JAKARTA, KOMPAS.TV - Mahkamah Konstitusi (MK) menilai lembaga negara tidak tepat ditempatkan sebagai objek yang dilindungi dari penghinaan melalui hukum pidana.
Sebab, lembaga negara merupakan subjek hukum yang tidak memiliki perasaan seperti manusia.
"Perlindungan atas kehormatan, martabat, dan atau nama baik perorangan tidak dapat disamakan dengan perlindungan terhadap kehormatan, martabat dan nama baik pemerintah atau lembaga negara sebagai institusi negara," ujar Hakim Konstitusi Adies Kadir di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).
Adies berbicara saat membacakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni gugatan soal pasal penghinaan terhadap pemerintah.
MK menerima gugatan itu dan akhirnya membatalkan pasal itu dalam KUHP versi terbaru tersebut.
Video editor: Vila
#mk #hakimmk #kuhpbaru
Baca Juga Prakiraan Cuaca Besok 30 Agustus 2026 di DKI Jakarta, BMKG: Jaktim Berpotensi Hujan Sore Hari di https://www.kompas.tv/regional/688024/prakiraan-cuaca-besok-30-agustus-2026-di-dki-jakarta-bmkg-jaktim-berpotensi-hujan-sore-hari
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/688056/mk-hapus-pasal-penghinaan-pemerintah-lembaga-negara-berbeda-dengan-manusia
Sebab, lembaga negara merupakan subjek hukum yang tidak memiliki perasaan seperti manusia.
"Perlindungan atas kehormatan, martabat, dan atau nama baik perorangan tidak dapat disamakan dengan perlindungan terhadap kehormatan, martabat dan nama baik pemerintah atau lembaga negara sebagai institusi negara," ujar Hakim Konstitusi Adies Kadir di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).
Adies berbicara saat membacakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni gugatan soal pasal penghinaan terhadap pemerintah.
MK menerima gugatan itu dan akhirnya membatalkan pasal itu dalam KUHP versi terbaru tersebut.
Video editor: Vila
#mk #hakimmk #kuhpbaru
Baca Juga Prakiraan Cuaca Besok 30 Agustus 2026 di DKI Jakarta, BMKG: Jaktim Berpotensi Hujan Sore Hari di https://www.kompas.tv/regional/688024/prakiraan-cuaca-besok-30-agustus-2026-di-dki-jakarta-bmkg-jaktim-berpotensi-hujan-sore-hari
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/688056/mk-hapus-pasal-penghinaan-pemerintah-lembaga-negara-berbeda-dengan-manusia
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Namun demikian, perlindungan atas kehormatan martabat dan atau nama baik perorangan
00:05tidak dapat disamakan dengan perlindungan terhadap kehormatan martabat dan nama baik pemerintah.
00:14Putusan nomor 282 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025
00:22Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang ma'asa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
00:29yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir
00:34menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang nomor 1 tahun 2023
00:39tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
00:47yang diajukan oleh Tania Iskandar, Sila Fideh Novira Ngebu, Muhammad Restu, Yuni Wulan Ningsih, Ika Minawati
00:58Putra Muhammad Fadila, Tasya Ayu Habsari, Mawar Prasiska Nurizki, Risa Zafira, Bernita Matondang, Arianto Zaluku, dan Alexandra Asila Taufik
01:13memberi kuasa kepada Ziko Leonard Zagardo Simanjuntak dan kawan-kawan
01:19selanjutnya disebut sebagai para pemohon
01:22membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan
01:26duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan
01:30pertimbangan hukum
01:31kewenangan mahkamah
01:33mahkamah berwenang mengadili permohonan akwo
01:36kedudukan hukum
01:37para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akwo
01:42pokok permohonan
01:43paragraf 3.7 sampai dengan 3.11
01:47dan seterusnya dianggap diucapkan
01:50menimbang bahwa setelah mahkamah
01:52memeriksa dan membaca secara saksama
01:54permohonan para pemohon
01:56keterangan DPR
01:57keterangan Presiden
01:58keterangan ahli para pemohon
02:01keterangan ahli Presiden
02:02bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon
02:05kesimpulan tertulis para pemohon
02:07dan kesimpulan tertulis Presiden
02:10persoalan konstitusionalitas
02:12norma yang dipermasalahkan oleh para pemohon
02:15pada pokoknya adalah
02:16bahwa Norma Pasal 240
02:19beserta penjelasannya
02:21dan Norma Pasal 241
02:23UU 1 2023
02:24telah membuka ruang interpretasi subjektif
02:29dalam penegakan hukum
02:30dan seterusnya dianggap diucapkan
02:35menimbang bahwa berkenaan dengan masalah konstitusionalitas norma
02:40yang didalilkan para pemohon di atas
02:42penting bagi mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan pendirian mahkamah
02:46berkenaan dengan Norma Pasal 134
02:51Pasal 136 bis
02:53dan Pasal 137
02:55KUH pidana
02:56atau KUH pilama
02:58yang pada pokoknya mengatur perihal penghinaan terhadap pemerintah
03:02yaitu Norma Pasal-Pasal
03:04ihwal penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden
03:07berkenaan dengan hal tersebut
03:10putusan mahkamah konstitusi nomor 013
03:13garis datal 022
03:15garis miring PUU 4 Romawi 2006
03:18antara lain menyatakan sebagai berikut
03:21dan seterusnya dianggap diucapkan
03:23selanjutnya
03:24sejalan dengan pertimbangan di atas
03:26putusan mahkamah konstitusi nomor 6
03:29garis miring PUU 5 Romawi 2007
03:31kembali menegaskan isu konstitusional Norma Pasal 154 dan Pasal 155
03:38dalam KUHP lama
03:40dan seterusnya dianggap diucapkan
03:42lebih lanjut
03:44putusan mahkamah konstitusi nomor 14
03:46garis miring PUU 6 Romawi 2008
03:49juga kembali menegaskan
03:51perihal isu konstitusional Norma Pasal 207 dan Pasal 316
03:56dalam KUHP lama
03:58dan seterusnya dianggap diucapkan
04:00berdasarkan kutipan pertimbangan hukum
04:03seluruh putusan mahkamah tersebut di atas
04:05mahkamah telah berpendirian
04:08bahwa sebagai suatu negara hukum yang demokratis
04:11berbentuk republik dan berkedelolatan rakyat
04:14serta menjunjung tinggi hak asasi manusia
04:17sebagaimana telah ditentukan dalam UDNRI tahun 1945
04:20bagi Indonesia tidak relevan lagi
04:24mempertahankan dan melanjutkan
04:25semangat yang termuat dalam substansi
04:28Norma Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama
04:37artinya, sebagaimana ditegaskan mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud
04:42mempertahankan dan melanjutkan substansi Norma Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama
04:51sama saja dengan menegasikan prinsip persamaan di depan hukum
04:56mengurangi kebebasan berekspresi pikiran dan pendapat
05:00kebebasan memperoleh informasi
05:02prinsip kepastian hukum
05:04dan prinsip negara yang demokratis
05:06padahal prinsip dimaksud merupakan salah satu fondasi
05:10mendasar perlindungan hak konstitusional warga negara
05:14dalam UDNRI tahun 1945
05:16menimbang bahwa dengan menggunakan semangat yang termaktub
05:21dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 013
05:24garis datar 022
05:26garis miring PU4 Romawi 2006
05:28dan putusan-putusan mahkamah selanjutnya
05:31yang mempertimbangkan persoalan penghinaan atas pejabat publik
05:35mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para pemohon berkenaan
05:39dengan konstitusionalitas norma
05:42Pasal 240 dan Pasal 241 UUD 1 2023
05:46dan seterusnya dianggap dibacakan
05:51bahwa secara sistematis
05:53norma Pasal 240 dan Pasal 241 UUD 1 2023
05:57merupakan bagian bab 5
06:00tentang tindak pidana terhadap ketertiban umum
06:03yang antara lain mengatur penghinaan terhadap simbol negara
06:06pemerintah atau lembaga negara
06:08dan golongan penduduk
06:10dalam hal ini
06:11norma Pasal 240 dan Pasal 241 UUD 1 2023
06:16secara khusus mengatur larangan
06:19bagi setiap orang negara
06:20untuk menghina pemerintah atau lembaga negara
06:22perihal kata menghina
06:24penjelasan Pasal 240 UUD 1 2023 menguraikan
06:28kata menghina adalah perbuatan yang merendahkan
06:32atau merusak kormatan atau citra pemerintah
06:35atau lembaga negara
06:36termasuk menista atau memfitnah
06:39sebagai salah satu kata atau istilah
06:41yang kerap dimaknai secara elastis
06:43atau mulur mungkret
06:45dalam proses penegakan hukum
06:47penjelasan Pasal 240 UUD 1 2023
06:51juga menguraikan kata menghina
06:53dengan cara memperhadapkan dengan kata kritik
06:57ihwal tersebut
06:58penjelasan Pasal 240 UUD 1 2023
07:02menyatakan bahwa
07:03menghina berbeda dengan kritik
07:06yang merupakan hak berekspresi
07:08dan hak berdemokrasi
07:09misalnya melalui unjuk rasa
07:11atau menyampaikan pendapat yang berbeda
07:14dengan kebijakan pemerintah
07:15atau lembaga negara
07:16selain itu
07:18penjelasan Pasal 240 UUD 1 2023 pun
07:22menguraikan ihwal pengertian
07:24pemerintah dan lembaga negara
07:26yakni
07:27pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
07:30yang memegang kekuasaan pemerintahan
07:32negara Republik Indonesia
07:33yang dibantu oleh Wakil Presiden
07:35dan Menteri
07:36sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI
07:39tahun 1945
07:40sementara itu
07:42ihwal lembaga negara
07:43penjelasan Pasal 240 UUD 1 2023
07:46membatasi lima lembaga negara
07:49yaitu Majelis Permusawatan Rakyat
07:51Dewan Perwakilan Rakyat
07:53Dewan Perwakilan Daerah
07:55Mahkamah Agung
07:56dan Mahkamah Konstitusi
07:58penentuan lembaga tersebut
08:00sekaligus menambah jumlah
08:01lembaga negara
08:02yang menjadi ruang lingkup
08:04larangan penghinaan
08:05apabila dibandingkan
08:07dengan KUHP lama
08:08ihwal ini secara eksplisit
08:10Norma Pasal 134 KUHP lama
08:13larangan penghinaan
08:15dengan sengaja
08:16hanya terhadap Presiden
08:17atau Wakil Presiden
08:18sementara itu dalam UU 1 2023
08:21larangan penghinaan
08:23tidak hanya terhadap Presiden
08:25atau Wakil Presiden
08:26tetapi juga terhadap
08:27MPR, DPR, DPD, MA, dan MK
08:33berdasarkan fakta normatif tersebut
08:35di atas menurut Mahkamah
08:37larangan penghinaan
08:38tidak hanya dimaknai
08:39kepada pemerintahan
08:40dalam pengertian sempit
08:42terbatas pada eksekutif
08:44inkasu Presiden
08:45atau Wakil Presiden
08:46tetapi juga termasuk
08:48pemerintahan dalam pengertian luas
08:50yaitu lembaga di luar eksekutif
08:52dalam hal ini
08:53MPR, DPR, DPD, MA, dan MK
08:56bahkan jika dibaca secara saksama
08:58penjelasan Pasar 240 Ayat 1 UU 1 2003
09:02yang merupakan tafsir resmi
09:05dari pembentuk undang-undang
09:06dengan adanya pemaknaan
09:08kata pemerintah adalah
09:09Presiden Republik Indonesia
09:11yang memegang kekuasaan
09:13pemerintah negara Republik Indonesia
09:14yang dibantu oleh
09:16Wakil Presiden dan Menteri
09:17larangan penghinaan
09:19dalam norma dimaksud
09:20tidak hanya berlaku
09:21bagi Presiden
09:22tetapi berlaku juga
09:24bagi Wakil Presiden
09:25dan pembantu Presiden
09:27inkasu Menteri-Menteri Negara
09:29seperti yang dimaksudkan
09:30dalam Pasal 17 UDNRI
09:32tahun 1945
09:36bahwa berkenan dengan
09:38pertimbangan hukum tersebut di atas
09:40dalam menguji
09:41konstitusionalitas norma
09:42Pasal 240 dan 241 UU 1 2023
09:47mahkamah akan mengumumkakan
09:50beberapa fakta hukum
09:51sebagai berikut
09:53pertama
09:54putusan mahkamah konstitusi
09:56nomor 013 garis datar 022
09:59PU 4 Romawi 2006
10:01telah menyatakan ketentuan
10:03norma Pasal 134
10:05Pasal 136 bis
10:07dan Pasal 137
10:09KUHP lama
10:10bertentangkan dengan
10:12UUDNRI tahun 1945
10:14dan tidak mempunyai
10:15kekuatan hukum
10:16mengikat
10:17atau inkonstitusional
10:18artinya
10:20pernyataan norma
10:22Pasal 134
10:23Pasal 136 bis
10:25dan Pasal 137
10:27KUHP lama
10:28inkonstitusional
10:29tidaklah boleh dimaknai
10:31sebagai bentuk
10:32pembatalan suatu pasal
10:34atau berupa angka
10:36atau huruf
10:36namun harus dimaknai
10:38sebagai pembatalan
10:39terhadap materi
10:40atau substansi
10:41yang terkandung
10:42dalam norma
10:43dimaksud
10:44dalam pemahaman demikian
10:46pembentuk undang-undang
10:48tidak boleh
10:49menghidupkan kembali
10:50norma yang telah
10:51dinyatakan
10:52inkonstitusional
10:53dimaksud
10:54dengan cara
10:55antara lain
10:55merumuskan
10:56dengan pasal baru
10:57dalam undang-undang
10:58baik undang-undang perubahan
11:00maupun undang-undang baru
11:01kedua
11:02berkenaan dengan
11:03fakta hukum
11:04pada poin pertama
11:05tersebut
11:07diantara
11:07substansi
11:08atau materi
11:09pertimbangan hukum
11:10putusan
11:11Mahkamah Konstitusi
11:12nomor 013
11:13garis datar 022
11:14PU 4 Romelu 2006
11:16pada pokoknya
11:18menegaskan bahwa
11:19KUHP baru
11:20yang merupakan
11:21pembaruan
11:22KUHP lama
11:22atau KUHP
11:24dana warisan kolonial
11:25harus tidak lagi
11:26memuat
11:27pasal-pasal
11:28yang isi
11:28atau substansinya
11:30sama atau mirip
11:31dengan norma
11:32pasal 134
11:33pasal 136
11:35bis
11:35dan pasal 137
11:37KUHP dana
11:38warisan kolonial
11:39dalam hal ini
11:41bagi mahkamah
11:41mempertahankan
11:42substansi
11:43atau kemiripan
11:44substansi
11:45pasal 134
11:46pasal 136
11:48bis
11:48dan pasal 137
11:50KUHP dana
11:51warisan kolonial
11:52dimaksud
11:53dengan materi
11:54atau substansi
11:55norma
11:55pasal 240
11:57dan pasal
11:57241
11:59UU 1
11:592023
12:00sama dengan
12:01menegasikan
12:02prinsip persamaan
12:03di depan hukum
12:04kebebasan
12:05berekspresi
12:06pikiran
12:06dan kebebasan
12:07berpendapat
12:08kebebasan
12:09akan informasi
12:10dan prinsip
12:11kepastian hukum
12:13ketiga
12:14sejalan dengan
12:15kedua poin
12:16tersebut di atas
12:16dalam putusan-putusan
12:18sebelumnya
12:18sebagaimana
12:19dikutip di atas
12:20mahkamah
12:21telah menegaskan
12:22bahwa
12:22perihal kehormatan
12:23martabat
12:24dan nama baik
12:25seseorang
12:26merupakan
12:26kepentingan hukum
12:27yang harus dilindungi
12:28oleh hukum pidana
12:30namun demikian
12:31perlindungan
12:32atas kehormatan
12:33martabat
12:34dan atau
12:35nama baik
12:35perorangan
12:36tidak dapat
12:37disamakan
12:37dengan perlindungan
12:39terhadap
12:39kehormatan
12:40martabat
12:41dan nama baik
12:43pemerintah
12:44atau lembaga
12:45negara
12:45sebagai institusi
12:46negara
12:47terkait dengan
12:48hal ini
12:49putusan
12:49mahkamah
12:50konstitusi
12:51nomor 105
12:52garis miring
12:53PUU 22
12:54Romawi
12:542024
12:55pada pokoknya
12:57menegaskan
12:57antara lain
12:58badan hukum
12:59tidak bisa
13:00menjadi pihak
13:01pengadu
13:01atau pelapor
13:02karena
13:03pencemaran
13:04hanya dapat
13:05diajukan
13:05kepada
13:06orang
13:07perorangan
13:08berkelindan
13:09dengan pendirian
13:10tersebut
13:10misalnya
13:11bagi presiden
13:12atau wakil
13:12presiden
13:13putusan
13:14mahkamah
13:14konstitusi
13:15nomor
13:15275
13:16PU
13:1723
13:17Romawi
13:182025
13:18pada pokoknya
13:20harus dipahami
13:21pula bahwa
13:22presiden
13:22atau wakil presiden
13:24sebagai pribadi
13:24atau personal
13:25jika dicemarkan
13:27atau dihina
13:27kehormatan
13:28harkat dan martabatnya
13:30tidak dapat
13:31menggunakan
13:32kapasitas jabatan
13:33presiden
13:33atau wakil presiden
13:34untuk mengadukan
13:36perihal pencemaran
13:37atau penghinaan
13:38tersebut
13:38dalam hal ini
13:40pengaduan
13:41atas pencemaran
13:42atau penghinaan
13:42terhadap diri
13:43pribadi presiden
13:44atau wakil presiden
13:45hanya dapat
13:46dilakukan oleh
13:47yang bersangkutan
13:48dan atau
13:49melalui kuasa hukum
13:50atau advokat
13:51pendirian
13:53mahkamah tersebut
13:54tidak dapat
13:54dilepaskan
13:55dari posisi
13:56pemerintah
13:56atau lembaga negara
13:57dalam penyenggaran
13:59negara
13:59yang dalam
14:00batas-batas
14:01tertentu
14:01berkewajiban
14:03menyampaikan
14:03pertanggung jawabannya
14:04kepada masyarakat
14:05sebagai konsekuensi
14:07logis dari
14:08prinsip negara hukum
14:09demokratis
14:10yang berdasarkan
14:11ketentuan
14:11pasal 1 ayat 2
14:13UUDNRI
14:14tahun 1945
14:15kedaulatan
14:17berada di tangan
14:18rakyat
14:18dan dilaksanakan
14:19menurut
14:20undang-undang dasar
14:21berkenaan dengan
14:23hal tersebut
14:24dalam melaksanakan
14:25tugas dan kewenangannya
14:26pemerintahan
14:28ulangi
14:29pemerintah
14:30dan atau
14:30lembaga-lembaga negara
14:31harus terbuka
14:33terhadap
14:33pengawasan
14:34kritik
14:35dan pendapat
14:36rakyat
14:37sebagai pemegang
14:38kedaulatan
14:38dalam posisi
14:40demikian
14:40mempertahankan
14:41substansi
14:42atau kemiripan
14:43substansi
14:43pasal 134
14:45pasal 136
14:47bis
14:47dan pasal
14:47137
14:48kau HP lama
14:50yang merupakan
14:50warisan kolonial
14:51dalam batas penalaran
14:53yang wajar
14:54potensial
14:55mereduksi
14:55dan bahkan
14:57menghilangkan
14:57hak konstitusional
14:58warga negara
14:59untuk ikut
15:01serta
15:01dalam
15:02pemerintahan
15:03dalam pengertian
15:04yang sesungguhnya
15:05sesuai dengan
15:06prinsip
15:06kelelatan rakyat
15:07suara atau
15:08aspirasi rakyat
15:10harus menjadi
15:11pedoman atau
15:11pemandu
15:12bagi setiap
15:13lembaga negara
15:13dalam menjalankan
15:15tugas dan fungsi
15:16konstitusionalnya
15:17sesuai dengan
15:18UDNRI
15:19tahun 1945
15:22keempat
15:23secara normatif
15:24dan substantif
15:26norma pasal
15:27240
15:27UU 1
15:282023
15:28dan penjelasannya
15:30serta pasal
15:31241
15:32UU 1
15:322023
15:33telah menambah
15:35atau memperluas
15:35objek yang dilundingi
15:37ulangi
15:38yang dilindungi
15:39oleh larangan
15:40penghinaan
15:40dalam KHP lama
15:41dalam hal ini
15:43objek dalam norma
15:44pasal 134
15:45pasal 136
15:46bis
15:47dan pasal
15:47137
15:49KHP lama
15:50secara terbatas
15:51hanya memberikan
15:52perlindungan
15:53bagi presiden
15:54dan wakil presiden
15:55sementara itu
15:56objek yang dilindungi
15:58larangan penghinaan
15:59dimaksud oleh norma
16:00pasal 240
16:01UU 1
16:022023
16:03dan penjelasannya
16:04serta pasal
16:05241
16:06UU 1
16:072023
16:07ditambah
16:09atau diperluas
16:09terhadap
16:10MPR
16:10DPR
16:11DPD
16:12MA
16:12dan MK
16:14tidak hanya itu
16:15penambahan
16:17atau perluasan
16:17dimaksud juga
16:18terhadap
16:18menteri-menteri
16:19negara
16:19atau
16:20anggota kabinet
16:21bahkan
16:22jika hendak
16:23lebih diperluas
16:23lagi
16:24oleh karena
16:25jabatan
16:25wakil menteri
16:26berdasarkan
16:26putusan
16:27mahkamah
16:27konstitusi
16:28nomor 80
16:29PUU 17
16:30Romawi
16:31tahun 2019
16:32telah
16:33dipersamakan
16:34dengan jabatan
16:35menteri
16:35maka
16:36secara
16:36yuridis
16:37wakil menteri
16:38pun mendapatkan
16:39perlindungan
16:39larangan
16:40penghinaan
16:41norma
16:41pasal
16:41240
16:42UU 1
16:432023
16:43dan penjelasannya
16:45serta pasal
16:46241
16:47UU 1
16:472023
16:48selain itu
16:49penambahan
16:50lembaga-lembaga
16:51negara
16:51yang hanya
16:52bagi
16:53MPR
16:53DPR
16:54DPD
16:54MA
16:54dan
16:55MK
16:55juga
16:55menimbulkan
16:56persoalan
16:56tersendiri
16:57dalam
16:58desain
16:58kelembagaan
16:59yang diatur
16:59dalam
17:00UDNRI
17:00tahun 1945
17:01dalam hal ini
17:03misalnya
17:04mengapa
17:04penjelasan
17:05pasal
17:05240
17:06ayat
17:061
17:07UU 1
17:072023
17:07hanya
17:09menyebutkan
17:09MPR
17:10DPR
17:11DPD
17:11MA
17:11dan
17:12MK
17:12tidak
17:13menyebutkan
17:13perlindungan
17:14serupa
17:14juga
17:15bagi
17:15Badan
17:16Pemeriksa
17:16Keuangan
17:17atau BPK
17:17dan Komisi
17:18Judisial
17:19atau KAYE
17:20yang
17:20nomenklaturnya
17:21disebut secara
17:22eksprisit
17:23dalam UDNRI
17:24tahun 1945
17:25FIDE
17:26BAP
17:278A
17:28pasal
17:2823E
17:29pasal
17:2923F
17:30pasal
17:3123G
17:32serta
17:33pasal
17:3324B
17:34UDNRI
17:34tahun 1945
17:36bahkan
17:37jumlah tersebut
17:38masih terbuka
17:39untuk diperluas
17:40jika dimasukkan
17:41lembaga-lembaga
17:42negara lain
17:42yang keunangannya
17:44disebutkan
17:44dalam UDNRI
17:45tahun 1945
17:47penambahan
17:49atau perluasan
17:50objek
17:50yang dilindungi
17:51tersebut
17:51di satu sisi
17:52dapat dimaknai
17:54sebagai bentuk
17:55perlakuan yang berbeda
17:56bagi lembaga-lembaga
17:58negara
17:58di luar
17:59MPR
18:00DPR
18:00DPD
18:01MA
18:02dan MK
18:02INKASU
18:03BPK
18:04dan KY
18:04sementara
18:06di sisi lain
18:06pengaturan demikian
18:08berpotensi menimbulkan
18:09ketidakpastian hukum
18:11karena dalam praktik
18:12objek perlindungan
18:14terhadap pasal
18:14penghinaan
18:15bagi lembaga negara
18:16tersebut
18:16terbuka
18:17untuk diperluas
18:19kelima
18:20salah satu
18:22gagasan besar
18:22dan substansi
18:23penting
18:24dalam putusan
18:24Mahkamah Konstitusi
18:25nomor
18:26013-022
18:28PU 4
18:29Romawi
18:302006
18:30dan putusan-putusan
18:32selanjutnya
18:33adalah
18:33pergeseran
18:34paradigma
18:35ke arah
18:35negara hukum
18:36yang demokratis
18:37yang antara lain
18:38adanya persamaan
18:39derajat
18:40dan kedudukan
18:40warga negara
18:41di hadapan hukum
18:42menjadi salah satu
18:44tujuan yang harus
18:44dicapai
18:45dengan dimunculkan
18:47kembali
18:47ruh norma
18:48pasal
18:48134
18:49pasal
18:50136
18:50dan pasal
18:52137
18:53KWP lama
18:53dalam norma
18:54pasal
18:55240
18:56UU 1
18:572003
18:57dan penjelasannya
18:58serta pasal
18:59241
19:00UU 1
19:012023
19:02pergeseran
19:03paradigma
19:04dimaksud
19:04tidak terjadi
19:05bahkan
19:07sebagaimana
19:07Mahkamah
19:08telah
19:09pertimbangkan
19:10dalam poin
19:11keempat
19:12di atas
19:12norma
19:13pasal
19:13240
19:14UU 1
19:152003
19:15dan penjelasannya
19:16memperluas
19:18atau menambah
19:19objek yang
19:20dilindungi oleh
19:21norma larangan
19:22penghinaan
19:22dimaksud
19:23dalam konteks
19:24ini
19:25pergeseran
19:25perumusan
19:26deliks
19:26larangan
19:27penghinaan
19:28dari deliks
19:29biasa
19:29dalam KWP lama
19:30menjadi deliks
19:31aduan
19:32dalam norma
19:33pasal 240
19:34dan pasal
19:35241
19:36UU 1
19:362023
19:38tidak cukup
19:39untuk memenuhi
19:40pergeseran
19:41paradigma
19:41dimaksud
19:44terlebih
19:45meskipun
19:45telah dikonstruksikan
19:47sebagai delik
19:48aduan
19:48dalam penegakan
19:49hukum
19:50normal pasal
19:50240
19:51dan pasal
19:52241
19:52UU 1
19:532023
19:53masih terbuka
19:55kemungkinan
19:56untuk menjadi
19:57instrumen
19:57yang dapat
19:58mereduksi
19:59atau mematikan
20:00bahkan
20:00menghilangkan
20:01hak konstitusional
20:02warga negara
20:03sebagaimana
20:04dijamin
20:04dalam UDNRI
20:05tahun 1945
20:07berdasarkan
20:08pertimbangan
20:09hukum tersebut
20:09di atas
20:10norma pasal
20:11240
20:12beserta
20:12penjelasannya
20:13dan norma
20:13pasal
20:14241
20:14UU 1
20:152023
20:15menempatkan
20:17lembaga negara
20:17sebagai objek
20:18yang dilundungi
20:19oleh norma
20:20larangan
20:20penghinaan
20:21padahal
20:22dalam batas
20:22penalaran
20:23yang wajar
20:23semua lembaga
20:25termasuk
20:25lembaga negara
20:26adalah subjek
20:28hukum
20:28yang tidak
20:29memiliki
20:30rasa
20:30baik
20:31rasa dipuji
20:32rasa
20:33dicela
20:33maupun
20:34rasa
20:34dihina
20:35dalam hal
20:36ini
20:36bila mana
20:37hendak
20:37diletakkan
20:38dalam dasar
20:38argumentasi
20:39menjadi
20:40merwah
20:41atau martabat
20:42lembaga
20:42termasuk
20:43lembaga
20:43negara
20:44individu
20:45yang berada
20:46dalam lembaga
20:46negara
20:47dimaksud
20:47itulah
20:48yang harus
20:49menjadi
20:49merwah
20:50atau martabat
20:51dimaksud
20:52dengan antara lain
20:53melaksanakan
20:54tugas dan fungsi
20:55masing-masing
20:56lembaga
20:56sesuai dengan
20:58tujuan
20:58pembentukannya
20:59oleh karena itu
21:00dalam menilai
21:01dan sekaligus
21:02menakar ihwal
21:03proporsionalitas
21:04antara melindungi
21:05lembaga
21:06lembaga
21:06negara
21:06menggunakan
21:07rezim
21:08larangan
21:08penghinaan
21:09dengan kepentingan
21:10melindungi hak
21:11konstitusional
21:12warga negara
21:12menyampaikan
21:13pikiran
21:14dan pendapat
21:15secara terbuka
21:15sebagai wujud nyata
21:17ikut serta
21:18dalam pemerintahan
21:19makamah
21:20meletakkan
21:20jaminan
21:21atas hak
21:22menyatakan
21:23pikiran
21:23dan sikap
21:24sesuai dengan
21:24hati norani
21:25dalam mengeluarkan
21:26pendapat
21:27sebagai hak
21:27yang harus
21:28dijaga
21:29dan dilindungi
21:29sebagaimana
21:30yang dijamin
21:31dalam UDNRI
21:32tahun 1945
21:34tanpa
21:35jaminan tersebut
21:36pemenuhan hak-hak
21:37asasi
21:38termasuk hak
21:39kebebasan sipil
21:39lainnya
21:40menjadi terancam
21:41dan akan
21:42kehilangan makna
21:43dalam pengertian
21:44yang sesungguhnya
21:45dengan demikian
21:47dalil para
21:48pemohon yang
21:48menyatakan
21:49norma pasal
21:50240
21:50berserta penjelasannya
21:52dan norma
21:53pasal
21:53241
21:54U1
21:552023
21:55membuka
21:57ruang
21:57interpretasi
21:58subjektif
21:59dalam penegahan
22:00hukum
22:00sehingga
22:01dapat menimbulkan
22:02ancaman kriminalitas
22:04ulangi
22:05dapat menimbulkan
22:06ancaman
22:07kriminalisasi
22:08atas kritik
22:09evaluasi
22:10dan pendapat
22:11yang sah
22:11dan dapat
22:12menimbulkan
22:13efek menakut-nakuti
22:14atau
22:15chilling efek
22:16bagi masyarakat
22:17dalam menyatakan
22:18pikiran
22:18dan sikap
22:19secara terbuka
22:20menyebabkan
22:21pelanggaran
22:22atas hak asasi
22:23sebagaimana
22:24dijamin
22:24dalam UDNRI
22:26tahun 1945
22:27adalah dalil
22:29yang berdasar
22:30sehingga
22:30harus dinyatakan
22:31beralasan
22:32menurut hukum
22:33paragraf
22:343.15
22:35dan 3.16
22:37dan seterusnya
22:37dianggap
22:38diucapkan
22:39konklusi
22:40dan seterusnya
22:41dianggap
22:41diucapkan
22:42berdasarkan
22:43Undang-Undang Dasar
22:44Negara Republik
22:45Indonesia
22:45tahun 1945
22:47dan seterusnya
22:49dianggap
22:50diucapkan
22:50amar putusan
22:52mengadili
22:53satu
22:53mengabulkan
22:54permulaan
22:55para pemohon
22:55untuk seluruhnya
22:56dua
22:57menyatakan
22:58pasal 240
22:59dan penjelasan
23:00pasal 240
23:01Undang-Undang
23:03Nomor 1
23:03tahun 2023
23:04tentang
23:05Kitab Undang-Undang
23:06Hukum Bidana
23:06Lembaran Negara
23:08Republik Indonesia
23:08tahun 2023
23:09nomor 1
23:10tambahan
23:11Lembaran Negara
23:12Republik Indonesia
23:12nomor 6
23:13842
23:14bertentangan
23:16dengan Undang-Undang
23:16Dasar Negara
23:17Republik Indonesia
23:18tahun 1945
23:18dan tidak
23:20memiliki
23:21kekuatan hukum
23:21mengikat
23:223
23:23menyatakan
23:23pasal 241
23:25Undang-Undang
23:25Nomor 1
23:26tahun 2023
23:27tentang
23:28Kitab Undang-Undang
23:29Kumpidana
23:30Lembaran Negara
23:30Republik Indonesia
23:31tahun 2023
23:32nomor 1
23:33tambahan
23:34Lembaran Negara
23:34Republik Indonesia
23:35nomor
23:376842
23:38bertentangan
23:39dengan Undang-Undang
23:40Dasar Negara
23:40Republik Indonesia
23:41tahun 1945
23:41dan tidak
23:43memiliki
23:44kekuatan
23:44hukum
23:45mengikat
23:454
23:46memerintahkan
23:47pemuatan
23:47putusan ini
23:48dalam berita
23:49negara
23:49Republik Indonesia
23:50sebagaimana
23:51mestinya
23:52demikian
23:53diputus
23:54dan repat
23:54perusahaan hakim
23:55oleh 9 hakim
23:56konstitusi
23:57yaitu
23:57namah-namah hakim
23:58dianggap
23:59diucapkan
23:59pada Senin
24:00tanggal 3
24:00bulan Agustus
24:01tahun 2026
24:03yang diucapkan
24:04lemsidang
24:04penuh
24:04makamah konstitusi
24:05terbuka
24:06untuk mempadari
24:07Jumat
24:08tanggal 28
24:09bulan Agustus
24:10tahun 2026
24:11selesai diucapkan
24:12pukul 15
24:14lewat 20
24:14menit
24:14waktu dunia barat
24:15oleh 9 hakim
24:17konstitusi
24:17terbuka di atas
24:18dengan dibantu
24:20oleh
24:20Hani Adani
24:21sebagai
24:21panitera pengganti
24:22serta dihadiri
24:23para pemohon
24:24dan atau
24:24kuasanya
24:25Dewan Perwakilan
24:26Raya Tato
24:27yang mewakili
24:27dan Presiden
24:28atau yang
24:29mewakili
24:31dianggap
24:32terbuka di atas
24:34Terima kasih.
Komentar