[FULL] Babak Baru! Kasus Andrie Yunus di Sidang Praperadilan, Beda Polda Metro Jaya & TAUD

KompasTV

JAKARTA, KOMPAS.TV  Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, dengan tersangka 3 anggota TNI memasuki babak baru.    Sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memasuki tahap kesimpulan pada Selasa (26/5/2026).    Dalam persidangan tersebut, Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) selaku pemohon menilai Polda Metro Jaya berlarut-larut dalam menangani perkara.    Sementara itu, pihak Polda Metro Jaya meminta majelis hakim praperadilan menolak permohonan.    Baca Juga Kuasa Hukum Andrie Yunus Sesali Polda Metro Jaya Tak Hadirkan Saksi dan Ahli di Sidang Praperadilan di https://www.kompas.tv/nasional/671030/kuasa-hukum-andrie-yunus-sesali-polda-metro-jaya-tak-hadirkan-saksi-dan-ahli-di-sidang-praperadilan    #andrieyunus #poldametrojaya #praperadilan #breakingnews     Artikel ini bisa dilihat di :  https://www.kompas.tv/nasional/671169/full-babak-baru-kasus-andrie-yunus-di-sidang-praperadilan-beda-polda-metro-jaya-taud

Transcript

00:00:00Pasal 158 huruf E Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang KUHAP

00:00:05memperluas kewenangan pengadilan untuk menguji sah penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah

00:00:12ataupun andu delay telah diakui sebagai objek praperadilan

00:00:16yang menunjukkan bahwa berhentinya proses hukum secara diam-diam

00:00:20merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dan access to justice.

00:00:25Sebagai presiden, adanya praperadilan terhadap penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah

00:00:31Hakim Tunggal dalam putusan perkara nomor 11, pidana pra, titik pra, garis miring 2026, garis miring PN Makassar

00:00:39yang menyatakan bahwasannya, kepastian hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia

00:00:44untuk mendapatkan perlakuan dan pelindungan hukum oleh negara dan menjadi tugas negara.

00:00:49Oleh karena itu, setiap cabang kekuasaan negara termasuk kepolisian

00:00:54wajib melaksanakan pelindungan dan penegakan

00:00:56serta pemenuhan hak asasi manusia dalam melaksanakan tugasnya

00:01:00sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi

00:01:07setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

00:01:14serta pelakuan yang sama di hadapan hukum.

00:01:16Pandangan tersebut juga sejalan dengan standar internasional

00:01:19sebagaimana terjemin, tercermin dalam komentar umum

00:01:23nomor 32 tentang pasal

00:01:26nomor 32 Kovenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, ICCPR

00:01:32khususnya paragraf 35 yang pada pokoknya menekankan bahwa

00:01:36Undo Delay tidak hanya diatur dari lamanya waktu penanganan

00:01:39melainkan juga kesungguhan negara dalam menjalankan proses secara

00:01:43proses hukum secara efektif, transparan, dan akuntabel.

00:01:47Kompleksitas perkara tidak dapat dijadikan alasan pembenar

00:01:51atas lambannya penegakan hukum

00:01:53serta keadilan tidak hanya menuntut hasil akhir

00:01:56tetapi juga menuntut hadirnya negara secara nyata

00:01:59dalam menjamin proses yang layak.

00:02:03Dalam perspektif hukum pidana modern

00:02:06perlindungan hukum tidak hanya ditujukan bagi kepentingan negara

00:02:10dalam menegakkan hukum pidana

00:02:11tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak korban

00:02:15untuk memperoleh kepastian hukum

00:02:17kebenaran dan pemulihan yang layak.

00:02:20Oleh karena itu, korban tidak dapat dibiarkan berada

00:02:24dalam ketidakpastian hukum yang berkepanjangan

00:02:26akibat penundaan proses tanpa alasan yang sah.

00:02:30Karena keadaan demikian pada dasarnya

00:02:33melahirkan penderitaan sekunder

00:02:35yang justru dipelihara oleh sistem yang semestinya memberikan perlindungan.

00:02:39Sejalan dengan teori perlindungan hukum dan doktrin

00:02:42abuse of power, penyimpangan kewenangan

00:02:44tidak hanya terjadi melalui tindakan aktif yang melawan hukum

00:02:49tetapi juga dapat melalui pembiaran ataupun omision

00:02:52yang menyebabkan hukum tidak berjalan secara efektif.

00:02:56Dalam konteks ini, penundaan penanganan perkara tanpa dasar yang sah

00:03:00merupakan bentuk kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban hukumnya

00:03:04sekaligus membuka ruang terjadinya de facto impunity

00:03:08impunitas atau ketiadaan penghukuman

00:03:11yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

00:03:15Dalam perkara aku, pemohon mendalikan bahwa termohon

00:03:18telah menunda penanganan perkara berdasarkan laporan polisi

00:03:22nomor titik 2 LP garis miring A, garis miring 222, garis miring 3, garis miring 2026,

00:03:30garis miring Sat, Reskrim, garis miring Red, Restro, Jakpus, garis miring Polda, Metro Jaya,

00:03:36tanggal 13 Maret 2026 tanpa alasan hukum yang jelas

00:03:40dan dapat dipertanggungjawabkan.

00:03:43Keadaan tersebut diperburuk dengan adanya tindakan pelimpahan penanganan perkara

00:03:48maupun penyerahan barang bukti kepada pusat polisi militer TNI

00:03:52tanpa dasar kewenangan dan mekanisme hukum yang transparan

00:03:56sehingga menyebabkan proses penyidikan menjadi tertunda

00:04:00tanpa kepastian arah penanganannya.

00:04:03Selain itu, pelimpahan berkas penyidikan dan barang bukti

00:04:07oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda, Metro Jaya

00:04:10kepada penyidik Pusfom TNI

00:04:12tanpa kejelasan dasar hukum yang dapat diuji

00:04:15pada hakikatnya menimbulkan terputusnya kesinambungan proses penyidikan.

00:04:21Kondisi tersebut secara substansial patut dipandang

00:04:25sebagai bentuk penghentian penyidikan secara terselubung

00:04:28karena proses hukum tidak lagi berjalan dalam kerangka penyidikan aktif

00:04:33yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.

00:04:37Rangkaian peristiwa tersebut tidak dapat dipandang

00:04:40sekedar sebagai persoalan administratif antar instansi

00:04:43melainkan telah menjadi persoalan konstitusional

00:04:46dalam penegakan hukum pidana.

00:04:48Ketidakjelasan tindakan aparat penegak hukum

00:04:50berpotensi menghilangkan kepastian hukum,

00:04:53mengabaikan hak korban,

00:04:55serta mengaburkan batas antara penundaan penanganan perkara yang sah

00:04:59dengan penghentian penyidikan secara terselubung.

00:05:02Dalam perkara aku,

00:05:04Andri Yunus sebagai korban serangan air keras

00:05:07yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan

00:05:10Badan Intelijen Strategis ataupun Bae Steny,

00:05:13termasuk dugaan keterlibatan aktor sipil,

00:05:17setelah secara terbuka mengkritik praktek militarisasi,

00:05:21telah mengalami luka bakar serius pada sekitar 20% tubuhnya

00:05:25serta ancaman kebutaan permanen pada mata kanannya.

00:05:28Sebagai korban yang mengalami penderitaan fisik,

00:05:32psikologis, dan kerugian besar,

00:05:34Andri Yunus selaku pemohon berharap yang mulia hakim pra-peradilan

00:05:38melalui putusannya dapat menghadirkan kepastian hukum dan keadilan,

00:05:43serta memastikan proses hukum tidak berhenti dalam ketidakjelasan

00:05:47yang memperpanjang penderitaan korban dalam perkara aku.

00:05:52Permohonan pra-peradilan ini diajukan dengan keyakinan

00:05:55bahwa forum pra-peradilan merupakan mekanisme pengawasan

00:05:59yang menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas publik

00:06:03sebagai bagian dari sistem peradilan yang independen,

00:06:06objektif, dan menghormati hak asasi manusia.

00:06:10Dalam perspektif teori hukum sebagaimana dikemukakan oleh Surya Onuskanto,

00:06:14hukum memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial,

00:06:18tool of social control, dan sarana rekayasa sosial,

00:06:22tool of social engineering.

00:06:23Dalam fungsi pengawasan tersebut,

00:06:26pra-peradilan menjadi instrumen untuk mencegah dan mengoreksi

00:06:29tindakan sewenang aparat penegak hukum

00:06:33yang berpotensi melanggar hak dan martabat manusia.

00:06:36Sementara itu, sebagai sarana rekayasa sosial,

00:06:40pra-peradilan berperan mendorong terwujudnya praktik

00:06:43penegakan hukum yang lebih adil, akuntabel,

00:06:46dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

00:06:50Pada akhirnya, perkara ini bukan semata tentang prosedur dan administrasi penegakan hukum,

00:06:56melainkan tentang hadir atau tidaknya negara bagi korban

00:06:59yang selama ini menunggu kepastian tanpa titik terang.

00:07:03Sebab bagi korban, penundaan tanpa alasan yang sah

00:07:06bukan hanya memperlambat proses hukum,

00:07:09tetapi juga memperpanjang penderitaan dan memelihara ketidakadilan.

00:07:13Oleh karena itu, melalui putusan yang mulia hakim,

00:07:17pemohon berharap pengadilan tidak membiarkan hukum berhenti dalam diam

00:07:20dan tidak membiarkan korban kehilangan haknya

00:07:24hanya karena negara gagal memberikan kepastian

00:07:27atas proses yang seharusnya berjalan.

00:07:30Selanjutnya disampaikan oleh rekan kami yang mulia.

00:07:38Baik, selanjutnya ada fakta persidangan dianggap dibacakan karena berisi

00:07:45Baik, fakta persidangan yang mulia hakim,

00:07:48pemohon menyediakan fakta persidangan berupa

00:07:51catatan lengkap keterangan semua saksi, ahli termasuk alat bukti surat

00:07:55dalam bagian fakta persidangan ini

00:07:56dengan urayan sebagai berikut, kemudian dianggap dibacakan.

00:08:02Selanjutnya adalah tanggapan atas fakta persidangan.

00:08:07Tiga Romawi.A, perkembangan penyidikan tertunda

00:08:10yang kemudian berhenti secara terselubung

00:08:12setelah termohon melimpahkan perkara kepada Puswom TNI.

00:08:16Terkait peristiwa penyiraman air keras terhadap pemohon,

00:08:19saksi Dimas Bagus Arya menyatakan sekira pukul 11 malam lebih

00:08:22atau tanggal 12 Maret 2026 mendapatkan informasi bahwa

00:08:27pemohon mengalami dugaan tidak pidana penyiraman air keras

00:08:30oleh orang yang tidak dikenal.

00:08:32Semenjak peristiwa penyiraman air keras kepada pemohon,

00:08:35saksi Ravio Patra yang memiliki tugas dari Kontras, LBH Jakarta, dan YLBHI

00:08:40berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum

00:08:42melakukan penelitian terhadap bukti-bukti

00:08:44seperti 34 CCTV dari berbagai titik berbeda

00:08:47termasuk Jalan Diponegoro, Kantor YLBHI,

00:08:51arah sekitar RCM, Jalan Proklamasi Salemba,

00:08:54dan berbagai titik lain yang dilalui korban maupun pelaku.

00:08:58Saksi Ravio Patra menilai ada satu orang yang menyeram air keras kepada korban Andri Yunus,

00:09:04satu orang yang menyeram tersebut diboncingi oleh satu orang lain.

00:09:08Saksi menilai sudah didapatkan identifikasi dua orang terduga pelaku,

00:09:11yaitu OTK-1 dan OTK-2.

00:09:14Lalu dua orang tersebut didampingi ketika eksekusi oleh satu sepeda motor lainnya

00:09:19yang disebut sebagai OTK-3 dan OTK-4.

00:09:22Hal ini selaras dengan keterangan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya

00:09:26ketika konferensi pers pada tanggal 18 Maret 2026.

00:09:30Empat orang tersebut kemudian dititik lebih lanjut telah berinteraksi

00:09:33berupa perbincangan dan pemboncingan motor dengan terduga pelaku lainnya.

00:09:38Saksi Ravio Patra menyimpulkan sejauh ini setidaknya pelaku berjumlah

00:09:4216 orang dengan orang yang berbeda-beda.

00:09:45Kemudian saksi Usman Hamid menyatakan sejak terjadinya peristiwa penyeraman air keras

00:09:49pada tanggal 12 Maret 2026 malam atau 13 Maret 2026 dini hari,

00:09:55telah ada petugas kepolisian mendatangi rumah sakit Cipto Mangunkusumo,

00:09:59keberadaan polisi di RSM juga diketahui oleh saksi Dimas Bagusarya.

00:10:04Bahwa lebih lanjut proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan

00:10:07dengan dilampirkannya bukti P1 tanggal 13 Maret 2026,

00:10:11bukti P2 tanggal 13 Maret 2026,

00:10:14bukti P3 tanggal 14 Maret 2026,

00:10:17bukti P4 tanggal 15 Maret 2026,

00:10:19bukti P5 tanggal 18 Maret 2026,

00:10:22dan bukti P6 tanggal 19 Maret 2026.

00:10:26Bahwa kasus yang dialami pemohon juga mendapatkan atensi besar dari Komnas HAM.

00:10:30Melalui surat Komnas HAM tanggal 17 Maret 2026,

00:10:35video bukti P15,

00:10:36Komnas HAM meminta kepada termohon agar melaksanakan kewajiban negara

00:10:40untuk melindungi hak atas rasa aman pemohon

00:10:42dengan melakukan investigasi yang segera,

00:10:45menyeluruh, efektif, independen, dan tidak memihak,

00:10:48serta mampu mengidentifikasi,

00:10:51serta menuntut secara hukum pihak-pihak yang bertanggung jawab

00:10:54sesuai komentar umum Komite HAM PBB nomor 31

00:10:56tentang sifat kewajiban hukum umum

00:10:59yang dibebankan kepada negara-negara pihak dalam kovenan

00:11:01dengan memperhatikan ketentuan pasal 30,

00:11:05jungto pasal 100, undang-undang nomor 39 tahun 1999,

00:11:08dan artikel 2 kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik

00:11:12sebagaimana telah diraktifikasi melalui undang-undang nomor 12 tahun 2005.

00:11:17Selama proses penyelidikan dan penyidikan,

00:11:20saksi Usman Hamid menyampaikan seluruh barang bukti

00:11:22telah dikuasai oleh pihak kepolisian secara resmi.

00:11:25Kemudian, baju sampai dengan tumbler yang juga diberikan oleh rekan-rekan kontras

00:11:30ataupun rekan-rekan tim kuasa hukum kepada pihak kepolisian.

00:11:34Saksi Usman Hamid menyampaikan telah memperoleh informasi yang didengarnya sendiri.

00:11:46Saksi Usman Hamid menyampaikan telah memperoleh informasi yang didengarnya sendiri secara langsung

00:11:50dari di Reskrimum, Polda Metro Jaya, Inkasutermohon bersama pejabat Polri lainnya

00:11:55bahwa perkara ini akan dilempakan pada tanggal 18 Maret tahun 2026.

00:11:59Dalam pertemuan tersebut, saksi Usman Hamid tidak mendapatkan penjelasan

00:12:02apa yang dimaksud dengan pelimpahan.

00:12:04Termohon hanya menyampaikan kepada saksi Usman Hamid

00:12:07bahwa tidak mungkin rasanya pihak kepolisian melanjutkan perkara

00:12:10karena puspom TNI mengambil alih.

00:12:12Termohon juga menyampaikan kepada saksi Usman Hamid

00:12:14bahwa terdapat keterlibatan sejumlah anggota baik TNI

00:12:17baik yang berpangkat kolonel, berpangkat perwira tinggi

00:12:20maupun seorang pengusaha sipil yang terlibat dalam penyerangan terhadap Andri Yunus.

00:12:26Pertemuan tersebut terjadi sebelum adanya RDPU bersama Komisi 3 DPR RI

00:12:30tanggal 31 Maret 2006, FIDE Bukti P8

00:12:32setelah diperiksa Inzaga pada bukti T79

00:12:35pada surat pelimpahan barang bukti nomor B

00:12:38dari spiring 4873 dan seterusnya

00:12:40tanggal 19 Maret 2026

00:12:42tidak ada pengambil alihan

00:12:44ataupun permintaan resmi dari pusuam TNI.

00:12:48Lebih lanjut, meskipun termohon dalam dupliknya halaman 6

00:12:50yang pada pokoknya mengklaim masih melakukan penyidikan

00:12:53dengan melakukan permintaan pemeriksaan kembali

00:12:55visum et revertum kepada kepala RSCM

00:12:57melalui surat nomor selanjutnya dianggap dibacakan

00:13:01tanggal 30 Maret 2026

00:13:02dan pemeriksaan terhadap saudara dokter Fitri Ambarsari

00:13:06namun faktanya hal tersebut dilakukan sebelum adanya

00:13:10pernyataan pelimpahan perkara dari termohon kepada pusuam TNI

00:13:13pada saat RDPU bersama Komisi 3 DPR RI

00:13:16pada tanggal 31 Maret 2026

00:13:18dan pernyataan Kabit Humas Polda Metro Jaya

00:13:20pada tanggal 1 April 2026

00:13:23yang menyatakan kami menegaskan kembali bahwa

00:13:25berkas perkara sudah dilimpahkan dan saat ini

00:13:27kewenangan penyidik kepolisian Polda Metro Jaya

00:13:30sudah sampai di situ

00:13:31serta tidak dapat mengenyampingkan keterangan saksi

00:13:34Usman Hamid yang sudah terinformasikan oleh termohon

00:13:36bahwa perkara akan dilimpahkan ke pusuam TNI

00:13:39jauh-jauh hari sejak tanggal 18 Maret 2026

00:13:41setelah ada pernyataan pelimpahan perkara

00:13:44oleh termohon kepada pusuam TNI

00:13:46tanggal 31 Maret 2026

00:13:47saksi Usman Hamid dan saksi Dimas Bagusaria

00:13:50menyatakan belum ada perkembangan kemajuan

00:13:52seperti yang pernah sebelumnya dilakukan

00:13:54pada waktu kejadian awal penyiraman air keras

00:13:56terhadap pemohon

00:13:57bahwa fakta lainnya

00:13:58untuk mendukung keberlanjutan penanganan perkara

00:14:00kuasa hukum pemohon sebelumnya telah mengajukan

00:14:03surat permintaan SP2HP pada tanggal 30 Maret 2026

00:14:06video bukti P7

00:14:08namun sampai dengan kesimpulan ini dibuat

00:14:11pemohon belum mendapatkan jawaban

00:14:12atau surat permintaan SP2HP tersebut

00:14:14bahwa lebih lanjut Komnas HAM melalui keterangan pers

00:14:17nomor 17 tanggal 27 April 2026

00:14:21tentang hasil pemantauan Komnas HAM

00:14:23atas kasus serangan terhadap Andri Yunus

00:14:25video bukti P16

00:14:26telah mendesak agar termohon

00:14:29melanjutkan penyidikan perkara kuo

00:14:30namun sampai dengan kesimpulan ini dibuat

00:14:33termohon belum memberikan tanggapan

00:14:35terhadap keterangan pers Komnas HAM

00:14:37serta belum melakukan tindakan penyidikan lainnya

00:14:40bahwa dalam jawaban

00:14:41video jawaban termohon halaman 6 dan 14

00:14:44termohon menyatakan sebagai berikut

00:14:46selanjutnya dianggap dibacakan

00:14:48berdasarkan hal tersebut diatas

00:14:50dengan ini pemohon membantah

00:14:52dan mengungkap bukti yang lebih kuat

00:14:54dari sekadar klien termohon diatas

00:14:58pemohon menanggapinya sebagai berikut

00:15:01terhadap klien termohon

00:15:03yang mengirimkan surat pemberitahuan

00:15:04perkembangan hasil penyidikan SP2HP

00:15:06dalam tanda kutip secara berkalah

00:15:08sampai dengan saat ini

00:15:10hanya ada 1 SP2HP pada tanggal 13 April 2026

00:15:14video bukti P19 dan bukti T83

00:15:16tidak ada lagi SP2HP lainnya

00:15:19yang diterima baik oleh pemohon langsung

00:15:20maupun melalui tim kuasa hukum pemohon

00:15:22hal tersebut juga diperkuat

00:15:24keterangan saksi Usman Hamid

00:15:25dan saksi Dimas Bagusarya

00:15:26hal tersebut membantah adanya

00:15:28dari termohon yang melakukan penyidikan secara berkalah

00:15:30berdasarkan bukti T12

00:15:32dalam dokumen aporan hasil gelar perkara

00:15:35dari penyelidikan menjadi penyidikan

00:15:36termohon CQ penyidik

00:15:39yang menangani perkara akuo

00:15:41masih memiliki rencana tindak lanjut

00:15:42untuk menemukan pelaku

00:15:43namun sampai dengan kesimpulan ini dibuat

00:15:46terduga 16 pelaku tidak kunjung ditemukan

00:15:50padahal termohon mengetahui adanya

00:15:51keterlibatan pelaku baik dari sipil maupun militer

00:15:55bahwa oleh karena termohon tidak menghadirkan

00:15:58saksi dan ahli yang seharusnya dapat digunakan

00:16:00untuk menguatkan dalil termohon

00:16:01pada jawabannya dan dupliknya

00:16:03maka cukup beralasan bagi yang mulia hakim tunggal

00:16:06untuk menyampingkan dalil-dalil termohon

00:16:07yang telah pemohon banta

00:16:09atau ungkap sebelumnya pada permohonan replik

00:16:11dan pada kesimpulan pemohon ini untuk seluruhnya

00:16:13sehingga dalil termohon tidak terbukti

00:16:16secara sah dan meyakinkan

00:16:17di persidangan yang terhormat ini

00:16:20maka demikian kesimpulan ini

00:16:22menjadi fakta dan bukti yang lebih kuat

00:16:23untuk membantah segala dalil termohon

00:16:25selanjutnya tidak ada dasar pelimpahan perkara

00:16:28dari termohon ke puswom TNI

00:16:32bahwa dalam permohonan

00:16:34pemohon menguraikan fakta pada tanggal 31 Maret

00:16:362026 di forum rapat dengar pendapat umum

00:16:38komisi 3 DPR RI

00:16:40permohon menyatakan bahwa

00:16:42selanjutnya dianggap dibacakan

00:16:43hal tersebut merupakan informasi pertama kali

00:16:45yang didapatkan oleh pemohon

00:16:49kemudian saksi Dimas Bagusaria

00:16:51juga hadir langsung dalam forum RDPU

00:16:54dan mengetahui adanya video

00:16:55aku dalam bukti P8

00:16:57sebagaimana yang telah ditampilkan dalam persidangan

00:16:59namun saksi Dimas Bagusaria

00:17:01tidak diberikan pemberitahuan surat pelimpahan

00:17:03bahwa dalam jawabannya

00:17:05video jawaban termohon nomor 20 halaman 13

00:17:08termohon menyatakan telah menerima

00:17:09penerimaan barang bukti dari puswom TNI

00:17:11untuk kepentingan proses pemeriksaan persidangan militer

00:17:14selanjutnya atas permintaan ini

00:17:15termohon telah menyampaikan barang bukti

00:17:17atau salinannya yang diminta oleh puswom TNI

00:17:19melalui surat Kapolda Metro Jaya

00:17:21nomor B garis miring 4873

00:17:23tanggal 19 Maret 2026

00:17:25hal pelimpahan barang bukti yang dikirimkan

00:17:27kepada komandan puswom TNI

00:17:29video bukti T79

00:17:31selanjutnya dibuatkan secara berita

00:17:33secara serah terima barang bukti

00:17:34video bukti T80

00:17:36setelah memohon melakukan izaga pada bukti T79

00:17:40kami menemukan fakta

00:17:41bahwa tidak ada alas

00:17:42landasan surat resmi dari puswom TNI

00:17:44terkait permintaan barang bukti

00:17:46untuk kepentingan proses pemeriksaan persidangan militer

00:17:53terkait fakta adanya pelimpahan perkara kepada puswom TNI

00:17:56yang dilakukan oleh termohon

00:17:57ahli batara Ibnu Reza menyampaikan

00:18:00sepanjang belum ada surat penghantian penyidikan

00:18:02yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya

00:18:04maka kemudian status dari kasus tersebut

00:18:07seharusnya masih dalam penyidikan Polda Metro Jaya

00:18:10bahwa oleh karena termohon tidak menghadirkan saksi dan ahli

00:18:13yang seharusnya dapat digunakan untuk menguatkan dalil termohon

00:18:16pada jawabannya dan dupliknya

00:18:17maka cukup beralasan bagi yang mulia hakim tunggal

00:18:19untuk menyampingkan dalil termohon

00:18:21yang telah pemohon bantah atau ungkap sebelumnya

00:18:23pada permohonan repik dan pada kesimpulan

00:18:25pemohon ini untuk seluruhnya

00:18:26sehingga dalil termohon tidak terbukti secara sad

00:18:28dan meyakinkan di persidangan yang terhormat ini

00:18:30maka demikian kesimpulan ini menjadi fakta dan bukti

00:18:32yang lebih kuat untuk membantah segala dalil termohon

00:18:40lanjutkan ya mulia

00:18:413C

00:18:43pasca pemulimpahan kepuspom TNI

00:18:45tidak ada tindakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon

00:18:48bahwa pemohon menegaskan kembali

00:18:51apa yang menjadi esensi dari penyidikan

00:18:52dari definisinya pada pasal 1 angka 5 KUHAP

00:18:55yaitu mencari dan menemukan alat bukti

00:18:58untuk membuat terang tindak pidana

00:19:00serta menemukan tersangka

00:19:02bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang termohon sendiri

00:19:05telah serahkan dalam persidangan akwo

00:19:07dapat terlihat sama sekali tidak ada

00:19:09tindakan mencari dan menemukan alat bukti

00:19:12guna membuat terang suatu tindak pidana

00:19:14yang kemudian menentukan tersangkanya

00:19:16sejak tanggal 19 Maret 2026

00:19:19ketika termohon mengirim surat

00:19:21nomor 4873

00:19:22tentang pelimpahan barang bukti kepada

00:19:24puspom TNI

00:19:25kemudian termohon tidak melanjutkan upaya paksa

00:19:28maupun pemeriksaan saksi-saksi lanjutan

00:19:30semua saksi yang diperiksa dalam penyidikan perkara akwo

00:19:33dilakukan sebelum pelimpahan kepada puspom TNI

00:19:36yang menurut tanggal surat tersebut

00:19:38adalah pada tanggal 19 Maret 2026

00:19:40sedangkan

00:19:41saksi paling terakhir yang relevan

00:19:43dengan membuat terang tindak pidana

00:19:45dan menemukan tersangka

00:19:46adalah atas nama holik

00:19:47yang diperiksa pada tanggal 19 Maret 2026 juga

00:19:51kemudian setelah tanggal 19 Maret 2026

00:19:54termohon tidak melakukan pemeriksaan lanjutan

00:19:57bahkan sampai dengan saat ini

00:19:58tidak melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti

00:20:01penting dalam perkara akwo

00:20:02barang bukti berupa

00:20:04satu unit sepeda motor Yamaha Aerox

00:20:06berwarna kuning dan satu tas ransel

00:20:08berwarna hitam milik pemohon

00:20:09tidak disita dan tidak diuji oleh termohon

00:20:12padahal termohon sendiri menyebutkan

00:20:14barang bukti tersebut

00:20:15dalam kronologi perkara di dokumen jawabannya

00:20:18video halaman 3 dan 4

00:20:19jawaban termohon

00:20:20dengan kutipan

00:20:21korban langsung dilempar air oleh pelaku yang diduga air keras

00:20:24kemudian pelaku langsung kabur

00:20:26sehingga korban langsung membanting sepeda motornya ke arah kanan

00:20:29ada pun barang bukti tersebut masih dalam penguasaan pemohon

00:20:33dengan dokumentasi foto sebagai berikut dapat dilihat di kesimpulan kami

00:20:39selain itu dalam persidangan juga dapat diperoleh keterangan

00:20:43saksi-saksi yang menguatkan

00:20:44fakta bahwa memang benar tidak pernah terjadi

00:20:47pemeriksaan lanjutan setelah perkara

00:20:49dilimpahkan kepada pus pom TNI

00:20:50yang signifikan yang termasuk

00:20:53dalam kategori membuat terang suatu tindak pidana

00:20:55sesuai keterangan sebagai berikut

00:20:57kami lampirkan keterangan saksi

00:20:59rafio patra

00:20:59saksi usman hamid dan saksi dimas

00:21:02bagus area yang relevan untuk bagian ini

00:21:06selanjutnya yang mulia hakim tunggal

00:21:08apabila memperhatikan keterangan saksi rafio patra

00:21:11saksi dimas bagus area dan saksi usman hamid

00:21:14maka telah terbukti secara terang dan jelas

00:21:16hal-hal sebagai berikut

00:21:18satu tidak ada lagi tindakan mencari alat bukti

00:21:21yang dapat membuat terang tindak pidana

00:21:22setelah pengumuman pelimpahan perkara

00:21:24dari ditreskrimum polda metro jaya

00:21:26kepada pus pom TNI

00:21:27yang diucapkan oleh kombes pol iman

00:21:30imanudin pada rdpu di komisi 3 dpr

00:21:32tanggal 31 Maret 2026

00:21:34dan pernyataan bahwa kewenangan penyidik

00:21:37polda metro jaya sudah berhenti

00:21:38disampaikan oleh kabit humas polda metro jaya

00:21:41pada tanggal 1 april 2026

00:21:43dua termohon tidak lagi memberikan perkembangan

00:21:46penangan perkara dan komunikasi yang intensif

00:21:48kepada pemohon setelah pengumuman pelimpahan perkara

00:21:51kepada pus pom TNI

00:21:52tiga termohon menyatakan tidak lagi berwenang

00:21:55dan menghentikan penyidikan perkara aquo

00:21:57sejak dilimpahkan kepada pus pom TNI

00:21:59empat termohon sebenarnya sudah mengetahui

00:22:02dugaan keterlibatan sipil

00:22:04dalam penyeraman air keras kepada pemohon

00:22:05namun termohon tidak melakukan

00:22:07tindakan lanjutan apapun

00:22:09dalam rangka penyidikan

00:22:10untuk menuntaskan temuannya tersebut

00:22:12yang mulia hakim tunggal

00:22:14dengan demikian berdasarkan analisa fakta

00:22:16persidangan tersebut

00:22:17dengan meninjau secara lengkap

00:22:18alat bukti serta keterangan saksi-saksi

00:22:20telah terbukti dengan terang dan jelas

00:22:22bahwa pasca pelimpahan perkara aquo

00:22:25kepada pus pom TNI

00:22:26yang diakui oleh unsur pimpinan termohon sendiri

00:22:30maka termohon kemudian tidak lagi

00:22:32melakukan penyidikan atas perkara aquo

00:22:35selanjutnya dilanjutkan rekan kami

00:22:37yang mulia

00:22:39tiga titik D

00:22:40termohon terbukti

00:22:41menghentikan perkara secara terselubung

00:22:43bahwa dalam murahin permohonan

00:22:44pada tanggal 1 April 2026

00:22:46termohon melalui Kabupat Humas

00:22:47Polda Metro Jaya

00:22:48terus menyampaikan

00:22:50ketika ditanya oleh jurnalis

00:22:51dalam konferensi pers

00:22:53yang menyatakan bahwa

00:22:55adanya

00:22:55berkas perkara sudah dilimpahkan

00:22:57dan saat ini

00:22:58kewenangan penyidik

00:22:58kepolisan Polda Metro Jaya

00:23:00sudah sampai disitu

00:23:01bahwa bukti tersebut

00:23:02juga telah dilampirkan

00:23:03pada bukti P8

00:23:04yang diketahui oleh saksi Dimas Bagus Area

00:23:07yang menyatakan telah ada pelimpahan

00:23:09yang berkaitan dengan alat bukti

00:23:10dan juga penyelidikan

00:23:14bahwa kami menilai

00:23:15pernyataan Kabupat Humas

00:23:16Polda Metro Jaya

00:23:17di atas yang juga

00:23:18terlampir pada bukti P8

00:23:19merupakan penghentian

00:23:20penyidikan secara terselubung

00:23:21selain daripada itu

00:23:22terungkap dalam fakta persidangan

00:23:23bukti T79

00:23:24dan bukti T80

00:23:25yang menunjukkan bahwa

00:23:26pada tanggal 19 Maret

00:23:272026

00:23:28telah terjadi

00:23:29pelimpahan barang bukti

00:23:30dari termohon

00:23:30kepada pusat

00:23:31polisi militer tentara

00:23:32nasional Indonesia

00:23:33selanjutnya

00:23:34terungkap dalam

00:23:36fakta persidangan

00:23:36bahwa bukti P9

00:23:38dan bukti T83

00:23:39menunjukkan bahwa

00:23:39termohon menyatakan

00:23:40telah dilakukan

00:23:41penyerahan barang bukti

00:23:42ke pusat TNI

00:23:43guna mempercepat

00:23:44proses penyidikan

00:23:44yang dilakukan oleh

00:23:45pusat TNI

00:23:47kemudian

00:23:483.E

00:23:49penundaan penanganan perkara

00:23:51dan penghentian perkara

00:23:52secara terselubung

00:23:53merupakan pelanggaran HAM

00:23:54ahli Marzuki Daruswan

00:23:55menyampaikan bahwasannya

00:23:56sistem hukum Indonesia

00:23:58mengenaut apa yang disebut

00:23:59dengan dua proses

00:23:59proses hukum yang tertib

00:24:01dan didasarkan kepada

00:24:02tahapan-tahapan pembuktian

00:24:03yang mencerminkan

00:24:04sepenuhnya kepentingan

00:24:05dari korban

00:24:06untuk memperoleh

00:24:07pembelaan

00:24:07atau dasar temuan

00:24:08dan pembuktian

00:24:09dilakukan oleh pihak yang berwenang

00:24:10ahli Marzuki Daruswan

00:24:12menyatakan dalam

00:24:12undang-undang HAM

00:24:13secara fundamental

00:24:14bersandar pada

00:24:15pelindungan HAM

00:24:15dan korban

00:24:16dan martabat bagi korban

00:24:18karena itu

00:24:18setiap upaya

00:24:19untuk melakukan

00:24:20keadilan haruslah

00:24:21dihubungkan pada

00:24:23pemulihan martabat

00:24:24dari yang mengalami cedera

00:24:25ahli menegaskan

00:24:27capaian keadilan

00:24:28bagi korban

00:24:28pelanggaran HAM

00:24:29hanya dimungkinkan

00:24:30dalam lingkup

00:24:32pengadilan sipil

00:24:33dan tidak

00:24:33dalam pengadilan meter

00:24:35yang mana memiliki

00:24:36sejarah dan fitrahnya

00:24:37untuk memulihkan

00:24:37ketertiban disiplin meter

00:24:39secara internal

00:24:39ahli Marzuki Daruswan

00:24:41juga membenarkan

00:24:42terkait

00:24:43kewenangan kejaksaan

00:24:44untuk menegur

00:24:45penyidik kepolisian

00:24:46karena penyidik kepolisian

00:24:48harus menyampaikan informasi

00:24:49kepada korban

00:24:49dan kejaksaan

00:24:50ahli Batara Ibnu Reza

00:24:52membenarkan bahwa

00:24:52ketika sudah ada

00:24:53surat pemberitahuan

00:24:54dimulainya penyidikan

00:24:55maka

00:24:56kewenangan penyidikan

00:24:57masih melekat

00:24:57yang melibatkan kejaksaan

00:24:59untuk melakukan supervisi

00:25:01terkait dengan

00:25:02penundaan penanganan perkara

00:25:03ahli Batara Ibnu Reza

00:25:04menyampaikan bahwasannya

00:25:05di dalam kuhab

00:25:06tidak ada waktu yang jelas

00:25:07namun hal ini selaras

00:25:09dengan prinsip

00:25:09peradilan cepat

00:25:10apalagi adanya

00:25:11kemajuan di Polri

00:25:12saat ini seharusnya

00:25:13tidak membutuhkan

00:25:14waktu lama

00:25:14untuk melakukan

00:25:15investigasi

00:25:16dalam kasus ini

00:25:17ahli menguraikan

00:25:18seharusnya tidak ada

00:25:19istilah delay

00:25:19jika kasus berhenti

00:25:21harus ada surat

00:25:22kalau pun tidak

00:25:23kalau pun tidak

00:25:24itu berarti sedang menunda

00:25:26ahli Batara Ibnu Reza

00:25:27mengemukakan

00:25:28pengalamannya

00:25:29sebagai komisioner

00:25:30komisi kejaksaan

00:25:30bahwa selama ini

00:25:31terdapat permasalahan perkara

00:25:33yang berujung berhenti

00:25:34secara misterius

00:25:34tidak ada kabar

00:25:35beberapa berkas

00:25:37tidak balik kepada kejaksaan

00:25:38meskipun telah terbit

00:25:40SPDP

00:25:40ahli Batara Ibnu Reza

00:25:42kemudian

00:25:43membenarkan

00:25:43perbandingannya

00:25:44dengan undang-undang

00:25:45nomor 26 tahun 2000

00:25:46tentang pengadilan

00:25:47hak asasi manusia

00:25:48menurutnya

00:25:49bahkan dalam undang-undang

00:25:50pengadilan hak

00:25:51perkara diselesaikan

00:25:52paling lambat

00:25:5390 hari

00:25:54sebagai penanda

00:25:55waktu yang tangible

00:25:56artinya

00:25:57filosofi peradilan cepat

00:25:58itu segera mungkin

00:25:59justru

00:26:00kalau tidak diatur

00:26:02dalam batas waktu

00:26:02maka yang dijadikan

00:26:04acuan adalah

00:26:04harus cepat

00:26:05karena

00:26:06kita bekerja

00:26:07dalam pengungkap

00:26:08pengungkapan

00:26:12ahli Batara Ibnu Reza

00:26:13lebih lanjut

00:26:14menilai

00:26:14dalam di awal kasus ini

00:26:16pihak penyidik

00:26:17sangat cepat

00:26:17dan proaktif

00:26:18mengungkapkan peristiwa ini

00:26:19namun seiring berjalannya

00:26:20kes ini dilempahkan

00:26:22kepada pus pom TNI

00:26:23pasca pelimpahan

00:26:24ke pus pom TNI

00:26:25sampai sekarang

00:26:26sudah 2 bulan

00:26:26tidak ada lagi

00:26:27pemberitahuan kepada korban

00:26:29keluarga korban

00:26:29maupun puasa korban

00:26:31maka ahli menilai

00:26:32hal tersebut

00:26:32merupakan penundaan

00:26:38selanjutnya

00:26:39selanjutnya

00:26:39tiga romawi titik F

00:26:40terduga pelaku sipil

00:26:42dan militer

00:26:42harus ditindak lanjuti

00:26:44penyidikannya

00:26:44oleh termohon

00:26:45yang tunduk pada

00:26:46peradilan umum

00:26:47berdasarkan pasal 3

00:26:48ya tempat

00:26:49huruf A

00:26:49ketetapan MPR

00:26:51nomor 7

00:26:52garis piring MPR

00:26:54garis piring 2000

00:26:55tentang peran TNI

00:26:56dan peran kepolisian RI

00:26:57menyatakan

00:26:57para juret

00:26:59tentara nasional Indonesia

00:27:00tunduk kepada

00:27:01kekuasaan peradilan militer

00:27:02dalam hal

00:27:03pelanggaran hukum militer

00:27:04dan tunduk kepada

00:27:05kekuasaan peradilan umum

00:27:07dalam hal

00:27:07pelanggaran hukum

00:27:08pidana umum

00:27:10bahwa ahli Batara Ibn Reza

00:27:12menyampaikan

00:27:12pasca peristiwa

00:27:13reformasi 98

00:27:14reformasi

00:27:15mewajibkan

00:27:16perlu adanya

00:27:17reformasi

00:27:18terhadap sektor keamanan

00:27:19yang mana dapat terlihat

00:27:21dengan terbitnya

00:27:21tab MPR

00:27:22mengenai pemisahan

00:27:23antara polisi

00:27:24dengan TNI

00:27:25semata-mata

00:27:25agar terciptanya demokrasi

00:27:27dan tab MPR

00:27:28yang memisahkan

00:27:29kewenangan Polri

00:27:30dan TNI

00:27:30dalam tab tersebut

00:27:32disebutkan bahwa

00:27:33setiap anggota TNI

00:27:33yang melakukan pidana umum

00:27:35maka diadili

00:27:36di peradilan umum

00:27:37artinya kegagalan

00:27:38reformasi khususnya

00:27:39peradilan militer

00:27:40tidak berarti

00:27:41kemudian pasal 65

00:27:42ayat 2

00:27:43undang-undang TNI itu berhenti

00:27:44karena pasal 65

00:27:45adalah norma

00:27:46yang dibentuk oleh

00:27:46presiden dan DPR

00:27:47sudah seharusnya

00:27:48Polri dengan segala

00:27:49perangkatnya harus

00:27:51siap untuk

00:27:51menghukum

00:27:52anggota TNI

00:27:53terkait efektivitas

00:27:54peradilan koneksitas

00:27:55ada beberapa

00:27:56kasus seperti

00:27:57peradilan terhadap

00:27:58Ginajar Kartasasmita

00:28:00Menteri Pertambangan

00:28:01di tahun 2000

00:28:01ketika Mahkamah Agung

00:28:02berhasil menangkap

00:28:03Menteri tersebut

00:28:05kemudian direbut

00:28:06oleh Puswam TNI

00:28:07bahwa lebih lanjut

00:28:09dalam pasal 170

00:28:10ayat 1

00:28:11Kuhab baru

00:28:11menyatakan

00:28:12tindak pidana

00:28:13yang dilakukan bersama-sama

00:28:14oleh mereka

00:28:15yang termasuk

00:28:15lingkungan peradilan umum

00:28:17dan lingkungan

00:28:17peradilan militer

00:28:19diperiksa

00:28:20dan diadili oleh

00:28:21pengadilan dalam

00:28:21lingkungan peradilan umum

00:28:23bahwa berkenaan

00:28:24dengan hal tersebut di atas

00:28:25dengan didasarkan

00:28:26pada bukti T12

00:28:28maka termohon

00:28:28wajib

00:28:29melanjutkan penyidikan

00:28:30dan memenuhi

00:28:31segala rencana

00:28:32tindak lanjut

00:28:32penyidikan secara cepat

00:28:34tanpa melakukan

00:28:34penundaan penanganan

00:28:35perkara tanpa alasan yang sah

00:28:37bahwa termohon

00:28:39wajib

00:28:39memastikan

00:28:40terungkapnya pelaku

00:28:41baik sipil

00:28:41maupun militer

00:28:42yang tunduk

00:28:43pada peradilan umum

00:28:44selanjutnya

00:28:48Patromawi

00:28:49dalam eksepsi

00:28:50Patromawi A

00:28:52eksepsi termohon

00:28:53tentang permohonan

00:28:54pemohon prematur

00:28:55tidak beralasan

00:28:56menurut hukum

00:28:57sehingga patut

00:28:58dikesampingkan

00:28:59bahwa dalir termohon

00:29:00pada halaman 5

00:29:01sampai dengan 7

00:29:02jawaban termohon

00:29:03tertanggal 21 Mei

00:29:042026

00:29:05menguraikan

00:29:06bahwasannya

00:29:07permohonan pemohon

00:29:08adalah prematur

00:29:09atau terlalu

00:29:10atau terlampau

00:29:11dini untuk diajukan

00:29:12termohon menjelaskan

00:29:14bahwa penanganan

00:29:15perkara

00:29:15dengan laporan

00:29:16polisi nomor

00:29:16LPA

00:29:17garing 222

00:29:19dan selanjutnya

00:29:20tertanggal 13 Maret

00:29:212026

00:29:22baru berjalan

00:29:23selama kurang

00:29:23dari 3 bulan

00:29:24sehingga

00:29:25sangat prematur

00:29:26apabila alasan

00:29:27penundahan perkara

00:29:27penghentian penyedikan

00:29:29secara terselubung

00:29:30dijadikan permohonan

00:29:31perapadilan

00:29:31akwo

00:29:32bahwa

00:29:33alasan

00:29:34eksepsi termohon

00:29:34tersebut

00:29:35adalah tidak

00:29:36beralasan

00:29:36menurut hukum

00:29:37sehingga

00:29:37sudah sepatutnya

00:29:38Hakim Tunggal

00:29:39yang memeriksa

00:29:40permohonan akwo

00:29:40menyatakan

00:29:41dalir tersebut

00:29:42tidak dapat

00:29:43diterima

00:29:44atau ditolak

00:29:44seluruhnya

00:29:45apabila termohon

00:29:46mendalilkan bahwa

00:29:47permohonan

00:29:47perapadilan

00:29:48pemohon

00:29:49adalah prematur

00:29:50atau terlalu

00:29:51atau terlampau

00:29:52dini

00:29:52maka yang menjadi

00:29:53persoalan adalah

00:29:54kapan waktu

00:29:55permohonan

00:29:55perapadilan yang tepat

00:29:56untuk seharusnya

00:29:57dilakukan

00:29:58bahwa

00:29:59sebelumnya

00:29:59pengajuan permohonan

00:30:00perapadilan akwo

00:30:01didasari atas

00:30:02alasan

00:30:03antara lain

00:30:03sebagaimana dimaksud

00:30:04dalam pasal

00:30:05158

00:30:06huruf E

00:30:06kuhab baru

00:30:07yaitu mengenai penundaan

00:30:08terhadap

00:30:09penanganan perkara

00:30:09tanpa alasan yang sah

00:30:10apabila rumusan

00:30:11ketentuan tersebut

00:30:13dibaca

00:30:14tidak diatur

00:30:15mengenai kapan

00:30:16atau waktu

00:30:17yang ditentukan

00:30:18mengajukan permohonan

00:30:19perapadilan

00:30:19dengan alasan tersebut

00:30:20sebagai perbandingan

00:30:22andai permohonan

00:30:23perapadilan

00:30:23didasari atas

00:30:24alasan

00:30:24sebagaimana

00:30:25diatur dalam pasal

00:30:25158

00:30:26huruf A

00:30:27yaitu sah atau tidaknya

00:30:28pelaksanaan upaya paksa

00:30:29maka permohonan

00:30:30perapadilan tersebut

00:30:31dapat

00:30:31diajukan

00:30:32setelah adanya

00:30:33atau dilakukan

00:30:34upaya paksa

00:30:35oleh penyidik

00:30:35sehingga

00:30:36jika permohonan

00:30:37perapadilan

00:30:37diajukan

00:30:37sementara

00:30:38belum adanya

00:30:39upaya paksa

00:30:41terlalu dini

00:30:43bahwa permohonan

00:30:44perapadilan aku

00:30:45sebagaimana

00:30:46ketentuan

00:30:46pasal 158

00:30:48huruf

00:30:49undang-undang

00:30:50nomor 20

00:30:51tahun 2025

00:30:51tentang KUHAP

00:30:52yaitu mengenai

00:30:53penundaan

00:30:54terhadap penanganan

00:30:55perkara tanpa

00:30:56alasan yang sah

00:30:56karena hingga

00:30:58saat ini

00:30:58pemohon

00:30:59dan atau

00:30:59kuasa hukum

00:31:00pemohon

00:31:00belum memperoleh

00:31:01informasi

00:31:02tentang perkembangan

00:31:02penyidikan

00:31:03dan atau

00:31:04penanganan

00:31:04berlarut

00:31:05yang dilakukan

00:31:05oleh termohon

00:31:06bahwa

00:31:07karena hal di atas

00:31:08maka pemohon

00:31:08menganggap

00:31:09bahwa penanganan

00:31:10perkara

00:31:10atau laporan

00:31:11polisi

00:31:11LP garing A

00:31:13dan seterusnya

00:31:14tertanggal 13 Maret

00:31:162026

00:31:16telah berlarut-larut

00:31:18karena ketiadaan

00:31:19tindakan

00:31:19maupun informasi

00:31:20mengenai

00:31:21perkembangan perkara

00:31:21vide pasal 144

00:31:23huruf F

00:31:23undang-undang

00:31:24nomor 20

00:31:26tahun 2025

00:31:26pasca

00:31:27yang dilakukan

00:31:28termohon

00:31:28pada

00:31:29dikirimkannya

00:31:30SP2 HP

00:31:31dan keterangan

00:31:32termohon

00:31:32pada RDPU

00:31:33tertanggal 31 Maret

00:31:342026

00:31:35bahwa

00:31:36KUHAP

00:31:36tidak memuat

00:31:37ketentuan

00:31:37atau mengatur

00:31:38mengenai kapan

00:31:39atau waktu

00:31:39pengajuan permohonan

00:31:40perapadilan

00:31:41sepanjang

00:31:41mengenai penundaan

00:31:42terhadap penanganan

00:31:43perkara

00:31:43tanpa alasan

00:31:44yang sah

00:31:44membuat

00:31:45dalir termohon

00:31:46tentang permohonan

00:31:47perapadilan

00:31:47permohon prematur

00:31:48atau terlalu

00:31:49atau terlampau

00:31:49dini

00:31:49tidak beralasan

00:31:50menurut hukum

00:31:51dan dengan demikian

00:31:52menurut pemohon

00:31:53beralasan

00:31:53untuk hakim

00:31:54yang memeriksa

00:31:54dan memutus

00:31:55permohonan

00:31:55perapadilan

00:31:56aku

00:31:57mengesampingkannya

00:31:594 romawi

00:32:00B

00:32:00pemohon adalah

00:32:01korban

00:32:02yang dilindungi

00:32:02KUHAP baru

00:32:03eksepsi

00:32:03legal standing

00:32:04termohon

00:32:04tidak berdasar

00:32:05atas hukum

00:32:06bahwa

00:32:07dalam duplik

00:32:08poin 10

00:32:09halaman 10

00:32:10sampai dengan 11

00:32:11termohon

00:32:11membangun

00:32:12argumen

00:32:12bahwa

00:32:13pemohon

00:32:13tidak memiliki

00:32:14legal standing

00:32:14karena

00:32:15laporan

00:32:15polisi

00:32:16LPA

00:32:17dan seterusnya

00:32:18ke tanggal

00:32:1913 Maret

00:32:19yang menjadi

00:32:20dasar

00:32:21permohonan ini

00:32:21adalah

00:32:22laporan

00:32:22polisi

00:32:22model A

00:32:23yaitu

00:32:24laporan

00:32:24yang dibuat

00:32:25oleh

00:32:25anggota

00:32:25polisi

00:32:26atas

00:32:26inisiatif

00:32:27petugas

00:32:27kepolisian

00:32:28sendiri

00:32:28bukan

00:32:29atas

00:32:29pengaduan

00:32:30pribadi

00:32:30pemohon

00:32:31atas

00:32:31dasar

00:32:31itu

00:32:32termohon

00:32:32mendalilkan

00:32:33bahwa

00:32:33pemohon

00:32:33bukan

00:32:33merupakan

00:32:34pelapor

00:32:34dalam

00:32:35laporan

00:32:35polisi

00:32:35akwo

00:32:36sehingga

00:32:37tidak

00:32:37terdapat

00:32:37hubungan

00:32:38hukum

00:32:38langsung

00:32:39antara

00:32:39pemohon

00:32:39dengan

00:32:39tindakan

00:32:40penyidikan

00:32:41yang

00:32:41dipersoalkan

00:32:42dan

00:32:42pemohon

00:32:43dianggap

00:32:43tidak memiliki

00:32:44kepentingan

00:32:44hukum

00:32:44yang sah

00:32:45dan

00:32:45langsung

00:32:45untuk

00:32:46mengajukan

00:32:46permohonan

00:32:47peradilan

00:32:47bahwa

00:32:48dalir termohon

00:32:49tersebut

00:32:49harus

00:32:50ditolak

00:32:50karena

00:32:50mencampur

00:32:51adukan

00:32:51dua konsep

00:32:52yang secara

00:32:52fundamental

00:32:53berbeda

00:32:53konsep

00:32:54pelapor

00:32:55dalam konteks

00:32:55administratif

00:32:56pembuatan

00:32:57laporan

00:32:57polisi

00:32:58dengan

00:32:58konsep

00:32:58korban

00:32:59sebagai

00:32:59subjek

00:33:00hukum

00:33:00yang memiliki

00:33:01hak-hak

00:33:01substantif

00:33:02dalam

00:33:02sistem

00:33:03peradilan

00:33:03pidana

00:33:04termohon

00:33:04secara

00:33:05keliru

00:33:05menyamakan

00:33:06ketiadaan

00:33:07status

00:33:08pelapor

00:33:08dengan

00:33:08ketiadaan

00:33:09legal

00:33:09standing

00:33:10padahal

00:33:10keduanya

00:33:11adalah

00:33:11dua hal

00:33:12yang

00:33:12sepenuhnya

00:33:13berbeda

00:33:13menurut

00:33:14undang-undang

00:33:14nomor 20

00:33:15tahun 2025

00:33:15tentang kitab

00:33:17undang-undang

00:33:17hukum

00:33:17acara pidana

00:33:18bahwa

00:33:19pasal 1

00:33:20angka 15

00:33:21kuhap baru

00:33:21secara tegas

00:33:22dan eksplisit

00:33:23mengakui korban

00:33:23atau keluarga

00:33:24korban

00:33:24sehingga pihak

00:33:25yang berbenang

00:33:25mengajukan

00:33:26peradilan

00:33:26bukan hanya

00:33:27pelapor

00:33:28pasal 1

00:33:29angka 15

00:33:29dianggap

00:33:30dibacakan

00:33:32norma ini

00:33:32membedakan

00:33:33secara jelas

00:33:33antara pelapor

00:33:34dan korban

00:33:35sebagai dua

00:33:36kategori subjek

00:33:36hukum

00:33:37yang masing-masing

00:33:37memiliki hak

00:33:38tersendiri

00:33:39dengan kata lain

00:33:40kuhap baru

00:33:41sendiri telah

00:33:41mengantisipasi

00:33:42dan mengakomodasi

00:33:43situasi

00:33:44dimana korban

00:33:44dan pelapor

00:33:45adalah pihak

00:33:46yang berbeda

00:33:46dan tetap

00:33:47memberikan hak

00:33:48prapeladiran

00:33:49kepada korban

00:33:50terlepas

00:33:50dari siapa

00:33:51yang membuat

00:33:51laporan polisi

00:33:52bahwa termohon

00:33:53dalam duplik

00:33:54halaman 10

00:33:55sampai dengan 11

00:33:56pada pasal

00:33:573 ayat 5

00:33:58huruf A

00:33:58perkap

00:33:59nomor 6

00:33:59tahun 2019

00:34:00yang

00:34:02mendefinisikan

00:34:02laporan

00:34:03model A

00:34:03sebagai laporan

00:34:04yang dibuat

00:34:05oleh anggota Polri

00:34:06definisi administratif

00:34:07mengenai siapa

00:34:08yang membuat

00:34:08laporan polisi

00:34:09ini sama sekali

00:34:10tidak menyentuh

00:34:11pertanyaan

00:34:11siapa yang menjadi

00:34:12korban dari

00:34:13tindak bidana

00:34:14yang dilaporkan

00:34:15fakta bahwa

00:34:16laporan

00:34:16dibuat oleh

00:34:18petugas kepolisian

00:34:19atas inisiatif sendiri

00:34:20tidak menghapus

00:34:20fakta bahwa

00:34:21pemohon adalah

00:34:22orang yang secara

00:34:23nyata menderita

00:34:24luka bakar

00:34:24akibat penyeraman

00:34:25air keras pada

00:34:2512 Maret

00:34:262026

00:34:27dan fakta

00:34:28penderitaan itulah

00:34:28yang menjadi sumber

00:34:29hak pemohon

00:34:30sebagai korban

00:34:30bahwa

00:34:32KUHAK baru

00:34:32pasal 144

00:34:34merinci

00:34:35hak-hak korban

00:34:35secara komprehensif

00:34:36salah satunya adalah

00:34:37mendapat informasi

00:34:39mengenai perkembangan

00:34:40perkara

00:34:40keseluruhan hak-hak ini

00:34:42melekat pada diri

00:34:42pemohon

00:34:43semata karena

00:34:44statusnya sebagai

00:34:45korban

00:34:45tidak bergantung

00:34:46pada tipe

00:34:47laporan polisi

00:34:47yang digunakan

00:34:48tidak bergantung

00:34:49pada siapa yang

00:34:50berinisiatif

00:34:50membuat laporan

00:34:51dan tidak bergantung

00:34:52pada apakah

00:34:53pemohon tercatat

00:34:54sebagai pelapor

00:34:54dalam dokumen

00:34:56administrasi

00:34:56laporan polisi

00:34:57bahwa dalam

00:34:58standar hukum

00:34:59internasional

00:35:00menegaskan hal yang sama

00:35:01UN Declaration

00:35:01of Basic

00:35:02Principle of Justice

00:35:03for Victim

00:35:04of Crime

00:35:05dianggap dibacakan

00:35:07bahwa dalam

00:35:08paragraf 1

00:35:08mendefinisikan

00:35:09korban

00:35:10berdasarkan

00:35:11penderitaan yang

00:35:11dialami

00:35:12bukan berdasarkan

00:35:13mekanisme administratif

00:35:14pendaftaran perkara

00:35:15berdasarkan

00:35:16keterangan tersebut

00:35:16juga bahwa

00:35:17korban berhak

00:35:18atas penanganan

00:35:19perkara yang

00:35:19tidak ditunda-tunda

00:35:20bahwa dengan demikian

00:35:21dalil termohon

00:35:22dalam duplik

00:35:23poin 10

00:35:24mengenai LP

00:35:25model A

00:35:25sebagai dasar

00:35:26penolakan

00:35:26legal standing

00:35:27pemohon

00:35:27harus dinyatakan

00:35:28tidak berdasar

00:35:29hukum

00:35:29dan dikesampingkan

00:35:30seluruhnya

00:35:31legal standing

00:35:32pemohon

00:35:32bersumber

00:35:33pada statusnya

00:35:33sebagai korban

00:35:34langsung

00:35:34tindak pidana

00:35:35sebagaimana

00:35:36diakui dalam

00:35:36pasal 1

00:35:37angka 15

00:35:37junta pasal 158

00:35:39huruf E

00:35:39Kuhab baru

00:35:40bukan pada

00:35:41tipe laporan

00:35:42polisi

00:35:42yang bersifat

00:35:43administratif

00:35:44semata

00:35:48dilanjutkan

00:35:49majelis

00:35:515 romawi

00:35:52dalam pokok

00:35:52perkara

00:36:215 romawi

00:36:23nomor

00:36:23lp

00:36:24lp

00:36:24garing

00:36:24a

00:36:24garing

00:36:25222

00:36:26garing

00:36:26dan seterusnya

00:36:28tertanggal

00:36:2913

00:36:29marit

00:36:302026

00:36:31keterangan

00:36:32saksi

00:36:33dimas

00:36:33bagus

00:36:33area

00:36:33tersebut

00:36:34juga

00:36:34diperkuat

00:36:35dalam

00:36:35bukti

00:36:37pp8

00:36:38saksi

00:36:40dimas

00:36:40bagus

00:36:40area

00:36:40juga

00:36:41menerangkan

00:36:41dalam

00:36:42persidangan

00:36:42yang pada

00:36:42intinya

00:36:43bahwa

00:36:44di awal

00:36:45penanganan

00:36:45perkara

00:36:46yaitu

00:36:46pada

00:36:47proses

00:36:47penyelidikan

00:36:48termohon

00:36:49sangat

00:36:49intensif

00:36:50berkomunikasi

00:36:51dengan saksi

00:36:52untuk menjelaskan

00:36:53update

00:36:53penyelidikan

00:36:54perkara

00:36:54namun

00:36:55pasca

00:36:56termohon

00:36:56melakukan

00:36:57pelimpahan

00:36:57berkas

00:36:58perkara

00:36:58dan

00:36:58atau

00:36:59barang

00:36:59bukti

00:36:59kepada

00:36:59puswam

00:37:00TNI

00:37:00termohon

00:37:01tidak

00:37:02lagi

00:37:02memberikan

00:37:02update

00:37:03penanganan

00:37:03perkara

00:37:04yaitu

00:37:04proses

00:37:05penyelidikan

00:37:08proaktif

00:37:09menanyakan

00:37:09update

00:37:10penanganan

00:37:10perkara

00:37:10kepada

00:37:11termohon

00:37:11bahwa

00:37:12termohon

00:37:12dalam

00:37:13replik

00:37:13pada

00:37:13poin

00:37:149

00:37:14halaman

00:37:149

00:37:14sampai

00:37:1510

00:37:15membangun

00:37:16argumen

00:37:16baru

00:37:17yang

00:37:17tidak

00:37:20disampaikan

00:37:21sebelumnya

00:37:21dalam

00:37:21jawaban

00:37:22yaitu

00:37:23bahwa

00:37:23pasal

00:37:23158

00:37:24tidak

00:37:26dapat

00:37:26ditafsirkan

00:37:27secara

00:37:27serampangan

00:37:28seolah

00:37:29setiap

00:37:30jeda

00:37:30atau

00:37:30proses

00:37:31koordinasi

00:37:31dalam

00:37:32penyelidikan

00:37:32otomatis

00:37:33merupakan

00:37:33penundaan

00:37:34penangan

00:37:34perkara

00:37:35tanpa

00:37:35alasan

00:37:35yang

00:37:36sah

00:37:36termohon

00:37:37berdalil

00:37:38bahwa

00:37:38frasa

00:37:39tanpa

00:37:39alasan

00:37:40yang

00:37:40sah

00:37:40justru

00:37:41menunjukkan

00:37:42bahwa

00:37:42pembentuk

00:37:43undang-undang

00:37:44mengakui

00:37:44adanya

00:37:45ruang

00:37:45diskresi

00:37:46kebutuhan

00:37:47teknis

00:37:48penyelidikan

00:37:49kehati-hatian

00:37:50dan koordinasi

00:37:51antara

00:37:52aparat

00:37:52penegak

00:37:52hukum

00:37:53dengan kata

00:37:54lain

00:37:54termohon

00:37:55mengklaim

00:37:55bahwa

00:37:55apa

00:37:56yang

00:37:56pemohon

00:37:57sebut

00:37:57sebagai

00:37:58penundaan

00:37:58sebenarnya

00:37:59adalah

00:37:59bagian

00:38:00dari

00:38:00kewajaran

00:38:01proses

00:38:01penyelidikan

00:38:02yang

00:38:03profesional

00:38:03bahwa

00:38:04pemohon

00:38:05menolak

00:38:05tafsir

00:38:06termohon

00:38:06tersebut

00:38:07karena

00:38:07termohon

00:38:08dengan

00:38:08sengaja

00:38:09menghindari

00:38:09pertanyaan

00:38:10pokoknya

00:38:11yaitu

00:38:12apakah

00:38:13konkretnya

00:38:15yaitu

00:38:15alasan

00:38:15yang sah

00:38:16yang dimiliki

00:38:17termohon

00:38:17untuk

00:38:18menunda

00:38:18penuntasan

00:38:19penyelidikan

00:38:21hingga saat ini

00:38:22termohon

00:38:23tidak pernah

00:38:23menjawab

00:38:24pertanyaan ini

00:38:24secara

00:38:25substantif

00:38:25dalam

00:38:26keseluruhan

00:38:27rangkaian

00:38:27jawaban

00:38:28dan dupliknya

00:38:29alih-alih

00:38:30menjelaskan

00:38:30alasan

00:38:31yang sah

00:38:31atas penundaan

00:38:32termohon

00:38:33hanya

00:38:33berulang-ulang

00:38:34menyatakan bahwa

00:38:35penyidikan

00:38:36masih berjalan

00:38:36tanpa

00:38:37menjelaskan

00:38:38langkah

00:38:38konkret

00:38:39apa yang

00:38:39telah dilakukan

00:38:40setelah

00:38:41penyerahan

00:38:41barang bukti

00:38:42kepada

00:38:42puswam

00:38:42TNI

00:38:43pada 19

00:38:44Maret

00:38:442026

00:38:45bahwa

00:38:46proses

00:38:47bahwa selama

00:38:48proses persidangan

00:38:49baik itu

00:38:49pada tahap

00:38:50jawab

00:38:51jinawab

00:38:51maupun

00:38:51tahap

00:38:52pembuktian

00:38:52termohon

00:38:53sama sekali

00:38:54tidak pernah

00:38:54menjelaskan

00:38:55dan membuktikan

00:38:56tentang

00:38:56tindakan

00:38:57penyidikan

00:38:57apa saja

00:38:58yang mereka

00:38:58lakukan

00:38:59pasca termohon

00:39:00melimpahkan

00:39:01perkara

00:39:01atau melimpahkan

00:39:02barang bukti

00:39:03kepada

00:39:03puswam

00:39:03TNI

00:39:04lazimnya

00:39:05proses penyidikan

00:39:06tidak dapat

00:39:07berproses

00:39:08karena adanya

00:39:08hambatan tertentu

00:39:10namun

00:39:10selama proses

00:39:11persidangan

00:39:12maupun

00:39:12dokumen

00:39:12SP2HP

00:39:13nomor

00:39:14B-2056

00:39:16dan seterusnya

00:39:17tanggal

00:39:1813 Maret

00:39:182026

00:39:19yang dikeluarkan

00:39:20oleh termohon

00:39:20vide bukti

00:39:21P9

00:39:22termohon

00:39:23sama sekali

00:39:24tidak menjelaskan

00:39:24dan membuktikan

00:39:25tentang hambatan

00:39:26apa yang dialami

00:39:27oleh termohon

00:39:27dalam melakukan

00:39:28penyidikan

00:39:29ketiadaan

00:39:30hambatan tersebut

00:39:30secara logis

00:39:31menunjukkan

00:39:32bahwa tidak

00:39:32terdapat kendala

00:39:33signifikan

00:39:34yang menghalangi

00:39:35jalannya penyidikan

00:39:36baik dari

00:39:37aspek teknis

00:39:38administratif

00:39:39maupun koordinatif

00:39:40antar lembaga

00:39:40dengan demikian

00:39:42dalam batas

00:39:42penerahan yang wajar

00:39:43termohon

00:39:44seharusnya memiliki

00:39:45kapasitas dan

00:39:45kesempatan yang cukup

00:39:47untuk segera

00:39:48menuntaskan

00:39:48perkara akwo

00:39:49bahwa terdapat

00:39:51berbagai peraturan

00:39:52yang memberikan

00:39:53kewenangan

00:39:53tugas

00:39:54maupun fungsi

00:39:55kepada termohon

00:39:56untuk melakukan

00:39:56penyidikan

00:39:57bahwa wewenang penegakan

00:39:59bahwa wewenang penegakan

00:40:01hukum

00:40:01termasuk penyelidikan

00:40:03penyidikan merupakan

00:40:04fungsi utama

00:40:04termohon

00:40:05sebagaimana diatur

00:40:06dalam ketentuan

00:40:07pasal 13 huruf B

00:40:08undang-undang

00:40:09kepolisian

00:40:10nomor 2 tahun

00:40:11tahun 2002

00:40:12yang menyatakan

00:40:13tugas pokok

00:40:14kepolisian

00:40:14negara

00:40:15Indonesia

00:40:15adalah

00:40:16menegakkan

00:40:16hukum

00:40:17lebih lanjut

00:40:19dalam menjelaskan

00:40:20tugas pokoknya

00:40:21sebagaimana disebut

00:40:21dalam pasal 13

00:40:22huruf B

00:40:23di atas

00:40:23pasal 14

00:40:24ayat 1

00:40:24huruf G

00:40:25undang-undang

00:40:26kepolisian

00:40:26nomor 2

00:40:27tahun 2002

00:40:27menyatakan

00:40:28dalam melaksanakan

00:40:29tugas pokok

00:40:30sebagaimana

00:40:30dimaksud

00:40:31dalam pasal 13

00:40:32kepolisian

00:40:33bertugas

00:40:34melakukan

00:40:35penyelidikan

00:40:36dan penyidikan

00:40:37terhadap

00:40:37semua tindak pidana

00:40:38sesuai dengan

00:40:39hukum acara pidana

00:40:40dan peraturan

00:40:41perundang-undangan

00:40:41lainnya

00:40:42bahwa tiap-tiap

00:40:43anggota polri

00:40:44termasuk termohon

00:40:45berkewajiban

00:40:46memberikan

00:40:46pelayanan kepolisian

00:40:47dalam hal

00:40:48perkara

00:40:49pelayanan tersebut

00:40:50merupakan

00:40:51tindakan

00:40:51merupakan

00:40:52tindak lanjut

00:40:53dan penuntasan

00:40:54perkara

00:40:54atas suatu

00:40:55laporan polisi

00:40:56adapun hal tersebut

00:40:57diatur dalam

00:40:58pasal 39

00:40:59ayat 2

00:40:59huruf A

00:41:00peraturan

00:41:01kepolri

00:41:01nomor 8

00:41:02tahun 2009

00:41:03tentang implementasi

00:41:04prinsip dan

00:41:05standar hak asasi

00:41:06manusia

00:41:06dalam penyelenggaraan

00:41:08tugas

00:41:08kepolisian

00:41:09negara Republik Indonesia

00:41:11selanjutnya disebut

00:41:12perkap

00:41:13nomor 8

00:41:14tahun 2009

00:41:16menyatakan

00:41:16setiap tugas

00:41:18wajib

00:41:18memperlakukan

00:41:19korban

00:41:20setiap petugas

00:41:21wajib

00:41:21memperlakukan

00:41:22korban

00:41:22saksi

00:41:23tersangka

00:41:23atau tahanan

00:41:24dan setiap

00:41:25orang yang

00:41:25membutuhkan

00:41:25pelayanan polisi

00:41:26secara adil

00:41:27dan profesional

00:41:28sesuai dengan

00:41:29ketentuan yang berlaku

00:41:30bahwa pentingnya

00:41:31penuntasan suatu

00:41:32perkara

00:41:33tindak pidana

00:41:33berakar pada

00:41:34asas peradilan

00:41:35cepat

00:41:35sederhana

00:41:36dan biaya ringan

00:41:37serta prinsip

00:41:38kepastian hukum

00:41:39sebagaimana

00:41:40dijamin dalam

00:41:40pasal 28D

00:41:42ayat 1

00:41:42undang-undang

00:41:43dasar

00:41:441945

00:41:45yang pada

00:41:46pokoknya

00:41:47menjamin setiap

00:41:47warga negara

00:41:48berhak memperoleh

00:41:49pengakuan

00:41:50jaminan

00:41:51perlindungan

00:41:51dan kepastian

00:41:52hukum yang adil

00:41:53serta

00:41:54perlakuan yang sama

00:41:55dihadapan hukum

00:41:56equality before the law

00:41:57termasuk

00:41:58proses penegakan

00:41:59hukum yang efektif

00:42:00dan tidak

00:42:01berlarut-larut

00:42:02dalam konteks

00:42:03laporan pidana

00:42:04hak tersebut

00:42:04mencakup hak korban

00:42:05untuk memperoleh

00:42:06kepastian hukum

00:42:07mengenai status

00:42:08kemajuan dan penuntasan

00:42:09penanganan perkaranya

00:42:11bahwa dengan

00:42:12tidak adanya

00:42:12hambatan dalam

00:42:13penanganan perkara

00:42:14akuo

00:42:14seharusnya penyidik

00:42:16dapat menjalankan

00:42:17proses penyidikan

00:42:17secara optimal

00:42:18sesuai tugas

00:42:19dan kewenangan

00:42:20yang diberikan oleh

00:42:21undang-undang

00:42:21guna membuat

00:42:22terang suatu

00:42:23tindak pidana

00:42:24serta menemukan

00:42:25pihak yang patut

00:42:26ditetapkan sebagai

00:42:26tersangka

00:42:28kuhab sendiri

00:42:29telah memberikan

00:42:30seperangkat kewenangan

00:42:31yang memadai kepada

00:42:32penyidik

00:42:32untuk menjamin

00:42:33kelancaran proses tersebut

00:42:34hal ini

00:42:35sebagaimana diatur

00:42:36dalam pasal 7

00:42:37ayat 1

00:42:37kuhab

00:42:38yang pada

00:42:39pokoknya menyatakan

00:42:40bahwa penyidik

00:42:40memiliki berbagai

00:42:41tugas dan wewenang

00:42:42dalam rangka

00:42:43pelaksanaan penyidikan

00:42:44mulai dari

00:42:45menerima laporan

00:42:46melakukan tindakan

00:42:47penyidikan

00:42:48memanggil

00:42:49dan memeriksa

00:42:49pihak terkait

00:42:50melakukan penangkapan

00:42:52penahanan

00:42:52penggeledahan

00:42:53penyitaan

00:42:54serta tindakan

00:42:55lainnya

00:42:55menurut hukum

00:42:56yang bertanggung jawab

00:42:58bahwa dalam

00:42:59ketentuan yang

00:43:00lebih teknis

00:43:00sekalipun

00:43:01terdapat hambatan

00:43:02dalam proses penyidikan

00:43:03mekanisme pengawasan

00:43:05dan pengendalian

00:43:06oleh atasan penyidik

00:43:07tetap melekat guna

00:43:08memastikan proses

00:43:09perjalanan efektif

00:43:10dalam

00:43:10dalam kerangka ini

00:43:12atasan penyidik

00:43:14juga memiliki

00:43:14tanggung jawab

00:43:15substantif

00:43:16untuk

00:43:17mengidentifikasi

00:43:18kendala

00:43:18memberikan arahan

00:43:20serta mengambil

00:43:21langkah-langkah

00:43:22yang diperlukan

00:43:23guna menjamin

00:43:24kelancaran dan

00:43:25percepatan

00:43:26penuntasan penyidikan

00:43:27ketentuan tersebut

00:43:28diatur dalam pasal 37

00:43:30huruf E

00:43:30peraturan kepolisian

00:43:32nomor 6

00:43:33tahun 2019

00:43:34tentang penyidikan

00:43:35tindak pidana

00:43:36yang menyatakan

00:43:39atasan penyidik

00:43:40sebagaimana dimaksud

00:43:41dalam pasal

00:43:4136 huruf A

00:43:43bertugas

00:43:43membantu

00:43:44pemecahan masalah

00:43:46dan hambatan

00:43:47yang dihadapi oleh

00:43:48penyidik

00:43:49penyidik

00:43:50atau penyidik

00:43:51pembantu

00:43:51dalam melaksanakan tugas

00:43:52oleh karenanya

00:43:54termohon

00:43:54juga tidak dapat

00:43:56serta merta

00:43:56menjadikan hambatan

00:43:57sebagai alasan

00:43:58untuk menunda

00:43:59proses

00:43:59penuntasan

00:44:00penyidikan

00:44:01bahwa untuk

00:44:02menilai apakah

00:44:03suatu penanganan

00:44:04perkara telah

00:44:04mengalami penundaan

00:44:05yang tidak dapat

00:44:06dibenarkan

00:44:07undue delay

00:44:08rujukan dapat

00:44:09ditarik dari

00:44:10tafsir resmi

00:44:11pasal 14

00:44:11ICCPR

00:44:12tafsir tersebut

00:44:14menegaskan bahwa

00:44:15penilaian atas

00:44:16adanya

00:44:16undue delay

00:44:17dapat dilakukan

00:44:18dengan

00:44:18dapat dilakukan

00:44:20dengan mempertimbangkan

00:44:22kompleksivitas

00:44:23perkara

00:44:23serta bagaimana

00:44:24aparat penegak hukum

00:44:25menangani dan mengelola

00:44:26proses penanganan

00:44:27perkara

00:44:28dimaksud

00:44:29adapun hal tersebut

00:44:30dijelaskan oleh

00:44:31komite hak asasi manusia

00:44:33dalam komentar umum

00:44:34nomor 32

00:44:35tentang

00:44:35pasal 14

00:44:37kopenan internasional

00:44:38tentang hak sipil

00:44:39dan politik ICCPR

00:44:40perharap 36

00:44:41yang menyatakan

00:44:43dianggap dibacakan

00:44:44majelis

00:44:44bahwa apabila

00:44:46parameter berupa

00:44:47kompleksitas

00:44:47kompleksitas perkara

00:44:49serta bagaimana

00:44:50aparat penegak hukum

00:44:51menangani dan mengelola

00:44:52proses penanganan perkara

00:44:53diterapkan

00:44:55dalam perkara

00:44:56maka penundaan

00:44:57dalam

00:44:57yang terjadi

00:44:59secara nyata

00:45:00tidak dapat dibenarkan

00:45:01menurut hukum

00:45:01berdasarkan hal-hal

00:45:02sebagai berikut

00:45:03aspek

00:45:06kompleksitas

00:45:06perkara

00:45:07perkara

00:45:08bukanlah perkara

00:45:09yang bersifat rumit

00:45:10atau membutuhkan

00:45:11pembuktian yang berlarut-larut

00:45:12mengingat secara awal

00:45:14telah terdapat

00:45:14saksi rekaman CCTV

00:45:16serta

00:45:16bahkan

00:45:17pengakuan

00:45:18termohon sendiri

00:45:19dalam konferensi pers

00:45:20mengenai

00:45:21adanya

00:45:21identifikasi terhadap

00:45:22terduga pelaku

00:45:23aspek perilaku

00:45:25aparat penegak hukum

00:45:25termohon justru

00:45:27telah menyatakan

00:45:28kepada publik

00:45:28bahwa

00:45:29telah mengantongi

00:45:30bukti permulaan

00:45:31yang cukup

00:45:31serta mengidentifikasi

00:45:33pihak yang diduga

00:45:34terlibat

00:45:35namun tidak

00:45:36menindaklanjutinya

00:45:37dengan langkah hukum

00:45:38konkret

00:45:38dalam jangka

00:45:39waktu yang wajar

00:45:40sehingga

00:45:41menunjukkan

00:45:42adanya

00:45:43inkonsistensi

00:45:44dan kelalaian

00:45:45dalam menjalankan

00:45:46kewajiban penyidikan

00:45:47bahwa

00:45:48ahli HAM

00:45:49dan peradilan militer

00:45:50Batara Ibn Reja

00:45:52menegaskan bahwa

00:45:54meskipun

00:45:54Kuhab baru

00:45:55tidak menetapkan

00:45:56batas waktu

00:45:56yang eksplisit

00:45:57bagi penyelesaian

00:45:58penyidikan

00:45:59hal tersebut

00:46:00sama sekali

00:46:00tidak berarti

00:46:01penyidik bebas

00:46:02menunda penyidikan

00:46:03tanpa batas

00:46:03ahli

00:46:04menegaskan bahwa

00:46:06asas peradilan cepat

00:46:08yang menjadi

00:46:08salah satu

00:46:09pilar

00:46:09pilar fundamental

00:46:11sistem peradilan

00:46:12pidana Indonesia

00:46:12harus menjadi

00:46:13tolak ukur

00:46:14tolak ukur nyata

00:46:15dalam menilai

00:46:16kewajaran

00:46:17durasi penyidikan

00:46:18lebih jauh

00:46:19ahli yang juga

00:46:20mengajar di lingkungan

00:46:21kepolisian Republik Indonesia

00:46:22menyatakan

00:46:23keyakinannya bahwa

00:46:24dengan kemajuan

00:46:25kapasitas dan teknologi

00:46:27investigasi yang dimiliki

00:46:28Polri saat ini

00:46:29termasuk

00:46:30tidak lagi bergantung

00:46:31pada motori-motori lama

00:46:32yang tidak manusiawi

00:46:34dalam memperoleh

00:46:35keterangan

00:46:37seharusnya proses

00:46:37identifikasi

00:46:38dan penetapan tersangka

00:46:39tidak membutuhkan

00:46:40waktu yang lama

00:46:41ahli bahkan

00:46:43menunjuk

00:46:44sejumlah kasus

00:46:45yang ditangani

00:46:46Polri belakangan ini

00:46:47sebagai bukti bahwa

00:46:48institusi tersebut

00:46:49sesungguhnya

00:46:50mampu bekerja dengan

00:46:51cepat dan efektif

00:46:52apabila ada

00:46:53kesungguhan

00:46:54bahwa berdasarkan

00:46:56seluruh uraian di atas

00:46:58telah terbukti

00:46:58termohon melakukan

00:47:00penundaan penyidikan

00:47:01terhadap laporan

00:47:02polisi nomor

00:47:02LP-2-22-22

00:47:04dan seterusnya

00:47:05dan tidak

00:47:06satu pun alasan

00:47:07pembenar bagi termohon

00:47:08untuk menunda

00:47:09proses penyidikan

00:47:10terhadap perkara pidana

00:47:11yang terjadi

00:47:12pada diri pemohon

00:47:13justru sebaliknya

00:47:14termohon

00:47:15harus melakukan

00:47:16dan melanjutkan

00:47:17penyidikan

00:47:18demi keadilan

00:47:18dan kepastian hukum

00:47:19bagi diri pemohon

00:47:21dengan demikian

00:47:22sangat beralasan

00:47:23menurut hukum

00:47:24bagi yang mulia

00:47:24majlis hakim

00:47:25untuk menyatakan

00:47:26termohon

00:47:27telah menunda

00:47:28penanganan perkara

00:47:28tanpa alasan yang sah

00:47:30dan memerintahkan

00:47:31termohon

00:47:31untuk segera

00:47:32melanjutkan

00:47:33menuntaskan

00:47:34dan melaksanakan

00:47:35proses penyidikan

00:47:36atas laporan

00:47:36polisi nomor LP-A-Garing-A-Garing

00:47:382-22 dan seterusnya

00:47:39tertanggal 13 Maret

00:47:412026

00:47:42secara profesional

00:47:43transparan

00:47:44dan sesuai ketentuan

00:47:45peraturan perundang-undangan

00:47:515 Robawi B

00:47:52pelimpahan perkara

00:47:54atau penyerang barang bukti

00:47:55ke puspom TNI

00:47:55tanpa dasar hukum

00:47:56yang jelas

00:47:57menyebabkan

00:47:58penyidikan perkara

00:47:58tertunda

00:47:59bahwa setelah rapat

00:48:01dengan pendapat umum

00:48:01atau DPU

00:48:02yang digelar di Komisi 3

00:48:03DPR RI

00:48:04pada tanggal 31 Maret

00:48:052006

00:48:06Iman Imanuddin

00:48:07menyatakan

00:48:08saat ini dapat kami

00:48:09laporkan kepada

00:48:10pimpinan bahwa

00:48:11permasalahan tersebut

00:48:11sudah kami limpahkan

00:48:12ke pusat polisi militer

00:48:14atau puspom TNI

00:48:15sehingga informasi

00:48:17berkaitan dengan

00:48:17pelimpahan pokok perkara

00:48:18kuo ke puspom TNI

00:48:20tersebut pertama kali

00:48:21didapatkan oleh

00:48:21pemohon dalam

00:48:22forum RDPO

00:48:23di Komisi 3 DPR RI

00:48:24tersebut

00:48:25bahwa selain RDPO

00:48:26tersebut

00:48:27pemohon juga mengetahui

00:48:28jika pokok perkara

00:48:29kuo telah dilimpahkan

00:48:30kepada puspom TNI

00:48:31melalui liputan

00:48:32siaran pers

00:48:33yang disampaikan langsung

00:48:33oleh Kepala Bidang

00:48:34Hubungan Masyarakat

00:48:35Polda Metro Jaya

00:48:36dalam wawancara

00:48:37dengan jurnalis

00:48:38yang disiarkan

00:48:38di Kompas TV

00:48:39tepatnya pada menit 8

00:48:41Kabit Humas

00:48:42Polda Metro Jaya

00:48:42menyampaikan

00:48:43kami menegaskan

00:48:44kembali bahwa

00:48:45berkas perkara

00:48:45sudah dilimpahkan

00:48:46dan saat ini

00:48:47kewenangan penyidik

00:48:48kepolisian

00:48:48Polda Metro Jaya

00:48:49sudah sampai disitu

00:48:50bahwa setelah

00:48:51tanggal 31 Maret

00:48:52terlihat bahwa

00:48:53aktivitas yang dilakukan

00:48:54oleh termohon

00:48:55berkaitan dengan

00:48:55pokok perkara kuo

00:48:56tidak terlihat

00:48:57apa yang dilakukan

00:48:58termohon

00:48:58berkaitan dengan

00:48:59pokok perkara kuo

00:48:59hanyalah pengiriman

00:49:01surat pemberitahuan

00:49:02perkembangan

00:49:02nasi penyidikan

00:49:03atau SP2P

00:49:03kepada pemohon

00:49:04bahkan sampai

00:49:05diajukkan dari permohonan

00:49:05peran-peran ini

00:49:06termohonnya juga

00:49:07tidak melakukan

00:49:07atau berbuat

00:49:08berkaitan dengan

00:49:09pokok perkara

00:49:10bahwa dalam SP2P tersebut

00:49:12termohon pada

00:49:12pokoknya menyatakan

00:49:13telah melakukan

00:49:14penyerahan barang bukti

00:49:15ke puswam TNI

00:49:16guna mempercepat

00:49:17proses penyidikan

00:49:18yang dilakukan

00:49:19oleh puswam TNI

00:49:20oleh karena pelaku

00:49:21diduga anggota TNI

00:49:22namun mengacu

00:49:23pada SP2P tersebut

00:49:24termohon tidak menerangkan

00:49:25perihal waktu

00:49:26penyerahan barang bukti

00:49:27kepada puswam TNI

00:49:28sehingga dapat diduga

00:49:29proses dilakukan

00:49:30tidak sesuai

00:49:31dengan aturan

00:49:32bahwa terdapat

00:49:33dua pandangan

00:49:34jika mengacu

00:49:34pada pernyataan

00:49:35termohon dalam RDPU

00:49:36dengan hasil penyidikan

00:49:37yang tertuang

00:49:38di dalam SP2HP

00:49:39disini aletak

00:49:40ketidakmampuan

00:49:41dari termohon

00:49:41untuk meyakinkan

00:49:42kepada pemohon

00:49:43termasuk publik

00:49:44apakah pokok perkara

00:49:45pemohon telah selesai

00:49:46dan atau berakhir

00:49:47di wilayah militer

00:49:48atau tetap berlanjut

00:49:49mengingat

00:49:50termohon berdali

00:49:50hanya barang bukti

00:49:51yang diserahkan

00:49:52bukan perkara

00:49:53bahwa dengan demikian

00:49:55pemohon mendapatkan

00:49:56dua informasi

00:49:56yang berbeda

00:49:57berdasarkan apa yang disampaikan

00:49:58oleh termohon

00:49:59mengenai status

00:49:59penangan perkara aku

00:50:00di satu sisi

00:50:01dalam forum resmi RDPU

00:50:03dengan komisi 3DPRRI

00:50:04termohon menyatakan

00:50:05permasalahan

00:50:06atau kasus tersebut

00:50:07sudah kami limpahkan

00:50:08ke Puspon TNI

00:50:08namun dalam SP2HP

00:50:10tertanggal 13 April 2026

00:50:11termohon justru menyatakan

00:50:12hanya melakukan penyerahan

00:50:13barang bukti

00:50:14kepada Puspon TNI

00:50:15guna mempercepat

00:50:16proses penyidikan

00:50:17dilakukan oleh Puspon TNI

00:50:18bahwa dalam Undang-Undang

00:50:19Nomor 20 Tahun 2025

00:50:20atau Kuap baru

00:50:21tidak ada pasal

00:50:22yang mengatur

00:50:22mengenai kewenangan penyelidik

00:50:23penyelidik

00:50:24atau penyidik

00:50:25untuk penyerahkan

00:50:25dan atau meninjamkan

00:50:26barang bukti

00:50:26Kuap hanya menerangkan

00:50:28tentang perihal

00:50:28pelimpan barang bukti

00:50:29kepada penuntut umum

00:50:30dan ketika proses

00:50:31dinilai lengkap

00:50:32adapun beberapa pasal

00:50:33dalam Kuap yang mengatur

00:50:34dan berkaitan dengan

00:50:35penyerahan barang bukti

00:50:36adalah sebagai berikut

00:50:37pasal 8 ayat 4 Kuap

00:50:38tidak kami bacakan kembali

00:50:39pasal 59 ayat 8 Kuap

00:50:41dan pasal 61 ayat 4 Kuap

00:50:43jadi jika termohon

00:50:44dalam jawaban

00:50:44dan atau duplikasi

00:50:45selalu berargumen

00:50:46apa yang dilakukan

00:50:46berkaitan dengan

00:50:47penyerahan barang bukti

00:50:48kepada Puspon TNI

00:50:49di situasi

00:50:50atau kondisi yang sah

00:50:51maka pemohon

00:50:52berani menerangkan

00:50:53jika kondisi tersebut

00:50:53tidak memiliki dasar hukum

00:50:54dan tidak tertuang

00:50:55dalam peraturan perundangan

00:50:56bahwa apabila proses

00:50:57penyerahan barang bukti

00:50:58tidak memiliki dasar hukum

00:50:59maka dapat dikatakan

00:50:59proses tersebut adalah

00:51:00lembaga hukum

00:51:01pun termohon berdali

00:51:02dengan argumen diskresional

00:51:03maka sudah sepatutnya

00:51:04termohon dapat melengkapi

00:51:06proses dan rangkaian administrasi

00:51:07pemohon mencurigai

00:51:09apa yang dilakukan

00:51:09termohon tidak melalui

00:51:10prosedur administrasi

00:51:11bahwa proses penggunaan

00:51:13barang bukti adalah

00:51:13kondisi yang dapat dilakukan

00:51:14namun harus memiliki

00:51:15peraturan jelas

00:51:16peraturan kepala Polri

00:51:17nomor 8 tahun 2014

00:51:19tentang perubahan

00:51:20atas perkap Polri

00:51:22nomor 10 tahun 2010

00:51:22tentang takat acara

00:51:23pengelolaan barang bukti

00:51:24di lingkungan Polri

00:51:25selanjutnya

00:51:26perkap 8 tahun 2014

00:51:27telah menuangkan

00:51:28beberapa syarat

00:51:28namun dalam perkara akut

00:51:30tetap tidak dikategorikan

00:51:31sebagai bentuk yang dianggap sesuai

00:51:33ada pun beberapa pasal

00:51:34dalam perkap 8 tahun 2014

00:51:35yang mengatur dan berkaitan

00:51:36dengan penyerahan barang bukti

00:51:37adalah sebagai berikut

00:51:39pasal 23 ayat 1

00:51:40perkap 8 tahun 2014

00:51:41tidak kami bacakan kembali

00:51:43pasal 23 ayat 2

00:51:44perkap 8 tahun 2014

00:51:45tidak kami bacakan kembali

00:51:47bahwa mengacu pada peraturan

00:51:49internapor tersebut

00:51:49di atas juga terlihat

00:51:50jika termohon dalam

00:51:51pokok perkara kaum

00:51:52melakukan penyerahan

00:51:52barang bukti kepada

00:51:53puspon TNI

00:51:54tanpa dasar hukum

00:51:54hal ini meyakinkan

00:51:55permohon terkait dengan

00:51:56lambatnya proses penyidikan

00:51:57sehingga membuat

00:51:58proses penyelesaian

00:51:59perkara tertunda

00:52:02yang kami lanjutkan

00:52:04yang mulia

00:52:045 Romawice

00:52:06pelimpahan berkas penyidik

00:52:08dan barang bukti oleh penyidik

00:52:09pada Direktur Reserse Kriminal Umum

00:52:11Polda Metro Jaya

00:52:12kepada penyidik

00:52:13pada Pusat Polisi Militer TNI

00:52:15merupakan bentuk

00:52:16penghentian penyidik

00:52:17secara terselubung

00:52:18bahwa institusi termohon

00:52:20di wilayah Jakarta Pusat

00:52:21yakni Pores Metro Jakarta Pusat

00:52:23sedari awal melakukan

00:52:24gerak cepat

00:52:25dalam proses penegakan hukum

00:52:26kasus pemohon

00:52:27berupa dilakukannya

00:52:28pembuatan laporan informasi

00:52:29bukti T1

00:52:30dan dilakukannya penyelidikan

00:52:32dimulai per 12 Maret 2026

00:52:33bukti T2

00:52:34padahal kejadian

00:52:36pada Kamis 12 Maret 2026

00:52:37sekitar jam 23.30 WIB

00:52:39artinya penyidik

00:52:41di jajaran

00:52:41Pores Metro Jakarta Pusat

00:52:42mengefektifkan waktu

00:52:43selama 30 menit

00:52:44sebelum berganti hari

00:52:46dengan melakukan

00:52:46dua tindakan hukum tersebut

00:52:48bahwa pada 13 Maret 2026

00:52:50dini hari

00:52:52Pores Metro Jakarta Pusat

00:52:54melakukan interview

00:52:55dalam kerangka

00:52:56tindakan penyelidikan

00:52:57yang diatur dalam

00:52:58pasal 16 ayat 1

00:52:59huruf Cekuap Baru

00:53:00bahwa tindakan

00:53:01wawancara ini

00:53:02berhasil mewawancarai

00:53:03sebanyak 4 orang masyarakat

00:53:04bukti T4

00:53:05T5

00:53:05T6

00:53:06T7

00:53:06hasil cepat penyelidikan ini

00:53:08menunjukkan bahwa

00:53:09bukan hanya soal gerak cepat

00:53:10tapi menghadapi

00:53:11fase golden hours

00:53:12dalam konsep penyelidikan

00:53:13dengan menjalankan

00:53:14efektivitas paling tinggi

00:53:16untuk mengungkap

00:53:17kebenaran dengan

00:53:17mengungkap

00:53:18bukti fisik

00:53:18saksi dan jejak digital

00:53:20yang masih segar

00:53:21belum rusak

00:53:22atau hilang

00:53:22adapun keterlambatan

00:53:24tindakan penyelidik

00:53:26hilangnya bukti penting

00:53:27dan melemahkan

00:53:28proses pembuktian

00:53:29bahwa selama menghadapi

00:53:30fase golden hours

00:53:31jajaran Polres Metro Jakarta Pusat

00:53:33meningkatkan status

00:53:34penegakan hukum

00:53:34menjadi penyelidikan

00:53:35bukti T13

00:53:36bahwa peningkatan

00:53:38status penegakan

00:53:39hukum penyelidikan

00:53:40ke penyelidikan

00:53:40bukan saja ada

00:53:41indikasi kuat

00:53:42terjadinya tindak pidana

00:53:43tapi mengungkap

00:53:45secara terang beneran

00:53:45suatu tindak pidana

00:53:46mencari dan mengumpulkan

00:53:48alat bukti

00:53:48serta menemukan

00:53:49tersangkanya

00:53:49sebagaimana diatur

00:53:50dalam pasal 1

00:53:51angka 5

00:53:51KUHA baru

00:53:52yang berbunyi

00:53:56proses penyelidikan

00:53:57yang dilaksanakan

00:53:58Polres Metro Jakarta Pusat

00:53:59per 18 Maret 2026

00:54:01dilimpahkan

00:54:02ke termohon

00:54:03melalui surat

00:54:04nomor sekian-sekian

00:54:04tertanggal 18 Maret 2026

00:54:06perian pelimpahan perkara

00:54:08atau laporan polisi

00:54:09bahwa adanya

00:54:10pelimpahan ini

00:54:11merupakan implementasi

00:54:12pasal 5 ayat 7

00:54:13B peraturan kepala

00:54:14kepolisian nomor 6

00:54:15tahun 2019

00:54:15tentang penyelidikan

00:54:16tindak pidana

00:54:17yang berbunyi

00:54:17dianggap dibacakan

00:54:18lebih mendasar dari itu

00:54:20pelimpahan penanganan perkara

00:54:22pemohon menunjukkan

00:54:22penanganan perkara

00:54:23beralih kepada termohon

00:54:24disertai dengan

00:54:25beralihnya bukti-bukti

00:54:26yang telah dikumpulkan

00:54:27sebagaimana termaktub

00:54:28dalam bukti T10

00:54:30sampai bukti T78

00:54:31bahwa selama sepekan

00:54:33proses penegakan hukum

00:54:35dilakukan jajaran

00:54:35Polres Metro Jakarta Pusat

00:54:36dan termohon

00:54:37pada 19 Maret 2026

00:54:39termohon justru

00:54:40melimpahkan barang bukti

00:54:41melalui surat

00:54:41nomor sekian-sekian

00:54:42tertanggal 19 Maret 2026

00:54:44kepada Komandan

00:54:45Pusat Polisi Militer

00:54:47Tentara Nasional Indonesia

00:54:48adapun isi dari surat tersebut

00:54:50termohon menyebutkan

00:54:51bahwa ditemukan

00:54:52pelaku anggota

00:54:53Tentara Nasional Indonesia

00:54:55Bukit T79

00:54:57bahwa pelimpahan

00:54:58barang bukti

00:54:59disertai temuan pelaku ini

00:55:00tanpa disertai

00:55:01penyampaiannya

00:55:02kepada pemohon

00:55:03sebagai korban

00:55:03tindak pidana

00:55:04dalam perkara ini

00:55:05padahal korban

00:55:06berhak mendapatkan

00:55:07informasi perkembangan perkara

00:55:08berdasarkan pasal

00:55:09144

00:55:09huruf F

00:55:10Kuhab baru

00:55:11yang berbunyi

00:55:11dianggap dibacakan

00:55:12bahwa ketiadaan

00:55:13informasi penanganan perkara ini

00:55:15dinilai sebagai

00:55:16tahapan

00:55:16penghentikan penyidikan

00:55:18secara diam-diam

00:55:19oleh termohon

00:55:19terlebih termohon

00:55:20dalam hal melakukan

00:55:21tindakan pelimpahan

00:55:22kepada Pus Pum TNI

00:55:23tanpa disertai berita

00:55:25acara penyidik

00:55:26dalam hal ini

00:55:26termohon dengan penuntut umum

00:55:28sehingga melanggar

00:55:29ketentuan dalam

00:55:29pasal 59

00:55:30ayat 4 Kuhab baru

00:55:31yang menegasikan

00:55:32relasi penyidik

00:55:33dan penuntut umum

00:55:33sebagai bentuk

00:55:34pengawasan horizontal

00:55:36bahwa diabaikannya

00:55:37prosedur penanganan perkara

00:55:38oleh termohon

00:55:39sesuai ketentuan tersebut

00:55:40sekaligus menutup informasi

00:55:42perkembangan perkara

00:55:43kepada pemohon

00:55:43sangat mencederai

00:55:45prinsip negara hukum

00:55:46yang berbasis

00:55:46pada kepastian hukum

00:55:48bahwa meski termohon

00:55:49dalam konferensi PES

00:55:50mengungkap pertama kali

00:55:51inisial pelaku

00:55:52pada tanggal 18 Maret

00:55:532026

00:55:54yakni

00:55:54BHC dan MAK

00:55:56yang merupakan eksekutor

00:55:57yang menyeremkan air keras

00:55:58sehingga pemohon

00:55:59mengalami luka bakar

00:56:00di sejumlah bagian tubuhnya

00:56:01sementara

00:56:02Pus Pum TNI

00:56:03pada hari yang sama

00:56:04mengungkap

00:56:044 orang pelaku

00:56:05yakni

00:56:05NDPS, LBH,

00:56:07BWH, dan ES

00:56:08mereka merupakan

00:56:09anggota

00:56:09Badan Intelijen Strategis

00:56:11atau BAIS TNI

00:56:12dari matra udara dan laut

00:56:13bahwa dari konferensi PES

00:56:14termohon

00:56:15dan Pus Pum TNI

00:56:15terdapat perbedaan jumlah

00:56:17maupun inisial pelaku

00:56:18sebagaimana tercantum

00:56:19dalam tabel di bawah ini

00:56:201. BHC

00:56:22dan NDP

00:56:23pelaku BHC

00:56:24versi termohon

00:56:24adalah pelaku BHW

00:56:26versi Pus Pum TNI

00:56:27MAK dan SL

00:56:28pelaku MAK

00:56:29tidak disebut

00:56:30di antara 4 pelaku

00:56:31versi Pus Pum TNI

00:56:32pelaku ketiga

00:56:33tidak diungkap oleh

00:56:34termohon BHW

00:56:35pelaku BHW

00:56:36versi Pus Pum TNI

00:56:37adalah pelaku BHC

00:56:38versi termohon

00:56:39pelaku 4

00:56:40tidak diungkap oleh

00:56:41termohon ES

00:56:42pelaku ES

00:56:43tidak disebut

00:56:44di antara 4 pelaku

00:56:45versi termohon

00:56:45bahwa terungkapnya

00:56:47perbedaan inisial pelaku ini

00:56:48maupun jumlah pelaku

00:56:49bukan sekedar selisih data

00:56:50melainkan

00:56:51tanda tanda

00:56:52nyata kaburnya fakta

00:56:54dalam arti lain

00:56:55ketidaksinkronan

00:56:56dalam proses penyidikan ini

00:56:57terkesan bahwa

00:56:58proses penegakan hukum

00:56:59bisa dipilah

00:57:00sesuai kepentingan

00:57:01termohon

00:57:02sebagai penyidik

00:57:03tindak pidana umum

00:57:04mencatat pelaku

00:57:05sementara Pus Pum

00:57:06hanya menyoroti pelaku

00:57:07yang berstatus militer

00:57:08fragmentasi informasi ini

00:57:10bukan sekedar teknis

00:57:12melainkan berimplikasi

00:57:13pada transparansi

00:57:14dan melemahkan

00:57:15akuntabilitas hukum

00:57:17akibatnya

00:57:17pelimpahan perkara

00:57:18ke Pus Pum

00:57:19dapat dipandang

00:57:20sebagai bentuk

00:57:20penghentian penyidikan

00:57:21terselubung

00:57:22karena kebenaran

00:57:23tidak lagi diungkap

00:57:24secara utuh

00:57:24dan hak atas

00:57:25kepastian hukum

00:57:26menjadi terlanggar

00:57:27bahwa

00:57:28meski dari seluruh bukti

00:57:29yang disampaikan

00:57:30termohon

00:57:30dalam persidangan

00:57:31maupun dokumen

00:57:32jawaban serta duplik

00:57:33yang diserahkan oleh

00:57:34termohon

00:57:34di hadapan persidangan juga

00:57:35tidak ditemukan

00:57:37adanya dokumen

00:57:38penghentian penyidikan

00:57:38perkara akuo

00:57:39bahkan termohon mengakui

00:57:41bahwa penanganan perkara

00:57:42tetap berjalan

00:57:42tapi faktanya

00:57:44setelah RDPU

00:57:45di komisi 3 DPR

00:57:46termohon tidak melakukan

00:57:47tindakan hukum

00:57:48yang signifikan

00:57:49dalam mengukap fakta

00:57:50agar terang benderang

00:57:51dan juga pelakunya siapa

00:57:53atas fakta ini

00:57:54maka lagi-lagi

00:57:55termohon tidak ada

00:57:55itikat baik

00:57:56untuk melakukan

00:57:57proses penegakan hukum

00:57:58dalam tahap penyidikan

00:57:59secara tuntas

00:58:00dan utuh

00:58:00bahwa lebih mendasar dari itu

00:58:03termohon

00:58:03sengaja mengaburkan

00:58:04fakta penegakan hukum

00:58:05dengan tidak membuktikan

00:58:06melalui saksi

00:58:07atau ahli

00:58:07bahwa selama persidangan

00:58:09juga termohon

00:58:09tidak membuktikan

00:58:10proses penegakan

00:58:11hukum berbasis

00:58:12scientific crime investigation

00:58:14dalam mengukap

00:58:16fakta agar utuh

00:58:16dan tidak ada

00:58:17yang ditutup-tutupi

00:58:18hal ini terbukti

00:58:19dari tidak adanya

00:58:20bukti alat

00:58:21bukti elektronik

00:58:22yang dihadirkan termohon

00:58:23yakni rekaman CCTV

00:58:25yang diperoleh

00:58:26dari CCTV milik

00:58:27Pemprov Jakarta

00:58:27sebagai CCTV

00:58:29yang menunjang

00:58:30dalam memonitor

00:58:30pergerakan pelaku

00:58:32sehingga terungkap

00:58:33jejaring pelaku

00:58:34dan jumlah pelaku

00:58:35sebenarnya

00:58:35padahal

00:58:36pada saat konferensi pers

00:58:37di kantor termohon

00:58:39rekaman CCTV

00:58:40ditampilkan

00:58:41untuk memudahkan

00:58:42mengetahui

00:58:42pergerakan pelaku

00:58:43bahwa keengganan termohon

00:58:45membuktikan rekaman CCTV

00:58:46ini jelas dan tegas

00:58:48termohon tidak ada

00:58:49etikat baik

00:58:49untuk mengungkap

00:58:50seutuhnya

00:58:51dan segan jam menutup-nutupi

00:58:53fakta dan memilah fakta

00:58:54sesuai kepentingan

00:58:55yang menguntungkan termohon

00:58:56tapi berdampak

00:58:57terhadap kepentingan

00:58:58pemohon yang tidak

00:58:59mendapatkan keadilan

00:59:00dan kepastian hukum

00:59:01bahwa pembuktian termohon

00:59:02yang merugikan

00:59:03pemohon ini jelas

00:59:04tidak profesional

00:59:05dan berlindung

00:59:06dibalik kewenangan

00:59:07sebagai penyidik

00:59:08penegak hukum

00:59:08yang harus mengedepankan

00:59:10imparsialitas

00:59:11kejujuran

00:59:12kebenaran

00:59:13lebih mendasar dari itu

00:59:14proses penegakan hukum

00:59:16yang dilakukan termohon

00:59:17menggradasi asas peradilan

00:59:18yang termaktub

00:59:19pasal ayat 2

00:59:20undang-undang kekuasaan

00:59:21kehakiman yakni

00:59:22peradilan dilaksanakan

00:59:23dengan asas cepat

00:59:24sederhana dan biaya ringan

00:59:26bahwa ketidakprofesionalan

00:59:28penyidik dalam mengungkap

00:59:29kasus yang menimpa

00:59:30pemohon sejatinya

00:59:31menghambat penegakan hukum

00:59:32dilaksanakan secara utuh

00:59:33dan tuntas

00:59:34meski sedari awal

00:59:35kasus ini ditangani termohon

00:59:37sebenarnya termohon

00:59:38memiliki bukti yang lengkap

00:59:39dan cukup

00:59:39serta bukti yang kuat

00:59:40berbasis ilmu pengetahuan

00:59:41tapi dari bukti-bukti tersebut

00:59:43dipilah

00:59:43sehingga mengisolasi

00:59:45jumlah pelaku

00:59:46inisial pelaku

00:59:47tanpa terpragmentasi

00:59:48agar tidak mengungkap

00:59:50jaringan pelaku lain

00:59:51termasuk aktor

00:59:52intelektual

00:59:53maupun penyandang dana

00:59:54bagi pelaku

00:59:54bahwa tindakan

00:59:55tidak profesional termohon

00:59:57dan tindakan yang

00:59:57menggradasi asas peradilan

00:59:59oleh termohon

00:59:59maka berdampak

01:00:00pada penanganan

01:00:01kasus pemohon

01:00:02yang berjalan

01:00:02selama hampir 3 bulan

01:00:04terasa panjang

01:00:05meski masih

01:00:06dekat dengan

01:00:07waktu kejadian

01:00:08di 12 Maret

01:00:092026

01:00:10sebab tindakan termohon

01:00:11sejak barang bukti

01:00:12diserahkan ke

01:00:13pus pom TNI

01:00:14maka tidak ada dasar

01:00:15dalam mengungkap

01:00:16kasus ini

01:00:16termasuk siapa

01:00:17tersangka lainnya

01:00:18sebagaimana yang

01:00:19disampaikan oleh

01:00:20saksi Ravio Fatra

01:00:21di persidangan

01:00:21yang pada intinya

01:00:22bahwa jumlah pelaku

01:00:23yang diungkap termohon

01:00:24tidak sebanyak

01:00:25yang ditemukan saksi

01:00:26dalam laporan investigasinya

01:00:28bahwa itikat buruk

01:00:29termohon juga

01:00:30dipertegas oleh

01:00:31saksi Dimas Arya

01:00:33dalam persidangan

01:00:34bahwa sejak kasus ini

01:00:35berjalan

01:00:36termohon hanya

01:00:37mengirimkan

01:00:38SPDP sebanyak 2 kali

01:00:39yaitu SPDP

01:00:40dari Perres

01:00:41Metro Jakarta Pusat

01:00:43yang dikirimkan

01:00:44ke Kejaksaan Negeri

01:00:45Jakarta Pusat

01:00:45dan SPDP

01:00:46dari Polda Metro Jaya

01:00:47yang dikirimkan ke Kejaksaan Ting

01:00:48di Jakarta

01:00:49serta satu kali menerima

01:00:51SP2P dari termohon

01:00:52artinya saksi Dimas

01:00:53menyampaikan

01:00:54kasus yang dialami

01:00:55pemohon

01:00:56sangat bertele-tele

01:00:58dan menunjukkan

01:00:59ketidak profesionalnya

01:01:00sedangkan saksi Usmanami

01:01:02justru menegaskan

01:01:02bahwa termohon

01:01:03tidak punya alasan

01:01:04untuk menunda

01:01:05maupun menghentikan

01:01:06diam-diam

01:01:06kasus pemohon

01:01:07karena infrastruktur

01:01:08dan kewenangan

01:01:08yang diberikan

01:01:09sangat memadai

01:01:10dengan keterangan

01:01:11saksi saksi dari pemohon

01:01:12ini menunjukkan

01:01:13bahwa dengan kewenangan

01:01:14yang kompleks

01:01:14tapi tindakan hukum

01:01:16sangat tertutup

01:01:16maka tidak ada

01:01:18alasan bagi termohon

01:01:19untuk menghentikan

01:01:19penyidikan

01:01:20diam-diam

01:01:20bahwa oleh karena itu

01:01:22pelimpahan berkas

01:01:23dari termohon

01:01:23ke pus pom TNI

01:01:24adalah trik gelap

01:01:25untuk mematikan

01:01:26penyidikan

01:01:27ini bukan penegakan

01:01:28hukum

01:01:28melainkan pengkhianatan

01:01:29terhadap keadilan

01:01:30sekaligus

01:01:31mengaburkan pelaku

01:01:32menutup kebenaran

01:01:33dan merampas hak korban

01:01:34atas kepastian hukum

01:01:35yang merupakan bagian

01:01:36dari pelanggaran

01:01:37akasis manusia

01:01:38sebagaimana termaktub

01:01:39dalam pasal 2D

01:01:40ayat 1

01:01:41Undang-Undang Dasar

01:01:41Negara Republik Indonesia

01:01:42tahun 1945

01:01:43yang kami bacakan berikut

01:01:46setiap orang berak

01:01:48atas pengakuan

01:01:48jaminan

01:01:49pelindungan

01:01:49dan kepastian

01:01:50hukum yang adil

01:01:51serta perlakuan

01:01:51yang sama

01:01:52di hadapan hukum

01:01:53selanjutnya

01:01:56kami lanjutkan

01:01:57dengan kesimpulan

01:01:58yang mulia

01:02:006 Romawi

01:02:01kesimpulan

01:02:03berdasarkan

01:02:03poin-poin

01:02:04di atas tersebut

01:02:05dengan ini

01:02:05pemohon menyimpulkan

01:02:061. Bahwa dalam fakta persidangan

01:02:10dan analisis yuridis

01:02:11termohon

01:02:12secara jelas

01:02:13dan terbukti

01:02:14melakukan penundaan

01:02:15penanganan berlarut

01:02:16terhadap perkara

01:02:17yang dialami oleh pemohon

01:02:182. Bahwa dalam fakta persidangan

01:02:21dan analisis yuridis

01:02:23termohon secara jelas

01:02:24dan terbukti

01:02:25melakukan penghentian penyidikan

01:02:27secara terselubung

01:02:287. Romawi

01:02:30permohonan

01:02:30ataupun pekitum

01:02:31berdasarkan seluruh

01:02:34urayan di atas

01:02:35maka demi keadilan

01:02:37yang berdasarkan

01:02:38ketuhanan yang maesah

01:02:39kami memohon

01:02:40kepada yang mulia

01:02:41Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara

01:02:42pada Pengadilan Negeri

01:02:43Jakarta Selatan

01:02:44untuk menjatuhkan

01:02:46putusan sebagai berikut

01:02:47dalam tanggapan

01:02:49atau replik

01:02:50atas jawaban termohon

01:02:51menerima tanggapan

01:02:53atau replik

01:02:54pemohon

01:02:54atas jawaban termohon

01:02:56untuk seluruhnya

01:02:57dalam eksepsi

01:02:59menolak

01:03:00jawaban termohon

01:03:01untuk seluruhnya

01:03:02dalam permohonan

01:03:041. Menerima dan mengabulkan

01:03:08permohonan pemohon

01:03:09untuk seluruhnya

01:03:102. Menyatakan

01:03:12pemohon memiliki

01:03:13kedudukan hukum

01:03:14atau legal standing

01:03:15dan berhak

01:03:16mengajukan permohonan

01:03:17pra-peradilan

01:03:18dalam perkara

01:03:19aku

01:03:193. Menyatakan

01:03:21bahwa termohon

01:03:22telah melakukan

01:03:23penundaan

01:03:24penanganan perkara

01:03:25berdasarkan

01:03:26laporan polisi

01:03:27nomor

01:03:272.2 LP

01:03:28garis miring A

01:03:29garis miring

01:03:30222

01:03:31garis miring

01:03:323 Romawi

01:03:32garis miring

01:03:332026

01:03:34garis miring

01:03:35Sat Reskrim

01:03:36garis miring

01:03:37Restro

01:03:38Jakarta Pusat

01:03:40garis miring

01:03:41Polda Metro Jaya

01:03:42tertanggal

01:03:4313 Maret

01:03:442026

01:03:45tanpa

01:03:46alasan yang sah

01:03:48keempat

01:03:49menyatakan

01:03:50tindakan termohon

01:03:51yang tidak

01:03:51melanjutkan

01:03:52penyidikan perkara

01:03:53berdasarkan

01:03:54laporan polisi

01:03:55nomor

01:03:550.2 LP

01:03:56garis miring

01:03:57A

01:03:57garis miring

01:03:58222

01:03:59garis miring

01:04:003 Romawi

01:04:01garis miring

01:04:022026

01:04:02garis miring

01:04:03Sat Reskrim

01:04:04garis miring

01:04:04Restro

01:04:05Jakarta Pusat

01:04:06garis miring

01:04:06Polda Metro Jaya

01:04:07tertanggal

01:04:0813 Maret

01:04:092026

01:04:10serta

01:04:11melimpahkan

01:04:11penanganannya

01:04:12tanpa

01:04:12kejelasan

01:04:13merupakan

01:04:14penghentian

01:04:14penyidikan

01:04:15secara

01:04:15tidak sah

01:04:16kelima

01:04:17memerintahkan

01:04:18termohon

01:04:19untuk

01:04:19melanjutkan

01:04:20proses hukum

01:04:21terhadap

01:04:21laporan

01:04:21polisi

01:04:22nomor

01:04:220.2 LP

01:04:23garis miring

01:04:24A

01:04:24garis miring

01:04:24222

01:04:25garis miring

01:04:263 Romawi

01:04:27garis miring

01:04:282026

01:04:29garis miring

01:04:29Sat Reskrim

01:04:30garis miring

01:04:31Restro

01:04:31Jakarta Pusat

01:04:32garis miring

01:04:33Polda Metro Jaya

01:04:34tertanggal

01:04:3413 Maret

01:04:352026

01:04:35dan melimpahkan

01:04:37perkara tersebut

01:04:38ke penuntut umum

01:04:39paling lambat

01:04:4014 hari

01:04:41sejak putusan ini

01:04:42dibacakan

01:04:43ke-6

01:04:44menghukum

01:04:44termohon

01:04:45untuk

01:04:45membayar

01:04:47biaya perkara

01:04:47yang timbul

01:04:48dalam perkara

01:04:49aku

01:04:49atau

01:04:50apabila

01:04:51hakim

01:04:51pemeriksa

01:04:52perkara aku

01:04:53berpendapat

01:04:53lain

01:04:53mohon putusan

01:04:55yang seadil-adilnya

01:04:56ex aquo

01:04:57et bono

01:04:57hormat kami

01:04:58tim kuasa hukum

01:04:59dari pemohon

01:05:00tim advokasi

01:05:01untuk demokrasi

01:05:02taut

01:05:03terima kasih

01:05:31mulai

01:05:32Terima kasih yang mulia untuk termohon kesimpulannya dianggap dibacakan ya mulia.

01:05:42Ya mulia mungkin pokok-pokoknya dan petitumnya.

01:05:58Tentang petitum termohon, berdasarkan seluruh urayan tersebut di atas dengan tetap menjung tinggi prinsip supermasi hukum dan keadilan,

01:06:08termohon memohon kepada yang mulia hakim tunggal peradilan pada pengadilan negeri Jakarta Selatan

01:06:13yang memeriksa dan mengadili perkara akuo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

01:06:20Dalam eksepsi, menyatakan menerima eksepsi dari termohon, permohonan pemohon prematur.

01:06:27Dalam pokok perkara, satu, menolak permohonan peradilan pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau

01:06:37NO.

01:06:38Dua, menyatakan bahwa proses penyidikan masih berjalan dan dilakukan secara profesional, proporsional demi kepentingan penegahan hukum.

01:06:47Tiga, menyatakan bahwa tidak ada penundaan penanganan perkara, pelimpaan perkara maupun penghentian penyidikan secara terselubung oleh termohon.

01:06:56Empat, menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

01:07:02Atau apabila yang mulia hakim tunggal pra-peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara aku berpendapat lain,

01:07:08mohon putusan yang seadil-adilnya, ex-ako edbuno.

01:07:12Hormat kami, kuasa hukum termohon.

01:07:13Terima kasih.

01:07:31Baik, baik yang mulia.

01:07:41Baik, dengan mungkin perangkaian pemeriksaan perkara-peradilan ini selesai.

01:07:45Selanjutnya kami akan mempelajari perkara-perkara dan membuat putusannya.

01:07:51Untuk putusan, sesuai dengan apa yang kita sampaikan di sebelah, kita akan belajarkan pada hari selasa tanggal 2 Juni.

01:07:58Karena kita enggak tahu apakah juta-juta pemerintah meliburkan atau enggak,

01:08:03karena kita akan belajarkan pada hari selasa tanggal 2 Juni.

01:08:05Jadi untuk kesempatan semula, untuk putusan, kita dari jam selasa, kami usahkan jam 9.

01:08:14Kami usahkan jam 9.

01:08:17Baik, sampai kemudian.

01:08:19Baik, sampai kemudian sudah mengejarkan selesai tanggal 2 Juni.

01:08:23Terima kasih.

01:08:24Terima kasih.

Kategori

Transkrip

Komentar

Dianjurkan