Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPASTV - Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Kehutanan pada Selasa (14/4/2026).

Rapat untuk membahas optimalisasi pengelolaan jasa lingkungan wisata alam serta sejumlah isu aktual di sektor kehutanan.

Dalam pembukaan rapat, pimpinan Komisi IV DPR RI menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di sektor kehutanan.

Dengan luas kawasan hutan mencapai lebih dari 120 juta hektare terluas ketiga di dunia, Indonesia menyimpan kekayaan jasa lingkungan yang sangat besar, mulai dari keanekaragaman hayati hingga potensi wisata alam.

Komisi IV DPR RI mengidentifikasi setidaknya empat isu krusial yang menjadi perhatian utama dalam rapat kerja ini.

Pertama, belum optimalnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor wisata alam, baik dari penjualan tiket maupun perizinan usaha, termasuk evaluasi penerapan sistem pembayaran non-tunai di sejumlah destinasi.

Kedua, ketimpangan pembagian manfaat ekonomi antara pengelola wisata dengan masyarakat sekitar kawasan hutan dan pemerintah daerah.

Ketiga, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, BUMN, hingga masyarakat adat.

Keempat, ancaman terhadap kelestarian ekosistem akibat pengembangan wisata yang tidak terkendali.

Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah lebih dekat, satu Langkah makin terpercaya!

Produser: Yuilyana

Thumbnail Editor: Lintang

#hutanindonesia #dpr #titieksoeharto

Baca Juga Pernyataan Menhan Sjafrie Usai Sepakati Kerja Sama Pertahanan RI-AS | KOMPAS PETANG di https://www.kompas.tv/internasional/662888/pernyataan-menhan-sjafrie-usai-sepakati-kerja-sama-pertahanan-ri-as-kompas-petang



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/662906/dipimpin-titiek-dpr-soroti-4-isu-serius-pengelolaan-wisata-hutan
Transkrip
00:00Menteri Kutanan, berserta jajaran yang saya hormati dan hadirin sekalian yang berbahagia.
00:06Pertama-tama, marilah kita panjatkan beri syukur,
00:09Kadirat Allah SWT, karena hanya atas perkenannya,
00:13hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di sini dalam keadaan sehat walafiat.
00:19Bapak-Ibu sekalian, sesuai dengan keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI
00:24dengan pimpinan fraksi-fraksi pada tanggal 19 Januari 2026
00:28dan sesuai hasil keputusan rapat internal Komisi 4 DPR RI
00:32pada tanggal 10 Maret 2026 pada hari ini, selasa 14 April 2026,
00:40Komisi 4 DPR RI melenggarakan rapat kerja dengan Menteri Kehutanan dalam rangka membahas
00:451. Optimalisasi pengolahan jasa lingkungan wisata alam
00:50dan 2. Isu-isu aktual
00:54Hadirin yang saya hormati, berdasarkan informasi dari Sekretariat
00:58Rapat hari ini telah dihadiri oleh 32 orang anggota dari 8 fraksi
01:04dan sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020
01:10tentang tata tertib, maka quorum telah terpenuhi.
01:15Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 276 dan pasal 281 ayat 1 peraturan DPR RI
01:20tentang tata tertib, rapat kerja hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
01:26Setuju?
01:29Tapat kerja hari ini dimulai pada pukul 10.40 waktu Indonesia bagian Barat
01:37dan akan diakhiri pada pukul 12.
01:40Dan apabila belum selesai, dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2.54 ayat 2 peraturan DPR RI
01:47tentang tata tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut
01:531. Pengantar Ketua Rapat
01:562. Penjelasan Menteri Kehutanan terhadap agenda rapat
01:593. Pertanyaan tanggapan anggota Komisi 4 DPR RI
02:034. Jawaban Menteri Kehutanan
02:055. Kesimpulan Rapat
02:07dan 6. Penutup
02:08Apakah susunan acara ini dapat disetujui?
02:12Betul
02:19Bapak Ibu yang kami hormati
02:21Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan hutan tropis terluas ketiga di dunia
02:27dengan luas kawasan hutan mencapai lebih dari 120 juta hektare
02:32dibalik luasnya hamparan hijau tersebut
02:35tersimpan potensi jasa lingkungan yang luar biasa
02:38mulai dari keanekaragaman hayati, keindahan alam hingga ekosistem yang menjadi penyangga kehidupan jutaan masyarakat Indonesia
02:48Namun demikian, kita harus jujur mengakui bahwa potensi dasar ini belum dikelola secara optimal
02:54Wisata alam di dalam kawasan hutan masih menghadapi berbagai tantangan serius
02:59mulai dari tumpang tindih regulasi, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas sumber daya manusia
03:07hingga minimnya keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaku utama ekonomi wisata
03:14Berkenaan dengan kondisi tersebut, Komisi 4 DPR RI telah menerima aspirasi dari
03:19Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dan Asosiasi Jaringan Kapal Rekreasi atau Jangkar
03:26perihal kondisi pengelolaan wisata alam di tingkat tapak
03:30Komisi 4 DPR RI mengidentifikasi setidaknya 4 isu kursial
03:35yang perlu mendapat perhatian serius dalam rapat kerja hari ini
03:39Pertama, belum optimalnya pendapatan negara bukan pajak yang diterima baik dari
03:46penjualan tiket masuk maupun bagi hasil perizinan berusaha sarana wisata alam
03:54dibandingkan dengan banyaknya izin yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Kutanan
03:59Termasuk optimalisasi PNBP setelah diberlakukannya sistem cashless di beberapa objek wisata
04:08apakah ada perubahan yang signifikan
04:12Kedua, ketimpangan pembagian manfaat ekonomi
04:16Masih terdapat kesenjangan yang nyata antara pendapatan yang dihasilkan dari wisata alam
04:22dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat sekitar kawasan hutan dan pemerintah daerah
04:28Skema bagi hasil yang adil dan transparan harus menjadi prioritas
04:33Ketiga, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan pengelolaan wisata alam di kawasan hutan
04:41melibatkan banyak pihak antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Daerah BUMN, dan Masyarakat Adat
04:52Sinergi yang kuat di antara semua pihak mutlak diperlukan
04:57Keempat, ancaman terhadap kelestarian ekosistem
05:01Pengembangan wisata yang tidak terkendali dapat mengancam keaneka ragaman hayati dan fungsi ekologis hutan
05:08Daya dukung dan daya tampung kawasan harus menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan pengembangan wisata alam
05:17Selanjutnya pada rapat kerja hari ini juga Komisi 4 DPR RI meminta penjelasan Menteri Kehutanan Prihal Surat No. 4338-PW
05:30.01-04-2026
05:33Yang merupakan tindak lanjut dari beberapa rapat dengar pendapat umum prihal beberapa isu terkini
05:40Satu, memperlakuan pembatasan jumlah kunjungan wisatawan di Pulau Komodo oleh Balai Taman Nasional Komodo
05:52Sebanyak seribu orang per hari
05:55Dua, tumpang tindih perizinan berusaha pemanfaatan hutan antara PT Papua Hutan Restari Makmur
06:03Dan PT Salaki Mandiri Sejahtera di Provinsi Papua
06:07Tiga, pengaduan tujuh perusahaan kehutanan di Sumatera Utara yang dicabut izinya
06:14Pasca bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatera
06:19Empat, larangan kebijakan wisata tunggangan gajah
06:25Serta, lima maraknya kegiatan pertambangan dan perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara
06:35Sejalan dengan permintaan penjelasan atas lima isu tersebut
06:39Komisi 4 DPR RI juga kembali meminta Menteri Kehutanan untuk menyampaikan data mengenai alih fungsi kawasan hutan
06:48Sebagaimana telah dimintakan sebelumnya melalui surat Wakil Ketua DPR RI Nomor B Garing 3404 Garing PW.01 Garing 03 Garing
06:592026 Tanggal 16 Maret 2026
07:04Bapak-Ibu yang saya hormati selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Kehutanan untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas
07:14Terima kasih telah menonton!
Komentar

Dianjurkan