KOMPAS.TV - Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Suharto, menyampaikan rasa sedih dan marah dalam rapat bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.
Titiek meminta Menteri Kehutanan tegas menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan deforestasi hutan, yang dianggap menjadi salah satu penyebab banjir dan longsor di Sumatera.
Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat? Simak dialog KompasTV bersama anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS, Johan Rosihan.
Baca Juga Wamenkes Soroti Bantuan Medis Korban Banjir Sumatera, Wabup Pidie Jaya: Tolong Pak Presiden di https://www.kompas.tv/regional/635552/wamenkes-soroti-bantuan-medis-korban-banjir-sumatera-wabup-pidie-jaya-tolong-pak-presiden
#banjir #sumatera #hutan #dpr #breakingnews
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/635553/dpr-blak-blakan-soroti-nama-menteri-di-balik-kerusakan-hutan-sumatera-siapa-tanggung-jawab
00:00Lantas siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat?
00:06Kita sudah bersama dengan anggota Komisi 4 DPR, Fraksi PKS, Johan Rohi Sihan.
00:10Selamat pagi Pak Johan.
00:12Selamat pagi Mbak.
00:14Pak Johan, tadi jelas Ketua Komisi 4, Titik Suwarto, minta tegas tegakan hukum untuk mereka yang lakukan deforestasi sehingga memicu bencana ini.
00:22Potensi pelanggaran yang akan ditemui seperti apa Pak?
00:24Itu yang coba kita minta didalami, karena pengakuan dari Pak Menteri kan satu jengkal pun saya tidak pernah memberikan izin pada daerah terdampak Sumut, Sumbar maupun Aceh.
00:45Pertanyaannya kan siapa yang memberikan izin?
00:48Nah itulah kenapa kemarin ketika rapat kerja itu, saya secara pribadi meminta Pak Menhut agar membuka datanya secara terang-benderang.
01:00Kalau Pak Menteri bukan yang tanda tangan, lantas siapa?
01:04Kalau di jamannya Pak Raja Juli ini tidak tanda tangan, maka perlu kita tarik ke belakang.
01:15Ibu Nurbayakah, Sulkip Lihasankah, Meskabankah atau siapakah yang telah mengobral izin usaha itu sehingga kondisi hulu di daerah terdampak itu sudah sangat parah banget.
01:37Karena indikasi dari data-data yang dipaparkan oleh Kementerian Kehutanan kemarin itu nampak sekali bahwa memang tata kelola hutan kita sangat lemah sekali.
01:50Rehabilitasi das tidak berjalan, ada perusahaan tambang ilegal yang berkontribusi pada kerusakan di hulu.
01:58Karena itulah kami mencoba mendalami ini melalui panjang alih fungsi lahan yang bukan hanya, tapi fokusnya ke tiga daerah itu, tetapi ini akan terus kami kembangkan ke daerah-daerah lain yang juga punya potensi yang sama seperti yang terjadi di tiga provinsi ini.
02:18Begitu, Mbak.
02:19Oke, tadi kalau dikatakan pengakuan dari Kementerian Kehutanan Raja Juli Antoni tidak pernah kasih izin sejengkal pun, lantas dari DPR sebetulnya tadi kalau masih didalami, artinya selama ini pengawasan ataupun juga ada nggak sih Pak kajian dari atau milik DPR soal mitra kementerian yang bekerja salah satunya adalah Kementerian Kehutanan ini?
02:37Yang kita belum dalami sampai di situ, itulah kenapa kita membuat panjang alih fungsi lahan ini, Mbak.
02:47Sehingga kita bisa minta datanya secara keseluruhan, agar ini betul-betul kita tahu siapa sebenarnya yang menjadi kedalang dari kerusakan hutan di Republik ini.
03:01Oke, Pak Johan, soal ekspektasi dari langkah pemerintah usut kayu gelondongan ini apa, Pak?
03:07Yang kita berharap, kita berharap agar apa yang dijanjikan oleh Pementeri di hadapan Komisi 4 yang dipimpin langsung oleh Ibu Ketua itu segera bisa diwujudkan.
03:19Karena terus terang kemarin itu kami, semua anggota Komisi 4 itu bersepakat dan memahami baru kali ini kami melihat Ibu Ketua Komisi itu marah, geram dan dengan segala perasaannya baik sebagai Ketua maupun sebagai Ibu,
03:38beliau menampakkan kemarahan yang luar biasa.
03:42Karena itu kami sebagai anggota dan tentu sebagai rakyat yang memiliki empati terhadap musibah itu,
03:52kami tidak akan main-main untuk mengawal ini sehingga apa yang menjadi janji Menteri dan harapan Ibu Ketua dan tentu semua anggota Komisi 4 bisa kita wujudkan secara cepat,
04:04ya terencana dan terjadwal gitu.
04:06Oke, Pak Johan ini kan Panja Ali Fungsilahan, goalsnya nantinya akan seperti apa?
04:12Rekomendasikah, kemudian juga jika ditemukan adanya pelanggaran, seberat apa nanti pidadanya supaya bisa memberikan efek jerat?
04:21Ya tergantung temuannya nanti, kalau misalnya kami menemukan pelanggaran hukum,
04:28tentu ini akan kita lanjutkan dengan langkah-langkah konstitusional yang lain sesuai dengan posi tugas DPR,
04:35bisa angket, bisa apa, begitu tergantung nanti apa yang kita temukan di lapangan.
04:42Oke, sesuai nanti bagaimana temuan dan juga penalaman dari Komisi 4,
04:46Pak soal ini Pak ada desakan, soal manhood ini mundur, ini ada suara-suara seperti ini di Komisi 4, ini seperti apa Pak?
04:52Ya kemarin ada yang vulgar menyampaikan Anda tidak mengetahui tentang persoalan kehutanan,
04:59sebaiknya Anda mundur, ada teman juga yang memberikan contoh pada kasus yang sama banjir di Filipina,
05:06sebagai bentuk pertanggung jawabannya Menteri mundur,
05:10itu ada yang menyampaikan secara vulgar, ada yang menyampaikan secara halus gitu,
05:15termasuk saya juga ketika Pak Menteri menyatakan ketika pertama saya dilantik,
05:21saya diberikan tugas dua oleh Pak Presiden kata beliau,
05:25yang pertama Pak Menteri tolong jaga hutan,
05:29maka saya bertanya apakah Pak Menteri sudah menjaga hutan,
05:32apakah Pak Menteri sudah merasa menjaga hutan,
05:34dan bagaimana kemampuan Anda untuk menjaga hutan selama 5 tahun dengan kondisi seperti ini,
05:40akhirnya seperti, jadi suasana rapat kemarin itu,
05:45nampaknya semangat teman-teman itu sama gitu,
05:48bahwa kita ini semua berempati,
05:51semua kita itu merasa sedih dengan kondisi seperti ini,
05:55mudah-mudahan ya apa namanya ke depan bisa kita atur kelolanya secara baik,
06:00tentu dimulai dari terbukanya data yang baik,
06:06makanya salah satu rekomendasinya adalah kita meminta,
06:09dan mungkin akan mendukung ketika kita menyiapkan satu alat kontrol,
06:14berbasis teknologi,
06:16agar kemudian itu bisa kita pantau secara bersama-sama,
06:20baik oleh kementerian maupun oleh kami di komisi 4,
06:23begitu Mbak.
06:23Oke, berarti begini Pak,
06:24karena adanya beberapa yang mendesak begitu,
06:28Menteri juga harus tahu soal apa yang dikerjakan,
06:31desakan mundur, bertanggung jawab,
06:32artinya begini,
06:33ada yang melihat bahwa Menteri Kehutanan yang paling bertanggung jawab
06:37atas kerusakan lingkungan di Sumatera,
06:38atau seperti apa,
06:39kemudian apakah Kepala Daerah juga bisa diseret Pak dalam bencana ini?
06:44Semalam saya dialog dengan teman-teman BNPB ya,
06:52saya tanya gitu,
06:53Bapak, apakah sebelum kejadian ini sudah ada,
06:59ada tidak semacam early warning dari pemerintah?
07:05BNPB menjelaskan kepada kami bahwa,
07:08ada, kami sudah menyampaikan peringatan dini itu hari minus 8, minus 6, minus 4,
07:17bahkan sampai minus 2,
07:18H min 2 gitu, dari kejadian itu.
07:21Tetapi memang tidak ada pihak-pihak,
07:24baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
07:27maupun pemerintah kabupaten,
07:28yang menanggapi itu dengan aksi dini.
07:32Nah, ini kan jadi satu soal, satu soal sendiri ya,
07:35bahwa terjadi kerusakan hutan dan itu menjadi tanggung jawab dari Kementerian Kehutanan,
07:41itu satu hal, ya kan?
07:43Pada hal lain terkait dengan bencana ini,
07:45ada juga AB-nya pemerintah atas peringatan dini dari Badan Nasional Penanggulan Bencana
07:52atas kejadian ini.
07:54Nah, ini kan harus kita timbang juga secara baik gitu.
07:59Nah, Menteri Perkehutannya pun kita lihat gitu.
08:02Betul tidak, ya betul tidak Raja Juli ini selama memimpin tidak menandatanganin itu,
08:07kan itu pernyataan di depan kita yang perlu kita buktikan.
08:10Kalau ternyata itu terbukti, mari kita tarik ke belakang gitu loh.
08:14Zaman Ibu, karena itu perlu juga gitu,
08:17perlu juga lembaga DPR mungkin secara kelembagaan utuh,
08:22itu bukan hanya dari Komisi 4 yang mendesak Presiden
08:25untuk melakukan, menggelar rapat kabinet khusus misalnya itu
08:30untuk memanggil para menteri-menteri ini,
08:34baik yang sekarang, sebelumnya, ataupun yang lain gitu.
08:39Karena kan persoalan-persoalan banjir kemarin itu,
08:44pertama tingginya curah hujan,
08:45yang kedua diperparah dengan rusaknya kondisi hulu kita di hutan itu.
08:52Nah, sehingga ketika curah hujan tinggi,
08:56diperparah dengan kondisi hulu yang tidak memungkinkan rezim air itu
09:01dikelola dengan baik, dengan fungsi hutan yang baik,
09:05maka terjadilah longsor, terjadilah banjir bandang yang membawa kayu dan lain sebagainya.
09:10Jadi begitu.
09:11Baik, Pak Johan, tentu kita tunggu bagaimana nanti hasil dari panjali fungsi lahan,
09:16termasuk juga saat ini yang dibutuhkan tidak hanya soal bagaimana penanganan,
09:19tapi juga peragakan hukum terhadap pihak yang terlibat,
09:22ataupun juga bertanggung jawab.
09:23Terima kasih, anggota Komisi 4 DPR Raksi PKS, Johan Rosian,
Jadilah yang pertama berkomentar