Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KOMPAS,TV - Kelangkaan BBM di SPBU swasta sudah berlangsung hampir dua bulan sejak akhir Agustus 2025.

Pemerintah menyebut kuota impor untuk swasta telah diberikan 110 persen dan menawarkan pembelian dari Pertamina, namun pihak swasta mengaku masih menghadapi kendala teknis serta negosiasi bisnis.

Baca Juga CCTV Rekam Aksi Pria Lecehkan Perempuan di Masjid di https://www.kompas.tv/regional/627837/cctv-rekam-aksi-pria-lecehkan-perempuan-di-masjid

Kementerian ESDM memastikan pasokan segera kembali normal setelah seluruh SPBU swasta sepakat membeli base fuel dari Pertamina.

Sementara itu, pengamat menilai krisis ini dipicu perubahan periode impor dan lemahnya peran pemerintah sebagai regulator dalam menjaga pasokan energi nasional.

#bbm #impor #swasta

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/627857/bbm-impor-swasta-segera-tiba-polemik-mereda
Transkrip
00:00Intro
00:00Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BPAKR masih terjadi hingga kini.
00:26Kekosongan BBM di SPBU swasta pertama terjadi pada awal 2025 sekitar akhir Januari dan awal Februari.
00:36Kemudian stok BBM kosong lagi pada akhir Agustus hingga saat ini.
00:42Artinya sudah hampir 2 bulan stok BBM di SPBU swasta kosong.
00:48Bolehkah kopinya? Bolehkah? Silakan, silakan.
00:52Dampaknya sejumlah karyawan SPBU swasta beralih profesi.
00:58Mereka terpaksa menawarkan minuman dan makanan kepada pengendara karena tidak bisa melayani pengisian BBM.
01:07Kekosongan stok ini memicu polemik antara pemerintah dan pihak swasta.
01:12Menteri SDM Pahlil Lahadalia menegaskan kuota impor BBM untuk swasta sudah diberikan 110%.
01:20Ia menawarkan opsi agar SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina.
01:26Pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024.
01:38Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%.
01:43Jadi, sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan.
01:50Sedangkan kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina.
01:55Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak.
01:59Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus tetap dikontrol oleh negara.
02:08Namun, dalam rapat dengar TPR awal Oktober, pihak swasta mengaku masih menghadapi kendala.
02:15Vivo Energy menyebut ada masalah teknis standar BBM Pertamina.
02:19Kami telah mengadakan negosiasi dengan Pertamina untuk membeli.
02:26Tapi, karena ada beberapa hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina,
02:35sehingga apa yang sudah kami mintakan itu dengan terpaksa dibatalkan.
02:41Kami tetap akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk saat-saat mendatang.
02:48Siapa tahu apa yang kami minta itu bisa dipenuhi oleh Pertamina dan kami...
02:54Sementara pihak Shell mengaku masih dalam tahap pembahasan bisnis dengan Pertamina.
03:01Awalnya, Pertamina bersedia menyediakan produk SE, tetapi akhirnya setelah mendengar kekhawatiran kami,
03:09akhirnya Pertamina bersedia menyediakan produk dalam bentuk base fuel dan kami sangat mengapresiatikan hal tersebut.
03:16Saat ini, kami masih dalam pembahasan B2B sesuai dengan anjuran dari Bapak Menteri terkait pasokan import base fuel saat ini sedang berlangsung.
03:25Menanggapi hal ini, Wakil Dirut Pertamina Patraniaga Ahmad Muhtasyar menyebut,
03:34salah satu kendala utama dalam kerjasama ini adalah kandungan etanol pada BBM murni atau base fuel di Lig Pertamina.
03:42Nah, ini yang membuat kondisi teman-teman SPB B2B swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut.
03:57Di mana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah.
04:04Kementerian SDM memastikan pasokan BBM swasta akan kembali normal.
04:09Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Laude Sulaiman menyatakan,
04:15seluruh SPBU swasta telah sepakat bernegosiasi membeli base fuel atau BBM murni dari Pertamina.
04:22Laude menargetkan, proses pengisian BBM ke SPBU swasta akan rampung pada akhir Oktober 2025 seiring dengan kedatangan kapal pengangkut BBM.
04:33Penggambat ekonomi energi UGM Fahmiradi penilai,
04:37kelangkaan ini diakibatkan perubahan periode impor BBM swasta yang dipersingkat dari satu tahun menjadi enam bulan.
04:46BBM swasta itu diberikan waktu satu tahun sekali untuk melakukan impor,
04:53sehingga dia punya waktu yang cukup panjang.
04:54Nah, kemudian ada suatu aturan dari Kementerian SDM yang mengubah priorisasi waktu dari satu tahun menjadi enam bulan.
05:04Dan ini harus dilakukan izin ulang gitu ya, dan dievolusi setiap tiga bulan.
05:10Nah, ini take time gitu ya, sehingga tak lama dalam pengadaan BBM.
05:15Atau saya menilainya ini sebagai pemangkasan dari kuota tadi yang sekitar 50% tadi, itulah yang menyebabkan BBM langka tadi.
05:33Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Selios Nailul Huda mengkritik kebijakan pemerintah sebagai regulator
05:40yang dinilai tidak berpihak pada publik dalam menangani kekosokan pasokan ini.
05:46Direktur, sayangnya ini pemerintah tidak berpihak pada masyarakat secara luas.
05:54Karena kebutuhan yang dibiarkan BBM berkualitas itu dibutuhkan oleh masyarakat.
06:01Tapi sayangnya untuk BBM yang berkualitas itu tidak bisa dihasilkan oleh pertamanya semata.
06:08Nah, ini yang saya lihat sebenarnya ada masalah di situ.
06:13Nah, yang kemudian ini membuat ketika impor ya, impor BBM yang dilakukan oleh perusahaan yang lebih asing itu di-stop,
06:23maka mereka akan kehilangan stok yang ada di BBM.
06:30Pemerintah kini berpacu dengan waktu menormalkan pasokan sekaligus menjaga iklim investasi
06:40dan keberlangsungan usaha SPBU swasta di tanah air.
06:45Terima kasih telah menonton!

Dianjurkan