00:00Warga mendemo besar-besaran kepala daerahnya kembali terjadi setelah pati, saudara.
00:05Setelah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kini di tingkat provinsi di Kalimantan Timur.
00:10Apa yang bisa dibaca dari situasi ini, baik secara politik maupun sosial kemasyarakatan?
00:17Kami akan bahas bersama dengan pengamat politik yang juga merupakan Direktur Eksekutif dari Carta Politika, Yunarto Wijaya.
00:24Selamat pagi, Mas Toto.
00:26Selamat pagi, Kompas TV.
00:28Ya, Mas Toto, kita tahu enam fraksi sudah menyetujui adanya hak angket yang kemudian nantinya akan dibawa ke Paripurna.
00:36Minus fraksi Partai Golkar, sementara Partai Golkar merupakan partai yang punya kursi paling banyak di DPRD.
00:43Apakah ini benar akan terlaksana, terwujud sampai hak angket atau kemudian harus selesai sampai di sini saja?
00:51Ya, yang pertama saya berharap teman-teman DPRD atau kemudian para elit yang ada di Kalimantan Timur melihat yang namanya
01:00hak angket.
01:01Pernasuk ya, baru dimasuk melihat hak angket ini hal yang biasa saja.
01:05Hak konstitusional yang memang dimiliki oleh DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan.
01:11Dia dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, Pasal 20 Ayat 2, lalu kemudian juga Undang-Undang Pemda dan Undang-Undang MD
01:183.
01:19Jadi seharusnya ini dimaknai biasa saja, yang menjadi istimewa kan ketika ada kesan selama ini DPRD memang tidak terlalu menjalankan
01:28fungsi pengawasan.
01:29Nah, ini juga kita tahu kenapa terjadi karena ada dorongan dari masyarakat, ada dimuksar, ada keramaian yang dimunculkan oleh netizen.
01:39Pertanyaan kritis pertama adalah, kalau tidak rame di sosmed, apakah hak angket ini akan digulirkan atau tidak?
01:47Nah, yang kedua kalau kita berbicara secara teknis, apakah dimungkinkan kita sudah mendengar bahwa ada 6 lintas fraksi yang menyetujui
01:58usulan?
01:59DPRD ada sekitar 22 anggota, artinya ini sudah memenuhi syarat.
02:04Karena syaratnya hanya 10 orang, itu sudah cukup, dan lebih dari 1 fraksi.
02:09Jadi, ini sudah mencukupi perasyarat.
02:12Dan tinggal masuk dalam prosedur, oke lah, ada tamu, selalu menerah di paripurna.
02:17Pertanyaannya adalah, apakah dia akan lolos menjadi hak angket?
02:21Yang pertama, yang harus kita kawal, kalau memang kita penasaran nih,
02:25bahwa kaltin ini benar nggak sih, semengerikan apa yang rame di sosmed,
02:29atau jangan-jangan berlebihan, misalnya kita kan berharap jawabannya ada dalam penelitikan lewat angket.
02:35Nah, kalau kita lihat ada hambatan pertama.
02:39Jadi, belitul sudah lolos menjadi usulan,
02:43tapi untuk disetujui menjadi hak angket dan kemudian menjadi pansus,
02:49itu dibutuhkan 3 per 4 anggota DPRD yang hadir.
02:54Nah, di sini ada problem nih, ketika kita hitung dari 55 kursi DPRD,
03:00itu dibutuhkan berarti 42 kursi untuk kemudian memenuhi syarat 3 per 4 atau 75 persen.
03:07Nanti baru kemudian dari 2 per 3 yang hadir, itu harus menyetujui.
03:12Nah, kalau kita hitung nih, mbak, dari 55 kursi,
03:17problemnya itu adalah kalau anggota Golkar semuanya tidak hadir,
03:22itu tidak memenuhi syarat.
03:23Karena Golkar ada 15 kursi, jit dari pemenang pertama.
03:28Dan saya pikir ini kan akan diuji ya,
03:33kedewasaan sebuah partai di hadapan publik,
03:36baik dari sisi DPRD, Golkar, Kaltinnya,
03:40ataupun DPP yang memiliki fungsi kontrol.
03:44Pertanyaannya adalah apakah serta-merta,
03:46karena kebetulan guru adalah kader partai Anda,
03:49Anda harus pasang badan,
03:50atau jangan-jangan akan lebih baik kalau partai Anda bisa membuktikan
03:54kadernya tidak bersalah melalui proses yang dibuka oleh publik,
03:58melalui angget.
03:59Saya berharap yang kedua.
04:00Nah, itu kita akan memantau bersama.
04:03Seberapa besar Golkar punya kedewasaan,
04:06dalam membela kadernya.
04:09Yang kedua, dengan terlalu cepat,
04:13berharap juga nih,
04:14teman-teman yang bisa bersuara tentang Kaltin,
04:17karena kita pernah melihat,
04:20sebuah contoh,
04:22ketika kalau teman-teman penonton ingat,
04:25apa yang terjadi pada partai,
04:27demonya lebih heboh,
04:28lebih gede gitu ya.
04:29Lebih besar dari ini.
04:31Pak Sadewo sempat menantang gitu kan,
04:34para pendemo,
04:34dan ketika kemudian anggetnya berhasil digulirkan,
04:39kita tahu pada saat pemberian kesimpulan,
04:43hanya PDI Perjuangan yang kemudian memutuskan untuk melakukan pemakzulan.
04:48Sisanya, partai-partai kemudian tidak meneruskan kepada pemakzulan,
04:52hanya berunjung pada rekomendasi perbaikan.
04:54Kita nyambah ketika partai-partai tidak memakzulkan,
04:59akhirnya kemudian aparat hukum KPK yang menangkap OTT dari Bupati Sadewo,
05:06artinya kan ada catatan kritis,
05:08bahwa apa yang ditutuskan dalam proses politik,
05:11itu ternyata seringkali tidak merupakan sebuah fakta,
05:16karena ketika kemudian dianggap Bupati Sadewo saat itu bisa dipertahankan,
05:21ternyata fakta hukum berbicara lainnya.
05:23Saya hanya berharap,
05:25tentu saja pada cerita yang berbeda kita tidak bisa samakan,
05:28ada sebuah keberanian dari teman-teman DPRD
05:32untuk kemudian membuka fakta yang sudah terlanjur ramai di sosial media
05:35dan di hadapan masyarakat,
05:37dan itu membuat image dari pemerintahan daerah,
05:40gubernur dan DPRD menjadi jelek.
05:42Oke, serupa tapi tak sama,
05:45kasus di Pati dan juga di Kalimantan Timur,
05:47ini seharusnya menjadi, kemarin kasus di Pati menjadi pembelajaran
05:51bagi semua partai politik yang punya kadernya menjadi kepala daerah,
05:56begitu sampai akhirnya mencuat lagi soal kasus gubernur Kalimantan Timur ini.
06:02Itu artinya,
06:03jangan terlalu berharap,
06:05karena nanti kalau tidak sesuai harapan,
06:09sakit juga,
06:10walaupun memang demonya sudah mulai kita lihat,
06:14tapi ternyata tidak sampai bisa dalam tanda kutip ya,
06:21meruntuhkan begitu ya,
06:22meruntuhkan apa yang sebenarnya menjadi janji-janji yang dalam tanda kutip,
06:30ya itu kontradiksi sama janjinya,
06:33mobil mewah,
06:35kemudian juga ada rumah dinas mewah,
06:38apa yang perlu dicermati dari partai politik,
06:41jangan sampai ada peristiwa pati ke Kalimantan Timur,
06:45terulang lagi dengan pola yang sama.
06:48Yang pertama saya harus tegaskan,
06:51ini bukan dalam konteks Rudi Masud atau guru Kalimantan harus jatuh,
06:55tidak boleh,
06:56demokrasi tidak boleh juga seperti itu.
06:58Yang dibutuhkan dalam demokrasi itu adalah transparansi,
07:02keterbukaan.
07:03Ketika kemudian ada sebuah problem yang dirasakan oleh masyarakat,
07:09dan dibukanya itu harus melalui netizen,
07:12dibukanya itu harus melalui demo,
07:15dibukanya itu harus melalui keramaian terlebih dahulu.
07:18Satu-satunya harapan kita secara konstitusional kan adalah digunakannya fungsi pengawasan.
07:24Salah satunya yang paling ampuh itu adalah pengguna angket melakukan penelidikan.
07:30Nah, poin paling penting bukan tentang dimaksud harus jatuh,
07:33atau bupati-bupati harus jatuh.
07:35Tapi ketika kemudian penelidikan itu dibuka,
07:39apakah kemudian ada transparansi?
07:41Jangan sampai kemudian ramai-ramai,
07:45lalu kemudian berujung pada hak angket, penelidikan,
07:49pada saat penelidikan dilakukan,
07:51di panggung belakang terjadi itu,
07:53yang namanya main mata.
07:55Lalu kemudian,
07:57apa ya,
07:59kesepakatan-kesepakatan di panggung belakang.
08:01Jadi,
08:01yang kita harapkan adalah ketika terjadi pasus,
08:04dibuka setiap proses pemanggilan pihak-pihak terkait,
08:08baik itu SKPD,
08:09baik gubernur yang sendiri,
08:11sehingga kemudian upaya-upaya untuk kemudian menyelesaikan itu di panggung belakang,
08:16tidak terjadi.
08:17Ini kan bukan hanya terjadi di level DPRD Kalkima atau DPRD Patima.
08:22Fungsi pengawasan yang mati ketika pemilu sudah berakhir,
08:26itu kan terjadi di tempat daerah.
08:28Pertanyaannya kan kemudian sekarang muncul nih,
08:30apakah bisa dijamin bahwa pemborosan anggaran
08:34di tengah upaya efisiensi sekarang
08:37tidak terjadi di daerah lain?
08:39Jangan-jangan di daerah lain juga terjadi,
08:41tapi netizennya belum capture aja gitu kan.
08:44Ini kan akhirnya jadi negara netizen.
08:46Ketika netizen berhasil meng-capture,
08:49ada HP yang kemudian bisa bercerita,
08:51baru kemudian DPRD bekerja.
08:53Itu yang kita takutkan kan.
08:56Dan ini menurut saya juga bukan hanya dalam sebuah daerah saja.
08:59Semoga ini bisa jadi tamparan buat daerah-daerah lain,
09:02termasuk pemerintah pusat,
09:04untuk lebih berhati-hati mengeluarkan pemijakan,
09:07mengangkat seseorang,
09:09apalagi ditambah ada satu fakta terbuka lomba.
09:12Dalam kasus Kalkim ini,
09:13bukan tentang hanya mengenai kursi pidat,
09:16mobil 8,5 miliar,
09:18renovasi rumah 25 miliar,
09:20yang kita kaitkan dengan perusahaan.
09:22Tapi bagaimana berkuasanya sebuah keluarga,
09:25itu bisa ada di semua sendi
09:28yang ada dalam sebuah pemerintahan daerah.
09:30Kita kan agak sulit membayangkan,
09:33ketua DPRD-nya adalah
09:36saudara kandungnya sendiri,
09:38lalu kemudian adik kandungnya adalah gubernur,
09:41lalu ada saudara kandung yang lain di DPRD,
09:44yang itu semuanya adalah bagian dari
09:47sistem tech and balances.
09:49Saya nggak bisa membayangkan,
09:51kakak harus kemudian memakzulkan adiknya sendiri.
09:57Atau kemudian pengangkatan di level pendangga ahli,
10:00dan lain-lain, kita sudah dengar kadin,
10:03dan lain-lain ya.
10:04Jangan-jangan itu juga terjadi di daerah lain,
10:06begitu kan.
10:07Dan ini yang menyebabkan,
10:09menurut saya kita harus membongkar seutuhnya ya.
10:12Apa yang menjadi fakta demokrasi di Indonesia,
10:15jangan-jangan memang bersebatas demokrasi prosedural,
10:18ketika mereka sudah berkuasa,
10:19ada banyak hal-hal yang diperobos,
10:22yang seharusnya menjadi makna demokrasi
10:23dalam konteks transparansi dan check and balances.
10:26Oke, nanti sebenarnya pertanyaannya klise,
10:29apa yang perlu diperbaiki dari sistem ini?
10:31Ketika semua lini,
10:33begitu ya,
10:34kita melihat cukup
10:38memelakan mata begitu,
10:39kakak, adik, saudara, dan segala macam gitu,
10:42yang seharusnya ada check and balances di sana.
10:44Tapi nanti kita akan diskusikan lagi,
10:46usai jeda,
10:47Mas Toto, jadi tetaplah bersama kami
10:49dalam Breaking News Kompas TV.
10:50Kami akan segera kembali.
Komentar