Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Dewan Pers Abdul Manan menilai, pernyataan Presiden yang terbuka terhadap kritik belum sepenuhnya terbaca demikian oleh publik.

Ia mencontohkan kasus pencabutan akses wartawan usai bertanya soal program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Abdul Manan, publik akhirnya bertanya apakah itu kehendak Presiden atau langkah aparat di bawahnya yang terlalu melindungi kepala negara.

"Kalau dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan, kan sebenarnya Presiden mengindikasikan terbuka terhadap kritik. Tapi yang jangan lupa dilihat adalah, sinyal yang diberikan oleh Presiden itu seringkali tidak sinkron," katanya.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko membantah anggapan pemerintah anti kritik. Ia menyebut Presiden justru sosok demokrat progresif.

Tenaga Ahli Utama Bakom RI Kurnia Ramadhana mengatakan kritik seharusnya disampaikan secara kritis namun tetap logis, bukan langsung mengarah pada tuntutan menjatuhkan Presiden.

Dosen UNJ Ubedilah Badrun menegaskan, pembicaraan soal impeachment bukan tindakan melawan hukum, melainkan ruang konstitusional yang tersedia bagi warga negara.

Ia juga menilai, wacana tersebut sah diperdebatkan secara rasional di ruang publik. Selain itu, Ubedillah mengkritik DPR yang dinilai tak maksimal menjalankan fungsi pengawasan.

Bagaimana menurut Anda?

Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/yuVpHkzEbTw

#saifulmujani #kritik #prabowo

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/664672/presiden-prabowo-anti-kritik-dewan-pers-soroti-sinyal-tak-sinkron-satu-meja

Kategori

🗞
Berita
Transkrip
00:00Masih di Satu Bajan Forum, tadi sudah bersautan dan...
00:06Sorry nih, terlalu teoritis ya jadi debatnya ya.
00:08Gak apa-apa, saya mau ke Bung Manan dulu nih, kan temen saya satu-satunya disini sebagai Dewan Pers kan
00:13temen saya ya.
00:14Oh iya, sebagai media.
00:15Oh iya dong.
00:16Bung Manan, kan tadi Anda mengatakan sudah meresahkan jala-jala itu.
00:22Gak apa-apa, Dewan Pers kan memang kita menitipkan kemerdekaan Pers itu ada di Dewan Pers.
00:28Artinya dan itu sarana untuk menyeluruhkan informasi, dialektika, participasi publik dari semua tokoh itu ada di media.
00:35Terus kemudian kalau kita lihat, masa lalu kan kita lihat bahwa media ini digunakan oleh tokoh-tokoh seperti Tuhan Malaka,
00:42Cokro Aminoto dan sebagainya untuk alat perjuangan.
00:46Kalau makin kesini ada tanda-tanda yang disampaikan oleh Mas Ubet, Dewan Pers membaca seperti apa dan harus bagaimana sebetulnya
00:57pemerintah menyikapi situasi ini supaya kemerdekaan Pers sebagai tugas pokok dari Dewan Pers itu terjaga.
01:05Ya, saya ingin menggunakan kesempatan menyampaikan pandangan soal apakah Presiden Prabowo ini anti kritik atau tidak.
01:14Kan ada dua kemungkinannya, pertama adalah kalau dari pernyataan yang disampaikan,
01:22kan sebenarnya Presiden mengindikasikan terbuka terhadap kritik.
01:26Tapi yang jangan lupa dilihat adalah sinyal yang diberikan oleh Presiden itu seringkali tidak sinkron.
01:34Seperti tertibkan gitu, pengamat ditertibkan gitu.
01:37Kita kalau kita mengaku terbuka dengan kritik, kita kan biasanya mengatakannya, oke saya terima kritik.
01:46Bukan dengan nada tinggi dan membuat orang, ya sama seperti dengan mengatakan oke saya ikhlas,
01:52tapi menyodorkan pistol di depan meja.
01:56Itu yang pertama. Menurut saya itu sinyal yang...
01:58Apa ini mungkin gaya komunikasi ya?
02:00Pak Prabowo kan belakang.
02:01Saya pikir gini, Pak Prabowo kan memang bukan tipe...
02:04Pak Prabowo beda dengan Pak Jokowi pastinya.
02:05Pak Prabowo orang Banyumas, Jokowi orang Solo beda.
02:08Yang kedua, menurut saya juga bisa juga karena faktor bagian direction itu diterjemahkan.
02:17Jadi misalnya, apakah pernyataan itu dibaca dengan baik atau jalan-jalan dibaca sebaliknya.
02:24Kan saya kira ada kasus di mana kadang-kadang birokrasi di bawahnya itu overprotective terhadap Presiden,
02:32sehingga membuat orang melihat bahwa itu tindakan Presiden.
02:36Ambil contoh misalnya kayak ketika tahun lalu wartawan menanyakan soal MBG.
02:41Dan Presiden menjawab pertanyaan itu, tapi yang dilakukan oleh orang Biro Istana Kepresidenan adalah mencabut akses wartawan itu.
02:54Yang walaupun akhirnya dipulihkan.
02:56Kita nggak tahu apakah itu perintah dari Presiden atau jangan-jangan keingin dari aparat di bawahnya untuk melindungi Presiden yang
03:06itu membuat orang jadi curiga.
03:08Ini Presiden yang tidak mau dipetik, aparat di bawahnya.
03:12Kita tanya ke anggota kabinetnya.
03:13Benar anggota kabinetnya itu overprotective.
03:16Tanya bagaimana? Benar nggak yang disampaikan?
03:18Bahwa setelah menerjemahkan, nggak semua orang tahu bagaimana gaya komunikasi seorang Presiden Prabowo gitu ya.
03:24Tentu saja saya nggak bisa mewakili seluruh kabinet.
03:26Oh iya, paling tidak.
03:27Pastinya kabinet latar belakang kan juga latar belakang pendidikan, latar belakang keilmuannya, pengalaman, organisasiannya berbeda.
03:33Ada yang militer, ada yang sipil.
03:35Kalau boleh saya katakan alhamdulillahnya justru kabinet-kabinet yang mantan aktivis itu coba menerjemahkan pikiran-pikiran Pak Prabowo dan kita
03:47coba terjemahkan itu dalam aspek bahwa pikiran-pikiran Pak Prabowo sebagai seorang.
03:53Kami katakan Pak Prabowo bukan seorang liberalis pastinya.
03:56Beliau adalah seorang demokrat progresif dalam pengertian kami.
03:58Dialogokan progresif pun adalah ukurannya mencoba membawa kritik itu dalam pengertian masyarakat yang berdialog, berdiskusi, berdebat ya.
04:07Oke.
04:08Kedua, apakah Pak Prabowo kalau dari Mas Anam bilang soal gaya bicara, intonasi?
04:19Saya pikir kita nggak akan bisa masuk wilayah pribadi ya, karena itu udah gaya berbicara, mungkin karena beliau lama juga
04:25di tentara, tentu komando.
04:27Tapi kita jangan masuk pada wilayah-wilayah yang sifatnya trivial seperti itu.
04:32Nanti banyak banget yang bisa diproblemkan.
04:35Cuma saya kalau terlalu banyak diproblemkan, kesimpulannya jadi bagaimana harus menjatuhkan di tengah jalan, itu jumping logika yang tidak sesuai
04:42dengan kritis dan logis ini.
04:45Kritis iya, tapi tidak logis jadinya kan.
04:47Mas Dupet, kritis dihadapi dengan kritis dan logis gitu kan, tadi sudah dijelaskan bahwa dua itu.
04:54Anda?
04:56Sorry yang ini.
04:59Menjatuhkan ya, kemudian minta berhenti, impeachment, itu sebetulnya narasi yang dijamin oleh konstitusi.
05:07Kalau pasal 7A, 7B itu, menurut 45, itu bicara soal mekanisme impeachment.
05:15Tapi pasal 8, itu bicara soal berhenti atau diberhentikan.
05:19Jadi ketika warga negara menyampaikan aspirasi impeachment, aspirasi berhenti, itu sebetulnya adalah narasi yang sangat konstitusional.
05:29Apa otoritasnya, misalnya Bumbu Diman, kemudian melarang orang bicara soal berhenti, diberhentikan impeachment atau tidak impeachment.
05:39Sementara konstitusi membolehkan itu.
05:42Persoalan bahwa argumen impeachment atau berhenti itu perlu diperdebatkan, ayo kita perdebatkan.
05:49Misalnya dari sisi, ketika menata tangan di BOP itu, pelanggaran kepada pasal 13, misalnya.
05:59Apakah tidak cukup argumen, pelanggaran terhadap konstitusi itu adalah bentuk dari ruang yang memungkinkan proses impeachment dilakukan, misalnya.
06:10Tapi kan proses impeachment kan lama.
06:13Sebenarnya DPR ini juga disfungsi nih.
06:15DPR tidak memanggil.
06:17DPR tidak menjalankan fungsinya.
06:19Tidak menjalankan fungsinya.
06:21DPR tidak memanggil presiden untuk soal itu.
06:23Jadi saya juga kritik DPR ini.
06:25Presiden tanpa izin DPR, misalnya tanpa kemudian sedang DPR, kemudian langsung tangan-tangan.
06:29Jadi dari sisi itu kan itu perdebatan konstitusi yang rasional saya kira.
06:35Kalau kemudian ada seorang Sebel Mujani atau yang lain mengatakan ini bisa di impeachment.
06:40Atau cara yang konstitusional yang lain.
06:49Saya mengomentari posisinya Sebel Mujani ya.
06:54Harusnya dia yang menjelaskan bukan Anda.
06:58Mas, saya boleh masuk sedikit enggak ya?
07:01Saya coba supaya clear ya Mas Ubeid.
07:03Saya bacakan pernyataan Pak Seiful Mujani.
07:05Kebetulan saya catat, kesimpulan saya bukan pada prosedur formal impeachment.
07:11Akan tetapi konsolidasi untuk menjatuhkan Prabowo.
07:14Hanya itu.
07:15Kalau nasihati Prabowo enggak bisa, bisanya hanya dijatuhkan.
07:18Mas Ubeid saya mau koreksi.
07:20Kalau dalam kerangka hukum Mas Ubeid, hanya ada dua cara menjatuhkan Prabowo Subianto.
07:26Satu, secara politik melalui impeachment.
07:29Itu sudah diucapkan secara verbal oleh Presiden Prabowo.
07:33Silahkan impeachment.
07:34Poin kedua Mas Ubeid, melalui ketatanegaraan kepemiluan.
07:39Maka kalau menjatuhkan Prabowo, jangan pilih Prabowo di 2029.
07:43Kalau Mas Ubeid baca pernyataan Pak Seiful Mujani itu, bagaimana mendudukannya Mas Ubeid?
07:49Saya menonton lebih dari dua kali.
07:52Makanya perlu nonton juga ada kalimat di ujungnya.
07:55Mas Ubeid, semua yang bicara itu punya argumentasi, kritik yang disampaikan.
08:01Ada yang bicara soal ekonomi, hukum, geopolitik.
08:04Tapi ini tidak utuh melihatnya.
08:05Tapi tidak melompat simpulan.
08:07Nanti jawaban Mas Ubeid atas pernyataan dari kuningnya itu akan kita jawab setelah yang satu ini teteplah di satu majadu
08:15forum.
Komentar

Dianjurkan