- 1 jam yang lalu
- #ruuperampasanaset
- #pati
- #dpr
JAKARTA, KOMPASTV - Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp7 triliun untuk Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2026.
Anggaran tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konteks upaya perbaikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Namun, angka Rp7 triliun tersebut kemudian diklarifikasi sebagai total anggaran BPS selama 2026, bukan anggaran khusus untuk memperbaiki DTSEN.
Ekonom Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bahtiar Rifai menilai perbaikan DTSEN memang menjadi hal yang mendesak.
"Perbaikan data ini mendesak apabila dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah dari penerima bantuan itu sendiri, yang mana DTSEN ini menentukan hajat hidup, terutama akses dari bantuan pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, energi, bahkan sampai dengan biaya hidup," ujar Bahtiar. (timecode 5:09)
Menurut Bahtiar, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat mengetahui dokumen yang harus disiapkan, mekanisme verifikasi, serta aturan mengenai kemungkinan perwakilan dalam proses perbaikan data.
Produser: Yuilyana
Thumbnail Editor: Rizaldi
#ruuperampasanaset #pati #dpr
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/687831/alasan-purbaya-guyur-rp7-triliun-ke-bps-ekonom-brin-soroti-pentingnya-perbaikan-dtsen-kombis
Anggaran tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konteks upaya perbaikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Namun, angka Rp7 triliun tersebut kemudian diklarifikasi sebagai total anggaran BPS selama 2026, bukan anggaran khusus untuk memperbaiki DTSEN.
Ekonom Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bahtiar Rifai menilai perbaikan DTSEN memang menjadi hal yang mendesak.
"Perbaikan data ini mendesak apabila dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah dari penerima bantuan itu sendiri, yang mana DTSEN ini menentukan hajat hidup, terutama akses dari bantuan pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, energi, bahkan sampai dengan biaya hidup," ujar Bahtiar. (timecode 5:09)
Menurut Bahtiar, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat mengetahui dokumen yang harus disiapkan, mekanisme verifikasi, serta aturan mengenai kemungkinan perwakilan dalam proses perbaikan data.
Produser: Yuilyana
Thumbnail Editor: Rizaldi
#ruuperampasanaset #pati #dpr
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/687831/alasan-purbaya-guyur-rp7-triliun-ke-bps-ekonom-brin-soroti-pentingnya-perbaikan-dtsen-kombis
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:10Intro
00:10Setelah Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara bersama saya Yan Rahman.
00:15Saudara pemerintah berencana menempatkan APBN 2027 sebagai penyangga ekonomi sekaligus pendorong pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.
00:23Di balik agenda ini, ruang fiskal pemerintah menghadapi tekanan akibat meningkatnya pembayaran bunga utang dan target penerimaan yang cukup ambisius.
00:34Untuk mengejar pertumbuhan 6%, Menteri Keuangan Purubaya Yudisa Dewa bilang bahwa APBN 2027 dirancang untuk menjaga stabilitas dan juga daya
00:44beli masyarakat,
00:45sekaligus mendukung berbagai program prioritas pembangunan.
00:48Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun.
00:59Hal ini disampaikan oleh Purubaya saat memberikan tanggapan merintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR terhadap perancangan APBN 2027
01:08dan nota keuangan dalam rapat paripurna DPR ketiga masa persidangan satu tahun sidang 2026 hingga 2027 di Jakarta.
01:17Pada kami siang.
01:23RAPBN tahun 2027 kita rancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat
01:31dengan tetap menjaga kesehatan APBN.
01:35Kita harus mampu melakukan keduanya, melindungi rakyat sekaligus menjaga kredibilitas dan kesinambungan fiskal.
01:45APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memegang peranan yang sangat strategis
01:50terlebih di tengah ketidakpastian dan risiko global yang hingga saat ini masih tinggi.
01:58APBN memiliki fungsi ganda, pertama sebagai perdam guncangan atau shock absorber
02:04untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat.
02:09Yang kedua, sebagai instrumen kontrol siklikal untuk menorong perekonomian domestik
02:15sekaligus mendukung agenda prioritas pembangunan.
02:21Selain itu, Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa juga merespon soal data tunggal sosial dan ekonomi nasional
02:27atau DTSN yang banyak dikeluhkan lantaran masih belum sepenuhnya menggambarkan kondisi real masyarakat.
02:33Purbaya bilang telah menggelontorkan anggaran cukup besar untuk DTSN dan sensus ekonomi.
02:41Menurut Purbaya, pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar
02:45yang berkaitan dengan pendataan masyarakat yang mencapai 7 triliun rupiah.
02:50Dengan dukungan anggaran ini, Purbaya berharap kualitas DTSN pada tahun depan akan lebih baik
02:56dan lebih mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
02:59Perbaikan DTSN menjadi semakin penting karena pemerintah mulai menggunakan data berdasarkan DESIL
03:05sebagai salah satu dasar dalam penerapan kebijakan subsidi.
03:09Jika data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,
03:12masyarakat yang seharusnya masih membutuhkan subsidi berpotensi ikut terdampak pembatasan ini.
03:25Kepada wartawan, Purbaya bilang makanya sedang diperbaiki data DTSN-nya.
03:30Saya mengeluarkan uang cukup banyak untuk ke BPS tahun ini.
03:35Jadi data DTSN sama sensus ekonomi kalau nggak salah hampir 7 triliun rupiah.
03:427 triliun rupiah lebih sedikit dengan macam-macam cukup banyak termasuk BPS.
03:50Namun tidak berselang lama pernyataan Purbaya diklarifikasi oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan
03:57yang bilang anggaran sebesar hampir 7 triliun rupiah merupakan total alokasi anggaran operasional
04:03dan program Badan Pusat Statistik secara keseluruhan
04:07dan bukan anggaran yang semata-mata dihususkan untuk DTSN maupun sensus ekonomi.
04:17Saudara Menteri Keuangan, Purbaya Yudhisa Dewa merespons soal pengelompokan desil yang banyak dikeluhkan warga.
04:23Kementerian Keuangan bilang anggaran sebesar 7 triliun rupiah telah digelontorkan
04:27merupakan total alokasi anggaran operasional dan program BPS yang salah satunya untuk pembenahan DTSN.
04:34Kita bahas bersama Bahtia Rifai, Ekonom Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN.
04:39Mas Rifai, selamat pagi. Apa kabar?
04:43Alhamdulillah, baik. Selamat pagi, Mas Yan.
04:46Oke. Mas Rifai, ini kan banyak keluhan soal data pembagian desil yang dianggap tidak akurat.
04:53Begitu ini ramai sekali jadi perbincangan.
04:55Ini sebetulnya seberapa darurat sih saat ini BPS harus segera mungkin memperbaiki ini
05:01karena hubungannya kan dengan subsidi yang juga jadi hak masyarakat?
05:05Saya melihat perbaikan data ini mendesak apabila dilihat dari dua sisi.
05:10Yang pertama adalah dari penerima bantuan itu sendiri yang mana DTSN ini menentukan harga hidup.
05:17Terutama akses dari bantuan pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, energi, dan bahkan sampai dengan untuk biaya hidup.
05:25Artinya akan semakin mendesak pada saat ternyata penerima bantuan itu sedang dalam proses pengobatan ya
05:32yang membutuhkan bantuan langsung dari pemerintah.
05:35Kemudian dari sisi yang kedua, itu dari sisi pemerintah bahwa ketepasan sasaran ini menjadi salah satu
05:42terutama dalam penyaluran anggaran itu menjadi salah satu bagian penting.
05:47Kenapa? Karena pada saat anggaran itu tidak tepat, maka itu justru akan menjadi beban.
05:52Artinya menjadi sangkos bagi pemerintah.
05:55Dan yang kedua, pada saat terjadi audit, maka ini akan menjadi indikasi, terindikasi akan menjadi temuan
06:02pada saat anggaran yang disalurkan ternyata tidak tepat sasaran.
06:07Dan yang terakhir, bagi pemerintah, ini menjadi salah satu langkah, apa ya, istilahnya menjadi benchmark
06:15untuk perbaikan data-data selanjutnya.
06:17Kenapa? Pada saat nanti DTSN ini bisa kemudian menjadi lebih tepat dan akurat,
06:24maka ini menjadi salah satu referral bagi data-data pemerintah lainnya,
06:29terutama pada saat menyangkut pembentukan kebijakan, kemudian terkait pada subsidi dan kebutuhan anggaran pemerintah.
06:36Oke, Mas Rifai, ini kan berarti apabila saya garis bawahi, ini bahwa ketepatan sasaran jadi poin penting di sini
06:42dan juga bahwa ini bisa jadi benchmark untuk data selanjutnya mungkin bisa dievaluasi
06:47dan kemudian di tahun-tahun kemudian bisa lebih tepat lagi, begitu.
06:51Tapi saat ini kan warga yang merasa desilnya tidak tepat, Mas Rifai diminta untuk memperbaiki dan melapor secara mandiri.
06:59Namun kan tidak semua warga memiliki kemudahan akses yang sama.
07:02Ada yang karena sudah lansia ataupun memang lokasi yang tidak memungkinkan untuk melapor,
07:06ke kelurahan atau misalkan ke kecamatan.
07:09Menurut Anda apa yang perlu dilakukan BPS dan Kemensos?
07:13Yang pertama kita melihat dari dua peran utama dari BPS dan Kemensos.
07:18Dan ini sangat, apa ya, istilahnya sangat menjadi salah satu integratif gitu ya.
07:24Yang pertama Kemensos ini menjadi gara terdepan dalam proses updating data.
07:29Kenapa? Karena Kemensos punya jaringan sampai di kabupaten-kota ya melalui dinas dan bisa bekerja sama sampai dengan ikat bisa.
07:40Kemudian dari sisi back office-nya itu ya, terutama dari sisi BPS itu adalah bagaimana memastikan integrasi dan verifikasi data
07:49itu dilakukan.
07:51Kenapa? Karena DTSN ini bukan hanya data langsung DTSN, tetapi kan arsitekturnya dibangun dari berbagai data,
08:00terutama dari berbagai kementerian lembaga ya.
08:03Seperti data Reksosek, kemudian ada data DTKS, ada data dari PLN, ada dari BPCS.
08:09Artinya banyak data yang menentukan final klasifikasi dari desil 1 sampai dengan 10 itu.
08:18Jadi ini yang perlu untuk diverifikasi dulu gitu ya, sebagai data dasar.
08:23Mekanisme verifikasi yang pertama adalah BPS bisa menentukan dokumen apa yang bisa digunakan untuk memverifikasi data tersebut.
08:34Kemudian yang kedua adalah terkait berbicara tadi spasial ya, Indonesia ini kan dari timur ke barat.
08:40Yang tentu kita pahami bahwa ada digital divide, ada kesenjangan digital.
08:45Yang terutama masih terkonsentrasi di Jawa dan Bali.
08:48Dan inilah pentingnya kebutuhan adanya bahwa perbaikan melalui kanal digital itu bukan satu-satunya cara untuk memperbaiki.
08:55Jadi pemerintah bisa melakukan, terutama untuk daerah-daerah yang terbatas secara akses digital.
09:02Kemudian penerima bantuan secara literasi digital, terutama dalam menggunakan gadget ataupun perangkat digital ini kesulitan.
09:11Dan terakhir adalah yang bagi masyarakat kelompok rentan.
09:17Seperti lansia, kemudian masyarakat adat, kemudian juga yang memang memiliki penyakit menahun.
09:24Yang tidak memungkinkan mereka untuk berpergian.
09:26Jadi untuk kelompok rentan bisa bekerja sama dengan misalnya kampus lokal.
09:31Yang menyediakan untuk layanan door-to-door.
09:34Jadi justru yang kelompok rentan ini didatangin.
09:37Sementara jika untuk kelompok yang non-rentan tetapi secara akses digital itu terbatas.
09:44Maka Dinsos itu bisa bekerja sama dengan aparat desa untuk membuka layanan secara langsung.
09:52Tetapi yang paling penting itu adalah sebelum masyarakat itu datang misalnya ke desa untuk melakukan perbaikan.
10:00Itu ada kejelasan dokumen apa yang harus dibawa, kemudian verifikasinya seperti apa, dan apakah bisa diwakilkan.
10:07Nah ini yang kadang-kadang menjadi persoalan pada saat ternyata ada yang mewakilkan untuk proses verifikasi tersebut.
10:13Oke, artinya disini data dari Kementerian Sosial itu sangat penting bahkan jadi ujung tombak untuk verifikasi selanjutnya oleh BPS.
10:20Kemudian juga ini yang memang menjadi perhatian akhir-akhir ini terkait dengan statement dari Menteri Keuangan
10:27yang bilang bahwa telah menggelontorkan uang sebesar 7 triliun rupiah untuk perbaikan DTSN.
10:33Yang kemudian diklarifikasi ternyata itu adalah total anggaran BPS selama tahun 2026.
10:38Apakah anggaran ini menurut Anda bentuk keseriusan dari pemerintah terkait dengan perbaikan ini?
10:43Dan apakah juga cukup?
10:44Namun kita bahas selesai damas, tetap bersama kami di Kompas Bisnis.
11:13Soal anggaran 7 triliun rupiah yang merupakan total alokasi anggaran operasional dan program BPS yang salah satunya untuk pembenahan DTSN,
11:20kita kembali bahas bersama Bahtiar IFAI, ekonomi badan riset dan inovasi nasional BRIN.
11:25Mas Bahtiar, Menteri Keuangan bilang telah menggelontorkan sebesar 7 triliun rupiah untuk perbaikan DTSN.
11:30Yang kemudian diklarifikasi ternyata adalah ini total anggaran BPS selama tahun 2026.
11:35Apakah menurut Anda ini juga adalah salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk memperbaiki polemik ini?
11:40Dan apakah cukup anggaran ini?
11:45Yang pertama kita perlu mengapresiasi langkah cepat dari Kementerian Keuangan dalam mengklarifikasi tentang anggaran 7 triliun.
11:54Kenapa? Karena hal ini bisa mencegah bola liar gitu ya.
11:57Bola liar persepsi tentang mengapa anggaran sudah sebesar itu tetapi hasil datanya seperti ini gitu ya.
12:04Nah ini justru bisa meredam, artinya mengendalikan bola liar. Itu yang pertama.
12:08Namun selanjutnya, publik tentu akan bertanya setelah adanya klarifikasi hal tersebut.
12:13Jadi sebenarnya berapa sih anggaran yang dibutuhkan atau anggaran yang sebenarnya digunakan untuk DTSN?
12:19Dan apabila hal ini bisa disampaikan, maka ini menjadi sebuah justifikasi.
12:24Apakah memang perlu ada anggaran tambahan untuk perbaikan?
12:27Atau justru sebaliknya bagaimana mengoptimalkan dari anggaran yang ada?
12:32Namun demikian, selain adanya klarifikasi anggaran, ada hal yang mendesak sebenarnya menurut saya untuk dilakukan.
12:39Terutama bagaimana manajemen krisis terhadap berbagai insiden yang muncul dari DTSN.
12:43Yang pertama adalah bagi pemerintah perlu mengklarifikasi apa saja upaya yang telah dikelakuan pemerintah.
12:48Di dalam secara back office-nya seperti apa.
12:51Bagaimana DTSN ini kan dibangun dari berbagai data ya.
12:55Jadi ini verifikasi dari berbagai data dasar inilah yang sebenarnya dibutuhkan gitu ya.
13:00Sehingga masyarakat tidak menyimpulkan bahwa tiba-tiba muncul ada DTSN.
13:06Tapi sebenarnya ini adalah perjalanan panjang sehingga mereka berada di DTSN tersebut gitu ya.
13:11Kemudian yang kedua adalah pemerintah mereview kembali.
13:15Ini bagaimana verifikasi gitu ya.
13:17Anomali-anomali data yang menyebabkan seseorang bisa berubah DTSN-nya itu sebenarnya dari mana?
13:23Dan perlu perbaikan itu membutuhkan dokumen apa?
13:26Dan yang terakhir adalah pemerintah perlu menjelaskan saluran apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk perbaikan.
13:34Tentu saja bukan hanya secara digital tetapi secara offline-nya seperti apa.
13:39Yang salah satunya adalah menyediakan layanan langsung di tingkat desa yang mudah dijangkau oleh masyarakat penerima bantuan tersebut.
13:46Oke terkait juga dengan desil perjalanan juga sangat panjang tapi juga banyak pertanyaan begitu dan juga keluhan warga yang masuk
13:53desil 9-10.
13:55Padahal kondisi real lapangan tidak merasa sebagai kelompok yang sangat dan juga paling sejahtera.
14:00Apakah menurut Anda ada solusi untuk memperbaiki ini atau sebetulnya akar masalahnya itu di mana sih?
14:07Yang pertama justru ada indikasi bisa jadi data-data dasar ini yang perlu untuk ditinjau kembali, diverifikasi.
14:15Nah justru peran central BPS ini adalah melakukan integrasi dan harmonisasi data tersebut.
14:22Dan pada saat terjadi misalnya ada data-data kok, data A menyatakan, data dasar A menyatakan dia tinggi, data B
14:29itu rendah, maka ini justru dibutuhkan untuk on the spot.
14:33Justru disinilah peran on the spot checking ya.
14:36Jadi ada petugas yang langsung memastikan ke yang bersangkutan.
14:39Itu yang pertama.
14:40Yang kedua itu adalah melakukan integrasi data tambahan.
14:44Yang selama ini misal kepemilikan aset itu kan ditanya.
14:47Justru kita bisa melibatkan pemerintah kabupaten kota yang memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki yang bersangkutan atau calon penerima
14:59bantuan tersebut.
15:00Misalnya adanya data dari PBB misalnya.
15:03Ini kan menunjukkan seseorang memiliki aset properti ataupun aset tanah.
15:07Dan pada saat untuk berbicara kendaraan maka kita bisa menggunakan data dari dispenda terutama STNK.
15:14Dan selain itu di dalam DTSN ini kan ada gear tagging ya.
15:19Kita bisa menggunakan citra satelit.
15:21Ini seperti yang dilakukan di Amerika gitu ya.
15:24Apakah yang bersangkutan itu memang layak?
15:26Apakah memang yang bersangkutan itu tinggal di kawasan yang kumuh?
15:30Dan yang terakhir itu adalah menggunakan data taman.
15:34Yang misalnya adalah data langganan internet.
15:37Nah ini kan menunjukkan seseorang itu adalah kemampuan untuk membiayai konsumsi internet misalnya.
15:44Ini untuk salah satu bentuk verifikasi.
15:47Dan ini bisa diistilahnya overlay dengan data PLN.
15:52Kemudian juga data tadi PBB yang ada di dinas kota ataupun di kabupaten.
15:57Oke.
15:58Kalau kita melihat juga Mas Bahtiarah soal tingkat akurasi DESIL yang juga masih dipertanyakan.
16:05Apakah artinya kita tidak bisa menyimpulkan mereka yang berada di kelompok DESIL 9-10 adalah orang yang super sejahtera.
16:12Apakah data BPS ini memperlihatkan betapa lebarnya di khusus DESIL 9-10.
16:16Lebarnya jarak antara tidak miskin dan benar-benar kaya.
16:21Jadi lebar sekali begitu.
16:24Dan inilah justru yang perlu istilahnya perlu ada on the spot chatting ya.
16:32Jadi berapa persentase bias tersebut pada saat seseorang itu berada di DESIL 9 ataupun di DESIL 1 gitu.
16:41Justru pemerintah melalui BPS tentunya itu bisa menggunakan salah satunya sampling gitu ya.
16:48Sampling misalnya 2% atau 2,5% terhadap hal tersebut.
16:51Ini untuk verifikasi.
16:53Jika memang ternyata biasnya terlalu lebar maka perlu ditinjau ulang dalam penentuan DESIL ini gitu.
17:01Oke Mas Bahtiarah terakhir dan mulai singkat saja.
17:04Apakah Anda setuju dengan ada sistem yang lain serai DESIL yaitu persentil agar datanya lebih akurat?
17:12Saya melihat justru persentil ini akan memberikan konsekuensi yang lebih panjang gitu ya.
17:17Dibandingkan persoalan mendasar.
17:20Khususnya kan adalah ketepatan seseorang itu berada di DESIL berapa.
17:24Kenapa? Karena mekanismenya akan berbeda.
17:26Persentil itu akan memberikan kompleksitas 10 kali lipat dibandingkan DESIL gitu ya.
17:31Kemudian yang kedua secara penggunaan metode ini persentil akan lebih cocok pada saat ini berbicara untuk misalnya studi.
17:40Misalnya kemudian riset ya.
17:44Riset ataupun hal-hal yang bersifat statistik dan teknis.
17:47Sementara untuk integrasi kebijakan terutama berbicara masalah subsidi dan berbicara masalah kemiskinan.
17:54DESIL ini menjadi sesuatu yang lebih sesuai dengan kondisi di Indonesia.
17:58Oke DESIL lebih sesuai untuk di kondisi Indonesia dibandingkan dengan persentil.
18:02Terima kasih Bahati Arifai, ekonomi badan riset dan juga inovasi nasional BRIN atas waktunya dan juga penjelasannya bersama kami di
18:09Kompas Bisnis Sehat Selalu Mas.
18:11Terima kasih.
18:38Terima kasih.
18:42DPR juga menetapkan Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior dan Solikin M. Zuhro sebagai Deputi Gubernur.
18:49Keduanya akan menjabat untuk periode yang sama dengan Destri.
18:52Ketetapan ini akan disahkan melalui mekanisme rapat paripurna DPR yang diagendakan pada 1 September 2026.
19:06Saudara karya kreatif Indonesia atau KKI 2026 kembali diselenggarakan sebagai wadah penguatan UMKM Indonesia
19:15untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan.
19:26Bank Indonesia bersinergi dengan 27 kementerian dan 34 mitra strategis
19:31serta menghadirkan 560 UMKM secara offline dan 1.300 UMKM secara online
19:37untuk mendorong ekosistem UMKM yang semakin terintegrasi melalui penguatan digitalisasi,
19:42inovasi, pembiayaan, serta perluasan jejaring bisnis.
19:45Tahun ini penjualan KKI 2026 menorekan hasil yang memuaskan dengan total penjualan mencapai 177 miliar rupiah.
19:54Selain penjualan, akses UMKM ke pasar global juga terus diperkuat.
19:58Bisnis matching ekspor KKI 2026 mencapai 169,9 miliar rupiah
20:03melibatkan 192 UMKM dan pembeli dari 16 negara.
20:08Untuk memperluas akses pembiayaan, bisnis matching pembiayaan mencapai 285 miliar rupiah
20:14terdiri dari pembiayaan inklusif dan hijau meningkat 30,3 persen dibandingkan rata-rata 3 tahun terakhir.
20:21Ya, yang pertama adalah mereka tentu harus tahu apa namanya ini pasar, apa namanya selera pasar.
20:28Karena kan dengan tahu selera pasar, dia bisa lebih fokus menyiapkan
20:32oh produk ini yang misalnya untuk negara A, produk B untuk negara yang pasar Asia,
20:37produk C misalnya untuk pasar Amerika gitu ya.
20:39Dan dari situ bagaimana prosedurnya, prosedur ekspornya, bagaimana perjanjiannya.
20:46Nah, tadi kalau misalnya dia langsung tentunya akan berat.
20:49Nah, mungkin tahap awal bisa menggandeng.
20:52Tadi seperti beberapa agregator yang ada, beberapa investor juga yang ada.
20:59Jadi ini juga kami undang kerjasama dengan Bank Indonesia yang ada di kantor perwakilan di lima negara tadi
21:04untuk mereka mendatangkan bayar-bayarnya ke sini.
21:08Jadi, melihat langsung mereka, mencoba langsung seperti misalnya kopi gitu ya,
21:12mencoba, oh kualitasnya memang bagus.
21:15Nah, kemudian adalah memastikan ketersediaan jumlahnya.
21:19Karena itu menjadi tantangan.
21:21Kadang, oh iya Pak, saya minta lima kontainer.
21:24Wah, baru ada satu kontainer.
21:26Nah, itu juga perlu disiapkan.
21:27Dan kira-kira dengan akses pasar tadi, juga ada kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri,
21:33Kementerian Perdagangan.
21:35Mereka kan ada nih, kantor-kantor yang ada di Amerika untuk menjadi market internet.
21:41Penguatan UMKM dalam KKI 2026 tidak hanya berorientasi pada penjualan,
21:46tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan inovasi.
21:49Beragam produk unggulan ditampilkan,
21:51mulai dari wastra, ready to wear, makanan dan minuman, home decor,
21:55hingga karya kreatif generasi muda.
22:00Salah satu UMKM yang memanfaatkan pengembangan produk untuk memperluas pasar adalah Sakombu,
22:04jenama aksesoris asal Minangkabau, Sumatera Barat.
22:08Founder dan kreatif direktor Sakombu, Dewi Febriana,
22:11mengembangkan kerajanaan nyaman tradisional dengan sentuhan desain yang lebih modern.
22:15Proses ini dilakukan dengan melibatkan ibu-ibu pengrajin,
22:18sekaligus membuka pasar baru untuk produk kerajinan tradisional.
22:23Sakombu yang berdiri sejak 2018,
22:25awalnya mengangkat anyaman dari kampung halaman Dewi di Minangkabau.
22:29Kita berterima kasih kepada Bank Indonesia,
22:32juga Bank Indonesia Sumbar yang telah mensupport kita,
22:35mulai untuk pembekalan untuk improvement,
22:41improvement untuk misalnya pembelajaran baru gitu ya,
22:49untuk bisnis dibekalin seperti itu,
22:51itu melalui menghadirkan ahli-ahli pembicara untuk kita yang UMKM.
22:55Terus juga yang saya suka dari Bank Indonesia adalah perannya untuk UMKM yang berkelanjutan.
23:02Tak hanya itu, pemilik Nolora Co,
23:04Ibu Ratna juga memiliki perjalanan panjang dalam mengembangkan kerajinan pandan.
23:09Berawal dari kencintaannya terhadap pandan,
23:11Ibu Ratna juga mulai mengembangkan anyaman pandan
23:14hingga berhasil meraih juara di tingkat provinsi pada 2015.
23:17Yang awalnya hanya membuat bordir,
23:20kini dikembangkan menjadi kerajinan tenun
23:22dengan memanfaatkan potensi pandan sebagai produk bernilai ekonomi.
23:25Di ikuti berbagai macam pelatihan oleh BI,
23:31yaitu pelatihan onboarding,
23:33onboarding digital,
23:35pelatihan pemasaran,
23:38pelatihan siapik,
23:41kris,
23:42dan banyak pelatihan-pelatihan lainnya.
23:45Dan juga mengikuti banyak pameran-pameran.
23:49Di karya kreatif Indonesia,
23:51Sakumbu Kiri mendapat kesempatan memperluas jaringan
23:53dan bertemu langsung dengan konsumen.
23:56Dukungan terhadap UMKM melalui KKI 2026
23:59menjadi bagian dari upaya
24:00membangun ekosistem UMKM yang semakin terhubung
24:03dari pengembangan kapasitas,
24:05akses pasar,
24:05hingga pembiayaan.
24:08Sejalan dengan semangat budaya mesare-sare
24:10atau berdaya bersama-sama,
24:12KKI diharapkan mampu membawa karya UMKM Indonesia
24:15semakin dikenal di dalam negeri
24:16sekaligus menembus pasar global.
24:20Bagi masyarakat yang belum berkesempatan
24:22mengunjungi KKI 2026 secara langsung
24:24atau bagi yang telah mengunjungi
24:26dan ingin berbelanja kembali produk-produk
24:28UMKM unggulan KKI,
24:29maka dapat mengunjungi website KKI
24:31yang dapat diakses setiap saat.
24:41Sudara jangan kemana-mana
24:43karena Sapa Indonesia Pagi
24:44akan kembali untuk Anda
24:45dengan informasi pasca demo
24:48situasi sekitar stasiun palmerah
24:49di belakang gedung DPR
24:51sudah normal,
24:52namun dalam kondisi padat.
24:54Usah jadah kami kembali untuk Anda.
24:55Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.
25:00Sampai jumpa di video selanjutnya.
25:06Terima kasih.
Komentar