Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 18 jam yang lalu
KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi realokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai tahun anggaran 2028 untuk menyesuaikan pelaksanaan program tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Purbaya mengatakan, realokasi anggaran MBG baru dapat diterapkan pada 2028 karena proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 sudah berjalan ketika putusan MK terkait penganggaran program tersebut diumumkan.

Dengan demikian, anggaran MBG dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027 masih dialokasikan dari pos belanja pendidikan.

"Kita pikirkan nanti pembahasan anggaran 2028. Tapi saya pikir kita bisa realokasi," kata Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (28/6/2026).

Baca Juga Purbaya: Butuh Pertumbuhan 6,56,7 Persen untuk Serap Lebih Banyak Tenaga Kerja di https://www.kompas.tv/ekonomi/688015/purbaya-butuh-pertumbuhan-6-5-6-7-persen-untuk-serap-lebih-banyak-tenaga-kerja



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/688061/menkeu-purbaya-siapkan-realokasi-anggaran-mbg-mulai-2028-usai-putusan-mk
Transkrip
00:00Nah itu kita pikirkan nanti pas pembahasan anggaran 2028, tapi saya pikir kita bisa realokasi saran aslinya sehingga itu masih
00:09cukup.
00:10Tapi kalau untuk tahun depan nggak mau masih ada dari sektor pendidikan?
00:13Masih seperti ini, kan itu juga tahun-tahun depan kan, wajibannya 2028.
00:17Karena udah kebun dibahas kan 2027, kalau dihubung, berantakan semuanya. Itu yang kita cegah.
00:24Kalau nanti 2028 kira-kira bisa ambil dari pos mana?
00:27Nanti kita atur.
00:32Ya Mbak, Anda pasti incir yang besar-besar kan? Pasti Anda bilang MBG aja turunin, atau bisa lagi pertahanannya turunin,
00:43kesehatannya turunin, kayak gitu.
00:45Tapi yang jelas kan bisa diatur.
00:51Ya makanya kuncinya sekarang ke depan adalah peningkatan efisiensi pajak dan biaya cukai collection-nya ditangani dari kebocoran-kebocoran yang
01:02signifikan ke depan.
01:06Dan Anda bilang, Anda kan nanya berapa potensinya dari bajak aja yang nggak beroperasi dengan benar sesuai dengan aturan yang
01:14ada, yang dari Cina-Cina itu bisa 5 triliun lebih.
01:19Jadi ada juga bahan bangunan yang sama cara bekerjanya, 5 triliun lebih.
01:24Dari nanti yang seluruh depan-seluruh depan kita beresin juga, harusnya nanti akan lebih bagus.
01:30Karena yang bayar lebih banyak, dan perusahaan nasional juga jadi bisa lebih kompetitif.
01:37Yang perusahaan nasional bajak misalkan sekarang nggak berani gitu.
01:41Kenapa? Ketangkap, ketahuan.
01:42Tapi mereka ngasih tahu ke saya atau nggak beri sinyal lah.
01:46Kalau yang Cina nggak dibayar sini, saya juga akan begitu.
01:50Supaya bisa bersaing.
01:52Jadi saya mesti beresan betul itu dalam waktu dekat.
01:54Pak, mau klarifikasi aja untuk yang perusahaan bajak China itu, Pak, itu sebenarnya lebih ke intensifikasi apa intensifikasi sih, Pak?
02:02Mungkin kalau untuk tahun depan kan, Bapak kemarin juga bilang, untuk meningkatkan compliance itu arahnya ke depan-nya itu lebih
02:07baik.
02:08Intensifikasi kan seksiminsasi? Enggak, intensifikasi kan naikkan tarif.
02:11Ini eksensifikasi base-nya diperbesar dengan memaksa dia comply.
02:16Satu perusahaan itu aja sampai 1 triliun tuh dapetnya loh sebetulnya.
02:19Kemarin saya datangnya itu setahun ya.
02:24Tiga tahun lah.
02:25Belum kalau kita tarik lima tahun.
02:27Banyak tuh dapetnya.
02:30PPH, PPN, PPN, apa semua lah itu.
02:33Impornya juga bohong.
02:35Semuanya itu.
02:36Jadi kan kita beresin yang gitu.
02:42Ada, sudah sekarang Pak, diperiksa terus semuanya dan udah dihitung hutang pajaknya berapa.
02:50Iya, sebentar lagi, Tak Gin.
02:54Kendalanya ya dipajak masih lambat aja, nanti kita beresin.
03:00Fakta bahwa ada perusahaan seperti itu, puluhan tahun beroperasi, dan gak ketahuan.
03:06Berarti ada yang main memang.
03:11Yang melapor ke Pak Bubaya gak ada, tapi kita tahu sih ya, kira-kira ada yang main siapa aja.
03:21Jadi mau apa? Mau dipecat-pecat gitu.
03:26Iya, dalam waktu dekat.
03:32Pak, progres pembicaraan dengan Danantara gimana, Pak, soal yang wacana pengembalian sebagian dividen sebagai cadangan APBN?
03:41Kan kata Bapak lagi dibahas sama Danantara sama Pak Rosan, itu mungkin sampai saat ini bisa dibahas.
03:46Enggak dibahas, sudah dipastikan. Tinggal ditentuin kapan dia mengirim, itu aja.
03:50Itu kalau boleh tahu, porsinya berapa sepatnya dari dividen?
03:54Boleh, Pak.
03:57Biar aja. Sekitar Rp120 triliun.
04:00Itu tahun ini, Pak?
04:01Tahun ini.
04:02Rp120 triliun.
04:03Itu yang diputusan oleh Presiden.
04:06Kalau yang untuk tahun depan sudah ada pembicaraan?
04:09Belum, nanti tergantung kebijakan Pak Presiden.
04:13Tapi yang jelas itu kan bagus, dan antaranya keuntungannya meningkat, fiskal juga secara gak langsung diuntungkan.
04:21Kalau setahun-tahun sebelumnya saya cuma dapat Rp90 triliun dari dividen,
04:26kalau di Rp120 kan bagus, meningkat.
04:28Malah jadi saya gak rugi, pemerintah gak rugi, sama juga istimewa muntah.
04:32Kalau pendapatan gak terugi, malah nambah.
04:35Saya harapin ke depan untungnya lebih besar lagi.
04:37Kalau yang Rp120 triliun tahun ini, berarti akan kembali ke pos PNBP kekayaan Negara dipisahkan?
04:44PNBP ya? PNBP yang lain-lain kayaknya.
04:53Masih kita diskusikan?
04:54Nanti masih kita diskusikan untuk tanggal 15, yang jelas akan diserahkan ke kita kira-kira September.
05:03Ini kalau kita masih godok bentuknya yang paling pas seperti apa.
05:09melibatkan beberapa SMV dari Kementerian Keuangan.
05:13Tapi belum bisa saya umumkan karena belum terlalu masih dalam proses diskusi lah.
05:19SMV-nya berapa?
05:21Satu atau dua?
05:22Dua mungkin.
05:23PI ini ya?
05:25Belum.
05:26Bisa juga kita pakai yang SMV yang kecil, bisa juga yang besar.
05:30Kita lihat nanti skema yang paling pas seperti apa, masih diolah lah.
05:36Pak yang Rp120 triliun itu dari BK dan BUM.
05:40Keuntungan ya? Bukan dividen, dia keuntungan.
05:43Iya.
05:44Untuk tahun ini aja ya?
05:45Tahun ini?
05:47Sudah masuk Pak?
05:49Belum.
05:50Kapan?
05:51Saya mau nanya Pak Rosan juga, kapan mengirim uangnya?
05:54Itu tujuannya kalau dari sisi Kementeriannya untuk apa-apa?
05:58Untuk cadangan dulu supaya anggaran kita semakin kuat.
06:02Untuk supaya menjaga devisi tetap Rp285.
06:05antara itu juga untuk cadangan kalau kita perlu pengeluaran lebih yang tak terduga.
06:19PNBP, lain-lain ya?
06:22Kira-kira itu masuknya.
06:23Pak itu asumsinya, dividen totalnya berapa Pak?
06:26Maksudnya Rp120 triliun itu adalah berapa persen?
06:29Itu ditentu ini dari mana sih Pak Setelan di sana?
06:32Itu saya mungkin nggak berbicara itu.
06:34Karena punya Pak Rosan.
06:47BNBP.
06:48BNBP.
06:49Oh nggak apa-apa.
06:57Nggak apa-apa ini kan dicadangin ya Pak Gw.
07:13Saya mesti nunggu masukan dari Pak
07:18Proposal dari Kementerian Perindustrian.
07:22Tapi kan jumlahnya sama.
07:23Jumlahnya tuh dulunya 6 juta untuk 500 ribu.
07:26Sekarang 3 juta, terus 1 juta motor.
07:30Total kosnya 3 triliun.
07:32Sama.
07:33Nanti saya lihat apakah ada perubahan.
07:36Atau nggak sampai sekarang kami belum menerima
07:37proposal dari Kementerian Perindustrian.
07:39Surah gue kecil ya.
07:42Apar kayaknya nih.
07:55Oh kalau 6 kan kira-kira kalau kita lihat.
07:59Ini angka yang diperdebatkan sebetulnya nih.
08:00Di BPS tuh kalau kita lihat input-output table
08:04ada namanya kooposien teknik tenaga kerja.
08:071% PDB maksudnya berapa.
08:10Kalau 1% yang sekarang tuh
08:12kita lihat 400 ribu angkanya.
08:14Kalau 6, 6 kali 4 berarti 2,4 juta lapangan kerja
08:17akan tercipta dari pertumbuhan 6%
08:19lapangan kerja baru ya.
08:21Belum cukup untuk menyerap semua tenaga kerja
08:24yang masuk ke usia kerja.
Komentar

Dianjurkan