Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 2 hari yang lalu
ICW mengaku bingung dengan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak kunjung memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution
Transkrip
00:00Kenapa kedatangan ICWP KPK ini dalam rangka apa?
00:03Kita menuntut KPK untuk memeriksa bobi dalam perkara korupsi pembangunan jalan Sipiongot, Labuan Batu, dan Hutan Barus, Sipiongot.
00:12Kenapa kita menuntut?
00:13Karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan sudah memerintahkan Jaksa KPK untuk memeriksa bobi.
00:22Dan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pada 30 September juga menyatakan bahwasannya apabila ada perintah dari pengadilan,
00:30maka KPK akan memeriksa bobi dalam Sipiongot karena ada dasar hukumnya.
00:35Nah ini sudah ada dasar hukumnya, sudah ada perintahnya, bahkan yang kami tahu dari laporan Tempo,
00:41penyidik KPK bahkan sudah mengusulkan kepada Ketua Satgas yang menangani kasus ini untuk memeriksa bobi,
00:48tapi ketiga Kepala Satgas tersebut tidak ada yang berani untuk memeriksa bobi.
00:53Ini kan semua para tersangka sudah dilimpahkan ke pengadilan, ya Pak.
00:59Artinya kan sudah masuk ke dalam tahap penyelitian.
01:03Sedangkan selama penyidikan itu kan belum pernah dipiksa sebagai saksi.
01:06Apakah ada harapan dari Jawa agar KPK itu berani menghadirkan bobi ini di persidangan,
01:12meskipun di penyidikan itu belum pernah dipiksa?
01:14Iya. KPK beberapa kali melakukan pengembangan kasus dari fakta-fakta di persidangan.
01:20Contohnya kasus IKTP, kasus korupsi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu juga dikembangkan dari fakta yang ada di persidangan.
01:29Maka harusnya pada kasus ini apabila ada petunjuk baru dari persidangan, KPK seharusnya mengembangkan kasus.
01:36Jadi membuka kasus baru.
01:38Nah ini jangankan mengembangkan kasus, tapi untuk memeriksa bobi saja tidak berani.
01:43Kenapa?
01:46Karena korupsi pada pengadaan barang dan jasa, biasanya korupsi besarnya apabila KPK ingin mengejar akor intelektualnya,
01:54itu ada pada tahap perencanaan.
01:56Nah bobi itu terlibat pada tahap perencanaan.
01:59Mengganti APBD Sumut sebanyak 4 kali untuk memasukkan proyek pembangunan ini.
02:05Padahal sebelumnya itu tidak termasuk kebutuhan Provinsi Sumut.
02:08Tidak pernah ada di APBD Sumut, tapi kan tidak butuh.
02:10Musrembang mengatakan itu belum butuh, belum butuh pada tahun itu.
02:16Tapi kemudian bobi masuk.
02:17Nah harusnya dicegah atau bukan dicegah, ya dicegah dan juga diperiksa sejak tahap perencanaannya.
02:23Bukan ketika pemilihan penyedianya, ada persepongkolan untuk memenangkan keatuan itu,
02:28diambil disentuh.
02:29Tapi tahap perencanaannya tidak pernah disentuh oleh KPK.
02:32Padahal mulanya pasti sejak tahap perencanaan.
02:34Terima kasih.
02:35Terima kasih.
02:35Terima kasih.
02:35Terima kasih.
Jadilah yang pertama berkomentar
Tambahkan komentar Anda

Dianjurkan