- 8 menit yang lalu
- #nusronwahid
- #korupsi
- #menteriprabowo
KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR/BPN setelah operasi tangkap tangan (OTT).
Sorotan kini mengarah pada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang belum diperiksa KPK.
Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saut Situmorang, menilai situasi tersebut perlu dipertanyakan.
Saut mengatakan, dirinya melihat ada sesuatu yang aneh dalam penanganan perkara tersebut.
Menurut Saut, sejak awal operasi tangkap tangan, konstruksi perkara dinilai sudah cukup terlihat. Ia juga mempertanyakan alasan KPK belum memanggil pihak-pihak yang berkaitan untuk diperiksa.
Saut menegaskan, pemanggilan untuk pemeriksaan tidak serta-merta berarti seseorang akan menjadi tersangka.
Saut juga menyoroti dugaan persoalan mafia agraria yang menurutnya sudah berlangsung sejak lama.
"Saya bilang, emang takut sama siapa kita berantas mafia ini? Saya bilang begitu," ujar Saut.
Sementara itu, pengamat politik Hendri Satrio melihat posisi Nusron Wahid juga perlu dibaca dari sisi politik.
Hendri menilai, Nusron masih tampil di ruang publik setelah OTT KPK dan menyatakan menghormati proses hukum.
Di sisi lain, Hendri menyoroti sejumlah hal yang menurutnya menjadi pertanyaan dalam kasus OTT ATR/BPN, termasuk keberadaan uang tunai yang disita KPK.
KPK dalam OTT tersebut menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar dan menetapkan delapan tersangka.
Hendri kemudian mengaitkan sejumlah variabel politik dengan belum diperiksanya Nusron Wahid.
Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.
Selengkapnya saksikan di sini:https://youtu.be/jH5kQkhFulA
Baca Juga Prabowo Terima Laporan Penanganan Karhutla, Sisa 209,78 Hektare Terus Dipadamkan di https://www.kompas.tv/nasional/692289/prabowo-terima-laporan-penanganan-karhutla-sisa-209-78-hektare-terus-dipadamkan
#nusronwahid #korupsi #menteriprabowo
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/692293/nusron-wahid-belum-diperiksa-kpk-soal-dugaan-korupsi-di-atr-bpn-saut-situmorang-aneh-satu-meja
Sorotan kini mengarah pada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang belum diperiksa KPK.
Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saut Situmorang, menilai situasi tersebut perlu dipertanyakan.
Saut mengatakan, dirinya melihat ada sesuatu yang aneh dalam penanganan perkara tersebut.
Menurut Saut, sejak awal operasi tangkap tangan, konstruksi perkara dinilai sudah cukup terlihat. Ia juga mempertanyakan alasan KPK belum memanggil pihak-pihak yang berkaitan untuk diperiksa.
Saut menegaskan, pemanggilan untuk pemeriksaan tidak serta-merta berarti seseorang akan menjadi tersangka.
Saut juga menyoroti dugaan persoalan mafia agraria yang menurutnya sudah berlangsung sejak lama.
"Saya bilang, emang takut sama siapa kita berantas mafia ini? Saya bilang begitu," ujar Saut.
Sementara itu, pengamat politik Hendri Satrio melihat posisi Nusron Wahid juga perlu dibaca dari sisi politik.
Hendri menilai, Nusron masih tampil di ruang publik setelah OTT KPK dan menyatakan menghormati proses hukum.
Di sisi lain, Hendri menyoroti sejumlah hal yang menurutnya menjadi pertanyaan dalam kasus OTT ATR/BPN, termasuk keberadaan uang tunai yang disita KPK.
KPK dalam OTT tersebut menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar dan menetapkan delapan tersangka.
Hendri kemudian mengaitkan sejumlah variabel politik dengan belum diperiksanya Nusron Wahid.
Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.
Selengkapnya saksikan di sini:https://youtu.be/jH5kQkhFulA
Baca Juga Prabowo Terima Laporan Penanganan Karhutla, Sisa 209,78 Hektare Terus Dipadamkan di https://www.kompas.tv/nasional/692289/prabowo-terima-laporan-penanganan-karhutla-sisa-209-78-hektare-terus-dipadamkan
#nusronwahid #korupsi #menteriprabowo
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/692293/nusron-wahid-belum-diperiksa-kpk-soal-dugaan-korupsi-di-atr-bpn-saut-situmorang-aneh-satu-meja
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:02Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini.
00:10Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH.
00:21Tentunya semua bergantung pada kebutuhan penyidikan.
00:25Butuh untuk dijelaskan oleh pihak-pihak yang diduga mengetahui tergantungan materi yang sedang dilakukan penyidikan tersebut.
00:35Sangat menyayangkan sekali bahwa KPK pada saat OTT kemarin tidak segera melakukan penjemputan
00:44ataupun penangkapan dalam proses 1x24 jam tersebut kepada Menteri NW.
01:06Selamat malam.
01:07Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 14 September terkait dugaan suap,
01:14pengurusan izin hak guna bangunan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang,
01:19Badan Pertanahan Nasional ATR BPN menjadi ujian keberanian sekaligus independensi KPK.
01:25Sembilan hari berselang, Menteri ATR BPN Nusron Wahid belum juga diperiksa KPK.
01:31Padahal salah satu tersangka adalah level Eslon 1.
01:35Pertanyaannya sederhana, kenapa Nusron Wahid belum diperiksa?
01:39Inilah satu menjadir forum malam ini bersama saya, Yogi Nugrah.
01:42Sudah hadir di studio Kompas TV malam ini untuk membahas tema malam ini adalah
01:46Bung Henry Satrio, pengamat politik dari Universitas Pejajaran.
01:51Selamat malam.
01:51Selamat malam.
01:52Selamat malam.
01:53Hadir juga Pak Saud Situ Morang, Wakil Ketua KPK 2015-2019.
01:58Pak Saud, masih semangat dengan situasi sekarang?
02:01Agak hopeless sedikit.
02:03Eh, harus semangat.
02:04Safiq Ali, Artifis NU, sekaligus pernah jadi Ketua PPNU kan?
02:09Sekarang nanti mau lagi jadi pengurus?
02:11Ya, mau slow living aja.
02:12Oke, saya ke, saya ke, kami juga sudah mengundang sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengundang perwakilan dari KPK untuk
02:22membahas ini.
02:23Karena salah satu jadi objek pembahasnya adalah KPK tetapi sampai dengan ini ditayangkan tidak juga mengirimkan perwakilannya.
02:30Jadi, kita terus membahas dengan perspektif yang sudah disiapkan.
02:33Pak Saud, sudah hampir lebih dari satu minggu setelah eboh itu sampai asal satu tapi belum juga diperiksa.
02:43Kalau Pak Saud melihat sebagai yang pernah ada di KPK ini wajar atau ini bagian dari strategi atau ada hal
02:50yang memang berat sekali nih buat KPK sekarang?
02:54Iya, tentu nggak wajar ya, tentu nggak wajar.
02:57Tapi sebelum saya masuk ke tidak wajaran itu, kalau kita masuk ke formil dan materialnya, saya masuk dulu ke bisnisnya
03:05gitu.
03:05Oke.
03:06Hari ini kita meluncurkan, saya hadir diminta untuk membahas satu buku berjudul itu Strategi Baru Pemberantasan Mafia Tanah.
03:14Pemberantasan Mafia Tanah.
03:15Strategi Baru Pemberantasan Mafia Tanah.
03:16Dan harusnya hadir ya, Menteri.
03:18Rencananya, sebenarnya Sang Menteri hadir gitu, tapi nggak hadir karena itu rencananya jauh sebelum OTT gitu.
03:23Jauh sebelum OTT ya?
03:25Buku itu dibuat gitu oleh seorang ahli, Pak Nur namanya, pernah bersama-sama saya menyelesaikan banyak problem di PTKI waktu
03:33saya di KPK,
03:34bagaimana membebaskan tanah-tanah yang bermasalah.
03:37Jadi kalau mulai dari Undang-Undang Agar Rian nomor 5 tahun 1960 sampai Undang-Undang Omnibus Loh disini kan banyak
03:43masalah.
03:44Iya.
03:45Malah Omnibus Lohnya sendiri kan jadi bikin lebih ruwet dibandingkan Undang-Undang yang dibuat tahun 1960.
03:52Ditambar ruwet lagi sama Bapak NW ini gitu kan.
03:55Gimana? Tambar ruwetnya gimana?
03:56Ya artinya kan tujuannya sebenarnya kan...
03:58Belum jadi tersangka nggak usah pakai inisial?
04:00Nggak, makanya kita bicara menisial.
04:01Oh oke, oke.
04:03Tapi kan kalau memang ada kaitan dengan potensi tersangka yang kita sebut saja biar aman gitu.
04:11Artinya nothing to do with, takut-takut.
04:13Kita tadi sempat di Bapak Nas tadi kita bicara, kita harus berani.
04:18Saya bilang, emang takut sama siapa kita berantai sama pihak ini gitu?
04:20Saya bilang begitu.
04:21Ada beberapa orang yang bilang, kita harus berani mengubah strategi.
04:24Karena tanah itu fungsinya, ada fungsi sosial segala macam.
04:27Ada mau bilang bahwa sebenarnya ada nuansa takut soal agraria ini ya kaitannya dengan KPK.
04:33Oh itu muncul loh di forum tadi itu.
04:35Saya bilang, takut apa? Kita takut sama siapa gitu.
04:38Oke lah, ada beberapa mafia itu kita belum lahir, Mas Enza.
04:42Mafia itu udah lahir gitu.
04:43Dan dia tahu sejarah tanah di situ gitu loh.
04:46Ya kan, ini itu jadi permainan kan semuanya kan.
04:48Akhirnya cerita lah yang di Bogor ini kan termasuk.
04:51Bogor itu paling ruwet tuh, macam berapa kilometer dari Jakarta.
04:54Nah kembali ke formil materinya tadi, kalau saya sih katakan ini ada sesuatu yang aneh.
05:00Karena memang dari awal gatekeepernya jelas, 4 orang udah disebut.
05:04Dan dia sudah menjelaskan juga itu uang itu uang siapa, kemana dan seterusnya.
05:08Nah kemudian kalau kita bicara ini produk dari OTT, di banyak tempat kan saya selalu bilang.
05:14OTT itu adalah sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu, dilaporin ke KPK, didalemin, terjadi lagi peristiwa bidanya.
05:25Nah, bidanya kan gitu berulang.
05:27Jadi nggak ada cerita sebenarnya.
05:29Sebetulnya KPK sekarang udah punya banyak.
05:30Udah tahu konstruksinya, udah tahu.
05:32Dan menjadi aneh kalau mereka jadi kayak seperti ilus udara kayak begini, siapa yang meremot mereka.
05:37Jadi Anda tidak melihat bahwa ini bagian dari strategi KPK era sekarang, tapi memang ada sesuatu yang kira-kira KPK
05:44ini jadi takut karena ini penyakut mafia agraria.
05:46Ya bisa jadi, karena memang tadi itu kata-kata sebenarnya perakut, sebenarnya takut, terus berbalik di strategi.
05:53Makanya kemarin di beberapa tempat saya bilang, itu ada WA, nanti itu jule deh.
05:57Nanti WA-nya beda lagi dong.
05:58WA-nya ternyata sama istrinya, bukan sama siapa.
06:00Padahal kalau...
06:01Dibuat pembenaran gitu loh.
06:02Kalau KPK memeriksa atau memanggil kan nggak harus ujung-ujungnya tersangat.
06:06Mau diperiksa aja dulu kan, menjadi bagian yang tak terpisah kan.
06:08Ya, makanya analisis kita, sebagaimana banyak-banyak kita yang menggunakan logika, nalar, dan argumentasi kita ini menjadi aneh.
06:16Ketika kemudian saya sebutkan di bagian depan itu bahwa OTT ini adalah sesuatu yang cukup mateng.
06:21Konstruksi siapa berbuat apa itu kelihatan sebenarnya di situ dari awal peranannya.
06:26Dan saya yakin pasti juga udah banyak pengolong-pengolong komunikasi yang sudah diamatin sejak awal dan diikutiin gitu kira-kira.
06:34Jadi kalau belum manggil apa kira-kira menurut Anda?
06:38Ya, kan gini ya.
06:39Kembali lagi kan, ini kan persoalannya perintah presidennya kejar sampai kantar tika.
06:45Harusnya tinggal tangkap.
06:46Iya, ngejarnya sampai di kolok pulang lagi gitu loh.
06:49Iya kan, jadi nggak bisa menjabarkan gitu.
06:51Itu kira-kira rap.
06:52Ya, Bung Hensat.
06:53Ya.
06:54Kan kalau mengaman ini ada kuyunan begini, ini kita ujian kesaktiannya seorang Nusran Wahid nih.
06:59Oke.
06:59Dengan sepak terjang politiknya ini kayak apa gitu kan, sakti atau enggak.
07:02Tapi di DPR setelah menghilang cukup empat harian, datang di DPR, mewakili pemerintah, rapat biasalah rutin dan menyampaikan pendapat bahwa
07:11saya mengurangi hukum, normatif lah.
07:13Anda melihat bagaimanapun ini masih ada di Menteri Kabinet Prabowo Gibran.
07:19Anda melihat kalau ini memang gayanya begitu atau mulai udah kelihatan agak ardup nih, agak ngeri-ngeri gitu.
07:25Ini saya mau lihat dari berbagai sisi ya.
07:27Oke.
07:27Jadi yang pertama adalah dari faktor tokoh politik dulu.
07:30Kalau kita lihat Nusran Wahid itu sampai hari ini kan masih berani tampil sebenarnya di kamera, masih berani tampil di
07:39publik.
07:41So artinya dia ingin mengesankan bahwa dia tidak bersalah, maka dia berani bicara bahwa ya kami menghormati proses hukum.
07:47Nah kemudian yang kita lihat juga dari tokoh-tokoh yang berada di sana pada saat di OTT, yang menjadi pertanyaan
07:56besar ada tokoh yang berlabel Presiden Direktur.
08:00Tidak mudah mengeluarkan seorang Presiden Direktur dari kantornya untuk berjalan bertemu dengan beberapa pejabat unless memang levelnya tinggi sekali.
08:10Makanya itu menjadi Presiden yang menjadi pertanyaan luar biasa.
08:14Kemudian yang ketiga, saya gak ngerti kenapa kemudian tiba-tiba benda satu ini menjadi hal yang sangat menarik di setiap
08:22kali ada OTT KPK.
08:23Namanya koper.
08:26Ada juga kardus durian sempat.
08:27Ya, tapi begitu koper ini disebut-sebut, alhasil pikiran kita akan menerawang mana-mana berapa besar jumlah uangnya.
08:37Karena sudah berkoper-koper kan, namanya koper pasti itu cash and carry, sengaja diberikan untuk tidak terlacak pastinya.
08:45Nah jadi pertanyaan-pertanyaan itu terus membungkus cerita ini, hingga ada pertanyaan baru lagi, ada pernyataan baru lagi.
08:54Yang pertama adalah dari Partai Golkar, dia sudah tidak menjadi anggota Partai Golkar lagi.
08:59Sebelum OTT, pengurus-pengurus.
09:026 bulan, 6 bulan ya. 6 bulan sebelum itu bahkan katanya sudah mengajukan pengurusannya.
09:06Yang mengundurkan diri pengurusannya, tapi kalau anggota masih.
09:10Ada percaya nggak kalau itu bahwa pernyataan itu mundur sebelum ada OTK?
09:16Ya artinya Partai Golkar tidak ingin terbawa-bawa ke case ini.
09:20Itu kan terlihat sekali.
09:22Kemudian pertanyaan berikutnya adalah pada saat kita melihat televisi, menonton Kompas TV,
09:29ada pertanyaan katanya aliran koper itu untuk salah satu acara besar ormas terbesar di Indonesia.
09:38Maka kemudian kita menerawang lagi, ini kemana arahnya?
09:41Jadi kalau kemudian judul hari ini kenapa Nusron tidak diperiksa,
09:48maka kita akan menghubungkan variable-variable itu.
09:51Dan jangan-jangan itu yang membuat belum juga diperiksa?
09:53Ya dan ada satu variable yang belum saya sebutkan lagi.
09:56Apa itu?
09:56Yang pertama adalah variable TKN Prabowo Gibran, yang kedua sebagai orang dekatnya Prabowo Gibran.
10:05Tapi di kasus Pak Dadan kurang dekat tahu Pak Dadan.
10:07Dan dipotong juga sama Pak Prabowo?
10:10Tapi Pak Dadan kan tidak mengalirkan koper ke salah satu ormas.
10:14Oh gitu.
10:15Jadi artinya banyak hal yang dipertimbangkan.
10:17Dan Pak Dadan kan juga tidak mundur dari kepengurusan salah satu karya terbesar di Indonesia.
10:22Jadi artinya memang banyak yang dipertimbangkan.
10:26Justru sebetulnya pertanyaan kita ke KPK, dan mungkin juga bisa dijawab oleh Bang Saud disini.
10:32Apakah KPK sering sekali mempertimbangkan banyak variable?
10:37Gue jawab, agak pernah.
10:39Gue jawab, Bu Sumpah, agak pernah.
10:40Karena bicara soal ormas.
10:42Sudah ada, sudah ada Safiq Ali.
10:46Bung Safiq kan gini, disebut-sebutlah akhirnya.
10:51Disebutlah ini uang ini mengalir dan sebagainya.
10:53Belum ada konfirmasi.
10:54Panitia Muktamar Jombang Jombang,
10:57mengatakan tidak ada urusannya.
10:58Termasuk juga Saifelo Yusuf, Menteri Sosial yang ketua Panitia.
11:01Dan kita dengarkan dulu pernyataan Saifelo Yusuf.
11:08Tapi sebagai Ketua Panitia, saya pastikan ya,
11:13tidak ada kaitan kasus yang sedang rame dibicarakan ini dengan Muktamar N.
11:21Saya pastikan itu tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya,
11:26dan sekali lagi Muktamarnya sudah selesai.
11:29Ya makanya saya pastikan itu tidak ada.
11:31Saya pastikan itu tidak ada.
11:33Dan saya berharap jangan membangun opini-opini
11:38yang seakan-akan terkait dengan Muktamar,
11:42terkait dengan peserta Muktamar.
11:46Ada aliran-aliran yang berkaitan dengan Muktamar.
11:49Itu semua menurut saya harus didasarkan dengan bukti.
11:54Kita tunggu saja penjelasan resminya nanti dari KPK.
12:28Oke, tadi clear, tidak ada kaitannya Ketua Panitia.
12:30Dapat satu pelajaran lagi bahwa memang saya kira menggabungkan gitu ya.
12:37politisi-politisi dalam kepengurusan PBNU itu bermasalah.
12:44Saya melakukan bahwa harusnya dipisah PBNU,
12:48kita harus dicari generasi-generasi kader-kader yang memang tidak aktif politik.
12:53Yang mengaktif politik ya silahkan di partai.
12:56Ada banyak sekali partai yang PKB yang lahir dari NU,
13:00ada P3 yang cukup punya sejarah dengan NU,
13:02dan ada banyak partai lain yang juga membuka diri terhadap kader-kader NU.
13:06Saya kira tidak ada alasan yang cukup sebenarnya untuk politisi-politisi ini
13:12memaksakan dirinya untuk selalu aktif di NU dengan alasan khidmah.
13:16Karena yang terjadi ketika terjadi kasus-kasus seperti ini selalu dikaitkan,
13:19selalu dikaitkan.
13:20Kita nggak pernah tahu.
13:20Saya kira NU secara organisasi atau masyarakat nahdiin nggak dapat keuntungan apapun.
13:26Saya kira dari langkah-langkah politisi yang seperti itu,
13:29tetapi mendapatkan konsekuensinya, ikut kena getahnya.
13:34Tapi sebenarnya kalau bicara soal ormas Islam ya,
13:37dia ada dimanapun dan boleh bergerak di organisasi apapun termasuk partai politik.
13:42Tidakkah Anda melihat bahwa ini lebih kasus saja orang per orang,
13:45bukan aturannya memperbolehkan.
13:49Kan kalau lihat seperti itu kan akhirnya ada pembatasan,
13:51padahal NU atau ormas Islam lain itu kan boleh saja berkarya dimanapun,
13:56yang penting demi kemasalahan umat gitu.
13:58Sebagai anggota boleh.
13:59Boleh.
14:00Tapi memang dalam kepengurusan bahkan di PBNU sendiri kan
14:03memang sudah sempat muncul aturan perkumpulan,
14:07bahwa pengurus partai politik nggak boleh merangkap sebagai pengurus harian.
14:10Oke.
14:11Jadi itu ada kesadaran untuk bagaimana khidtoh NU itu diwujudkan dengan lebih baik,
14:18lebih baik seterusnya.
14:19Padahal nama Nusron Wahid ini disebut-sebut calon kuat.
14:22Iya, karena dia bagian dari sukses.
14:26Sementara Anda mengatakan bahwa lebih baik jangan masuk ke pengurusan anggota boleh gitu.
14:30Iya, kalau anggota kan masih tetap sebagai anggota,
14:34walaupun NU itu sebenarnya kan nggak ada KTA juga.
14:36Oke.
14:36Jadi para diskusnya.
14:37Sekali lagi saya ingin memastikan, karena ini kaitannya dengan itu,
14:39kalau demikian partai politik atau anggota partai politik
14:42sepertinya tidak masuk ke pengurusan PBNU,
14:44apa poin Anda yang paling penting untuk paling tidak didengar?
14:48Ini kan kalau nggak salah minggu depan mau diumumkan.
14:49Iya, pertama saya kira bahwa dengan apa yang menimpa kasus yang tersangkut dengan Nusron Wahid ini,
14:59kita kan menyaksikan betapa bahayanya saya kira memasukkan politisi-politisi
15:04yang punya tanggung jawab publik besar terhadap seluruh bangsa ini,
15:08seluruh elemen ini untuk menjadi pengurus partai politik.
15:10Karena apa?
15:11Ya politik dan kekuasaan itu tends to corrupt.
15:15Beberapa waktu lalu saya podcastan sama Pak Sarmuji Golgar,
15:19dia juga mengakui kekuasaan itu punya logikanya sendiri.
15:23Sehingga memang sulit dihindari, kurang lebih seperti itu.
15:27Or tentu corrupt dan ya sudah semestinya ada garis yang...
15:33Pernyataan Anda ini pasti akan berdampak kepada penyusunan pengurus apalagi?
15:36Ya semestinya begitu.