00:00Negara hukum Indonesia dengan demikian harus dibangun di atas dua pilar utama,
00:06yakni Pancasila sebagai dasar nilai energi moral dan spirit pembebasan,
00:13serta hukum progresif sebagai metode praksis.
00:19Tanpa keduanya, hukum akan kehilangan arah dan berpotensi menjadi alat kekuasaan
00:26yang justru menjauh dari rakyat. Ini tendensinya, kelihatannya, ya akan menjadi begitu.
00:34Hadirin sekalian, melalui reformasi tahun 1999 dan amandemen konstitusi sebanyak lima kali
00:45selaku Presiden kelima RI, saya telah meletakkan kerangka sistem demokrasi dan sistem hukum
00:52yang komprehensif dan progresif. Pada masa kepemimpinan saya saja,
00:59saya kan hanya tiga tahun, melahir mahkamah konstitusi, nah itu tadinya tempat Pak Arief.
01:07Nah itu, lah saya waktu lihat kasus yang ada di MK, itu kok saya terus mikir,
01:17lah ini gawean saya apa salah yoh? Loh ya, kok bisa sampai kayak gitu?
01:24Yaudah, Komisi Yudisyal, Badan Narkotika Nasional, BNN, Lembaga Penjamin Simpanan, LPS,
01:35Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK.
01:43Nah, seperti KPK juga sekarang, kok saya lihat, kok bisa ya begitu ya?
01:50Rasanya omongan yang harus dilakukannya kok tidak seperti itu?
01:55Ya nanti tolong dicari saja.
01:57Pusat Analisa dan Transaksi Keuangan, PPATK, Densus 88.
02:06Ketika mau membentuk Densus 88, dari pihak TNI bilang,
02:12Ibu itu enggak perlu, itu kan bisa diselesaikan oleh kita.
02:17Ya kamu lihat dulu aturannya, kalau TNI untuk apa?
02:23Nah kalau polisi itu untuk apa?
02:25Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komnas Lanusia, Sekolah Pol Van.
02:32Tuh ibu-ibu sampai saya, yang bikin Sekolah Pol Van loh.
02:38Makanya jangan lemes gitu loh.
02:41Polisi, pariwisata, maupun sekolah BIN, dan lain-lain.
02:46Seluruh lembaga yang dibentuk tersebut menggambarkan bagaimana sistem politik ekonomi dan sistem hukum di Indonesia berpijak pada Pancasila
02:57dan bekerjanya kedaulatan rakyat yang kemudian dilaksanakan melalui pemilu presiden langsung.
03:07Pemilu, itu yang langsung itu hanya dua kali.
03:12Tahun 55 pertama kali, lalu yang kedua ya waktu saya.
03:18Nah pertanyaannya, ini kan kelihatannya mau dirubah-rubah.
03:23Nah mau dirubah-rubahnya supaya gimana? Kayak apa?
03:28Kan begitu?
03:29Nah kok waktu sekarang bilang biayanya banyak, loh kenapa tahun 55 bisa keadaannya itu ini?
03:40Santai aja, rakyatnya tenang aja, biayanya berapa?
03:46Saya suruh cari, kalau sekarang dibilang biayanya besar gitu, aneh.
03:51Dengan pemilu presiden secara langsung, legitimasi presiden sangat kuat untuk benar-benar kokoh pada jalan konstitusi dan demokrasi.
04:02Presiden tidak boleh membuka ruang kompromi bagi pelanggaran konstitusi dan perundang-undangan,
04:09terlebih terhadap hal-hal yang bisa menurunkan kedaulatan politik dan ekonomi bangsa.
04:16Dari sinilah Pancasila, konstitusi, demokrasi, ekonomi, hukum, dan kebudayaan berkaitan erat satu sama lain,
04:28tidak terpisahkan dan tidak boleh dipisahkan.
04:33Berdasarkan pandangan saya tersebut, melalui kesempatan yang sangat baik ini,
04:39saya ingin menyampaikan pesan kepada para akademisi dosen dan seluruh mahasiswa Universitas Borobudur,
04:49bahwa saudara-saudara adalah bagian dari intelektual organik bangsa.
04:55Getarkan suara hati nurani saudara untuk mengawal kebenaran dan keadilan.
05:02Saya ini sedang berpikir, supaya bukan justru pilih kasih, tidak,
05:14tapi saya sudah lakukan di partai saya.
05:21Itu apa? Kalau ada mau menjadi apa dan apa, itu saya suruh testing apa?
05:27Testing IQ dan EQ, jadi intelektual quantum dan emotional quantum.
05:38Supaya apa? Ya supaya jadi enggak kayak sekarang.
05:42Yang saya lihat tidak kompeten, kok bisa jadi komisaris ya?
05:48Loh, betul apa tidak?
05:51Betul.
05:53Nah, begitu toh.
05:54Terima kasih telah menonton!
Komentar