Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kebijakan pembebasan pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21 DTP) bagi pekerja sektor pariwisata, termasuk hotel, restoran, dan kafe, dengan gaji di bawah Rp10 juta.
Kebijakan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang diumumkan pada 15 September 2025 dan berlaku hingga 2026.
Sekitar 552.000 pekerja di sektor ini akan mendapatkan manfaat tersebut, dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp120 miliar untuk 2025, yang akan meningkat menjadi Rp480 miliar pada 2026.
Pembebasan PPh 21 ini diharapkan dapat memberi dukungan ekonomi tambahan bagi pekerja sektor pariwisata yang terdampak pandemi dan memperkuat daya beli masyarakat.
Pro TV - Televisi Digital Berjaringan
Pro TV (@protv_id) bagian dari ekosistem Promedia Teknologi Indonesia (@promediateknologi) - SUBSCRIBE OFFICIAL CHANNEL YOUTUBE : @protv_official | PROMEDIA TV www.protv.id
00:00Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengumumkan kebijakan pembebasan pajak penghasilan pasal 21 PPH 21 DTP bagi pekerja sektor pariwisata termasuk hotel, restoran dan kafe dengan gaji di bawah 10 juta rupiah.
00:21Kebijakan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang diumumkan pada 15 September 2025 dan berlaku hingga 2026.
00:31Sekitar 552 ribu pekerja di sektor ini akan mendapatkan manfaat tersebut dengan anggaran yang dialokasikan sebesar 120 miliar untuk 2025 yang akan meningkat menjadi 480 miliar pada 2026.
00:45Pembebasan PPH 21 ini diharapkan dapat memberi dukungan ekonomi tambahan bagi pekerja sektor, pariwisata yang terdampak pandemi dan memperkuat daya beli masyarakat.
00:57Yang kedua mungkin yang terkait dengan perluasan PPH 1 di tanggung pemerintah yang kemarin sudah diperlakukan untuk sektor padat karya.
01:10Ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran dan kafe.
01:17Target penerimanya 552 ribu pekerja dan ini diberikan 100% PPH untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun 3 bulan.
Jadilah yang pertama berkomentar