Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 2 hari yang lalu

PROBOLINGGO, PortalJatim.net – Pemerintah Kota Probolinggo menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor keagamaan melalui pemerataan insentif bagi guru ngaji di seluruh wilayah kecamatan dan kelurahan. Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai lebih pro-rakyat dan tepat sasaran.

​Melalui siaran langsung di platform media sosial TikTok, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, memaparkan bahwa skema distribusi insentif kini tengah direformulasi agar menjangkau penerima manfaat secara lebih luas dengan porsi yang adil.

​"Jika sebelumnya hanya menyasar kelompok tertentu, kini kami pastikan distribusi insentif ini merata dengan jumlah penerima yang meningkat signifikan. Kami ingin menyentuh langsung para pendidik Al-Qur'an di tingkat akar rumput," ujar Wali Kota dalam keterangannya saat live streaming di platform media sosial Tiktok, Rabu (18/3).

​Selain penguatan sektor sosial-keagamaan, Pemkot Probolinggo tengah memacu kemandirian fiskal dengan target pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 25% hingga 30%. Peningkatan ini dinilai krusial untuk mendanai berbagai program pembangunan infrastruktur, termasuk rencana pengembangan pusat perbelanjaan modern (mal) serta integrasi layanan publik yang lebih mutakhir.
​Wali Kota juga menyatakan optimisme dalam meraih Dana Insentif Daerah (DID) atas prestasi kinerja sepanjang tahun 2025. "Inovasi ini diharapkan mampu memperkuat postur APBD 2027, meskipun terdapat penyesuaian pada dana transfer dari pemerintah pusat," tambahnya.

LIRA Probolinggo
​Menanggapi dinamika publik terkait pengadaan aset daerah dan kesejahteraan guru ngaji, Wali Kota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Probolinggo, Louis Hariona, memberikan pandangan strategisnya. Ia mengimbau masyarakat untuk melihat kebijakan pemerintah melalui kacamata prosedur hukum dan regulasi.

​Louis menekankan bahwa pengadaan kendaraan dinas merupakan hasil dari proses teknokratis yang panjang, bukan keputusan instan. "Apakah pengadaan itu dilakukan tiba-tiba, atau sudah melalui tahapan perencanaan dan rapat anggaran di DPRD? Jika seluruh tahapan tersebut sudah dilalui, maka kebijakan tersebut sah secara hukum," jelas Louis.

​Terkait aspirasi guru ngaji, Louis mengingatkan adanya batasan wewenang eksekutif dalam pencairan dana daerah yang harus melalui pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Ia juga menyerukan agar anggota legislatif lebih proaktif memperjuangkan kesejahteraan guru ngaji melalui fungsi anggaran mereka.

​Namun, pernyataan dukungan dari pihak LIRA Probolinggo ini menuai kecaman dari pihak lain. Kebijakan mendatangkan kendaraan dinas baru di tengah isu efisiensi anggaran dan belum terlaksananya janji peningkatan kesejahteraan guru ngaji—bahkan adanya isu pemangkasan insentif—mendapat sorotan tajam, termasuk dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor.

​Ketua Ranting

Kategori

🗞
Berita
Transkrip
00:06Intro
00:12Wali kota Lira Probolinggo ajak masyarakat lihat kebijakan aset dan kesejahteraan guru ngaji secara regulatif.
00:20Menanggapi dinamika publik terkait pengadaan aset daerah dan aspirasi kesejahteraan guru ngaji di kota Probolinggo,
00:26Wali Kota Lumbung Informasi Rakyat Lira Probolinggo, Lois Haryona, memberikan pandangan strategisnya.
00:33Ia mengimbau masyarakat untuk melihat setiap kebijakan pemerintah melalui kacamata prosedur hukum dan regulasi yang berlaku.
00:40Lois menekankan bahwa pengadaan aset daerah seperti kendaraan dinas bukanlah sebuah keputusan instan yang diambil secara sepihak.
00:47Menurutnya, hal tersebut merupakan hasil dari proses teknokratis yang panjang dan melibatkan berbagai pihak.
00:53Terkait aspirasi para guru ngaji yang belakangan mencuat, Lois menyatakan dukungannya namun mengingatkan adanya batasan wewenang eksekutif.
01:01Ia menjelaskan bahwa setiap pencairan dana daerah wajib memiliki dasar hukum yang disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.
01:09Lois menegaskan bahwa Wali Kota memiliki prosedur formal dalam setiap pengambilan keputusan finansial daerah.
01:14Terkait tentang pengadaan mobil, mobil dinas, itu juga sebelum kita mengkritik kita harus perlu kaji dulu.
01:25Apakah ujuk-ujuk mobil itu langsung dibeli atau pengadaan itu langsung atau sudah melalui perencanaan dahulu?
01:33Sudah melalui rapat anggaran atau bagaimana?
01:35Kalau proses-proses itu sudah dilalui, berarti semua sudah benar.
01:40Nah sekarang tinggal yang kedua yang kita pertimbangkan di sini, yang menjadi sorotan adalah tentang bagaimana intensif guru-guru ngaji
01:48di situ.
01:49Nah ini juga perlu, harus dipertimbangkan.
01:51Artinya perlu ada perencanaan yang juga prosesnya juga harus melalui tahapan melalui rapat anggaran di DPR sehingga tidak menjadi masalah.
02:04Kebijakan pemerintah ini harus benar-benar sesuai dengan regulasi yang ada.
02:09Itu yang dimaksud.
02:10Jadi saya tertarik dengan perbincangan publik bahwa kita melakukan efisiensi sementara satu sisi pemerintah melakukan pengadaan kendaraan dinas.
02:23Nah kalau memang layak harus diadakan pengadaan kendaraan dinas, nah tentunya itu kan sudah melalui.
02:30Kita juga perlu harus pelajari bahwa ada proses enggak sebelumnya.
02:34Nah kalau prosesnya sudah melalui tahapan, melalui rapat banggar, sudah ditentukan dan sudah didok, ya berarti kan wajar, sah-sah
02:42saja.
02:42Sekarang yang berikut adalah bagaimana kita mempertimbangkan tentang bagaimana intensif guru ngaji yang juga perlu harus diperjuangkan.
02:51Artinya tidak serta-merta seorang wali kota langsung bilang besok kita bayar.
02:55Kan tidak begitu juga.
02:56Harus tentu melalui pembahasan melalui di gedung DPR di sana, dirapat banggar di sana, ditentukan di sana, sebagaimana halnya seperti
03:08honor RT RW.
03:10Kan semuanya diputuskan di sana.
03:12Baru wali kota di sini mengeksekusi anggaran itu.
03:16Kita tidak bisa langsung mengkritik wali kota seperti kayak begini itu, tidak seperti begitu.
03:20Karena semua tentu ada prosesnya.
03:23Wali kota pun tidak ujuk-ujuk langsung beli mobil.
03:25Itu menurut saya seperti kayak begini.
03:29Di akhir pernyataannya, Lois menyerukan agar anggota DPRD kota Probolinggo lebih proaktif dalam memperjuangkan kesejahteraan guru ngaji melalui fungsi anggaran
03:37yang mereka miliki.
03:39Ia berharap legislatif memanfaatkan masa reses untuk menyerap aspirasi warga secara konkret, agar bisa masuk ke dalam skema anggaran yang
03:46legal.
03:46Artinya sekarang saya juga sangat setuju dan di tempat ini saya juga menyerukan agar DPR juga perlu proaktif juga.
03:55Untuk perlu menganggarkan di tahun yang akan datang bagaimana kita bisa merealisasikan intensif guru-guru ngaji yang ada di kota
04:04Probolinggo.
04:05Itu menurut pendapat saya.
04:06Kita tahu ya bahwa DPR itu ada agenda tahunan yang namanya reses, sidang tahunan.
04:12Nah itu kan dari situ kan sudah banyak aspirasi tentunya yang mereka tampung di situ.
04:17Nah itu kan harus digodok di situ, terus kemudian diusulkan, terus kemudian nanti dirapatkan dalam rapat anggaran.
04:25Kan kira-kira begitu.
04:25Artinya kan pemerintah, yang namanya pemerintah daerah ini kan ada eksekutif, ada legislatif.
04:32Tidak serta-merta itu uang langsung dibelanjakan oleh seorang wali kota.
04:36Tidak seperti begitu.
04:38Artinya tahapan ini kita perlu pelajari dulu.
04:41Apakah tahapan pengadaan mobil dinas ini sudah melalui tahapan itu atau tidak?
04:47Kalau sudah, ya sudah.
04:48Sah-sah saja.
04:49Nah sekarang berikutnya, tahapan berikutnya adalah saya juga setuju kita memperjuangkan sehingga dia akan datang.
04:56Kita juga membuat anggaran untuk memberikan intensif kepada guru-guru ngaji.
05:01Untuk kesejahteraan mereka.
05:03Begitu, Pak.
05:20Terima kasih telah menonton!
Komentar

Dianjurkan