00:00Legislator PDIP minta Jokowi bertanggung jawab soal revisi UU KPK.
00:04Seorang legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menilai Presiden Ketujuh Republik Indonesia, Jokowi Dodo,
00:11harus ikut bertanggung jawab atas perubahan desain Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
00:18Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Dr. Iwayan Sudirta,
00:24dalam merespon polemik terbaru terkait wacana pengembalian UU KPK ke versi sebelum revisi tahun 2019.
00:31Politikus tersebut menilai sebagai kepala negara saat revisi dilakukan, Jokowi tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab politik.
00:39Menurutnya, revisi Undang-Undang KPK pada masa itu telah mengubah desain kelembagaan Komisi Anti Rasuah secara signifikan.
00:47Karena itu, ia berpandangan wajar jika publik juga menyoroti peran pemerintah periode sebelumnya dalam proses perubahan regulasi tersebut.
00:55Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa polemik yang muncul saat ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas Undang-Undang KPK
01:04hasil revisi.
01:05Ia juga mengingatkan bahwa pembahasan Undang-Undang merupakan proses politik yang melibatkan pemerintah dan DPR secara bersama-sama.
01:13Pernyataan ini muncul setelah sebelumnya Jokowi menyatakan setuju apabila Undang-Undang KPK dikembalikan ke bentuk lama.
01:20Hingga kini perdebatan mengenai masa depan UU KPK masih terus bergulir di ruang pabrik.
01:26Sementara pemerintah saat ini belum menyatakan adanya rencana resmi untuk merevisi kembali Undang-Undang tersebut.
Komentar