00:00Intro
00:00Saudara penetapan kilat Wakil Ketua DPR Adi Skadir
00:09sebagai calon hakim konstitusi usulan DPR
00:13menuai kritik, transparansi hingga independensi Adi Skadir
00:17dikhawatirkan akan mempertaruhkan maruah Mahkamah Konstitusi
00:21sebagai benteng terakhir keadilan konstitusi.
00:25Inilah catatan Kompas TV
00:27DPR buat publik meragukan Mahkamah Konstitusi
00:31MK, penjaga konstitusi atau kekuasaan?
00:38Profesor Doktor Insinyur Haji Adi Skadir SHMU
00:46sebagai hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi
00:51usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
00:55Apakah dapat disetujui?
01:02Presentasi hanya 10 menit, sendirian tidak ada tanya jawab
01:07maka dalam 15 menit selesai
01:10Fit and proper test macam apa?
01:13Apakah fit and proper testnya proper?
01:15Penetapan Wakil Ketua DPR Adi Skadir sebagai calon hakim
01:21konstitusi usulan DPR pada selasa 27 Januari 2026
01:26secara kilat menuai kritik
01:27Adi Skadir dikenal sebagai politiku senior Partai Golkar
01:32Adi Skadir dikenal sebagai politiku senior Partai Golkar
01:32Adi Skadir berjabat Wakil Ketua DPR RI
01:34pernah duduk di Komisi Hukum
01:36dan aktif dalam pembahasan berbagai undang-undang strategis
01:40Namun atas latar hukum itulah Komisi 3 DPR
01:44yakin Adi Skadir mampu menjalankan tugas sebagai hakim
01:48dengan penuh integritas
01:49Jadi kita yakin Pak Adis akan menjalankan amanah ini
01:57dengan penuh integritas, menjaga kredibilitas
02:00dan juga sekali lagi profesional
02:03karena Pak Adis juga memiliki latar belakang dari bidang hukum
02:08Meski berlatar hukum, akademisi mengkritisi
02:11proses yang kilat dan cederung tidak transparan
02:13ditambah dengan status dia sebagai politisi aktif
02:16dinilai rentan menimbulkan masalah etis
02:19Pengemat Hukum Tata Negara B. Fitri Susanti menilai
02:22mundur secara administratif tidak serta-merta
02:25menghapus cicak politik dan potensi konflik kepentingan
02:29Keterkaitan yang terlalu dekat dengan partai politik
02:32dinilai dapat mengganggu persepsi independensi
02:35Juga toh tidak ada transparansi, kita nggak ada yang tahu
02:38tiba-tiba sudah langsung dilakukan fit and proper testnya itu
02:42dan kemudian ditetapkan
02:43Dari segi independensi
02:45kita juga harus punya catatan bahwa yang namanya
02:50keterkaitan dengan sebuah lembaga tertentu
02:54apalagi partai politik itu seharusnya jadi pagar yang tinggi sekali
03:01untuk tidak boleh diruntuhkan ketika seseorang ingin menjadi Hakim Konstitusi
03:07Kritik soal status Adiskadir di respon Ketua Umum Partai Golkar
03:12Bahlil Lahadalia
03:13Bahlil menjelaskan bahwa Adiskadir telah mundur dari partai politik
03:18sebelum pencalonannya sebagai Hakim MK
03:20Mundurnya dari Golkar tidak serta-merta menghilangkan kekhawatiran atas kemerdekaan dan independensi Adiskadir
03:49Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menilai jika Hakim MK diisi tokoh politik
03:56maka MK beresiko menjadi perpanjangan tangan kekuasaan legislatif
04:00kan sudah disampaikan DPR pesan-pesan khusus bagi Hakim Konstitusi terpilih ya
04:07bahwa tolong jangan lupa Anda bagian dari kami Anda dulu pernah buat undang-undang
04:12jangan pula undang-undang ini yang kemudian Anda permasalahkan
04:15itu sudah menunjukkan keberpihakan dan kepentingan dalam pemilihan Hakim
04:21masa DPR terbuka seperti itu ya berkolusi terhadap Hakim
04:27penetapan Adiskadir sebagai calon Hakim MK sekaligus membatalkan putusan DPR sebelumnya
04:33atas penetapan Kepala Badan Keahlian DPR Inosensius Samsul sebagai calon Hakim MK pada Agustus 2025
04:41Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan bahwa pembatalan Inosensius terjadi
04:46karena yang bersangkutan memiliki penugasan lain
04:49Pak Inosensius kami mendapatkan informasi yang bersangkutan akan mendapatkan penugasan lain
04:56sehingga Komisi 3 DPR RI perlu melakukan fit and proper lagi
05:02untuk mencari calon pengganti Pak Harif Widayat yang akan pensiun tanggal 5 Februari yang akan datang
05:08publik dan akademisi khawatir ke depan MK bakal melahirkan putusan-putusan yang berpihak pada kepentingan partisan
05:16merawah MK sebagai penjaga konstitusi pun dipertaruhkan
05:20padahal undang-undang dengan tegas menyebut bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara
05:25yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tanpa kemerdekaan dan independensi
05:31akan sulit bagi rakyat berharap MK menjalankan tugas menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum
05:37Tim Liputan, Kompas TV
05:40Saudara proses pemilihan Hakim Konstitusi Jatah DPR menyesalkan tanda tanya
05:49sekaligus kekhawatiran besar akan independensi dan marwah lembaga Mahkamah Konstitusi
05:55Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir keadilan konstitusi
05:59harusnya dijaga bersama dalam hal kepercayaan publik
06:04transparansi proses dan juga integritas keputusan
06:08sesuai ketentuan undang-undang
06:10memang 3 dari 9 Hakim Konstitusi diusulkan dan dipilih oleh DPR
06:15tentu harus dengan semangat menjaga kewibawaan Mahkamah Konstitusi
06:20proses pengisian Hakim Konstitusi tidak boleh menuansakan cara-cara transaksional
06:26terburu-buru dan seperti mengejar target politik
06:30proses penetapan Wakil Ketua DPR Adi Skadir sebagai Hakim Konstitusi
06:35menggantikan Arif Hidayat di Komisi 3 DPR dalam waktu singkat sekitar 30 menit
06:42tentu mengejutkan banyak pihak
06:45pertanyaan publik pun mencuat apakah Mahkamah Konstitusi masih bisa diharapkan
06:50sebagai penjaga konstitusi dengan cita rasa negarawan
06:55atau sudah berubah menjadi alat penjaga kepentingan kekuasaan
07:00pertanyaan yang harus dijawab melalui pembuktian bahwa Mahkamah Konstitusi
07:09tidak akan menjadi alat kepentingan partai politik dan kekuasaan
07:13dengan cara menjaga kemurnian pendapat konstitusi dalam setiap proses uji materi undang-undang
07:19terutama yang langsung berkaitan dengan proses pemilu
07:23publik akan memantau apakah Hakim Konstitusi unsur DPR
07:27memang diutus dengan misi menjaga kepentingan politik kekuasaan
07:31atau sebaliknya datang sebagai Hakim Negarawan yang menjaga independensi Mahkamah Konstitusi
07:39DPR masih punya utang penjelasan ke publik tentunya
07:46mengapa nama Inosentius Samsul yang sudah diputuskan sejak Agustus 2025
07:53tiba-tiba hilang digantikan oleh Adi Skadir
07:57penjelasannya ini tentu menjadi penting setidaknya sebagai modal kepercayaan publik
08:03terhadap Mahkamah Hakim Konstitusi yang dipilih oleh DPR
08:07agar ada sedikit harapan di tengah kuatnya keraguan publik
08:12demikian catatan Kompas TV
08:18kita jumpa lagi pekan depan
08:20selamat menikmati
Komentar