Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KOMPAS.TV Ombudsman RI menemukan permasalahan terkait bahan bakar minyak (BBM) di 11 provinsi. Persoalan yang dilaporkan meliputi antrean panjang hingga kekosongan stok BBM di sejumlah daerah.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Ombudsman RI akan melakukan investigasi untuk mengusut permasalahan distribusi BBM yang terjadi.

Apa penyebab permasalahan BBM di sejumlah daerah dan bagaimana langkah Ombudsman RI menindaklanjutinya? Kita bahas bersama anggota Ombudsman RI, Abdul Ghoffar.

#ombudsmanri #bbm #antreanbbm #kelangkaanbbm #distribusibbm #kompastv

Baca Juga Antrean Pertalite hingga 1 Km di Manado, Sopir Angkot dan Ojol Mengeluh | JURNAL NUSANTARA di https://www.kompas.tv/regional/696323/antrean-pertalite-hingga-1-km-di-manado-sopir-angkot-dan-ojol-mengeluh-jurnal-nusantara

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/696330/full-ombudsman-ri-investigasi-masalah-bbm-di-11-provinsi-apa-temuannya
Transkrip
00:00Saudara Ombudsman RI menemukan ada 11 provinsi yang dilaporkan mengalami permasalahan terkait bahan bakar minyak saat ini.
00:07Ombudsman menyebut persoalan itu berkaitan dengan antrean panjang BBM hingga kekosongan stok BBM di sejumlah daerah.
00:13Selanjutnya Ombudsman akan melakukan investigasi terkait masalah ini.
00:30Terdapat beberapa provinsi yang itu terdapat permasalahan terkait dengan BBM bahan bakar minyak.
00:41Dilaporkan bahwa pertama adalah di provinsi Bali, teman-teman juga sudah mungkin mengikuti di berbagai macam media bahwa di Bali
00:50saat ini juga mengalami beberapa kelangkaan minyak atau BBM,
00:55kemudian ada juga di Papua Barat, ada di Banten, ada di Kalimantan Barat, ada di Sumatera Barat, kemudian ada di
01:05Sumatera Utara, di Sulawesi Barat, dan juga ada di Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat.
01:14Kita mendapatkan informasi dari berbagai macam daerah tentu akan nantinya akan melakukan semacam pendalaman dan investigasi dan hasilnya tentu akan
01:24kami laporkan di kemudian hari.
01:29Dan saat ini telah bergabung anggota Ombudsman RI, Abdul Goffar melalui sambungan Zoom hingga siang ini antrean kendaraan masih terjadi
01:38di SPBU di Pulau Dewata.
01:40Pak Abdul Sujo ini bagaimana investigasi Ombudsman terkait kelangkaan BBM?
01:44Di Bali
01:46Ya terima kasih Mbak Renata dan Pemirsa semuanya.
01:51Bisa kami sampaikan memang di Bali ini sampai detik ini memang masih terjadi antrean di SPBU-SPBU.
02:00Oleh karena itu kemudian Ombudsman tentu meminta agar ini sebenarnya diselesaikan.
02:06Kami juga menemukan di Bali bahwa rupanya di beberapa SPBU-SPBU yang itu relatif di jalan-jalan yang sepi di
02:15pinggiran kota itu ternyata ada stok-stok yang masih ada dan dia mendapatkan pengiriman secara normal.
02:28Oleh karena itu saya meminta kepada Pertamina Patraniaga untuk segera melakukan mitigasi dan menyampaikan kepada masyarakat di mana SPBU-SPBU
02:38yang saat ini stoknya ada dan di mana kemudian stok SPBU yang sudah kosong.
02:45Informasi seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Bali sehingga kemudian mereka tidak perlu sampai tidur di SPBU kalau informasinya
02:54disampaikan dengan baik.
02:55Baik sejauh ini investigasi Ombudsman seperti apa? Temuan awalnya kenapa kemudian terjadi begitu panjang antrean kendaraan di sana?
03:05Ya pada mulanya kan terinformasikan bahwa ini terkait dengan persoalan distribusi yang ada di depo manggis itu kan tidak lancar
03:20karena memang terjadi kendala penyaluran.
03:25Dan kemudian sekarang terinfet juga ke kami bahwa ini sudah dilakukan pengiriman dalam jumlah yang besar dan mudah-mudahan masyarakat
03:35bisa bersahabat sedikit agar ini segera bisa terselesaikan.
03:39Laporan ke kami bahwa saat ini juga Pertamina Patraniaga terus memasuk pasokan BBM ke Bali ini dan mereka juga akan
03:48menjanjikan ini akan segera bisa terselesaikan.
03:52Baik sebenarnya Pak Gofar kan kita tahu selain Bali juga beberapa wilayah di Indonesia ini juga pernah terjadi peristiwa serupa
04:01seperti di Makassar misalnya beberapa waktu lalu.
04:04Ini sebenarnya memang ada tren apa Pak di sini? Apakah karena kita tahu subsidi BBM ini masih terus dilakukan oleh
04:13pemerintah sampai akhir tahun?
04:15Apakah memang karena harga minyak dunia yang meningkat atau seperti apa Pak?
04:22Ya tentu nanti informasi pastinya akan kami sampaikan setelah kami melakukan investigasi secara mendalam.
04:29Kami saat ini sedang bekerja untuk investigasi atas prakat sesendiri atau kita sebut dengan IAPS dan ini akan kami laporkan
04:39secara pariburnan nanti di bulan Desember.
04:41Tetapi informasi awal bahwa kami meminta kepada pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian SDM ya untuk segera memastikan anggaran itu
04:54bisa dicairkan kepada Pertamina Patraniaga sehingga kemudian persoalan BBM ini juga biar segera bisa kita tentaskan.
05:03Selain itu juga tadi informasi yang disampaikan oleh Mbak Rina tadi juga mungkin menjadi salah satu persoalan saat ini bahwa
05:10ada disparitas harga yang itu ditengarai juga menjadi salah satu penyebab persoalan yang kita alami saat ini.
05:22Bisa kah disimpulkan untuk awalan saja Pak Govar bahwa memang kelangkaan ini mulai terjadi saat kemudian konflik di Timur Tengah
05:32ini meningkat, harga minyak dunia pun juga melonjak.
05:34Apakah memang di situ mulai temuan dari Om Budsman keterkaitannya?
05:42Ya, kalau temuan pastinya nanti akan kami sampaikan di akhir setelah ini akan selesai investigasinya.
05:50Tetapi temuan-temuan awal yang bisa kami sampaikan adalah tentu memang harus kita maklumi saat ini terjadi memang disparitas harga
06:00terkait dengan BBM atau minyak ini.
06:03Kalau kita cermati bahwa memang harga minyak di dunia juga sedang meningkat.
06:08Oleh karena itu kemudian kami dari Om Budsman Republik Indonesia tentunya meminta kepada Kementerian SDM dan BBM IGAS untuk kembali
06:17duduk bareng dan kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait basis data ya untuk memperbaiki distribusi dan pengawasan.
06:27Selain itu juga kemudian dihitung ulang kuota-kuota BBM ini sehingga kemudian kekosongan-kekosongan ini mudah-mudahan akan segera teratasi
06:37di kemudian hari.
06:38Karena kami mengkhawatirkan bahwa kalau ini tidak segera kita duduk bareng menyelesaikan persoalan ini dalam skala dipijakan di pusat.
06:47Takutnya ini juga akan terus merambah ke berbagai provinsi yang ada di Indonesia.
06:52Dari yang sudah kami sampaikan pada tanggal 14 kemarin laporan pertanggal 13 Oktober juga menunjukkan bahwa tren itu terus meningkat.
07:03Dari provinsi yang lain semoga bergulir ke provinsi yang lain dan Om Budsman tentu menakutkan takut bahwa ini akan terus
07:13bergulir dan belum ada solusinya.
07:15Karena itu kami meminta kepada instansi terkait khususnya dalam hal ini adalah Kementerian SDM dan BPR Mikas untuk segera duduk
07:25dan kemudian juga dapat bersama dengan Pertamina dan Pertamina Patraniaga untuk mencari solusi-lusi ke depannya.
07:33Bahwa di lapangan kita melihat ada antrian yang orang sampai tidur di SPBU, kemudian orang berjam-jam antri, antrian sampai
07:451 km itu adalah bagian dari efek dan dampak saja.
07:49Oleh karena itu tentu kita harus memikirkan dalam skala dipijakan nasional terkait dengan persoalan BPM ini.
07:57Oke, Pak Govar juga ini yang menarik kemudian kan Bapak bilang memang trennya ini terdeteksi di beberapa provinsi.
08:07Bisa dijelaskan kepada kami ini provinsi mana saja yang kemudian terdampak trennya seperti apa dan nanti sampai akhir tahun ini
08:16akan seperti apa kalau memang tidak ditangani betul-betul?
08:21Ya, kami sudah meminta keterangan kepada BBM Mikas dan disampaikan oleh Kepala BBM Mikas bahwa anggaran subsidi kuota BBM ini,
08:33kuota BBM bersubsidi ini akan aman sampai Desember tahun 2020.
08:37Nah, akan tetapi dengan melihat tren bahwa harga minyak di dunia juga naik, maka sehingga ini kemudian duduk badan.
08:46Jangan sampai kemudian kita kesulitan untuk bisa mendapatkan minyak dan akhirnya masyarakat menjadi korban.
08:54Saya kira itu perambahan.
08:56Kalau misalnya tren, ya.
09:00Pak Goffar ini juga yang menarik karena sebelumnya pernah juga disampaikan oleh pemerintah pada saat itu Menteri Keuangan Masipur Bayu
09:06Di Sadewa, kemudian juga dari Bahlila Adalia, Menteri SDM ini pernah membicarakan mengenai bagaimana kemudian kuota subsidi BBM ini bisa
09:15dipertimbangkan, kemudian desil-desil mana saja yang bisa menerima subsidi ini.
09:19Apakah nanti juga rekomendasi dari Ombudsman akan menyentuh secara fiskalnya dan juga rekomendasi mengenai siapa yang kemudian pantas mendapatkan subsidi
09:29ini, Pak Goffar?
09:32Ya, tentu saya tidak berani untuk mendahului apa kemudian hasil dari investigasi yang akan kami lakukan.
09:38Karena kami sedang bekerja dan mohon waktu barang sekitar sebulan lebih.
09:43Ya, mudah-mudahan di awal Desember atau berdengar Desember kami sudah bisa menyampaikan secara paripurna hasil dari semua itu.
09:50Nah, tetapi apa yang disampaikan oleh Mbak Renata tadi, tentu itu juga menjadi satu pertimbangan bahwa pengetahkan siapa saja yang
09:58kemudian akan mendapatkan subsidi dengan melihat, apa namanya itu, fiskal pemerintah yang ada saat ini, itu tentu patut dipertimbangkan.
10:06Tadi misalnya, kalau kita lihat tren yang di saat ini berdasarkan laporan pertanggal 13 Oktober kemarin, bahwa memang telah terjadi
10:16keposongan solar dan pertalai ya pada beberapa SPBU di Provinsi Aceh misalnya.
10:23Gidiau, Kalimantara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, serta Yogyakarta.
10:28Ini sudah di luar Bali. Bali terus-menerus, saya pantau sampai tadi pagi juga, menterian masih mengulah seperti itu dan
10:38saya kira Bali ini kan bagaimanapun kota internasional, apapun yang terjadi di Bali, ada kemungkinannya yang menjadi perhatian dunia internasional.
10:48Oleh karena itu, harus ada tindakan dan mitigasi yang khusus yang perlu dilakukan sehingga kemudian persoalan ini akan segera terulai
10:56dan terselesaikan.
10:58Baik, kalau dari 11 provinsi yang menjadi temuan ombudsman, Pak Govar, bisa dijelaskan kepada kami juga sebenarnya provinsi mana yang
11:07kemudian paling mendesak nih Pak?
11:09Karena bisa dibilang beberapa provinsi ini juga mengalami antrian mengular yang sama ya, tetapi kemudian bagaimana distribusinya ini sebenarnya yang
11:16paling kesulitan untuk mendapatkan pasokan itu provinsi mana Pak?
11:22Ya tentu salah satunya adalah Bali, di laporan kami adalah di Papua Barat itu mengular bahkan lebih dari 1 km,
11:30kemudian di sebagian di Banten juga, di Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi
11:38Tenggara, Aceh, dan kemudian sebagian di Jawa Barat.
11:41Artinya bisa kita bayangkan dari data-data ini, kita tentu berharap bahwa ini akan segera terselesaikan, tetapi kemudian kalau dalam
11:50waktu yang cepat kita tidak duduk bareng untuk menghitung ulang dan kemudian menyelesaikan pangkal persoalannya,
11:59takutnya kemudian ini akan semakin meluas, oleh karena itu lagi-lagi Ombudsman mengharapkan kepada Kementerian SDM, BBB Amigas, dan kemudian
12:10Pertamina Patraniaga
12:11untuk duduk bareng kembali, menghitung kembali, dan kemudian mencoba untuk mencari solusi-solusi yang konkret agar persoalan-persoalan ini kemudian
12:21tidak muncul di provinsi-provinsi berikutnya.
12:24Oke, karena ini memang sudah sangat mendesak, ada 11 provinsi yang sejauh ini menjadi temuan dari Ombudsman, lalu begini Pak
12:32Goffard, Bapak tadi bilang bahwa perlu adanya duduk bareng
12:37antar instansi yang kemudian bertanggung jawab atas hal ini, tetapi ketika kita melihat kemudian begitu panjang antrian yang terjadi,
12:48ini sebenarnya selain karena memang ada kesulitan dari sisi distribusi, kemudian harga minyak dunia yang tinggi, sebenarnya ada indikasi malat
12:57ministrasi juga gak sih Pak yang ditemukan oleh Ombudsman?
13:02Ya tentu dugaan-dugaan itu akan menyeruah secara otomatis, tetapi pastinya tentu nanti akan kami sampaikan kepada media kami,
13:15dalam waktu dekat juga akan melakukan sidak-sidak di lapangan untuk bisa memastikan apa sebenarnya persoalan-persoalan,
13:22selain kemudian kebijakan-kebijakan di pemerintah pusat, selain itu juga kemudian kami ingin memastikan juga bahwa pemerintah daerah juga mencari
13:32jalan
13:33dan merumuskan dengan berbagai macam upaya yang ada agar persoalan ini juga bisa teratasi.
13:40Kami mengapresiasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Bali dengan melakukan WFH atau work from room,
13:47dan kemudian ini rencananya kan, kemudian kalau misalnya tiga hari ini tidak terselesaikan,
13:53tentu kami juga bisa mendorong agar itu dilakukan WFH, tambahan WFH.
13:58Namun demikian kami melihat bahwa layanan publik di sana, layanan-layanan dasar tentu dengan adanya WFH ini jangan sampai kemudian
14:06terkurangi.
14:08Dari pantauan Ombudsman di daerah, kami melihat bahwa seperti ambulans, misalnya itu juga ikutan diberjam-jam,
14:16seperti anggota umum ikut antri juga berjam-jam.
14:20Nah, khusus yang terkait dengan kepentingan masyarakat seperti ini, maka harus ada pengecualian dan kita memberikan satu solusi.
14:30Kemudian ini disamakan dengan yang lain dan yang terkait dengan kepentingan pabrik.
14:34Selain itu juga mungkin perlu juga, saya mendengar ada istian dari pemerintah Bali juga bahwa ini akan dilakukan,
14:42mekanisme ganjir-genak, sebagaimana juga pernah dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu di Kota Makassar.
14:49Saya kira ini ada satu ide yang bagus, tetapi yang lebih penting dari itu adalah
14:53Pertamina Patraniaga harus melakukan mitigasi ulang dan memastikan distribusi itu tersampaikan dengan baik.
15:02Karena kami melihat dan mendapat laporan bahwa di beberapa SBBU yang sepi, justru dia pasukannya ada.
15:08Nah, oleh karena itu ini harus kemudian dilakukan mitigasi, kemana kemudian titik-titik lawan antrian,
15:16yang itu kemudian dipastikan pasukan itu ada sehingga kemudian masyarakat terlain dengan baik.
15:20Tidak perlu kemudian masyarakat sampai berkilo-kilo, terus kemudian juga tidak perlu juga masyarakat itu sampai tidur di Pompengsin.
15:28Di dalam dunia digital saat ini tentu informasi itu harus disampaikan secara terbuka oleh Pertamina Patraniaga,
15:34sudah diumumkan dengan transparan di mana SBBU yang masih ada dan kemudian SBBU yang sudah lagi kosong BBM-nya di
15:43mana,
15:44sehingga kemudian masyarakat tidak bingung harus mengantri di mana.
15:48Baik, berarti yang saya tangkap dari Pak Govar ini yang paling bertanggung jawab untuk kemudian distribusi
15:53dan juga memberikan informasi kepada masyarakat itu memang Pertamina Patraniaga,
15:59yang untuk memastikan kemudian pasokan itu bisa sampai ke masyarakat.
16:04Yang pasti, karena memang dari sisi pemerintah adalah menyediakan anggaran subsidi.
16:10Dari sisi BBM-IKAS adalah melakukan pengaturan-pengaturan kebijakan terkait kuota-kuota itu.
16:17Dan kemudian ini kan kemudian sudah disampaikan kepada Pertamina Patraniaga sebagai BUMN penyalur dan penyedia BBM itu.
16:26Oleh karena itu, yang tentunya yang harus bertanggung jawab adalah Pertamina Patraniaga
16:29untuk memastikan bahwa penyediaan dan distribusi BBM ini terselurkan dengan baik.
16:35Berarti kita juga bisa mengatakan bahwa akan menantikan adanya sidak-sidak yang kemudian dilakukan oleh Ombudsman dalam waktu dekat, Pak
16:44Govar?
16:44Ya, kami melakukan sidak itu bukan bermaksud apa-apa.
16:49Tetapi hanya ingin memastikan bahwa kebijakan yang sudah dibuat di instansi-instansi tersebut bisa berjalan dengan baik.
16:57Misalnya, kuota yang seharusnya terselurkan di satu provinsi itu tidak terkurangi.
17:04Tentu itu memerlukan sidak-sidak di lapangan.
17:06Dan selain itu juga fungsi dari sidak-sidaknya adalah kemudian mengembalikan kepada posisi yang sebenarnya kebocoran-kebocoran di titik mana
17:17juga perlu kami pantau.
17:18Dan lagi-lagi yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat bahwa sidak ini tentu tidak bisa kami sampaikan secara terbuka
17:25karena namanya juga instansi mendadak di titik-titiknya di mana akan masih kami rahasiakan.
17:32Tetapi ini akan segera kami lakukan.
17:35Dalam sidak tersebut, apa saja yang kira-kira akan diungkap oleh Ombudsman, Pak?
17:42Aspek-aspek apa saja yang akan dicek?
17:45Yang pertama adalah jumlah kuota yang disalurkan.
17:50Misalnya di satu titik depo, berapa kemudian dia mendapatkan BPP dari Kementerian FDM,
17:58anggaran yang sudah dikucurkan melalui BPP Amikas, berapa kira-kira begitu.
18:02Selain itu kemudian akan kita cek apakah betul jumlahnya seperti itu.
18:08Kemudian jarum distribusi.
18:11Apakah kemudian ada kebocoran selama itu proses pendistribusian UBM itu?
18:17Apakah ada yang bocor-bocor di lapangan?
18:20Tentu itu perlu kita lakukan sidak dan kemudian sehingga kita tahu pantau persoalannya.
18:27Selain persoalan-persoalan makro yang tadi sudah kita perbincangkan, Mbak Renata.
18:31Baik, Pak Govar, kita juga ingin tahu nih Pak, kalau misalnya tren ini berlangsung di sebelas provinsi,
18:38bagaimana dengan provinsi lain untuk setidaknya mempersiapkan diri begitu?
18:43Jika memang ini bisa meluas ke tempat lain?
18:47Ya tentu provinsi lain, kami berharap tentu ini tidak terjadi ke provinsi lain.
18:53Agaknya tapi kalau misalnya sampai terjadi di provinsi lain,
18:56pemerintah provinsi tersebut sudah harus berkaitan sama dengan Pertamina Patraniaga.
19:02Pertama yang dilakukan adalah melakukan keterbukaan informasi dengan mengunggungkan kepada masyarakat,
19:08maka mana SPBU-SPBU yang ada BBM-nya dan mana kemudian yang sedang kosong.
19:15Selain itu juga kemudian perlu dilakukan mekanisme-mekanisme kegawat daruratan dalam matian per 24 jam,
19:24misalnya begitu.
19:25Per 24 jam ini melakukan apa?
19:27Dan kemudian kalau belum terselesaikan 24 jam berikutnya melakukan apa?
19:31Misalnya dengan melakukan webah, saya kira itu juga penting dilakukan.
19:36Dengan melakukan sistem ganjil genap juga perlu dilakukan.
19:39Selain itu juga melakukan kampanye kepada masyarakat bahwa
19:42kalau tidak ada kegiatan-kegiatan yang urgent,
19:44maka untuk bersahabat diri untuk di rumah terlebih dahulu sampai kemudian persoalan ini teratasi.
19:50Jadi mekanisme ini kemudian harus segera dan sudah dilakukan mitigasi oleh pemerintah provinsi setempat,
19:57sehingga kemudian hal-hal yang kita khawatirkan kalau tidak akan tidak terjadi seperti itu.
20:02Baik Pak Goffar, kita tahu kementerian SDM ini rencananya akan menyelenggarakan konferensi pers.
20:07Ini undangannya sudah beredar.
20:09Nah, jika kalau pemerintah ini akan menyampaikan sesuatu ke masyarakat,
20:13sebaiknya apa yang kemudian digarisbawahi untuk pemerintah
20:15supaya masyarakat ini bisa setidaknya lebih tenang dan juga tidak melakukan panic buying begitu, Pak Goffar?
20:22Yang pertama adalah yang perlu disampaikan oleh Kementerian SDM adalah memastikan bahwa
20:28anggaran kuota BBM bersubsidi sampai Desember 2026 itu adalah tersedia.
20:36Yang berikutnya adalah kemudian memastikan bahwa ketersediaan BBM 18 hari sampai misalnya 20 hari ke depan itu adalah aman.
20:46Dan itu harus dipasukkan dengan menunjukkan misalnya data-data, saya kira terbukaan informasi ini akan menanakan masyarakat.
20:54Karena kalau semakin tidak kita buka, maka masyarakat ketakutnya adalah seperti yang Mbak Alina Terserka disampaikan,
21:00akan menjadi panic buying seperti itu.
21:02Dengan terbukaan informasi dan ini kemudian disampaikan dengan baik melalui media dan informasi-informasi yang ada,
21:10maka tentunya itu akan ditangkap sebagai nilai positif oleh masyarakat bahwa kita sudah bekerja dengan baik
21:17dan beriktirah maksimal kebaikan masyarakat.
21:22Baik, tentu kita nantikan apa saja yang akan disampaikan oleh Kementerian SDM,
21:26menyikapi situasi yang cukup disayangkan bagi beberapa provinsi,
21:33khususnya yang di Bali ini memang sangat panjang antriannya dan juga ini menjadi perhatian juga dari dunia internasional
21:40karena tadi Pak Goffar bilang ini merupakan kota yang kemudian banyak sekali turis dan juga ekspatriat di sana.
21:48Terima kasih banyak sudah berbagi pandangan anggota Ombudsman RI Abdul Goffar
21:52yang sudah memberikan pandangan kepada Kompas TV.
21:55Sehat selalu Bapak.

Dianjurkan