Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 2 jam yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua APKASI periode 2025-2030, Bursah Zarnubi, menilai diperlukan formula baru agar pemerintah pusat tetap dapat menjalankan program prioritas, tetapi daerah juga memiliki ruang fiskal yang cukup.

Salah satu yang diusulkan adalah perubahan skema bagi hasil.

Bursah juga mengusulkan agar daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam mendapatkan ruang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, mulai dari sawit hingga batu bara.

Bursah mengusulkan mekanisme penerimaan tertentu berdasarkan produksi komoditas di daerah. Menurut Bursah, skema tersebut akan membuat pemerintah daerah memiliki ruang untuk menyusun kekuatan fiskalnya sendiri.

Namun, Bursah juga mengakui persoalan daerah bukan hanya terletak pada besaran anggaran Transfer ke Daerah (TKD).

Ia menilai pemerintah daerah juga harus memiliki strategi dan inovasi.

Bursah menilai ketergantungan terhadap TKD dapat membuat pemerintah daerah kehilangan dorongan untuk berinovasi.Bagi Bursah, peningkatan kemandirian fiskal daerah harus berjalan bersamaan dengan reformulasi TKD.

Usulan tersebut mendapat respons dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong.

Bahtra mengatakan aspirasi mengenai TKD memang terus disampaikan pemerintah daerah kepada Komisi II DPR RI.

Bahtra menilai salah satu kunci penyelesaian persoalan fiskal daerah adalah mengubah pola penyusunan APBD agar lebih berbasis pada potensi daerah.

Menurut Bahtra, besarnya dana transfer tidak akan otomatis membuat daerah berkembang jika tidak dibarengi perubahan pola pikir dan inovasi pemerintah daerah.

Sementara itu, Pakar Otonomi Daerah Prof. Djohermansyah Djohan mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melihat persoalan TKD dari sisi efisiensi.

Jika pemangkasan terus berlanjut, kemampuan sejumlah pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan publik bisa semakin terbatas.



Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.

Selengkapnya saksikan di sini:

https://youtu.be/8UgdIaAw_X4




Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/686468/anggaran-tkd-dipangkas-daerah-tercekik-apkasi-minta-formula-baru-satu-meja
Transkrip
00:26PEMBICARA 1
00:36PEMBICARA 1
01:00PEMBICARA 1
01:21PEMBICARA 1
01:29PEMBICARA 1
01:34PEMBICARA 1
01:47PEMBICARA 1
02:00PEMBICARA 1
02:12PEMBICARA 1
02:22PEMBICARA 1
02:42PEMBICARA 1
02:45PEMBICARA 1
02:50PEMBICARA 1
03:00PEMBICARA 1
03:02PEMBICARA 1
03:04PEMBICARA 1
03:07PEMBICARA 1
03:09PEMBICARA 1
03:40PEMBICARA 1
03:40PEMBICARA 1
03:40PEMBICARA 1
03:40PEMBICARA 1
03:40bagaimana itu tadi saya sampaikan bahwa
03:42banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikelola
03:44itu bisa menambah
03:46apa namanya, menaikkan
03:48PAD kita, tetapi
03:50kadang-kadang terabaikan karena beranggap
03:52udahlah, toh kita juga dapat dari pusat sekian
03:54setiap tahun, terus
03:56memang PAD-nya harus, kalau saya harus
03:58berbasis potensi bang,
04:00PAD itu harus diarahkan berbasis potensi, supaya apa?
04:02Kalau misalnya berbasis potensi, disana ya
04:04misalnya support nelayan kita
04:06kalau dia daerah laut, support petani
04:08kita kalau dia daerahnya, apa namanya
04:10sawah, yang kebun
04:12sehingga Pak UMKM bisa tumbuh dengan sendirinya
04:14jangan lupa, kalau UMKM itu
04:16bisa tumbuh dengan sendirinya, ini aja sudah bisa
04:18menopang daerah kita
04:20dan Anda pasti setuju bahwa tidak ada
04:22penyeragaman kebijakan
04:23karena karakteristik daerah yang berbeda-beda kan?
04:26Ya tentu kan, pasti daerah-daerah punya
04:28potensi, punya
04:30kekurangan, kelebihan masing-masing, maka dari itu
04:32inilah yang harus dilakukan
04:34mungkin komunikasi, dan kami juga selalu
04:36meminta kementerian dalam negeri untuk
04:38apa namanya, bagaimana pembinaan terhadap
04:40para kepala daerah kita yang terus
04:42ditingkatkan
04:43Saya ke Prof. Jo, Prof. Jo, apa kira-kira yang
04:45ini kan, sampai kapan daerah
04:47ditingkatkan?
04:48Kalau misalnya kebijakan ini
04:50terus dilanjutkan
04:51saya khawatir ini Pemda
04:54tidak bisa bertahan
04:54Pemda tidak bisa bertahan?
04:56Dalam soal apa?
04:57Dalam soal bayar
04:59gaji P3K
05:00yang kedua soal
05:02memberi
05:03TPP namanya
05:04atau tunjangan kinerja
05:06itu sudah banyak yang memangkas
05:08yang ketiga
05:09untuk mengongkosi program-program kegiatan
05:12yang
05:12Pak Bupati ini kan punya visi dan misi
05:15program kegiatannya
05:16tidak bisa lagi didanai
05:18karena
05:18andalannya itu
05:20dari sebagian dari
05:21DAU
05:21kemudian juga ada dari
05:23DBH
05:24DAK dan sebagainya
05:25jadi oleh karena itu
05:27sebaiknya
05:29pemerintah
05:30dan ini
05:32partai penguasa
05:33nah ini dia
05:33kita
05:35minta supaya ada
05:36reformulasi lah
05:37ya
05:38ditata kembali
05:39soal
05:40TKD ini
05:41sehingga
05:42pusat tetap bisa punya
05:43program prioritas
05:44tetapi
05:45daerah juga
05:46jangan sampai tercekik
05:48dia punya
05:49kegiatan-kegiatan
05:51dalam melayani publik
05:52atau masyarakat
05:53di daerah
05:53itu
05:53baik
05:53terima kasih Pak Bahtar
05:55terima kasih Prof
05:55terima kasih Pak Bursa
Komentar

Dianjurkan