00:00Pemerintah melalui Kementerian Hukum mengusulkan sejumlah rancangan undang-undang untuk dimasukkan dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2025-2026.
00:16Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu 17 September, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Yerich menjelaskan, ada 5 usulan RUU dalam evaluasi Prolegnas Prioritas 2025.
00:29Di antaranya pidana mati, pemindahan narapidana antar negara, jaminan benda bergerak, dan revisi undang-undang BUMN.
00:38Untuk Prolegnas Prioritas 2026, pemerintah mengusulkan 17 RUU.
00:43Beberapa di antaranya mengatur pidana mati, penyesuaian ketentuan pidana, hukum keluarga negaraan, badan usaha, serta grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
00:53Untuk usulan RUU Prolegnas Prioritas 2026, pemerintah mengusulkan 17 RUU, yaitu 1, RUU tentang hukum acara berdata, 2, RUU tentang narkotika nasibetika, 3, RUU tentang pengelolaan uang darah, 4, RUU tentang hukum perdata internasional, 5, RUU tentang desain industri, 6, RUU tentang keamanan dan ketahanan cyber, 7, RUU tentang ketenagaan putiran,
01:19perupakan lucuran dari 2025, kemudian 8, RUU tentang pengadaan barang dan desain industri.
01:27Selain usulan tersebut, pemerintah juga mengajukan 7 RUU Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029,
01:34antara lain tentang jaminan produk halal, keamanan laut, pemajuan kebudayaan, dan perumahan serta kawasan permukiman.
01:42Ada pula 7 inisiatif pemerintah untuk prolegnas Jangka Menengah, diantaranya RUU Badan Usaha Milik Daerah, Revisi Undang-Undang Keselamatan Kerja, dan perfilman.
01:54Ada pun pemerintah mengusulkan penghapusan RUU tentang keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dari prolegnas Jangka Menengah.
02:03Langkah ini diambil karena pokok materi sudah tercantum dalam RUU KUHAP dan diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana.
02:10Dari Jakarta, Setyanka Harfiana, Irfan Syahna Sution, Kantor Berita Antara, Muartakan.
Comments