palima.
01:07Rumput kering serta angin kencang mempercepat penjalaran api.
01:11Petugas berupaya mencegah api merembet ke permukiman.
01:14Berbulan-bulan warga di sejumlah wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, bergulat dengan asap.
01:23Pemerintah pun tampaknya masih mencari skenario pemadaman yang efektif.
01:28Senin siang, Presiden Prabowo kembali menggelar rapat terbatas penanganan karhutlah.
01:33Dalam rapat, Presiden meminta peningkatan operasi udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan secara masif.
01:40Siang sekarang sudah dilakukan menggunakan pesawat kasa, ini sudah diperintahkan menggunakan Hercules.
01:51Artinya ini sudah melakukan operasi udara untuk penanganan karhutlah.
01:57Nah ini betul-betul harus secara masif terukur dan dilaksanakan dengan segera.
02:05Karena memang ini sudah sangat mengganggu.
02:11Sementara itu BNPB mengaku tengah mengkaji segala kebutuhan termasuk tawaran bantuan negara tetangga agar penanganan karhutlah lebih optimal.
02:20Tawaran-tawaran dari beberapa negara tetangga kita telah pikir sedang menginventarasi dulu apa saja kira-kira yang bisa mereka berikan.
02:27Jadi bantuan itu harus benar-benar bantuan yang benar-benar kita berhubungkan dan bisa langsung berdampak kepada efeknya untuk memadam
02:34api ini.
02:35Jadi apa yang kita tidak punya dan mereka punya ya kita gunakan.
02:37Nah saat ini berkata kami waktu untuk menginventarasi itu sehingga bantuan itu benar-benar tepat sasaran dan memang betul-betul
02:43cepat untuk memadam api.
02:45Dari sisi hukum Kapolri Jendral Suyudi Aryosepo bilang polisi tengah menyidik 98 kasus karhutlah terkait korporasi.
02:55Polisi akan segera menetapkan tersangka.
02:58Dalam waktu yang dekat pastinya kita akan menetapkan para tersangka.
03:04Ya baik itu sebagai pemilik perusahaan maupun juga para pemegang sahamnya.
03:14Ya yang bertanggung jawab terhadap korporasi yang terkait dengan terjadinya karhutlah di Indonesia.
03:22Jadi dari 98 kasus korporasi yang sedang kita dalami ini ada keterlibatan pihak asing.
03:32Ya ada keterlibatan pihak asing.
03:34Ya namun karena ini kita masih dalam proses nyidikan jadi ini sedang kita pilah-pilah.
03:39Ya mana yang terlibat PMA atau pihak asing mana yang bukan pihak asing.
03:47Lalu kapan kabut asap akan menghilang dari Indonesia?
03:50Masyarakat tentunya sangat menantikan kembalinya udara bersih untuk dihirup.
03:56Tim Liputan Kompas TV
04:03Lebih dari 4 bulan asap karhutlah menyelimuti sejumlah wilayah di negeri ini.
04:08Masyarakat pun harus bertahan hidup di tengah udara yang tercemar.
04:12Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas di istana dan meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan yang tak kunjung padam di sejumlah
04:20daerah dipercepat dan juga masif.
04:22Lalu sejauh mana percepatan penanganan karhutlah yang masif bisa diwujudkan?
04:26Dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan karhutlah?
04:31Kami akan diskusikan bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring.
04:35Ada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Berton Panjaitan.
04:41Kemudian ada Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Eksekutif Nasional Walhi, Bung Dana Tarigan.
04:47Serta Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.
04:51Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak.
04:53Selamat pagi.
04:55Pagi Adi Isti, Waalaikumsalam.
04:56Saya ingin ke Pak Berton dulu dari BNPB.
05:00Pak Berton, sudah jelas arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar karhutlah yang belum juga padam selama 4 bulan ini,
05:08upaya pemadamannya agar dipercepat dan juga masif.
05:11Jadi perubahan arahan seperti apa yang kemudian akan bisa diwujudkan untuk mempercepat pemadaman karhutlah?
05:18Ya, tentu kita lihat bahwa Bapak Presiden telah memberikan arahan yang tegas
05:24agar penangan karhutlah ini dilakukan secara cepat, cepat, terpadu dan menyeluruh.
05:30Tentu arahan ini kita terjemahkan dengan banyak upaya seperti penguatan personil di lapangan,
05:37kemudian penggunaan sista tadi yang disampaikan tadi sampai di-upgrade gitu.
05:43Jadi ini tentu akan memberikan pengaruh yang luar biasa nantinya
05:49karena peralatan pemadaman, kemudian baik optimalisasi operasi darat dan udara ini menjadi satu hal yang kita tunggu.
06:01Namun demikian juga operasi modifikasi cuaca juga tentu beliau juga menyampaikan agar dilakukan
06:07tetapi sesuai dengan kondisi meteorologis.
06:10Jadi secara khusus sebenarnya juga penanganan karhutlah ini disampaikan juga
06:14untuk kawasan-kawasan konservatif ataupun hutan lindung.
06:18Jadi tentu kita akan fokus kepada personil yang akan ditambahkan
06:25serta juga nanti dengan alat sista
06:30serta titik-titik yang mana yang memang yang perlu secara hebat dipadamkan.
06:37Nah Bapak Kepala Baran juga sebenarnya menyampaikan bahwa
06:40selama ini kita akan mencoba merubah di mana kalau operasi udara tersebut di satu titik
06:49diusahakan dipadamkan instead of daripada harus menyebar kemana-mana
06:54tapi satu dua titik ini kita fokuskan sampai padam
06:57dan itu mungkin akan jauh lebih berhasil daripada hanya menyiram atau membasahi saja.
07:05Oke jadi ada beberapa hal perubahan salah satunya adalah
07:08soal penambahan personil untuk saat gas darat dari yang berapa sekarang ditingkatkan menjadi berapa
07:14dan juga soal penambahan alat sista helikopter yang digunakan dari berapa sampai berapa sekarang
07:20dan operasi modifikasi cuaca intensitasnya akan seperti apa?
07:26Ya saat ini sebenarnya yang tercatat di kami ada 60 ribu personil yang bergerak
07:32nah ini mungkin kami belum dapat arahan seperti apa penambahan
07:37nanti teman-teman dari lapangan tentu akan menyampaikan jumlahnya kepada kita
07:42kemudian alat sista tadi kami juga belum dapat sekarang itu ada 49 alat sista yang siap untuk bergerak
07:51untuk melakukan modifikasi cuaca ataupun motor bombing
07:55nah tentu modifikasi cuaca itu tergantung pada kondisi bibit awan di atmosfer
08:03dan ini tentu akan tetap bergerak ketika kondisi sedikit apapun kemungkinan
08:09ada peluang untuk mengkondisikan jatuhnya hujan
08:14itu akan tetap kita koordinasikan dengan pihak BMKG
08:17Oke saya ingin ke Walhi dari Bung Dana
08:20Bung Dana ini kalau kita lihat ya ini kan ada sampai beberapa kali rapat terbatas membahas karhutlah
08:27tapi sampai saat ini upaya pemadaman masih belum membuahkan hasil yang cukup signifikan
08:32karena memang cuaca juga memang belum bisa mendukung begitu ya
08:35nah kalau dari Walhi sendiri apa yang menjadi catatan sebenarnya upaya pemadaman belum bisa optimal sampai saat ini?
08:44ya pertama memang sangat penting ada skema atau roadmap penyelesaian karhutlah ini secara saintifik gitu ya
08:53karena kesannya memang sudah padam nantinya di permukaan seperti yang kemarin laporan-laporan sebelumnya
09:00tapi sebenarnya yang terbakar itu adalah sebagian besar itu adalah gambut ya
09:03gambut itu tidak terprediksi kalau di permukaan tiba-tiba nanti bisa terbakar di sudut mana begitu ya
09:11dan itu sudah sangat banyak terjadi tiba-tiba kita lihat banyak video orang tidur pagi-pagi sudah ada kebakaran di
09:20sekitar rumahnya gitu
09:22hal-hal seperti ini kan tidak pernah terprediksi dan tidak pernah disampaikan secara saintifik
09:26bagaimana sebenarnya skema penanganan kebakaran hutan ini khususnya di gambut gitu ya
09:33itu juga tidak pernah tersampaikan ke publik dan progres pemadamannya juga sudah berapa hektare yang sudah padam dan lain-lainnya
09:41itu juga tidak pernah tersampaikan kepada publik secara kontinu secara berkelanjutan
09:46jadi publik tahu bahwa di daerah kami sudah aman atau tidak dan prediksinya seperti apa gitu
09:51selain menerjunkan tim dan juga berharap hujan yang akan turun ke bumi membasahi hutan dan lahan yang terbakar tersebut
10:01yang kedua kami juga menyoroti terkait tanggung jawab perusahaan yang konsesinya terbakar Pak Berton gitu
10:08walaupun itu bukan bukan apa ya bukan topoksinya BNPB untuk itu gitu ya
10:13tapi sebenarnya kita menyoroti juga terkait konsesi-konsesi perusahaan karena titik api atau hotspot yang high confidence
10:20dan juga diakui oleh pemerintah bahwa konsesi-konsesi itu banyak yang terbakar
10:25nah tanggung jawab perusahaan ini yang konsesinya terbakar ini juga tidak boleh lupa untuk dimintai pertanggung jawaban
10:32kemarin kita sudah launching di mana banyak sekali perusahaan bahkan ada yang terafiliasi dengan Singapura, Malaysia
10:40bahkan ada kantornya sampai di Kepulauan Samoa sana begitu ya dipindahkan
10:45nah tanggung jawab mereka itu apa karena secara regulasi mereka itu punya kewajiban untuk memadamkan
10:50melakukan mitigasi dan memadamkan lahannya kalau terbakar
10:54nah tanggung jawab mereka ini seperti apa itu juga harus
10:56wibawa negara harus kelihatan di sini untuk melakukan menekan perusahaan-perusahaan yang
11:02di konsesinya ini ada titik api sebelumnya dan menyebabkan kebakaran
11:07baik itu sarana, prasarana lalu membantu pendanaannya seperti apa
11:12karena mereka tanggung jawab terhadap konsesinya yang kebakaran
11:16apalagi kemarin Pak Menhut banyak di pemberitaan
11:19Menteri Kutanan bilang bahwa tidak ada anggaran khusus untuk karhutlah
11:22jadi kita berharap pada kesuadayaan
11:26nah ini juga nanti mungkin bisa dijawab gitu ya
11:30bagaimana koordinasi yang baik sebenarnya antara pemerintah dalam hal pemadaman
11:36dan mereka tanggung jawab perusahaan ini tadi
11:39oke permintaan tanggung jawab dari perusahaan yang harus segera ditindak tegas
11:44begitu ya pemerintah harus melakukan penindakan tegas
11:47tapi kalau dari wali melihat selama ini soal penindakan tegas dari pemerintah
11:52apakah ini sudah optimal atau kemudian seperti apa
11:55Kak Polri sudah mengatakan ada 98 kalau tidak salah korporasi yang sampai saat ini
12:01nanti akan ditindak tegas
12:03sebenarnya kalau menurut aturan ini kalau sudah sampai separah ini
12:07seperti apa?
12:102015 Kak Polri juga mengatakan hal yang sama Mbak
12:13bahwa akan ditindak tegas
12:15ada perusahaan ada yang akan dipidana
12:19baik itu dihukum baik itu pidana ataupun tanggung jawab pemulihan
12:23tapi ujungnya memang kalah
12:25kita malah sudah melakukan gugatan pada saat itu
12:29dan apa yang terjadi di tahun 2026 ini
12:33itu mengulang hal yang sama bahwa
12:35lemahnya penegakan hukum di Indonesia terkait Karhutlah ini
12:39dan juga tidak adanya niatan pemulihan yang maksimal oleh pemerintah
12:44itu yang menjadi penyebab sebenarnya yang terjadi
12:46kembali terjadinya Karhutlah di tahun 2026 ini
12:49jadi kita masih menunggu bahwa ketegasan itu benar-benar dilakukan atau tidak
12:53tapi secara regulasi
12:55memang ini harus tanggung jawab perusahaan
12:57tidak hanya sebelum pemulihan setelah kebakaran
13:01tapi memitigasi agar tidak terjadi kebakaran
13:03dan memadamkan api di konsesi yang terjadi kebakaran
13:07itu memang tanggung jawab perusahaan dan korporasi itu secara regulasi
13:13jadi tidak perlu memaksa terlalu berlebihan sebenarnya
13:19tinggal menegakkan hukum ini saja dan menjalankan regulasi ini
13:22dan meminta pertanggung jawaban mereka
13:24oke saya ingin ke Mas Adi
13:27Mas Adi ini kalau kita melihat penjelasan dari Walhi
13:30soal apa saja soal mitigasi yang bisa dilakukan
13:34penindakan tegas yang harusnya dilakukan oleh pemerintah
13:37terhadap korporasi-korporasi yang diduga nakal
13:39sampai menyebabkan Karhutlah
13:40bagaimana sebenarnya kita melihat
13:43persepsi masyarakat terhadap pemerintah
13:45soal penanganan Karhutlah ini
13:48kalau kita melihat argumen data-data survei
13:52kemarin kan saya kebetulan nilai survei Adis
13:55bahwa Menteri Kehutanan itu dinilai
13:57memiliki kinerja yang cukup buruk
14:00karena dinilai tidak mampu memberikan solusi
14:02dan tidak mampu menangani persoalan yang terkait dengan
14:05Karhutlah dan kebakaran hutan ini
14:07jadi wajar kalau kemudian dalam banyak hal
14:10ada tuntutan yang signifikan
14:11tentu bagaimana Menteri yang terkait ini
14:14memberikan solusi-solusi yang terukur
14:16karena persoalan kebakaran hutan ini kan
14:18bukan cuma sehari-dua hari
14:20tapi sudah berbulan-bulan
14:21maka kementerian terkait itu ya dinilai punya tanggung jawab
14:24dan bahkan banyak sekali yang meminta
14:26bukan hanya mundur
14:27tapi juga diresap oleh Presiden
14:30karena dinilai tidak perform
14:32dinilai tidak maksimal terkait dengan
14:34apa yang harus dilakukan
14:35nah yang kedua
14:36ini tentu menjadi sesuatu yang cukup serius ya
14:39karena persoalan kebakaran ini kan cukup lama
14:42yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak itu adalah solusinya
14:46dan yang paling penting adalah
14:48kalau kita mendengarkan secara terbuka dari pernyataan
14:53sejumlah pihak terutama
14:54dari aparat pedagang hukum misalnya
14:56ini kan mengindikasi
14:57ataupun mengarah kepada sejumlah korporasi-korporasi
15:00yang dinilai harus bertanggung jawab
15:03bagi saya bukan hanya soal
15:04mereka itu diberikan sanksi gitu ya
15:07tapi juga harus mengarah kepada tindakan-tindakan pidana
15:10ini kan tindakan-tindakan yang extraordinary
15:13ini cukup merugikan masyarakat
15:15bukan hanya soal pemulihan
15:17yang harus menjadi tanggung jawab para korporasi ini
15:19tapi mereka itu harus diberikan efek jerak loh
15:22supaya tidak terulang hal-hal yang semacam ini
15:25karena dalam banyak hal
15:26ini bukan hanya merugikan masyarakat setempat
15:28ini kan juga merugikan bangsa Indonesia secara umum
15:31masyarakat yang terdampak
15:33tetangga sebelah juga komplain gitu
15:35Singapura, Malaysia
15:36dan itu tentu rada kurang baik sebenarnya
15:39dalam konteks hubungannya
15:40dengan negara-negara yang lain
15:42makanya ini jelang dua tahun pemerintahan
15:44ya tentu mestinya sudah harus mulai ada
15:46solusi-solusi yang terukur dan konkret
15:49terutama dari Pak Menteri
15:51yang per hari ini sebenarnya sangat ditunggu kerjaannya
15:54makanya ini bagi saya itu lampau lama
15:57untuk terus berlarut-larut
15:58ampun mestinya ya bagi Menteri
16:00kalau memang gak perform, gak maksimal
16:02terkait dengan penanggulangan ini
16:04tentu publik berharap dengan adanya
16:07reshuffle kemarin
16:08ketika kepala PNPB yang baru itu dilantik
16:10hal-hal yang sifatnya terukur gitu ya
16:12solutif dan yang paling utama itu adalah
16:15Fadam ini apinya
16:17itu adalah yang paling utama yang ditunggu oleh publik
16:21yang kedua tentu harus memberikan efek jerah kepada korporasi-korporasi yang terindikasi melakukan pelanggaran dan
16:28apa namanya telah merugikan begitu banyak masyarakat ini
16:31ini kebakaran bagi saya sudah berlarut-larut dan cukup lama dan
16:35tak ada cerita harus menjadi program prioritas memang ini gitu ya
16:39oke soal lambannya penanganan karhutlah sampai 4 bulan
16:44beberapa kali sampai harus rapat terbatas begitu ya
16:48Kementerian Kehutanan disorot betul dalam hal ini Mas Adi
16:52tentu ini akan memengaruhi citra kepemimpinan Prabowo
16:55apalagi hari ini merupakan tepat 2 tahun pemerintahannya
16:58lalu seurgensi apa kemudian pucuk pimpinan tertinggi
17:03di Kementerian Kehutanan untuk bisa diganti atau seperti apa
17:07kalau menurut komunikasi politik dari perspektif Anda
17:13ya tentu banyak sekali pihak yang berharap
17:16Kementerian terkait dengan Kehutanan itu diganti
17:18karena ini sudah berlarut-larut Adi
17:204 bulan itu bukan waktu yang pendek
17:22bukan waktu yang cukup singkat
17:244 bulan tak ada solusi
17:25tidak ada inovasi-inovasi untuk melakukan bagaimana memadamkan api
17:30itu kan yang saya kira
17:31supaya tidak menjadi beban terhadap pemerintah
17:34harus diganti dan harus diresapal
17:35penting itu
17:36itu kan yang sebenarnya ditunggu oleh publik
17:39oleh karena itu
17:40karena ini sudah bergulir terus
17:42maka tak ada cerita
17:44tidak harus nunggu 2 tahun pemerintahan
17:46karena kinerja menterinya tidak perform
17:48kinerja menterinya tidak maksimal
17:50saatnya memang harus diganti dengan yang lainnya
17:53Mbak Risti
17:54oke silahkan
17:55ya kalau berdasarkan regulasi itu
17:59bahwa 29 kementerian dan lembaga itu bertanggung jawab
18:03jika terjadi kemenhut lah
18:04jadi tidak hanya kemenhut sebenarnya
18:05oke jadi siapa saja yang 29
18:08hampir semua tapi ada minimal
18:10untuk 5 kementerian
18:12ada 5 kementerian yang paling bertanggung jawab disini
18:15ya pasti kehutanan ya
18:15karena ini kebakaran hutan
18:17yang terus berulang
18:19apalagi di gambut ya
18:20tidak ada punya roadmap bagaimana
18:22apa namanya gambut itu bisa dipulihkan
18:24yang kedua
18:25dari citra satelit
18:27dari apa ya
18:28dari temuan-temuan kepolisian dan lain-lainnya itu
18:31bahwa
18:31yang terbakarnya tidak hanya di kawasan hutan
18:34tapi ada juga di konsesi HGU
18:36yang itu dimana sebetulnya
18:37Menteri ATRBPN bertanggung jawab
18:39untuk
18:41bertanggung jawab terhadap konsesi-konsesi HGU ini
18:44Menteri Pertanian juga bertanggung jawab
18:46karena konsesi food estate yang terbakar di Papua
18:48itu juga ada di Kementerian Pertanian
18:50lalu Kementerian Lingkungan Hidup
18:52juga harus bertanggung jawab disini
18:53dan khususnya Kementerian Kesehatan
18:55juga terkait dampak dari karut lainnya
18:58jadi mereka semua ini harus bertanggung jawab
19:00tidak hanya satu Kementerian
19:02semuanya bertanggung jawab disini
19:03untuk melakukan
19:05untuk bertanggung jawab
19:07terhadap kebakaran hutan dan lahan
19:09yang berulang ini
19:11aparat keamaran kepolisian dan lain-lainnya
19:12juga harus bertanggung jawab
19:13terkait laporan-laporan masyarakat
19:15terhadap
19:16hutan yang dialih fungsikan
19:19lalu ada gambut yang dikeringkan
19:21itu laporan-laporan juga masuk
19:22tidak juga ditanggung jawab
19:23jadi semua ini
19:24Kabinet ini harus bertanggung jawab
19:26sebenarnya untuk
19:26terkait karutlah tahun 2026 ini
19:29karena lebih memilih
19:31memadamkan api
19:32daripada mitigasi di awal
19:33oke jadi tidak hanya
19:35Kementerian Kehutanan
19:36yang harus bertanggung jawab
19:37tapi ada beberapa
19:38Kementerian terkait lainnya
19:39salah satunya adalah
19:40Kementerian Pertanian
19:41bahkan disana
19:42kemudian juga ada
19:43polisi untuk bisa
19:45segera melakukan
19:46penindakan tegas
19:47terhadap korporasi-korporasi
19:49nakal yang diduga
19:50menjadi penyebab dari karhutlah
19:52tapi yang juga menarik
19:53perhatian saya
19:54adalah soal
19:55pembentukan badan
19:56pengelola gambut
19:57dan mangrove nasional
19:58yang kita tahu
19:59baru saja dibentuk
20:00lembaga nonstruktural
20:01oleh Presiden Prabowo Subianto
20:03pada September 2026
20:05ini ya
20:06menggantikan badan
20:07restorasi gambut
20:08dan juga mangrove
20:09apakah ini akan
20:10efektif
20:11untuk bisa
20:12berkolaborasi
20:13dengan lima kementerian
20:14untuk bisa
20:15dalam hal
20:15upaya mitigasi
20:17maupun penanganan karhutlah
20:18kalau dari kecamata
20:20Walhi sendiri
20:22ya kita cuma berharap
20:24itu bisa efektif ya
20:26efisien dan efektif
20:27karena sebenarnya
20:28kita punya skema
20:30yang kita bisa baca
20:31skema sebelumnya
20:32waktu ada
20:33sewaktu masih ada
20:34badan restorasi
20:35gambut dan mangrove
20:35kita tahu bahwa
20:36gambut itu
20:37dipulihkan sekitar
20:381,2 juta hektare
20:39kalau tidak salah targetnya
20:41lalu ada target tahunannya
20:42dengan biaya
20:43tidak sampai
20:44300 miliar per tahun
20:46dulunya gitu ya
20:47dan itu dibubarkan
20:48begitu saja
20:50di tahun 2025
20:51dan kita tidak tahu
20:52skema lanjutan
20:54terkait penanganan
20:55gambut ini
20:56pemulihan gambut ini
20:57seperti apa
20:57sampai ada terjadi
20:59kebakaran besar ini
20:59jadi kita lebih memilih
21:01sebenarnya
21:032015
21:04itu lebih dari
21:05222 triliun
21:07kerugian negara
21:08terkait kebakaran
21:09hutan dan lahan
21:10kita lebih memilih
21:11itu pada saat ini
21:13tahun 2026 ini lagi
21:15dibanding dengan
21:16setiap tahun
21:17kita bisa memulihkan gambut
21:18dengan target-target tertentu
21:20dan badannya itu
21:21dibubarkan
21:22saat ini mungkin
21:22Presiden
21:23kembali sekadar bahwa
21:25secara saintis
21:26itu butuh lagi
21:27untuk dipulihkan
21:29walaupun
21:30setelah terjadi
21:31bencannya
21:31tapi kita berharap
21:32itu memang
21:33badan itu bisa efektif
21:34dan tidak hanya
21:35seba
21:36badan baru saja
21:37tapi memang
21:38bisa efektif
21:39dan masyarakat
21:39bisa lihat
21:40bisa mengawal
21:41sejauh mana
21:42pemulihan gambut ini
21:43bisa dilaksanakan
21:44ke depan
21:44yang juga menjadi
21:46perhatian ini tadi
21:47Mas Adi
21:48Mas Adi
21:49kalau dari sisi
21:50politik
21:50dengan adanya
21:52badan baru ini
21:53non-struktural
21:55yang dibentuk oleh
21:56Presiden Prabowo Subianto
21:58bagaimana Anda
22:00melihat soal
22:00persepsi publik
22:02komunikasi politik
22:03yang dilakukan oleh
22:04istana
22:05dalam hal penanganan
22:06karhutlah
22:07dengan membentuk
22:07badan baru ini
22:09ya pertama
22:11tentu soal
22:11status ya
22:12apakah ini menjadi
22:13status nasional
22:14ataupun tidak
22:14publik kan
22:15berharap ini menjadi
22:17status nasional
22:18dan kemudian
22:19menjadi skala prioritas
22:20sadistik
22:21oleh karena itu
22:22jikapun
22:23tidak ada
22:23misalnya persoalan
22:25kalahutna ini
22:26ditetapkan sebagai
22:28bencana nasional
22:29kira-kira begitu
22:30ya setidaknya memang harus
22:31ada solusi-solusi
22:32yang cukup terukur
22:34yang mesti solutif ya
22:35terutama bagaimana caranya
22:37ini
22:38titik-titik api kebakaran
22:39kemudian bisa dipadangkan
22:41publik dan masyarakat
22:42secara umum kan
22:43tidak mau tahu
22:44bagaimanapun ceritanya
22:45apakah butuh bantuan
22:46dari luar
22:47apakah misalnya bisa
22:48ditanggulangi sendiri
22:49itu publik sebenarnya
22:51tidak ingin tahu
22:51menau
22:52taunya ini padam
22:53dan kemudian asapnya
22:54tidak bisa
22:54menjelar kemana-mana
22:56nah yang kedua
22:57bagi saya
22:57secara signifikan
22:58memang kementerian yang terkait
22:59harus ngantornya
23:00di sini
23:00adik
23:01tidak boleh dia ke Jakarta
23:02sebelum persoalan ini
23:03selesai ya
23:04karena tidak ada
23:05urgensi yang lain
23:06bahwa kementeri kehutanan
23:08yang paling prioritas
23:09dan yang paling utama
23:10itu memang tinggal
23:11dan kemudian melakukan mitigasi
23:13langkah-langkah apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah
23:15terkait dengan pemadaman titik-titik api ini
23:17itu yang saya kira memang menjadi fokus ke depan
23:20bahkan ya berkantornya ini harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain
23:24memastikan petugas
23:26personil yang dikirimkan
23:28termasuk juga alat-alat yang diturunkan di tempat ini
23:30untuk melakukan pemadaman itu ya
23:33harus dilakukan secara signifikan
23:35dan yang kedua sebenarnya harus mulai
23:37bagaimana korporasi-korporasi ini ya
23:39harus ditunjukkan kepada publik
23:41kenapa mereka itu terlibat gitu ya
23:43dan mereka harus bertanggung jawab secara penuh
23:45bukan hanya terkait dengan pemulihan
23:46bukan hanya terkait dengan recovery
23:48paling penting harus
23:50ada dampak yang kemudian memberikan efek gerah
23:52misalnya yang terkait dengan soal pidana gitu ya
23:55karena ini kan kita melihat bagaimana
23:58kebakaran kehutanan ini kan juga terjadi pada perode-perode sebelumnya
24:01di jaman PSBI ada
24:03di jaman Pak Jokowi juga ada
24:05dan di pemerintahan kali ini ada
24:06dan kalau betul apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kepolisian itu
24:10bahwa ini ada indikasi yang mengarah kepada korporasi
24:14bagian saya ya tak ada ampun bagi mereka
24:16bukan hanya dicabut hak izinnya
24:18tapi juga harus memberikan dampak-dampak yang gerah ya
24:22semoga hal-hal yang semacam ini tidak terulang
24:24bagi saya disitu sebenarnya konteksnya disini
24:27ini juga menarik begitu ya
24:30tadi Anda sempat menyinggung pernyataan dari Menko Polkam
24:33Pak Dudung Abdurrahman yang kita tahu
24:35dalam keterangan persnya mengatakan
24:38bahwa memang negara masih mampu untuk menangani karhutlah
24:42tapi kemudian inilah yang ditunggu oleh publik masyarakat Indonesia
24:47ketika kemampuan itu sudah dinyatakan oleh pemerintah
24:50kita tinggal menunggu hasilnya
24:53tindak tanduk konkretnya tentu ya
24:56itu artinya Pak Berton
24:58dengan adanya pernyataan dari Menko Polkam
25:00Pak Dudung Abdurrahman
25:01yang mengatakan negara masih mampu untuk menangani karhutlah
25:04itu artinya bantuan yang nantinya akan ditawarkan oleh pemerintah lain
25:09atau negara lain, negara-negara sahabat
25:11untuk melakukan penanganan karhutlah tertutup ya
25:13kami ingin tegaskan kembali Pak Berton
25:17sebenarnya Bapak Presiden sudah menyampaikan
25:19agar kita bisa membuka
25:21tapi gini, dalam proses masuknya bantuan asing
25:26tentu ini tetap kita sesuaikan dengan peraturan atau regulasi yang ada
25:32jadi ketika misalnya mereka mau ditempatkan di mana
25:37seperti apa alatnya, kemampuan personilnya seperti apa
25:41ini terus kita komunikasikan dengan pihak internasional atau negara sahabat kita
25:46agar pada saat disini nanti tidak menimbulkan masalah baru
25:50jadi itu yang kita perlu pikirkan bersama
25:53dan tidak serta-merta mereka masuk dan melakukan upaya-upaya
25:58jadi ya itu yang menurut kami akan bisa kami sampaikan
26:04oke, kalau dari Walhi sendiri dengan pernyataan Pak Dudung
26:08begitu ya Menko Polkam
26:09soal masih mampunya negara kita untuk menangani karhutlah
26:13sebenarnya kalau dari kacamata Anda
26:16dari kacamata Walhi
26:17mampu nggak sebenarnya?
26:20ya tergantung sebenarnya
26:21ini bukan
26:23seperti yang saya bilang sebelumnya tadi
26:25roadmapnya seperti apa
26:27gitu ya
26:28kemampuannya seperti apa sebenarnya penanganan
26:30karena ada tidak hanya yang di atas tanah ya di hutan itu yang terbakar
26:35yang perlu dipadamkan
26:36tapi ini gambut Pak
26:37yang memang ada di bawah tanah dan itu sangat sulit dipadamkan
26:41jadi skemanya seperti apa
26:42gitu ya
26:43itu yang perlu dilihat
26:43jadi dari skema itu kita bisa lihat
26:45bahwa berarti memang Indonesia mampu untuk melakukan pemadaman itu sendiri
26:49tanpa bantuan asing
26:50kalau sekarang kan semuanya berharap pada hujan gitu ya
26:53kalau hujannya tepat waktu
26:54kalau tidak seperti apa
26:55nah kita perlu skema itu yang perlu disampaikan ke publik
26:58jadi kita lihat oke memang ini on the track baik dan bagus
27:02secara komunikasi politik itu harus disampaikan ke publik
27:04jadi kita tahu sebetulnya penangannya seperti apa
27:06ya itu yang kita belum pernah dengar
27:08secara detail
27:10skemanya itu seperti apa dalam pemadaman ini
27:12malah belum padam apinya
27:13utusan khusus presiden terkait perubahan iklim
27:17itu juga bilang bahwa 12,7 juta hektare yang rusak itu akan ditanami sawit lagi gitu loh
27:22padahal belum selesai penanamannya
27:24belum selesai pemadamannya gitu
27:25nah ini yang membuat publik itu tidak percaya secara penuh terkait
27:31pemerintah itu mampu secepatnya memadamkan api ini gitu
27:35oke saya ingin terakhir ke Mas Adi
27:38Mas Adi singkat saja
27:40kalau menurut Menko Polkam
27:41negara masih mampu untuk menangani karhutlah
27:44kalau dari perspektif publik seperti apa?
27:47singkat saja
27:47ya kalau memang negara mampu mengantisipasi terkait dengan karhutlah
27:54saya kira memang harus dieksekusi
27:56berikan solusi dan bukti-buktinya
27:59termasuk adalah yang paling penting
28:01supaya kebakaran ini berhenti
28:03dan titik-titik apinya itu bisa dipadamkan
28:05hanya dengan cara itulah kemudian
28:07kepercayaan publik bahwa pemerintah
28:09dalam hal ini menyelesaikan
28:11mampu persoalan yang terkait dengan karhutlah
28:13tidak perlu berlarut-larut
28:14misalnya ya mungkin dalam beberapa hitungan hari
28:17semua titik-titik api yang hari ini masih terus berkobar di mana-mana
28:20bisa diselesaikan dan bisa ada ekskusi
28:22kuncinya disitu bagi saya Aditi
28:24dan pejabat-pejabat terkait itu ya
28:26ngantornya disitu aja
28:27sampai selesai pokoknya
28:28bahkan hingga recovery sekalipun
28:30bahwa pejabat-pejabat yang ada di Jakarta itu
28:32tidak boleh ke Jakarta
28:34itu pastikan semuanya beres, selesai
28:36dan ada recovery yang kemudian solutif lah
28:38kira-kira begitu
28:39oke jadi pucuk pimpinan kementerian yang harus bertanggung jawab ini
28:42harus berkantor disana
28:43untuk bisa mengerasakan juga
28:46bagaimana penderitaan masyarakat-masyarakat
28:49saudara-saudara kita di Kalimantan
28:51dan juga Sumatera
28:52menghirup kabut asap sampai berbulan-bulan
28:54begitu ya
28:55eksekusilah yang paling penting
28:56yang ditunggu oleh masyarakat
28:58terima kasih
28:58Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia
29:00Mas Adi Prayitno
29:01kemudian ada dari Walhi
29:03Bungdana Tarigan
29:04dari BNPB
29:05ada Pak Berton Pancaitan
29:06sehat selalu Bapak-Bapak
29:08Assalamualaikum
29:08Selamat pagi
29:09Terima kasih