00:00Pak Menko Ekonomi.
00:30Pak Menko Ekonomi.
01:00Dan juga tahun ini dengan tadi sebagian dari KL penggunaan anggarannya juga baik, maka target 5,2 persen tahun ini insya Allah tercapai dan kuartal keempat juga insya Allah kenaikannya di atas 5,4 persen.
01:19Nah kemudian kami masih mendorong dengan program Nataru yaitu belanja retail Pak Presiden, kemarin yang belanja online kalau di luar negeri itu Black Friday, tanggal 12 sampai dengan 16 sampai besok, target transaksinya 34 triliun.
01:38Kemudian belanja di Indonesia saja, hampir semua pusat perbelanjaan memberikan transaksi sampai diskon 80 persen Pak Presiden.
01:46Nah ini sampai dengan 80 persen Pak, ada yang 20, 50, 80, nah ini target transaksinya 30 triliun Pak, kami lihat di pasar sudah mulai rame Pak Presiden, kemudian yang di pasar retail modern atau retail kecil, itu every purchase is cheap, 1 sampai 31 Desember, targetnya 56 triliun Pak Presiden.
02:15Jadi total belanja di bulan Desember ini diperkirakan 110 sampai dengan 120 triliun.
02:23Nah ini mudah-mudahan akan mendorong pertumbuhan dari segi konsumsi.
02:27Kemudian berikut event para wisata juga digenjot oleh Menteri Para Wisata, ada 37 di bulan Desember ini, sehingga ini yang juga akan mendorong pergerakan daripada penduduk Indonesia Pak Presiden.
02:42Mulai dari event yang sifatnya Nusantara, event MAIS, dan event nasional.
02:48Ini sepanjang tahun dikurasi dan ini diumumkan juga melalui media sosial ke publik.
02:55Nah kemudian kami punya usulan Pak Presiden, karena dari Menteri Perhubungan menyiapkan diskon, mulai dari tiket kereta api sampai 30 persen, angkatan laut, hubungan laut Angpelni sampai 20 persen, kemudian ASDP juga besar sampai 13 persen, dan pesawat.
03:14Itu tanggalnya dari tanggal 22 Desember sampai dengan 10 Januari Pak Presiden.
03:21Nah libur anak-anak sekolah itu mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 3.
03:25Nah oleh karena itu kami usulkan jumlah perjalanan selama libur pada waktu lebaran sampai dengan 140 juta.
03:35104 juta perjalanan, dan Desember ini diperkirakan bisa di atas 100 juta.
03:41Nah oleh karena itu kami usulkan karena ada tanggal 29, 30 dan 31 yang diantaranya juga diantara libur Pak.
03:51Kami usul untuk work from anywhere, in everywhere.
03:56Setuju Pak, setuju, setuju.
04:02Karena keluarga nggak bergerak kalau orang tuanya, ayahnya nggak jalan Pak.
04:07Jadi ini kami usulkan.
04:12Tapi work from hambalang juga boleh Pak.
04:18Nah, itu yang paling penting mungkin.
04:22Nah, kemudian yang kedua kami laporkan Pak Presiden.
04:28Ini pada waktu Queen Maksima hadir, Bapak Presiden sudah mengetok Pak,
04:33perubahan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.
04:40Nah oleh karena itu kami mohon mungkin perpresnya, kami sudah akan segera bersurat.
04:45Dan keanggotaannya diperluas Pak, karena Dewan ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden.
04:51Kemudian ketuanya oleh Perekonomian, kemudian Wakilnya Menteri Keuangan dalam negeri, Gubernur BI, OJK.
05:00Anggotanya ditambah Pak.
05:01Yang ditambah adalah Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
05:07Kemudian stakeholder BP BUMN.
05:09Kemudian Badan Perlindungan Konsumen, Ketua Umum Kadin dan Apindo.
05:13Karena kemarin minta stakeholder-nya dilibatkan Pak Presiden.
05:19Sehingga dengan ini kami akan mengukur nanti perekonomian keluarga Pak Presiden.
05:25Jadi bukan hanya ekonomi secara nasional dan agregat, tetapi kami sudah bicara dengan BPS,
05:31bahwa keluarga pun nanti kita monitor, karena tahun depan ada sensus ekonomi Pak.
05:35Jadi kita titipkan, sehingga kita bisa mengetahui resiliensi ekonomi keluarga.
05:41Yang tentu ini akan memperkuat fundamental ekonomi kita.
05:46Nah dari data yang ada, yang arahan Bapak Presiden, inklusi keuangan,
05:49kita capaiannya sudah baik, 92,7 persen.
05:53Literasi keuangannya 66,4 persen.
05:56Dibandingkan negara OECD rata-rata Pak Presiden, itu 62 persen.
06:00Jadi kita sudah lebih tinggi dari negara-negara OECD,
06:04dan jumlah rekening di pelajar Pak, kita ada program satu rekening satu pelajar,
06:10itu sudah ada 58 juta rekening, dari SD sampai dengan SMA.
06:15Jadi arahan Pak Presiden sudah berjalan di sini dan untuk ditingkatkan.
06:20Dan ini mohon nanti arahan Pak Presiden selanjutnya.
06:23Kemudian yang berikut Pak, terkait dengan kur,
06:26terkait dengan dampak bencana di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar,
06:31total Aceh, Sumut, dan Sumbar,
06:34itu kurnya 43,95 triliun Pak Presiden,
06:38dan jumlah debiturnya ada 1.018.282 orang,
06:44yang terdampak kepada bencana ini ada 8,9 triliun,
06:50dan 158.848 debitur.
06:53Nah ini kami mengusulkan kebijakan terkait dengan bencana,
06:59bahwa yang pertama kita petakan dampak bencana debitur kur,
07:03debitur tidak membayar asuran pokok maupun bunga Pak,
07:06kita hapuskan.
07:08Kemudian penyalur itu menerima pembayaran asuran pokok dan bunga,
07:13serta tidak melakukan klaim.
07:15Kemudian asuransi tidak menerima pengajuan klaim
07:18dari penyalur, dari perbankan,
07:21dan pemerintah membayar subsidi bunga
07:23atau subsidi margin terhadap kur reguler di tahun ini.
07:27Kemudian status kolektibilitas
07:29tetap sampai dengan posisi 30 November.
07:32Jadi mereka tidak,
07:34dalam tanda petik,
07:35tidak default Pak Presiden.
07:37Kemudian penghapusan dan relaksasi kewajiban kur
07:39terhadap debitur kur as existing.
07:41penghapusan diberikan kepada debitur,
07:44kepada yang usahanya sama sekali tidak dapat dilanjutkan.
07:48Ada pengusaha yang mesin produksinya pun terkena bencana.
07:53Nah ini kita berikan penghapusan.
07:57Kemudian juga relaksasi untuk perpanjangan
08:00jangka waktunya Pak,
08:01tenornya kita perpanjang.
08:03Kemudian grace periodnya
08:04diberikan di tahun 2026.
08:08Suku bunga margin di tahun 2026
08:12kita nolkan Pak untuk mereka.
08:14Baru di 2027 kita berikan 3% Pak
08:18sebelum mereka kembali.
08:21Kemudian di fase percepatan pemulihan,
08:24relaksasi kepada debitur baru,
08:27yaitu grace period mereka tidak perlu
08:306 bulan sudah dalam usaha itu Pak.
08:32Jadi kita beri kemudahan.
08:35Kemudian diberikan grace period
08:37angsuran pokok di 2026.
08:40Kemudian juga relaksasi kepesertaan
08:42di BPJS ketenaga kerjaan.
08:44Nah kemudian selanjutnya,
08:48perpanjangan tenor itu berdasarkan
08:50penilaian objektif dari penyalur kur
08:53atau perbankan.
08:55Subsidi bunga dan subsidi margin
08:58reguler dan tambahan mengacu kepada
09:01KMK yang keuangan 317
09:052023.
09:07Penghapusan itu mencakup
09:08piutang penyalur kur
09:09baik lembaga keuangan
09:11ataupun kooperasi
09:12milik pemerintah,
09:13daerah, atau swasta.
09:15Kemudian relaksasi yang
09:16bersifat administrasi,
09:18mereka diberikan 6 bulan Pak,
09:19karena mereka tidak punya KTP,
09:21NIB, dan SKU.
09:23Jadi dalam 6 bulan,
09:24karena perbankan punya data,
09:26pakai data perbankan,
09:27mereka tidak perlu untuk
09:29dipersyaratkan itu Pak.
09:32Demikian mungkin mohon arahan selanjutnya.
09:33Terima kasih.
Komentar