- 5 jam yang lalu
- #businesstalkkompastv
- #presidenprabowo
- #pendidikangratis
JAKARTA, KOMPASTV - Presiden Prabowo Subianto berencana menggratiskan biaya kuliah di universitas negeri untuk 2,83 juta mahasiswa dengan estimasi anggaran hampir Rp94 triliun.
Presiden menyebut dana hasil pengembalian uang negara yang dikorupsi bisa digunakan untuk biaya pendidikan gratis.
Sejumlah kalangan menilai rencana menggratiskan biaya kuliah di PTN dengan dana APBN kontradiktif dengan status PTN-BH puluhan universitas negeri di bawah Kemendikti Saintek.
Di sisi lain, ruang fiskal negara juga sempit selagi pemerintah menjalankan sejumlah program prioritas berbiaya besar.
Lalu, wacana pendidikan gratis ini sebenarnya janji politik semata, atau memang amanat konstitusi yang harus dipenuhi negara?
Saksikan pembahasannya dalam #BusinessTalkKompasTV episode "Wacana Pendidikan Gratis, Janji atau Amanat Konstitusi?", Selasa, 29 September 2026 pukul 22.00 WIB hanya di KompasTV!
Baca Juga FULL! Suahasil Gantikan Purbaya di Posisi Menkeu, Arah APBN Berubah? | BUSINESS TALK di https://www.kompas.tv/talkshow/690920/full-suahasil-gantikan-purbaya-di-posisi-menkeu-arah-apbn-berubah-business-talk
#presidenprabowo #pendidikangratis
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/693340/full-wacana-pendidikan-gratis-janji-atau-amanat-konstitusi-business-talk
Presiden menyebut dana hasil pengembalian uang negara yang dikorupsi bisa digunakan untuk biaya pendidikan gratis.
Sejumlah kalangan menilai rencana menggratiskan biaya kuliah di PTN dengan dana APBN kontradiktif dengan status PTN-BH puluhan universitas negeri di bawah Kemendikti Saintek.
Di sisi lain, ruang fiskal negara juga sempit selagi pemerintah menjalankan sejumlah program prioritas berbiaya besar.
Lalu, wacana pendidikan gratis ini sebenarnya janji politik semata, atau memang amanat konstitusi yang harus dipenuhi negara?
Saksikan pembahasannya dalam #BusinessTalkKompasTV episode "Wacana Pendidikan Gratis, Janji atau Amanat Konstitusi?", Selasa, 29 September 2026 pukul 22.00 WIB hanya di KompasTV!
Baca Juga FULL! Suahasil Gantikan Purbaya di Posisi Menkeu, Arah APBN Berubah? | BUSINESS TALK di https://www.kompas.tv/talkshow/690920/full-suahasil-gantikan-purbaya-di-posisi-menkeu-arah-apbn-berubah-business-talk
#presidenprabowo #pendidikangratis
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/693340/full-wacana-pendidikan-gratis-janji-atau-amanat-konstitusi-business-talk
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:05Saudara, ada kabar baik Presiden Prabowo Subianto berencana menggratiskan biaya pendidikan negeri dari SD hingga perguruan tinggi.
00:15Tim khusus di bawah Menko PMK Pratikno sudah dibentuk menindaklanjuti instruksi Presiden.
00:21Presiden melempar terobosan pendanaan untuk menggratiskan pendidikan negeri, sumber dananya bisa menggunakan uang hasil sitaan koruptor.
00:33Segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis.
00:43Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, Universitas Negeri harus gratis.
00:53Uangnya yang dikorupsi, yang dinyolong, yang dicuri.
01:00Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Priyan Yuliarto, sudah punya hitung-hitungannya.
01:07Dibutuhkan dana Rp93,7 triliun untuk menggratiskan biaya pendidikan sekitar Rp2,83 juta mahasiswa di seluruh perguruan tinggi negeri.
01:21Nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan
01:30yang akan digantikan oleh pemerintah.
01:31Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap rodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per tahun itu kita
01:40sudah ada hitungannya.
01:41Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian, nah itu yang kita gunakan sebagai standar acuan.
01:47Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di Komisi 10.
01:52Ya mahasiswa pun senang jika wacana biaya pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri terrealisasi.
02:00Sebab akan meringankan beban pendidikan, mereka minta rencana itu dikaji mendalam.
02:07Apakah akan teorisasi secara 100% itu masih patut dipertanyakan agar tidak mampu membubani orang tua, apalagi saya peranto ya,
02:17saya sangat sendiri.
02:17Cukup setuju ya, cukup banyak nih man-man saya juga, ini bukan yang mereka itu juga bekerja untuk istilahnya membiayai
02:23tilihan mereka sendiri.
02:24Itu juga perlu dikaji.
02:27Kalau di dalam ya, karena memang kan dari secara prioritas, untuk dari pendidikan sendiri itu kan bukan hanya PTN ya.
02:32Memang ini peraturan harus dikaji lebih dalam karena mengingat anggaran yang cukup besar.
02:37Kalau ada pemijasan utat ini, jujur agak senang banget ya.
02:42Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, menilai wacana menggratiskan biaya pendidikan tinggi negeri kontradiktif
02:51dengan status perguruan tinggi negeri badan hukum alias PTNBH yang tata kelola keuangannya secara mandiri.
02:59Dari 127 PTN di bawah ke Mendikti Saintec, 25 universitas di antaranya berstatus PTNBH.
03:07Ketika kampus negeri itu menjadi PTNBH, berarti kan kampus-kampus negeri ini tidak lagi mendapatkan subsidi dari APBN.
03:15Nah, sementara Presiden bilang bahwa kampus-kampus negeri ini akan digratiskan.
03:19Jadi ini ada dua hal yang saling kontradiktif ya.
03:23Jadi saya tidak melihat apa yang disampaikan oleh Presiden ini sebuah rencana yang serius ya,
03:28kecuali hanya spontan atau wacana untuk mengembirakan para pendengar itu saja.
03:32Jadi mestinya PTNBH itu dihapus dulu.
03:37Ekonom Korid Indonesia Muhammad Faisal menyoroti sempitnya ruang fiskal dalam APBN.
03:43Jika pendidikan tinggi negeri digratiskan, masalahnya di sumber pendanaan.
03:48Padahal pemerintah punya sejumlah program prioritas berbiaya besar.
03:52Menurut Faisal, dibutuhkan realokasi dan refocusing APBN.
03:57Sekali lagi, ruang fiskal kita tidak, saya tidak yakin itu bisa mencukupi,
04:02apalagi kalau harus kemudian bersaing juga dengan program-program prioritas pemerintah yang lain.
04:07Mobilisasi ya, kemudian untuk realokasi daripada anggarannya,
04:12ini akan semakin-semakin ketat gitu.
04:14Dan akan ada konsekuensinya, trade-off-nya terhadap program-program yang lain
04:20yang semestinya pemerintah juga perlu untuk perhatikan gitu ya, dibiayai oleh APBN juga.
04:26Pertanyaannya, apakah harus semua sekolah itu digratiskan
04:30atau kita butuh sebetulnya hanya yang targeted pada daerah-daerah yang punya kebutuhan lebih tinggi ya,
04:36katakanlah daerah-daerah 3T.
04:38Menteri Keuangan, Suhasil Nazara, menegaskan tidak akan menambah anggaran khusus
04:43untuk menjalankan program sekolah negeri gratis.
04:46Menurut Suhasil, anggaran pendidikan sebesar Rp820 triliun akan dioptimalkan
04:51dan didesain ulang pemanfaatannya.
04:53Tapi, ia tidak menjelaskan apakah anggaran MBG bakal dikurangi atau tidak.
04:59Jadi arahan dari Bapak Presiden adalah untuk membuat grand design.
05:05Grand design, coba lihat lagi, uang Rp824 triliun satu tahun, tahun depan,
05:12itu bukan uang yang kecil.
05:14Bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ.
05:18Kita design dulu, tapi saya rasa arahan dari Bapak Presiden untuk melihat lagi secara komplit,
05:24SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, lalu kemudian ekosistem yang kita miliki sekarang.
05:31Ada sekolah rakyat, sekolah unggulan Garuda, sekolah terintegrasi, lalu kemudian ada LPDP,
05:36ada ekosistem yang luar biasa.
05:39Wacana menggratiskan PTN juga memunculkan pertanyaan lain soal keadilan bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta.
05:46Pasalnya, jumlah mahasiswa PTS lebih besar dibandingkan PTN,
05:51yaitu sekitar 44,9% dari total mahasiswa di Indonesia.
05:56Berdasarkan survei global, Deloitte yang melibatkan lebih dari 23.000 responden
06:01dari kelompok Gen Z dan Gen Y atau Milenial terungkap alasan finansial jadi penyebab utama
06:07mengapa anak muda tidak lanjut ke jenjang perguruan tinggi.
06:11Sementara, data dari Harian Kompas menunjukkan jurang antara biaya kuliah di PTN maupun PTS
06:17dibanding tabungan pendidikan kian melebar.
06:20Pada 2013, selisih biaya pendidikan dan tabungan hanya sekitar 6 juta rupiah,
06:25sedangkan pada 2040, diproyeksi gapnya mencapai 130 juta rupiah.
06:31Laju kenaikan biaya kuliah juga lebih cepat dari laju penghasilan orang tua dengan latar lulusan serjana.
06:38Diperkirakan, biaya kuliah naik 6 hingga 7 persen per tahun,
06:42sedangkan penghasilan orang tua hanya naik kurang dari 4 persen per tahun.
06:47Niat mulia menggeratiskan pendidikan negeri, apalagi hingga pendidikan tinggi,
06:52bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang jadi amanat konstitusi.
06:57Pembiayaan lewat APBN mesti benar-benar dikaji,
07:01mutlak refocusing, bahkan realokasi agar amanat konstitusi tidak berhenti sebatas wacana atau sekadar mimpi.
07:09Kita bahas lebih lengkap di bisnis talk wacana pendidikan gratis,
07:13janji atau amanat konstitusi bersama saya, Ian Rahman.
07:17Dan saudara tentunya saya tidak sendiri,
07:19di studio Kompas TV telah hadir sejumlah resumber yang akan saya perkenalkan untuk Anda.
07:23Kita langsung sampai, yang paling kanan saya ada Hariko Yubawa Satria, tenaga ahli bakom RI.
07:30Mas Hariko, selamat malam.
07:31Selamat malam, mas Ian.
07:32Saya juga perlukan untuk Anda, saudara ada Lalu Hadrian Irvani,
07:36Wakil Ketua Komisi 10 DPRD Fraksi PKB.
07:39Pak Lalu, selamat malam.
07:40Selamat malam, assalamualaikum.
07:42Dan yang paling kiri saya perkenalkan untuk Anda,
07:44saudara Anggun Gunawan, Ketua Umum DPP Adaksi.
07:46Mas Gunawan, selamat malam.
07:47Selamat malam, mas Ian.
07:48Oke, ada juga Media Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios.
07:51Mas Media, selamat malam.
07:52Selamat malam.
07:53Dan saya juga ditemani, saudara, oleh wartawan senior konten,
07:56ada Hafid Febri.
07:57Mas Febri, selamat malam.
07:58Selamat malam.
07:59Saya langsung ke Mas Media.
08:00Mas Media, ini ada kabar gembira nih,
08:02bagi mahasiswa terkait dengan presiden yang bilang harus gratiskan pendidikan
08:07sampai peguruan tinggi negeri, begitu.
08:11Menurut Anda, cita-cita ini bisa diimplementasikan atau tidak?
08:15Ya, sebagai sebuah gagasan tentu tidak ada yang salah.
08:19Kita semua menginginkan pendidikan yang murah dan gratis.
08:22SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi.
08:24Bahkan sebelum Pak Presiden berpidato,
08:27kami juga sudah menghitung gagasan tersebut.
08:29Tapi memang kalau kita lihat diskusi kita hari ini,
08:33itu kan lahir dari feeling saya itu keceplosan, Pak Presiden.
08:37Keceplosan? Maksudnya?
08:39Karena itu kan lahir bukan karena diskusi di rapat terbatas pemerintah ya,
08:44tapi di ultah partai PAN.
08:48Pak Zulhas merespon, kemudian direspon balik oleh Pak Prabowo,
08:54kita harus menggratiskan.
08:55Jadi ada speech-based policy, Pak Prabowo berpidato.
09:00Biasanya margin of error pidato Pak Prabowo 95 persen.
09:03Tapi kebetulan hari ini itu keceplosannya bagus.
09:08Khusus untuk yang ini.
09:10Dan kemudian direspon oleh Mendikti dan lain-lain.
09:13Tapi memang tidak idealnya karena sudah diumumkan duluan,
09:17tanpa ada basis perhitungan, regulasi, termasuk juga desain kebijakannya.
09:23Sehingga muncullah, itu nanti akan dibayai oleh dari hasil sitaan korupsi.
09:29Itu kenapa kita butuh pemimpin yang paham data, paham kondisi di lapangan.
09:35Karena kalau kita lihat dari sitaan korupsi itu,
09:38yang dijajali di kejagung kemarin yang seperti tembok itu,
09:42itu proporsi yang sitaan korupsi itu hanya sekitar 18 persen.
09:47Jadi tidak banyak.
09:48Dan tidak akan cukup juga untuk membayai 93 triliun itu.
09:52Oke.
09:53Jadi dari segi logika bahwa ini dibiayai oleh sitaan korupsi tidak memungkinkan.
10:01Dan juga kalau kita lihat dari fiskal kita ya,
10:04taks rasio kita juga masih belum cukup kuat.
10:07Tambah lagi spending kita juga tidak signifikan efisiensinya.
10:12Karena kalau kita lihat dibiayai dari sitaan korupsi pada saat bersamaan MBG yang betul-betul pendidikan itu dibiayai dari anggaran
10:23pendidikan.
10:24Jadi MBG yang dikorupsi dibiayai dari anggaran pendidikan,
10:29tapi pendidikan tinggi yang betul-betul pendidikan tidak dibiayai dari anggaran pendidikan tapi dibiayai dari anggaran korupsi.
10:36Jadi ini logikanya tidak masuk akal.
10:38Bahkan kalau kita hitung potensi inefisiensi dan korupsi dari MBG itu 138 triliun.
10:44Yang sebetulnya kalau kita gunakan untuk pendidikan gratis dari SD, SMP, SMA, perubahan tinggi, itu bahkan bisa digunakan.
10:51Oke baik, saya tahan di situ saya ke Mas Hariko.
10:54Ini jadinya kalau kita menjawab pertanyaan tadi Mas Medya,
10:58pemerintah sebenarnya membiayai pendidikan gratis ini dari mana?
11:01Apakah dari anggaran pendidikan yang sudah ada atau justru tadi dari hasil yang disampaikan oleh Presiden dari hasil sitaan korupsi?
11:09Ya, terima kasih Mas Yan.
11:11Yang pertama yang disampaikan oleh saudara kami Mas Medya Askar,
11:17Menyebutkan bahwa kebijakan Presiden ini spontan, berbasis pidato.
11:24Keceplosan?
11:25Keceplosan.
11:26Mas Medya Askar menyebut keceplosan, itu sama sekali tidak benar.
11:31Oke.
11:32Ya, salah sama sekali.
11:33Karena memang sejak tahun 2014, itu sudah disampaikan oleh Presiden dalam kampanye besar-besaran waktu itu.
11:42Saya ingat saya di Lampung, kita harus menggratiskan pendidikan, kita harus menggratiskan kesehatan,
11:50karena kita harus membela masyarakat kita.
11:53Kemudian terkait dengan kuliah gratis, itu juga sudah disampaikan di UGM.
11:59Kebetulan saya juga dulu kuliahnya di Jogja, meskipun bukan di UGM.
12:05Disampaikan ketika itu oleh Presiden Prabowo, ini kuliah harus gratis.
12:11Nah, tadi yang disampaikan oleh Mas Medya Askar, ya begitulah etikanya Presiden untuk menghormati Pak Zulhas.
12:19Oke, kuliah gratis.
12:19Ini bukan berarti, itu sudah di forum itu disampaikan.
12:23Oke, kuliah gratis jadi uangnya dari mana?
12:25Nah, kemudian kuliah gratis uangnya dari mana?
12:28Kan kenapa harus kuliah gratis kan begitu dulu?
12:31Kan kita sama-sama melihat nih, ada jutaan anak-anak kita yang lulusan SMA, yang mengubur mimpinya, yang memadamkan cita
12:41-citanya karena memang tidak bisa berkuliah.
12:44Ataupun dia sudah masuk kuliah, kemudian dia berhenti.
12:49Nah, anggarannya sudah diperintahkan oleh Presiden kepada jajarannya untuk menyelenggarakan pendidikan gratis dan sudah dihitung oleh Pak Brian dan jajaran,
13:02tadi disampaikan 93,7 triliun.
13:05Tetapi ini memang belum angka yang final, akan terus dikaji, dibahas.
13:10Kami terima kasih sama Adeksi, sama Selios, kemudian teman-teman yang juga sudah menghitung, dan banyak teman-teman wartawan juga
13:19yang ada yang memberikan masukan.
13:23Nah, kemudian juga terkait dengan tadi Presiden menyampaikan, salah satu sumber anggarannya adalah pemberantasan korupsi.
13:30Ya, jadi pertama itu menunjukkan komitmen yang kuat dari Presiden untuk memberantas korupsi.
13:37Yang kedua, pemberantasan korupsi itu ada dua, ada penindakan, ada pencegahan.
13:44Nah, dari penindakan-penindakan itu memang sudah terbukti kita bisa mengembalikan aset negara itu, baik dari Kejagung maupun dari KPK
13:54itu, lebih dari 300 triliun.
13:57Nah, kemudian juga dari pencegahan, pencegahan itu sifatnya dari menutup kebocoran-kebocoran ini.
14:04Misalnya APBN kita katakanlah 3.800 triliun, kalau 10% saja yang bisa kita tutup, itu sudah 340 triliun.
14:14Dan itu dari perjalanan dinas, dari rapat-rapat yang tidak penting, kemudian dari beli ATK dan lain sebagainya.
14:21Ini harus diplototi terus, makanya kami menghimbau kepada masyarakat, utamanya di akhir tahun ini.
14:27Kalau ada pejabat pemerintah yang jalan-jalan memanfaatkan waktu di akhir tahun ini, menghabis-habiskan anggaran, jangan ragu-ragu melaporkan
14:36kepada aparat.
14:38Oke, baik, tangan di situ Mas Arito.
14:40Pak Lalu, kalau kita melihat, ini kan butuh 93,7 triliun rupiah begitu.
14:45Dari kemungkinan dari uang yang dikorupsi, lalu mekanisme dan pertanggung jawaban hukumnya seperti apa menurut Anda?
14:52Ya, jadi pertama saya ingin sampaikan begini, gagasan yang disampaikan oleh Pak Presiden pada prinsipnya ini baik.
15:00Nah, cuman lagi-lagi bahwa beberapa waktu yang lalu kami di Komisi 10 itu sudah menetapkan porsi dari 820,7
15:11triliun tadi.
15:13Baru dua hari ditetapkan, Pak Presiden langsung menyampaikan kuliah gratis.
15:17Nah, sementara dari 820,7 triliun itu, itu ada porsi anggaran untuk sekolah gratis.
15:27Jadi wajib belajar kita yang hari ini 9 tahun, kami DPR dan pemerintah sudah bersepakat menjadi 13 tahun.
15:33Jadi 1 tahun prasekolah, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA atau SMK.
15:39Nah, dari 13 tahun wajib belajar ini, setelah kita hitung ketemulah angka sekitar 306,5 triliun untuk membiayai sekolah gratis
15:49ini.
15:49Dari SD itu?
15:50Dari TK malah?
15:51TK ya.
15:52TK sampai dengan SMA atau SMK.
15:54Nah, ketika Pak Presiden mengatakan bahwa kuliah di PTN juga gratis, saya sebagai yang ditugas dan di Komisi Pendidikan tentu
16:06menyambut baik.
16:07Dan semua saya rasa menyambut baik.
16:10Cuma lagi-lagi ini tidak semudah yang disampaikan oleh Pak Presiden.
16:14Justru tantangannya adalah bagaimana Menteri-Menteri Pendidikan ini menerjemahkan yang disampaikan oleh Pak Presiden.
16:21Menteri-Menteri Bidang Pendidikan ini sudah tahu bahwa anggaran yang dibutuhkan sekolah gratis misalnya 306,5 triliun.
16:27Tetapi yang masuk di 2027 nanti baru 5 triliun.
16:32Kita masih kurang sekitar 200-an sekian triliun.
16:35Nah, ini menjadi PR juga.
16:36Makanya kami di Komisi 10 pada saat mau menetapkan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,
16:42kami garis bawahi di situ.
16:44Oke, kita setuju yang ini.
16:45Tetapi tolong pemerintah mencari kekurangan biaya sebesar Rp290 sekian triliun untuk melaksanakan wajib belajar 13 tahun itu tadi.
16:55Oke.
16:56306,5 triliun ini termasuk putusan MK nomor 3 tahun 2025 yang lalu tentang sekolah swasta yang gratis.
17:04Baik.
17:04Nah, ini juga harus dipikirkan.
17:06Oke.
17:06Nah, ditambah lagi PTN apabila digratiskan, tadi Pak Menteri sudah menyampaikan Rp93,7 triliun.
17:13Nah, komponen yang Rp93,7 triliun ini apa saja?
17:17Apakah hanya IP atau hanya UKT saja?
17:20Baik, nanti kita tahan.
17:20Oke.
17:21Yang disampaikan oleh Pak Lalu, agak rumit begitu diterjemahkan dan menggratiskan PTN ini.
17:26Kemudian pertanyaan saya untuk Mas Hafid, ini bagaimana sih pembiayaan tadi yang disampaikan oleh Pak Lalu ini bisa diterjemahkan?
17:33Hitung-hitungannya seperti apa? Masuk atau tidak?
17:36Namun kita bahas sesuai jeda, sudah tetaplah bersama KMD Business Talk.
17:48Anda pasti bersama KMD Business Talk, saudara.
17:50Mas Hafid, bagaimana sih bisa menerjemahkan terkait dengan pembiayaan ataupun hitung-hitungan matematikanya seperti apa?
17:57Masuk atau tidak?
17:58800T lebih ini, bagaimana untuk pendiri dasar saja dan tidak sampai PTN?
18:04Iya, saya ingin kembali kepada tujuan.
18:08Kalau tujuannya tentang kuliah gratis, semua sepakat.
18:14Memang perdebatannya bukan tentang itu, tapi perdebatannya tentang kapasitas fiskal.
18:20Kita jangan keliru membaca APBN, bahwa di RAPBN 2027, DPR dan pemerintah telah mengolokasikan anggaran pendidikan sekitar 820,9 triliun
18:33ya Pak Lalu, kalau tidak salah.
18:35Tapi jangan kemudian dibaca bahwa pemerintah punya anggaran 820 triliun untuk membiayai program baru.
18:44Karena 820 triliun itu sejatinya sudah terikat dengan program-program rutin, sudah juga memiliki proyek dan target tertentu.
18:55Contoh, dari 820 triliun, kalau saya boleh mendetilkan lagi Pak Lalu, diantarnya ada untuk program Indonesia Pintar.
19:04Itu ada di angka sekitar 15,9 triliun.
19:09Lalu ada untuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah, itu di angka 17 triliun.
19:13Lalu ada juga untuk program renovasi 2.215 sekolah, dianggarkan sekitar 18,7 triliun.
19:24Kemudian untuk program pembangunan sekolah rakyat dan operasional sekolah rakyat, itu sekitar 32 triliun.
19:30Nah, lalu kita bicara kapasitas fiskal, memungkinkah atau tidak kemudian pemerintah membuat program gratis?
19:40Artinya, yang harus dilakukan di sini, bagaimana pemerintah mencari incremental cost atau biaya tambahan untuk membiayai program gratis tersebut?
19:51Artinya, si 93,7 triliun itu sudah tidak memungkinkan lagi?
19:54Sudah sempit. Nah, kalau pemerintah mencari biaya tambahan, salah satu opsinya dari dana sitaan korupsi yang dicetuskan oleh Pak Prabowo.
20:02Tadi sudah disinggung Mas Media.
20:04Bagi saya itu seperti durian runtuh.
20:07Sementara, pembiayaan kuliah ini biaya rutin, biaya permanen.
20:10Yang harus dipikirkan bagaimana pemerintah mencari sumber penerimaan yang juga permanen.
20:16Biaya kuliah itu permanen loh tiap tahun.
20:17Tidak bisa ditutup dari sumber, dari dana sitaan korupsi yang sifatnya tidak rutin.
20:23Saya ambil contoh, dana sitaan di kejaksaan.
20:25Kita tidak bicara KPK, tidak bicara politik, kejaksaan.
20:28Kejaksaan 2024, dana sitaan 1,4 triliun.
20:31Memang 2025 naik.
20:33Sekitar 19,6 triliun.
20:36Itu buntut karena terungkapnya tersebut sebesar.
20:38Tapi di 2026, targetnya turun kok.
20:42Cuma 3,4 triliun.
20:44Jauh dibawah kebutuhan untuk kuliah gratis.
20:49Walaupun Menteri Pendidikan Tinggi menyebut di angka 93.
20:52Itu pun saya pertanyakan.
20:5393 itu hitungan yang dari mana?
20:55Yang mau dihapus, hanya UKT atau termasuk iuran pengembangan institusi jelur mandiri.
21:02Karena ini akan berdampak secara sistemik terhadap kelangsungan biaya pendidikan di PTN.
21:08Artinya dengan angka tadi cuma 1 sekian triliun ini berarti tidak signifikan juga untuk sebagai anggaran tambahan untuk pendidikan gratis
21:16hingga PTN?
21:17Dari dana sitaan korban tadi?
21:18Iya.
21:19Makanya yang harus dilakukan pemerintah, pertama menurut saya, kalau misalnya masih ada ruang untuk melakukan reposisi ulang.
21:29Anggaran pendidikan yang Rp820 triliun tadi, mungkin pemerintah harus mengevaluasi program yang sifatnya tumbang tindih.
21:35Yang kemudian, kalau kita bicara pendidikan gratis secara universal, relokasi anggaran pun harus secara universal.
21:42Tidak hanya konsekuensi yang menanggungnya kementerian pendidikan.
21:45Kementerian lain juga, belanja yang harus dikurangi apa, yang harus dinolkan apa, dipangkas apa.
21:51Kemudian apa, kita juga harus bicara penerimaan perpajakan, rasio pajak di Indonesia ini sangat rendah.
21:56Baru 9,5 persen terhadap PDB, terendah mungkin di Asia Tenggara.
22:01Nah itu, kalau kita, artinya apa, pemerintah harus bicara bagaimana menggali tambahan pembiayaan yang sifatnya permanen untuk membiayai program permanen.
22:12Kalau kuliah gratis mau dibikin program permanen.
22:14Oke, baik. Saya tangkap jawabannya. Saya ke Mas Hariko ini, kalau saya tangkap dari jawaban Mas Febri, ini artinya dengan
22:23dana dari uang korupsi ini, artinya tidak akan menjamin keberlanjutan.
22:29Kalau demikian, yang dibutuhkan, kalau memang dijalankan, adalah perlu dilakukan realokasi.
22:35Dana mana yang perlu direalokasi dari anggaran yang sudah ada?
22:39Ya, terima kasih Mas Hafiz. Intinya, sekeras apapun kritik kita terhadap rencana menggratiskan pendidikan ini, akan semakin tajam programnya.
22:52Tadi sudah dikasih bantalan sama Mas Hafiz, ini tujuannya bagus untuk menggratiskan pendidikan, tetapi apakah memungkinkan dari pemberantasan korupsi?
23:01Kan begitu. Saya setuju, pemberantasan korupsi ini kadang bisa turun naik gitu, jumlah yang bisa kita dapatkan.
23:09Itulah mengapa tadi kami jelaskan dari penghematan dari efisiensi.
23:14Contoh, itu sejak zaman Orde Baru sampai sekarang, itu BUMN itu beranak-pinak.
23:20Jumlahnya sampai 1077.
23:24Barulah di era Presiden Prabowo ini, BUMN itu dipangkas.
23:28Kan kalau hanya mementingkan kepentingan pribadi, tentu Presiden berpikir, banyak nih BUMN, kita masukin aja tim ses ke sini.
23:36Kan begitu. Tapi kan tidak.
23:38Ini kan diminta 1077 BUMN itu berkurang menjadi 300.
23:43Jadi pertanyaannya soal keberlanjutannya, bisa berlanjut atau enggak?
23:46Sekarang, itu kita sudah hemat 50 triliun lebih.
23:51Nah, dari mana lagi tadi yang saya sampaikan?
23:54Selama ini banyak sekali anggaran-anggaran itu dan harus disisir ulang memang.
23:59Tadi suju dari Mas Hafiz.
24:01Apa contohnya?
24:02Misalnya pembelian ATK.
24:03ATK itu secara umum itu lebih kurang 40 triliun.
24:08Perjalanan dinas itu juga sekitar segitu.
24:11Rapat-rapat yang tidak perlu.
24:14Kemudian perjalanan dinas itu bisa dikurangi.
24:17Nah, makanya kami senang sekali kalau ada misalnya teman-teman itu memprototi anggaran.
24:22Kayak kemarin kan terbukti itu.
24:26Ketika masyarakat mengkritisi MBG, memang terbukti.
24:29Kita akui ada korupsi di MBG itu.
24:31Itu kan karena juga bagian dari kritik-kritik dari masyarakat.
24:35Korupsi di MBG itu terbukti.
24:37Ya kan?
24:38Tapi terbukti juga bahwa penegakan hukum itu tajam ke atas.
24:41Buktinya pimpinan BGN dan tujuh orang lainnya ditahan.
24:44Jadi sekali lagi, ada banyak potensi kita penghentan.
24:49Nah, ini memang, ya sekali lagi, kami, kita bersyukurlah.
24:53Banyak orang yang sudah meninggal dunia, tidak menyaksikan Indonesia ini,
24:57mendapatkan pendidikan gratis.
24:58Dan kita mudah-mudahan di tahun 2027 ke depan,
25:01kita akan menjadi saksi hidup, bahwasannya kita mampu menjalankan pendidikan gratis hingga perubahan.
25:06Saya ke Mas Gunawan, saya tanya pandangan dosen.
25:10Apa respon dosen biaya digratiskan hingga PTN?
25:14Happy nggak? Atau penuh antisipasi?
25:17Oke.
25:18Di tanggal 15 Januari 2026 kemarin,
25:21itu ada sekitar 3.000 akademisi dan dosen dikumpulkan oleh Presiden Prabowo.
25:26Dan beliau mengatakan akan menambahkan dana riset sebanyak 4 triliun.
25:31Sehingga jumlahnya itu menjadi 12 triliun.
25:33Ketika kami menerima dana riset di sekitar bulan-bulan Juni kemarin,
25:37itu yang dikeluarkan cuma 1,7.
25:41Jadi jauh dari 12 triliun gitu ya.
25:44Jadi saya ingin, apa ya, bukan pesimis ya,
25:48tapi kemudian banyak kemudian pernyataan Presiden
25:51yang kemudian ketika diralitanya,
25:54itu jauh panggang dari api.
25:56Itu yang pertama dulu gitu.
25:58Kemudian yang kedua,
25:59kalau saya coba hitung ya mas ya,
26:01terkait dengan kekuatan anggaran kita,
26:02sebenarnya itu kuat.
26:03Kalau misalnya sesuai dengan konstitusi,
26:06konstitusi kita mengatakan bahwasannya 20% itu untuk anggaran pendidikan.
26:11Nah sekarang pertanyaannya,
26:12kalau kita ingin meneru negara OECD,
26:14seharusnya anggaran untuk pendidikan tinggi itu sekitar 27%.
26:19Atau misalnya kita ambil 25% lah gitu kan ya,
26:21seharusnya pendidikan tinggi itu,
26:25kementerian yang mengurus pendidikan tinggi itu,
26:27mendapatkan sekitar 204 triliun.
26:30Nah kalau misalnya kan banyak tuh ya Pak Lalu ya,
26:32kemarin Pak Lalu juga sudah menyisir ya,
26:34banyak itu kedinasan-kedinasan itu,
26:36sekolah kedinasan,
26:37yang itu mereka mengambil banyak itu anggaran kami di Kementerian Saintec,
26:40kemudian dipakai oleh mereka gitu lah.
26:42Itu sudah disisir.
26:44Seharusnya Kementerian Saintec itu bisa dapat sekitar 150-an triliun.
26:49Kebutuhannya cuma 93,7 ya,
26:52seharusnya bisa gitu.
26:54Seharusnya bisa,
26:55tapi kemudian anggaran yang 820 itu sudah kadung diambil oleh MBG.
27:02Jadi gimana ya?
27:04Oke ada kebingungan gitu dari dosen.
27:06Jadi terus yang kedua adalah,
27:08kami juga termasuk dosen di Indonesia ini,
27:10termasuk yang masih, apa ya,
27:12kalau gengsi itu tinggi ya sosialnya.
27:14Sudah S2, sudah S3, profesor gitu.
27:17Tapi dari segi untuk kesehatraan dosen,
27:19kami itu harus demo dulu gitu lah.
27:21Untuk mendapatkan tukin gitu loh,
27:23yang menjadi hak kami sesuai dengan undang-undang ASN.
27:26Nah sekarang,
27:27untuk mendapatkan tukin yang tidak dibayarkan
27:29sejak tahun 2020 sampai 2024,
27:31kami harus, apa ya, maju ke PT UN.
27:34Yang nilainya itu sekitar 13 triliun.
27:36Jadi, banyak dosen-dosen kita,
27:38baik itu di PTN ataupun juga di PTS ya,
27:40yang itu hidup,
27:41ya, apa adanya gitu loh.
27:44Hidupnya Senin Kamis gitu.
27:45Nah kami sudah menghitung,
27:47misalnya kalau misalnya kita kasih dosen kita ini gaji,
27:50dari yang awal masuk dosen itu 15 juta ya,
27:53tenaga pengajar.
27:54Kemudian AA itu misalnya 15 juta,
27:56apa 20 juta,
27:57sampai profesor misalnya 50 juta gitu.
28:00Nah kalau misalnya kita coba hitung,
28:02dosen dikenuti Saintex sekitar 100 ribu,
28:04itu kebutuhannya cuma 24 sampai 25 triliun.
28:08Itu bisa dibayarkan,
28:10sehingga kemudian kami di dosen ini
28:12bisa ikut merasakan manfaatnya gitu.
28:15Dulu pernah di masanya Nadiem,
28:18itu ada program praktisi mengajar.
28:20Satu jam itu dibayar 900 ribu per jamnya.
28:23Tapi dosen yang sudah,
28:25dosen home base,
28:26itu cuma mantengi atau cuma nonton gitu loh,
28:30praktisi ngomong,
28:31kemudian dosen-dosen yang menjadi dosen PNS atau ASN,
28:35itu cuma lihatin gitu kan ya,
28:36nggak dapat apa-apa gitu lah.
28:38Jadi kami berharap,
28:39kalaupun ini terjadi ya Pak Hariko ya,
28:4293,4 triliun,
28:44kami berharap itu 25 persennya itu
28:47bisa diberikan untuk kesetaraan dosen,
28:49atau untuk meningkatkan,
28:51Pak Lalu sekarang lagi bikin ini nih.
28:5325 dari 93 tadi?
28:5525 dari 93,7 maksudnya?
28:57Iya, dari 93 itu,
29:00kalau misalnya 25 persen dikasih
29:02untuk kesetaraan dosen,
29:04itu kita bisa untuk membayar itu.
29:06Gaji dosen kita itu bisa bersaing dengan,
29:09minimal dengan Malaysia lah gitu ya.
29:11Oke, Mas Gunawan bisa diperjelas lagi Mas Gunawan,
29:15apa hubungannya dengan kesejahteraan dosen
29:19dengan wacana terkait dengan pendidikan gratis?
29:24Oke, saya mau masuk ke sini dulu.
29:27Sebenarnya kalau kita lihat di dunia ini,
29:29negara-negara yang itu memplementasikan
29:32terkait dengan uang kuliah gratis ya,
29:34itu kan kebanyakan di Eropa Barat,
29:36seperti Perancis, Jerman gitu ya,
29:39atau di negara-negara Skandinavia.
29:41Tapi saya menemukan sebuah hal yang menarik, Pak.
29:44Menariknya itu adalah,
29:45kalau di Jerman itu,
29:47mahasiswa di PTS-nya,
29:48atau pengelolaan tinggi swastanya itu cuma 13 persen.
29:50Di Perancis itu cuma 24 persen.
29:54Di kita ini banyak, Pak.
29:56Kebanyakan mahasiswa di swasta gitu ya.
29:59Jadi saya ketakutannya itu adalah,
30:01ketika ini fokus kepada PTN,
30:03kemudian swastanya semakin itu ya,
30:06semakin sedih.
30:07Pertama, mahasiswa mereka itu sudah diambil oleh PTN-PTN,
30:11karena untuk mendukung,
30:12apa ya, kinerja keuangan PTN sekarang itu,
30:15PTN itu ngambil mahasiswa itu banyak sekali,
30:1710 ribu, 12 ribu, saya nggak tahu di UGM mungkin sudah di atas 12 ribu gitu kan ya.
30:22Sehingga si PTS ini nggak dapat mahasiswa baru gitu loh.
30:27Jadi, kemudian mereka, apa ya,
30:29kemudian PTN digratiskan.
30:31Sementara juga yang PTN-PTN ini,
30:33bebannya itu karena kebanyakan mahasiswa,
30:35itu kebanyakan ngajar.
30:37Kebanyakan ngajar,
30:38tapi uangnya nggak terlalu banyak masuk ke dosen gitu loh.
30:42Oke, saya ke Pak Lalu.
30:44Ini wacana pendidikan gratis untuk PTN.
30:46Lalu bagaimana nasib dengan PTS yang seperti yang disebutkan bahwa
30:49masih dipertanyakan padahal jumlah mahasiswanya banyak begitu?
30:53Iya, memang realita hari ini bahwa
30:55mahasiswa PTS itu lebih banyak dibanding PTN.
30:58Makanya di beberapa kesempatan saya sampaikan dengan Pak Menteri bahwa
31:02yang 93,7 triliun itu,
31:06itu kan peruntukannya untuk 2,8 juta mahasiswa PTN.
31:11Sementara hari ini,
31:12mahasiswa PTN kita itu totalnya 4 juta lebih.
31:154 juta sekian lah.
31:17Nah, artinya kalau menghitung 2,8 juta,
31:21ini mahasiswa yang mana yang akan diberikan?
31:23Apakah yang masuk desil 1 sampai dengan desil 4?
31:25Atau dalam tanda kutip yang mahasiswa yang tergolong tidak mampu lah.
31:29Katakan begitu.
31:29Tetapi ada PR-nya juga,
31:31kalau hanya menghitung IP dan UKT,
31:35PR berikutnya adalah bagaimana dengan leaping kosnya
31:37sesuai dengan skema kip kuliah hari ini.
31:40Nah, itu menjadi pemikiran juga ini Pak Riku.
31:42Berarti banyak yang harus diperjelas dong kalau begitu?
31:44Iya, harus jelas.
31:45Kriteria-kriteria untuk yang mendapatkan pendidikan gratis tersebut.
31:47Betul.
31:48Nah, sehingga kami di Komisi 10,
31:50kalau memang program ini akan dijalankan,
31:55maka tentu yang pertama yang harus dipikirkan adalah
31:59perguruan tinggi swasta ini mau diapain.
32:01Nah, sehingga kami mengusulkan.
32:03Kalau memang ini PTN gratis,
32:05usulan kami yang pertama,
32:06keep kuliah, semuanya kuotanya untuk swasta.
32:09Yang kedua,
32:10PTN ini kan mendapat biaya operasional PTN.
32:13Nah, sementara swasta belum ada biaya operasional PTS.
32:16Nah, sehingga kami usulkan.
32:18Supaya kenapa?
32:19Supaya 4.8 juta ini bisa berkuliah lagi,
32:22PTN-PTN kita tidak mati akibat dari program ini.
32:27Nah, kemudian yang kedua,
32:29yang perlu menjadi pertimbangan juga
32:31dan menjadi perhatian kita semua,
32:33bahwa di angka Rp820,7 triliun anggaran pendidikan itu,
32:40Digdasmen itu hanya dapat awalnya Rp61,6 triliun,
32:44ditambah kesepakatan antara DPR dan pemerintah
32:48mulai 2027 mengangkat P3K paruh waktu menjadi penuh waktu.
32:53Nah, sehingga anggaran yang dibutuhkan itu sekitar Rp23 triliun.
32:57Jadi ada sekitar Rp85 triliun
33:00ditambah dengan program revitalisasi dapat tambahan Rp5 triliun.
33:04Jadi, Digdasmen Rp85 triliun,
33:07Digti Scientech mendapat Rp64 triliun.
33:10Itu baru kurang dari Rp200 triliun.
33:12Dari Rp820,7 triliun.
33:14Oke.
33:15Nah, kemana sisanya?
33:17Ada KMBG dan yang perlu ditahu bahwa
33:20dari Rp820,7 triliun ini adalah
33:23tersebar di 14 kementerian lembaga.
33:27Komponennya.
33:27Oke.
33:2814 kementerian lembaga.
33:29Baik, saya ke Mas Media.
33:31Ini kan jadinya banyak pertanyaan juga di publik
33:33terkait dengan pendidikan,
33:36wacana pendidikan PTN gratis, begitu.
33:38Yang kemudian sebenarnya didengungkan.
33:40Namun sebelumnya juga ada pergeseran
33:42dari PTN ke PTN BH, begitu.
33:45Apakah ini jadi kontradiktif?
33:47Ya, memang PTN BH sekalipun juga sudah melewati panjang ya,
33:52proses trial and error juga.
33:54Tapi kalau kita lihat perdebatan soal gratis dan tidak gratis
33:57untuk pendidikan tinggi ini memang ada dua mazhab setidaknya.
34:00Misalkan Lee Hansen di California itu melakukan studi
34:05dan menyimpulkan bahwa universalisme gratis untuk semua orang pendidikan tinggi itu
34:11banyak dinikmati oleh orang kaya.
34:13Tapi ada juga studi Corp and Palm itu menyebutkan bahwa
34:17pendidikan tinggi itu bisa mendorong kelas menengah lebih kuat
34:21dan bisa meningkatkan kualitas pembangunan.
34:24Artinya lebih baik.
34:25Dalam konteks Indonesia, saya kira memang tantangannya hari ini tidak mudah.
34:29Mungkin kita bisa mencoba yang disebut dengan progressive universalism.
34:33Jadi tidak betul-betul universal,
34:36tapi menggunakan pendekatan incremental berdasarkan kondisi fiskal kita.
34:41Makanya ada banyak solusi sebetulnya.
34:44Pertama adalah yang perlu dipahami,
34:46UKT gratis itu tidak sama dengan pendidikan gratis.
34:49UKT bisa gratis, tapi pendidikan tinggi tetap bisa mahal.
34:52Karena biaya hidup, biaya kuliah, riset, dan lain-lain.
34:57Dan bersamaan tadi juga tantangannya swasta ya.
35:00Kalau seandainya PTN digratiskan,
35:03PTS swasta akan mati.
35:04Terutama PTS kecil yang ada di daerah-daerah terpencil.
35:07Yang menggantungkan dari mahasiswa.
35:09Maka yang bisa didorong,
35:11pertama adalah secara incremental,
35:14mahasiswa termiskin, 70-80% atau 60-70%,
35:18itu bisa digratiskan UKT-nya.
35:19Kemudian uang pangkal yang sangat brutal itu harus dihapuskan.
35:24Baru bersamaan ada hutang pemerintah yang belum dibayar untuk dosen,
35:29serdos dosen, 145 ribu orang itu belum dibayar.
35:32Bahkan termasuk saya.
35:34Jadi hak dosen juga belum dibayar oleh pemerintah.
35:37Nah ini harus diselesaikan dulu.
35:38Itu kenapa saya selalu percaya,
35:40nggak bisa policy by announcement,
35:42nggak bisa berdasarkan pidato begitu saja.
35:44Jadi atur dulu, hitung dulu skemanya,
35:48berapa penerimanya,
35:49setelah semuanya firm,
35:51baru Pak Presiden itu pidato.
35:54Itu kenapa hari ini saya melihat,
35:56kenapa masyarakat itu sinis,
35:58karena masyarakat melihat ini hanya omon-omon saja.
36:01Apalagi tadi dikatakan bahwa ini dari uang koruptor dan lain-lain.
36:05Jadi tidak ada pendekatan yang sangat jelas ya,
36:09bagaimana ini dilakukan ke depan.
36:11Tetapi sebagai masyarakat tentu kita bisa berharap ya,
36:14ini akan dilakukan.
36:15Tapi apakah harapan ini menjadi kenyataan,
36:18itu pertanyaan lain.
36:19Oke, oke.
36:21Bisa dijawab, Mas Tariko,
36:23katanya yang omon-o omon-o tadi.
36:24Nggak apa-apa, itu hak setiap orang.
36:27Kita kan di negara demokrasi.
36:29Tadi sudah kami tegaskan,
36:31ini bukan kebijakan karena pidato,
36:34sudah sejak tahun 2014 disampaikan,
36:37kemudian juga kuliah gratis sudah lama disampaikan,
36:40dan dalam rangka menghormati Pak Zulhas,
36:43begitulah cara Presiden.
36:45Kemudian, tadi juga disinggung beberapa kali mengenai MBG gitu ya,
36:50makan bergizi gratis.
36:52Nah, sebelum ada program MBG,
36:55itu juga tidak ada pendidikan gratis,
36:58dari TK hingga perguruan tinggi.
37:01Kan saat ini kita mendiskusikan ini kan karena apa yang disampaikan oleh Presiden,
37:07karena komitmen Presiden ingin menyelenggarakan penyidikan gratis,
37:10dari TK hingga perguruan tinggi.
37:12Iya kan?
37:13Sebelum ada MBG,
37:15perbaikan sekolah biasa-biasa aja.
37:17Setelah ada MBG,
37:18perbaikan sekolah itu paling masif dalam beberapa tahun terakhir.
37:22Sebelum ada MBG,
37:23biasa aja layanan kesehatan.
37:25Setelah ada MBG,
37:26itu pemeriksaan kesehatan preventif,
37:29itu yang terbesar Pak,
37:30sepanjang sejarah Indonesia.
37:33Sebelum ada MBG,
37:34itu gaji hakim nggak naik-naik 12 tahun.
37:37Setelah ada MBG,
37:38setelah 12 tahun gaji hakim menjadi naik.
37:41Korelasinya?
37:42MBG dengan gaji hakim.
37:42Artinya MBG ini jangan selalu menjadi kita musuhi.
37:47Iya kan?
37:47Karena tidak ada yang diganggu oleh MBG.
37:49Jauhnya dengan gaji guru ya?
37:50Ada korelasinya apa dengan gaji hakim?
37:51KIP kuliah tidak terganggu,
37:53PIP kuliah tidak terganggu,
37:55Dana Bos tidak terganggu.
37:56KIP berkurang.
37:58Jadi kan bisa kita cek anggarannya.
38:00Tahun berapa yang berkurang?
38:02Sejahteraan guru dan dosen juga stagnan.
38:04Ya kan tadi saya sampaikan.
38:05Anggaran pendidikan,
38:06240 triliun dari total 800.
38:09Hutang untuk gaji dosen belum dibayar.
38:12Ada banyak sekali sekolah rusak
38:13yang stagnan perbaikannya
38:15karena MBG,
38:17karena pemangkasan anggaran yang luar biasa hingga ke daerah.
38:20Ini interupsi ya.
38:22Silahkan.
38:22Saya kan lagi bicara nih.
38:24Bapak memotong saya nggak apa-apa.
38:25Saya jelaskan.
38:27Ketika Pak Prabowo menjadi presiden,
38:29itu lebih dari 40 persen,
38:32sekolah kita itu rusak Pak.
38:34Rusak.
38:35Bahkan ada yang mencapai 50 tahun.
38:37Ditulis tuh di websitenya Kemendik Dasmen.
38:40Nah di tahun 2025,
38:42itu 16.127 sekolah itu diperbaiki.
38:47Kemudian di tahun ini 71.000 sekolah diperbaiki.
38:50Inilah perbaikan sekolah
38:52yang terbesar di era reformasi.
38:54Tahun depan puskesmas diperbaiki.
38:55Bukan hanya sampai di situ.
38:57Ada digitalisasi pembelajaran,
38:59ada sekolah rakyat juga.
39:01Hanya sekali lagi,
39:02kalau nyambung dengan sekolah gratis tadi,
39:04kalau kita membangun sekolah rakyat,
39:06sementara jutaan orang ini masih belum bisa
39:09masuk ke sekolah,
39:10makanya diadakan,
39:12apa namanya,
39:13sekolah pendidikan gratis.
39:14Boleh ditahan dulu.
39:15Kita lanjutkan bersajidah.
39:16Saudara, tetap-tetap bersama kami di Business Talk.
39:27Mas Gunawan,
39:28terkait dengan pendidikan gratis PTN ini,
39:31seharusnya,
39:32seperti Mas Bedia bilang,
39:33lebih selektif.
39:34Anda setuju?
39:34Iya, karena memang impossible ya,
39:38kalau misalnya sekitar 10,7 juta mahasiswa di Indonesia,
39:42itu berdasarkan data 2025,
39:44itu diberikan uang kuliah gratis semua gitu.
39:46Saya coba menghitung itu sekitar 220 triliun.
39:50Jadi memang cukup besar gitu.
39:52Sehingga kemudian,
39:53pilihan yang bisa kita lakukan memang selektif.
39:57Kalau misalnya kita coba melihat di Jerman atau di Perancis,
40:00itu memang sistem itunya bagus ya,
40:05bagaimana kemudian mereka memperlakukan pajak yang tinggi
40:08kepada orang-orang yang kaya,
40:10sehingga kemudian,
40:12orang itu ketika membayar pajak itu tidak merasa,
40:14apa ya,
40:15ada dendam ataupun juga kesel gitu ya.
40:18Karena kemudian memang dialihkan dalam berbagai macam bentuk fasilitas,
40:22kesehatan,
40:22kemudian juga pendidikan,
40:24sampai S3 pun juga digratiskan gitu.
40:27Oke.
40:28Oke, saya ke Pak Lalu.
40:29Apakah DPR akan mendorong eksekutif
40:31untuk menerapkan ini secara selektif?
40:36Ya, tentu kami di Komisi 10,
40:40seperti yang saya sampaikan di awal,
40:42bahwa ini program bagus,
40:44respon masyarakat juga bagus,
40:46maka PR berikutnya adalah
40:47bagaimana mencari anggaran
40:49untuk memenuhi kebutuhan ini.
40:5193,7 triliun itu saya sepakat tadi kurang.
40:54Nah, karena banyak komponen di situ.
40:56Nah, inilah yang menjadi tugas teman-teman di kementerian,
41:00maksudnya di Diktisaintec,
41:01kalau kita bicara kuliah ya.
41:03Kalau kita bicara sekolah gratis,
41:04tadi jelas,
41:05kekurangannya itu sekitar 306,9,
41:07dikurangin 5 triliun,
41:08Mas Riko.
41:09Nah, kemudian,
41:10di Diktisaintec,
41:12itu angka 93,7 triliun itu masih kurang.
41:15Kalau kita mau benar-benar
41:18melaksanakan apa yang diinginkan oleh
41:20Bapak Presiden Prabowo,
41:21itu kira-kira membutuhkan anggaran
41:23sekitar 150 sampai dengan 200 triliun.
41:25Oke, baik.
41:26Saya sepakat di situ.
41:27Tapi, karena ini program bagus,
41:29ya sudah, kami di Komisi 10 mendorong.
41:31Dengan catatan anggarannya ada.
41:32Oke, baik.
41:33Mas Ebrie, apabila memang ini digratiskan,
41:36apakah status PTN-BH
41:38ini harus diubah atau dikembalikan ke PTN aja?
41:41Iya, yang pertama,
41:43saya ingin mengatakan bahwa
41:45ketika pemerintah mengambil alih
41:50pembiayaan PTN,
41:52maka ada perubahan komitmen belanja
41:55secara struktural.
41:57Artinya,
41:58pemerintah harus punya skala prioritas juga di sini.
42:01Karena tadi,
42:03masih banyak sekali,
42:04riak-riak problem
42:05menyangkut keresahan dosen
42:08terkait dengan kesejahteraan.
42:10Karena kita jangan hanya mengejar label gratis,
42:13tapi kita mengorbankan kualitas pendidikan.
42:15Ini berbahaya menurut saya.
42:18Karena ketika kita mengejar label gratis,
42:21tapi kualitas pendidikan turun,
42:24dana rabel arterium turun,
42:26riset turun,
42:28beban dosen semakin meningkat,
42:31lalu apa yang kita cari dari situ?
42:34Nah, makanya itu menurut saya,
42:35saya setuju,
42:37kita harus lebih selektif.
42:40Artinya, pendidikan gratis ini
42:41tidak bisa pendekatan secara universal.
42:43Harus lebih targetif,
42:46karena 72 persen mahasiswa ini
42:48berasal dari kelas menengah.
42:49Yang sebenarnya,
42:50mereka mampu,
42:52orang tuanya mampu,
42:53membiayai ini.
42:54Nah, kalau kemudian pemerintah mengambil alih,
42:57menurut saya,
42:58harus menurut selektif,
42:59mungkin,
42:59kepada memberikan akses
43:02bagi mahasiswa di daerah-daerah
43:03yang benar-benar tidak mampu.
43:05Jadi, tidak mengorbankan kualitas pendidikan,
43:08tidak juga mengorbankan
43:10kesehatan fiskal negara.
43:11Baik, itu loh.
43:12Oke, berarti intinya
43:14jangan hanya mengejar label gratis,
43:15tapi juga bagaimana kualitasnya,
43:17begitu ya.
43:18Kita bahas,
43:18usai jeda,
43:19saudara,
43:19tetaplah bersama kami di Business Talk.
43:29Oke, saya langsung ke Mas Media.
43:30Alas itu saja Mas Media,
43:31jika pemerintah tetap ingin menggratiskan PTN,
43:34anggaran apa yang harus direalokasi?
43:36Saya berharap ini didengar oleh Pak Prabowo dan Menteri.
43:40Pertama,
43:41ikuti perintah MK
43:42untuk mengeluarkan MBG dari anggaran pendidikan.
43:45Ada dua ratusan triliun,
43:47gunakan itu untuk subsidi pendidikan tinggi,
43:49sekolah dasar, SD, SMP, SMA, dan seterusnya.
43:52Kedua,
43:53jangan sampai
43:54beasiswa,
43:56semua
43:57insentif untuk pendidikan hari ini
43:59berkurang karena MBG.
44:00Kita nggak ingin juga
44:01gara-gara
44:0293 triliun ini,
44:04tapi bersamaan beasiswa
44:05untuk mahasiswa juga berkurang.
44:07Kemudian ketiga,
44:08UKT,
44:08uang pangkal yang brutal itu
44:10hapus saja.
44:11Gunakan
44:12progressive universalism.
44:13Itu ada hitung-hitungannya.
44:15berapa masyarakat miskin yang harus
44:17di-cover,
44:18berapa orang kaya yang tetap harus bayar.
44:20Nah,
44:21kunci dari ini,
44:22ini yang paling penting.
44:23Libatkan pakar.
44:24Itu kenapa Ki Hajar Dewantara itu
44:26bilang,
44:27ingar so sung tuloto.
44:29Yang terdepan memberikan teladan.
44:31Jangan pernah bilang pakar,
44:34ini saatnya di masa
44:35kita butuh pakar
44:37untuk menghitung ini,
44:38dan ilmu sudah memberikan jalan untuk itu.
44:41Riset, data, dan lain-lain.
44:43Sekarang persoalan apakah Presiden,
44:46Menteri mau menggunakan ilmu itu atau tidak.
44:48Baik.
44:49Mas Harika punya jawaban,
44:50tadi disebutkan bahwa
44:51ikuti MK,
44:51keluarkan MBG dari dana pendidikan.
44:54Iya,
44:54kan di tahun depan kan.
44:56Kenapa tunggu tahun depan?
44:57Kenapa nggak sekarang saja?
44:58Itu pesan saya untuk Pak Presiden dan ini.
45:00Yang kedua,
45:02yang perlu kami sampaikan,
45:04tuntutan,
45:05harapan agar pendidikan kita gratis ini kan sudah lama.
45:08Sudah sejak Orde Baru,
45:11sejak Reformasi,
45:12sudah 40 tahun yang lalu.
45:14Ini bukan hanya disuarakan oleh para pakar,
45:16para aktivis.
45:17Jadi Presiden tidak hanya mendengarkan suara pakar,
45:21semua suara masyarakat didengarkan.
45:23Itulah mengapa sudah 81 tahun kita merdeka,
45:26baru di era Presiden Prabowo,
45:28ada komitmen yang paling besar dari seorang Presiden
45:31untuk menjalankan pendidikan gratis,
45:33dari TK hingga perguruan tinggi.
45:35Dan kita berkumpul di sini,
45:37karena keinginan dari Presiden tersebut,
45:40dan kami berterima kasih kepada Adaksi,
45:42kepada Selios,
45:43kepada teman-teman wartawan,
45:45pada DPR,
45:46terus kritisi gagasan yang mulia ini.
45:48Oke.
45:49Jangan sampai,
45:50mas,
45:50gagasan ini sepi dari kritik.
45:52Sorry,
45:52Mas Hariko saya potong,
45:53tapi yang jadi pertanyaan adalah,
45:54dananya begitu,
45:55bukan soal wacananya.
45:57Ya.
45:57Wacananya bagus oke,
45:58tapi dananya seperti apa yang jadi pertanyaan?
46:00Dananya sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan,
46:03kita akan rapatkan kembali,
46:05terus kita melakukan formula ini.
46:07Kan ini belum pernah ada dalam sejarah kita.
46:10Ya,
46:11sepanjang negara ini ada,
46:12belum pernah dijalankan kebijakan dari TK sampai perguruan tinggi ini.
46:15Jadi kita tidak bisa terburu-buru.
46:17Harus didengarkan dulu pendapat dari DPR,
46:20pendapat dari teman-teman yang hadir di sini,
46:22terus pelan-pelan dihitung,
46:24jangan sampai ada yang dirugikan.
46:25Anak-anak kita yang sekolah di swasta juga,
46:28masa depan bangsa,
46:29jangan sampai mereka dirugikan,
46:30dosen-dosen juga,
46:31bagaimana kesejahteraannya.
46:33Jadi tidak bisa buru-buru.
46:34Tetapi,
46:35dialog di Kompas TV ini,
46:37akan,
46:38tentu akan menjadi inspirasi kita semua,
46:40untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan siapapun.
46:44Oke,
46:45singkat saja ke Mas Gunawan,
46:46apa ekspektasi Anda apabila ini direalisasikan?
46:49Singkat saja.
46:50Oke,
46:51menurut saya ada satu isu krusial yang kemudian perlu kita perhatikan ya.
46:54Ini menjadi momen bagi kita untuk kemudian,
46:57melihat kembali terkait dengan pembagian PTN.
47:00Ada Satgar,
47:01BLU,
47:02dan juga PTN-BH.
47:03Dan kita melihat,
47:05memang,
47:05arah pendidikan tinggi kita ini sudah menjadi kapitalis gitu.
47:09Oke.
47:09Dan ini tidak susah dengan konstitusi.
47:11Dan kemarin,
47:12ada Rektor Unsud,
47:13Sudirman,
47:14yang kemudian ditangkap,
47:15karena ada permainan.
47:16Baik.
47:17Di mahasiswa baru gitu.
47:19Oke, baik.
47:19Saya tangkap apa lalu,
47:20Anda melihat apakah pendidikan sekarang sudah kekapitalis?
47:25Singkat saja sebagai closing statement.
47:27Ya,
47:27pertama tentu,
47:29kami menyarankan di Komisi 10 itu agar merestrukturisasi porsi dari anggaran pendidikan itu tadi.
47:36Kalau misalnya sekolah gratis ini mau dilakukan,
47:39kemudian kuliah gratis juga dijalankan,
47:42maka satu-satunya cara adalah restrukturisasi anggaran pendidikan.
47:45Caranya seperti apa?
47:46Ya, masih ada mekanisme.
47:47Ada ABT,
47:48ada pergesan dan sebagainya.
47:50Baik.
47:50Kita terbatas oleh durasi.
47:51Terima kasih,
47:52Bapak-Bapak,
47:53atas waktunya bersama kami di Studio Kompas TV.
47:55Demikian bisnis talk hari ini,
47:56Saudara.
47:56Saya, Yan Rahman,
47:57pamit undur diri.
47:57Terima kasih atas kebersamaan Anda.
47:59Sampai jumpa.
48:02Terima kasih atas kebersamaan Anda.