Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 6 jam yang lalu
SORONG, KOMPAS.TV - Pemprov papua barat daya menyusun kajian lingkungan hidup strategis untuk mengintegrasikan tata ruang laut dan darat demi pembangunan berkelanjutan 20 tahun ke depan.

Penyusunan tata ruang laut terintegrasi dengan tata ruang darat, akan dibuat dalam satu dokumen untuk kajian lingkungan hidup strategis. Kajian ini telah mengakomodir pembangunan berkelanjutan untuk 20 tahun kedepan. Klhs juga sebagai alat untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan tidak mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi risiko lingkungan sejak tahap perencanaan awal dengan klhs, serta langkah mitigasi dapat dilakukan sebelum kebijakan atau proyek dijalankan.

Sinergi lintas sektor dari pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat, didorong agar pelaksanaan klhs dapat berjalan optimal dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/649587/pemprov-pbd-susun-klhs-ruang-darat-laut
Transkrip
00:00Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Pemprov Papua Barat Daya menyusun kajian lingkungan hidup strategis
00:06untuk mengintegrasikan tata ruang laut dan darat demi pembangunan berkelanjutan 20 tahun ke depan.
00:15Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya lakukan peneratanganan perjanjian kerjasama
00:20dan pelepasan 16 dokter umum menuju program pendidikan dokter spesialis di Universitas Pejajaran Bandung.
00:28Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di Provinsi Papua Barat Daya,
00:35mengingat hingga kini tenaga dokter spesialis masih sangat terbatas.
00:40Setelah menjalani pendidikan, para dokter diharapkan dapat kembali mengabdi di Papua Barat Daya.
00:45Pemerintah daerah juga minta agar para dokter mematuhi beberapa aturan yang disepakati,
00:52seperti pendidikan yang dijalani harus tempat waktu dan mandiri.
00:55Nantinya bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui dinas kesehatan,
01:01pengendalian penduduk dan keluarga berencana, seperti biaya pendidikan dan biaya hidup.
01:07Para dokter ini akan menjalani pendidikan dengan jangka waktu normal,
01:11dan nantinya akan ditambah 3 semester atau 1 tahun setengah bagi yang belum menyelesaikan pendidikannya.
01:17Ini akan terus kita lakukan, tahun ini juga akan kita seleksi lagi.
01:24Kita sesuaikan dengan kemampuan kita.
01:28Ini sementara kita terus, nanti juga kita akan gunakan untuk intervensi tahun depan.
01:35Saat kita melakukan evaluasi APBD, kita wajibkan untuk harus.
01:38Kalau itu baru kita bisa keluarkan persetujuan, kalau belum bisa.
01:46Jadi ada yang kita perlu intervensi itu kepentingan, kebutuhan.
01:53Kalau ini kita tidak lakukan, orang-orang Papua jarang sekali jadi dokter spesialis.
01:58Karena kita terbatas, mereka punya mimpi, ada semangat, ada.
02:01Tapi kemampuan untuk pembiayanya ini yang ada kerepot.
02:05Jadi puji-tuan kalau kita lihat hari ini semua anak-anak Papua.
02:12Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
02:17ada kurang lebih 28 dokter yang telah disekolahkan
02:20untuk mengambil program pendidikan dokter spesialis.
02:24Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya
Komentar

Dianjurkan