00:00.
00:04Netto
00:04Netto
00:05Netto
00:08Netto
00:09N
00:09Netto
00:10N
00:12Ho
00:12N
00:16Netto
00:18N
00:22Chapter
00:24N
00:24N
00:26N
00:27E
00:29with the policies of the government of Prabowo.
00:32In this case, the government has reduced the important money
00:35such as the transfer to the area or TKD.
00:38TKD in the 2026 is a total of 650 trillion,
00:42down from the year's year's year,
00:43in the year's year, 919 trillion.
00:48According to Shafruddin,
00:50the government's DPR is a layak to do
00:51if there are need to be needed
00:53and there are no need to be needed
00:54straight to the quality of the legislation
00:56and the authority of their people.
00:59Shafruddin Brujar tambah an anggaran DPR terbaca sebagai lobby politik pemerintah.
01:06Director Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira menambahkan,
01:10kenaikan anggaran DPR menunjukkan sikap pemerintah yang tidak punya sense of crisis.
01:15Kenaikan anggaran DPR, dia menuturkan tak bijak karena terjadi di tengah pemangkasan belanja
01:19dan ketika masyarakat sedang dihadapkan pada kesulitan ekonomi.
01:23Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran untuk DPR terus naik.
01:29Dalam dokumen Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga,
01:34tahun anggaran 2026, anggaran DPR dialokasikan senilai 5,946 triliun rupiah
01:40dalam APBN 2024, kemudian naik menjadi 6,690 triliun rupiah pada 2025.
01:46Di sisi lain, dalam dua tahun tersebut tidak ada alokasi untuk program prioritas nasional.
01:55Anggaran hanya dialokasikan untuk belanja operasional,
01:58antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan fasilitas anggota DPR,
02:02aparat sipil negara di DPR, staff khusus, tenaga ahli dan staff administrasi anggota,
02:08serta belanja non-operasional.
02:10Rencana alokasi anggaran program prioritas nasional baru masuk RAPBN 2026.
02:16Para anggota DPR pun tak mau berkomentar soal ini.
02:22Anggota Komisi 9 DPR yang membidangi anggaran, Edi Wuryanto, juga berkelit,
02:26bahwa itu urusan badan anggaran.
02:28Sementara itu, anggota badan anggaran sekaligus Wakil Ketua Komisi 10 DPR,
02:32MYST Wijayati, menolak memberi jawaban saat ditemui seusai rapat bersama
02:37Badan Pusat Statistik pada selasa 26 Agustus 2025.
02:41Penjelasan yang pernah disampaikan DPR soal anggaran antara lain ihwal tunjangan perumahan 50 juta rupiah.
02:51Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan anggota parlimen mendapat 600 juta rupiah
02:55untuk mengontrak rumah selama 5 tahun, bukan setiap tahun.
02:59Tunjangan itu diberikan pemerintah kepada anggota DPR dalam waktu setahun,
03:03sejak Oktober tahun lalu dan berakhir Oktober 2025.
03:06Melihat kondisi ini, Kepala Departemen Akroekonomi Institute for Development of Economics and Finance
03:16Rizal Taufiq Kurohman mengatakan,
03:18pemakasan anggaran semestinya mengikat semua lembaga termasuk DPR.
03:22Bila yang terjadi justru sebaliknya,
03:24publik akan melihat ini sebagai standar ganda.
03:27Rakyat harus berhemat sedangkan anggaran DPR diperbesar.
03:31Kredibilitas kebijakan pemerintah pun anjlok.
03:33Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah kinerja DPR.
03:38Peneliti Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran,
03:41Bernard Alfitrum berpendapat bahwa anggaran legislasi tidak sebanding dengan hasil kinerja DPR.
03:47Dia memberi contoh tahun ini.
03:49Hingga Agustus 2025, DPR baru merampungkan penbahasan 4 dari 47 RUU.
03:57Bernard juga menyoroti banyaknya permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi.
04:01Ia mencatat, MK telah mengeluarkan 1.897 putusan perkara atau pengujian undang-undang sejak 2003 hingga 2024.
04:10Artinya, kualitas aturan yang dihasilkan DPR diragukan.
04:14Sejalan dengan hal tersebut,
04:15Bernard mendesak peninjauan ulang anggaran DPR dengan basis kebutuhan real dan kinerja terukur.
04:21Bernard juga mendesak penghentian penambahan fasilitas baru,
04:24yang membebani anggaran serta meninjau akuntabilitas tunjangan reses.
04:31Terima kasih telah menonton!
Comments