Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KompasTV
  • 5 bulan yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka menyoroti kerugian negara dalam pembangunan kereta cepat Whoosh.

Hal ini ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin, di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu (20/8/2025).

"Ada ancaman nanti akan krisis di 2026 keuangan KAI jika ini tidak terselesaikan," ujar Rieke.

"Betul kan, Pak? Ya, terus terang saja begitu, Pak. Jangan pucat," ucap Rieke kepada Bobby.

Bagaimana menurut Sahabat KompasTV terkait berita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar!

Video Editor: Novaltri Sarelpa

Simak Video Upacara Detik-Detik Pengibaran Bendera Proklamasi 17 Agustus 2025 HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

https://www.youtube.com/watch?v=rwoEI-aorpE

Simak Video Upacara Penurunan Bendera Merah Putih 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka Jakarta

https://youtube.com/live/X02rnFK5WOY?feature=share

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/612780/depan-bos-kai-rieke-dpr-sebut-ancaman-krisis-imbas-whoosh-terus-terang-aja-pak-jangan-pucat
Transkrip
00:00Silahkan.
00:02Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
00:05Salam sejahtera untuk kita semua.
00:06Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu semuanya.
00:12Pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI dari PT KAI, Direktur Utama beserta jajarannya.
00:19Selamat Pak, Pak Bobi dari LEN kemudian ditugaskan di KAI
00:23yang kondisinya juga tidak sedang baik-baik saja.
00:27Terima kasih untuk pemaparannya.
00:30Yang pertama tentu, ini perspektif saya ya Pak ya,
00:33bahwa kereta api itu memang memiliki sejarah panjang
00:39yang itu berkontribusi bahkan pada kemerdekaan Indonesia.
00:43Namun di sisi lain, kereta api sebagai transportasi publik
00:47sesungguhnya adalah salah satu motor roda perekonomian.
00:52Sehingga mudah-mudahan disepakati oleh kita semua
00:56bahwa perspektif kita terhadap transportasi publik
00:59tidak ansih atau hanya profit-oriented,
01:02tapi lebih pada pelayanan publik.
01:05Dari mana kemudian dampak ekonomi yang dihasilkan
01:08dengan baiknya transportasi publik yang diadakan oleh negara,
01:12yaitu adanya efek domino terhadap aktivitas ekonomi
01:15dalam hal ini dengan keberadaan KAI.
01:18menjembatani antar wilayah dan kemudian terjadi jalur logistik
01:24dan juga angkutan orang, barang, dan kemudian hal lainnya
01:28yang itu lebih singkat, lebih mudah, dan lebih murah.
01:31Oleh karena itu memang menurut saya dalam kesempatan ini,
01:36ini juga menjadi penting di mana dalam astacita adalah bagaimana kita bisa
01:41bersuah sembada, pangan, dan seterusnya,
01:44itu tidak mungkin terjadi jika tidak ada infrastruktur transportasi
01:49yang menyatukan Indonesia dalam hal ini dengan kereta apinya,
01:55itu bisa terjadi dengan baik.
01:58Dalam kesempatan ini saya juga meminta, mungkin ke depannya,
02:02Pak Dirut baru, tapi jajaran yang lain sekiranya banyak yang lama,
02:06pemaparan itu diawali dengan dasar hukumnya begitu.
02:12Sehingga lebih jelas dasar hukum KAI ini apa.
02:15Dengan adanya Undang-Undang Perkereta Apiat, KAI, BUMN, Badan Usaha Negara,
02:22sebagai operator, ada hal-hal yang sebetulnya bukan ada di wilayah otoritas KAI.
02:29Nah saya ingin mulai dengan dasar hukum, Undang-Undang Perkooperasian,
02:35ini menjadi penting pimpinan karena kita justru kalau menurut dalam perspektif saya,
02:40kita harus mensupport KAI agar bisa terus beroperasi.
02:44Tidak boleh KAI sampai bangkrut, tidak boleh KAI mengalami masalah,
02:49karena ini akan berimbas panjang pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional.
02:55Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkereta apian,
02:59di pasal 23 itu ada kurang lebih ini kaitannya dengan infrastructure maintenance operation
03:07atau biaya pemeliharaan begitu yang disingkat dengan AIMO.
03:13Dan ini kemudian banyak hal yang sebetulnya perawatan KAI ini aset prasana perkereta apian
03:22panjang jalurnya 6.602 km, jembatannya ada 22.143 unit,
03:30peralatan persinyalan telekomunikasi dan LLEE 72.984 unit,
03:37bangunan stasiun dan bangunan lainnya 138 unit.
03:41Dan itu harus dipelihara oleh KAI.
03:43Padahal kalau kita breakdown lagi apa yang diamanatkan oleh undang-undang,
03:49ini sebetulnya juga ada tanggung jawab pimpinan di Kementerian Perhubungan Secure Dirjen Perkereta Apian,
03:58DJKA begitu.
04:00Nah, AIMO itu adalah biaya pemeliharaan yang diberikan oleh negara kepada KAI begitu Pak ya.
04:08Karena ini menjadi penting, menyangkut nanti juga kesehatan keuangan KAI.
04:13Ada selisih kurang bayar, jadi okelah yang menyelenggarakan pemeliharaan semua infrastruktur kereta api itu adalah KAI.
04:26Tapi yang bayarnya uang negara begitu kan.
04:29Nah, selisih kurang bayar AIMO 2022 dari negara ke KAI 11,67 triliun.
04:35Selisih kurang bayar AIMO di 2023 2,68 triliun.
04:41Selisih kurang bayar AIMO 2024 dari negara ke KAI 2,14 triliun.
04:47Dan potensi di 2025 negara akan dalam tanda kutip utang terhadap KAI untuk pemeliharaan 1,56 triliun.
04:57Padahal, ini kaitannya dengan yang kedua, KAI, tadi ada yang mengatakan dividen, tetapi juga ada persoalan bagaimana track access charge.
05:07Yaitu, negara ngecas ke kereta api, ke KAI sebagai pengguna infrastructure.
05:14Kereta api betul Pak ya?
05:15Dan itu ada dasar hukumnya Pasal 154 Undang-Undang nomor 23 2007 Junto Pasal 159 72 2009 begitu.
05:24Nah, ini menurut saya perlu dijelaskan nanti Pak, kalau ada pertemuan lagi.
05:30Ada KAI harus bayar dan permohonan tagihan 2022 2,1 triliun.
05:38KAI harus bayar.
05:40Padahal tadi kemudian untuk pemeliharaan negara masih utang.
05:44Nah, itu utangnya di 2022, bentar.
05:55Iya Pak, penting ini Pak.
05:59Nah, KAI 2022 sampai 2023.
06:042022 KAI harus bayar ke negara lewat Kemenhub gitu.
06:12Nanti masuk PNBP, Kemenhub.
06:152,1 triliun.
06:17Nah, uang AIMO-nya utang negara 11,67 triliun.
06:26Dan 2023 2,68 triliun.
06:29Sementara tagihannya itu 2,5 triliun.
06:32Dan KAI hanya dibayar, akhirnya ada keringanan untuk TAC itu 423 miliar di 2022 dan 2023 401 miliar.
06:462024 minta keringanan, ini tagihannya 1,27 triliun.
06:55Pak Andre, tapi nggak disetujui.
06:57Mau bayar pakai apa?
06:59Dan infrastruktur ini sebetulnya makanya saya mengatakan kita perlu memberikan dukungan justru kepada KAI
07:08agar hutang negara ini dilunasin atau adalah semacam diskusi yang secara serius.
07:13Pertama adalah terkait AIMO dan TAC,
07:17mendukung pemerintah untuk percepatan alokasi anggaran untuk penyelesaian selisih kurang bayar AIMO tahun 2023.
07:25Kemudian percepatan penerbitan keputusan Dirjen Kereta Api
07:29untuk tim verifikasi Kemenhub atas penyelesaian selisih kurang bayar AIMO 2024.
07:36Percepatan yang ketiga, percepatan penerbitan KM penugasan tahun 2025
07:42untuk melibatkan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
07:48Kemudian percepatan penerbitan perubahan PM 92 tahun 2021
07:52tentang besaran persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jasa penerimaan negara bukan pajak
07:58sampai dengan nol rupiah atau nol persen
08:01dengan menambahkan pengaturan tarif PNBP di bidang perkeretapian
08:05bagi wajib bayar yang mendapatkan penugasan
08:08dan atau berkewajiban menjalankan kebijakan pemerintah.
08:12Bayangkan puluhan ribu kilometer tadi saya sampaikan
08:15real yang menjadi tanggung jawab KAI.
08:176.602 kilometer Pak.
08:21Bukan puluhan ribu ya kan?
08:23Betul Pak?
08:26Sebesar itu ya Pak ya?
08:27Realnya panjangnya 6.602 kilometer.
08:32Betul Pak?
08:34Dan berbagai jembatan dan semuanya.
08:36Mari kita bandingkan Bang Andre
08:38ini dengan adanya satu konsorsium
08:43yang namanya Celebes Railway Indonesia
08:47PT. CRI.
08:48Ini patungan PT. PP, BUMN, Bumi Karsa, dan China Railway
08:55menangani infrastruktur, operasi dan maintenance infrastruktur
09:00untuk 84 kilometer di pare-pare yang hanya baru mulai start 2023.
09:09Pertahun anggarannya Pak Andre untuk pemeliharaan 84 kilometer ini
09:15bisa dapat tuh dianggarin 250 miliar.
09:20Ini saya juga dalam kesempatan ini saya mendukung aparat penegak hukum
09:25untuk menyelidiki, kalau saya curiga,
09:28250 miliar per tahun dialokasikan, ya kurang lebih 100 miliaran lah setidaknya
09:36hanya untuk 84 kilometer.
09:39Kenapa giliran ke KAI susah sekali?
09:42Kementerian Perhubungan memberikan dana operasional.
09:45Padahal personil AIMO itu ada 1.342 orang,
09:51personil bangunan 304 orang,
09:53personil JJ 3.681 orang,
09:57personil IO 4.042 orang,
09:59yang ini gajinya harus ditanggung oleh KAI.
10:01Betul Pak?
10:02Nah itu yang pertama, Bang Andre.
10:04Jadi ada persoalan juga dengan Celebes Railway Indonesia
10:08perlu ada audit ini,
10:10apakah betul dibutuhkan setidaknya 100 miliar per tahun
10:15hanya untuk panjang 84 kilometer
10:17dan baru beroperasi beberapa tahun lalu.
10:20Sementara untuk KAI yang jelas-jelas
10:23menanggung infrastruktur sebanyak itu
10:27berapa Pak?
10:28450 miliar.
10:31Hanya dapat biaya pembelahan sekitar 450 miliar.
10:34Yang kedua adalah di samping persoalan yang tidak clear
10:37ada persoalan TAC AIMO tadi,
10:41yang kedua adalah persoalan proyek WUS begitu.
10:46Ini PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia tadi sudah disampaikan,
10:50konsorsium dengan pemegang saham KAI tertinggi 58,53%,
10:56WIKA 33,36%,
10:59Jasa Marga 7,08%,
11:01Perkebunan Nusantara 1,03%,
11:04PT SBI megang 60% saham di KCIC Operator WUS.
11:08Termasuk dalam proyek strategis nasional menghabiskan investasi sebesar
11:127,2 miliar USD atau setara 116 triliun.
11:17Kerugian semester 1 2025,
11:19mohon saling cek Pak datanya,
11:22mencatat kerugian 1,625 triliun dari investasi di PSBI,
11:29KI kerugiannya sebesar itu.
11:30Kemudian selama tahun 2024 kerugian sebesar 4.195 triliun,
11:37total investasi KAI ke PSBI 2025 sejak awal tahun,
11:42telah menyuntikkan modal 7,7 triliun untuk KCIC.
11:48Nah menurut saya ini perlu ada kejelasan.
11:52Sampai saat ini belum ada pembentukan konsorsium yang baru Pak Andre.
11:56Oke, sehingga kalau tadi ditanyakan apakah ada negosiasi ulang atau rekonstruksi.
12:02Rekonstruksi itu tidak bisa menurut saya tidak hanya melibatkan KAI,
12:09tapi di dalam beberapa pertemuan itu juga penting posisi dan antara
12:14untuk ada keberpihakan kepada KAI dan juga proses-proses lainnya,
12:19konsorsiumnya segera dibentuk, begitu, atau mau dengan cara apa.
12:24Kalau dari saya sendiri, ambil alih Pak Andre.
12:27Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa terakhir-terakhir.
12:32Nah, diambil alih oleh negara yang penugasan negara,
12:37apalagi masuk proyek strategis nasional,
12:40jangan dibebankan kepada BUMN.
12:43Apalagi BUMN tersebut adalah BUMN yang menyelenggarakan pelayanan publik.
12:48Bisa kolaps.
12:50Kalau pelayanan publik di bidang transportasi kolaps,
12:53sekali lagi akan berimbas pada berbagai hal.
12:56Dengan seluruh rasa hormat saya, Bapak, mohon diperbaiki nanti presentasi ini.
13:02Karena teman-teman yang lain ini, dan saya berharap lah,
13:05kalau direksi, ini siapapun direksinya,
13:07kalau posisi konstruksi hukumnya seperti ini,
13:11KAI akan tetap terbebani kok.
13:13Kalau persoalan WUS-nya tidak diselesaikan,
13:16siapapun dirutnya juga akan tetap tidak akan berhasil memimpin KAI,
13:21di luar persoalan karakter dan sebagainya.
13:23Yang terakhir persoalan aset.
13:25Mohon dijelaskan.
13:27Karena saya mendengar adanya aset-aset yang itu dikatakan sebagai aset negara,
13:33yang tidak boleh dikelola oleh KAI.
13:35Itu ada di Kementerian Keuangan.
13:37Nah, mohon dikonstruksikan secara hukum agar KAI memiliki bisnis-bisnis lainnya
13:44yang bisa memperkuat bagaimana pelayanan terhadap pelayanan transportasi publik
13:52yang bernama kereta api.
13:54Sehingga jelas, ini aset punya siapa?
13:57Betul punya KAI.
13:58Tapi hak kelola ada di mana?
13:59Karena setahu saya, ada beberapa aset KAI yang di lahan-lahan strategis
14:04itu tidak boleh dioperasionalkan oleh KAI.
14:07Karena ada aturan hukumnya begitu.
14:09Jadi ada tiga hal, Bapak.
14:11Pertama, TAC AIMO.
14:13Yang kedua, soal konstruksi untuk KCIC, kereta api cepat begitu.
14:18Kerugian negaranya akan semakin membengkak.
14:21Ada ancaman, nanti akan krisis di 2026 keuangan KAI.
14:25Jika ini tidak terselesaikan.
14:27Betul nggak, Pak?
14:27Betul kan, Pak?
14:29Ya terus terang aja kayak gitu, Pak.
14:31Ya jangan pucat, kesian soalnya.
14:33Udah kurus, pucat lagi.
14:35Yang ketiga, soal aset-aset itu.
14:38Dan tentu saja sebagai mitra dari KAI, kami di Komisi 6.
14:45Kalau saya secara pribadi, Pak Andre,
14:47kita harus memberikan dukungan kepada PT KAI
14:50untuk bisa terus survive dan terus meningkatkan kualitas
14:55untuk perbaikan pelayanan.
14:56Sekali lagi, agar publik tahu persoalan KAI bukan hanya persoalan sendiri disebabkan oleh KAI.
15:03Ada faktor-faktor lain, termasuk konstruksi hukum yang harus sudah diselesaikan.
15:07Terima kasih.
15:08Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15:11Saya Audrey Chandra,
15:20saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital,
15:24PTV, dan media streaming lainnya.
15:27Kompas TV, independent.
15:29Terpercaya.
Jadilah yang pertama berkomentar
Tambahkan komentar Anda

Dianjurkan

Dari London, Prabowo Gelar Ratas Bahas Penertiban Hutan
Suaradotcom
4 jam yang lalu
Refund Tiket Imbas Banjir, PT KAI Rugi Hingga Rp3,5 Miliar
Suaradotcom
2 hari yang lalu
Perpustakaan Masuk Mal, Strategi Pemkot Tingkatkan Literasi
Suaradotcom
2 minggu yang lalu
[ceresart ke 3] pensilku dan gambaranku
Ceresa Metana
3 minggu yang lalu
[ceresart ke 2] pensilku dan gambaranku
Ceresa Metana
4 minggu yang lalu
Inflasi Kembali Mengancam, The Fed Urung Turunkan Suku Bunga?
SINDOnews
1 tahun yang lalu
Kompetisi Masak Galang 1,6 Miliar Rupiah untuk Bank Makanan
SINDOnews
1 tahun yang lalu
Mengenal Jet Tempur SU-34 Rusia yang Lolos Dari Serangan 3 Rudal Patriot AS
SINDOnews
1 tahun yang lalu
7 Perjalanan Kereta Dibatalkan, PT KAI Buka Loket Refund Tiket 100 Persen | IU
KompasTV
54 menit yang lalu
Revitalisasi Alun-Alun Kota Malang Selesai, Akhir Januari Dibuka untuk Umum
KompasTV
55 menit yang lalu
Respons Keluhan Warga, Pemkot Depok Segera Bangun Halte Transjakarta di Gerbang Tol Sawangan
KompasTV
1 jam yang lalu
Sungai Citarum Meluap, Rumah di 30 Desa dan 1.840 Hektare Sawah Terendam Banjir | SAPA SIANG
KompasTV
3 jam yang lalu
Interupsi UGM Saat Bonjowi Singgung Status Pejabat Publik Jokowi: Mohon Bisa Ditertibkan!
KompasTV
5 jam yang lalu
KPK Soal Pemerasan Level Desa Bupati Pati Sudewo: Ini Sangat Miris!
KompasTV
6 jam yang lalu
[FULL] Eks Hakim MK Maruarar Jawab UGM Terkait Kasus Ijazah Jokowi di Sidang KIP Gugatan Bonjowi
KompasTV
7 jam yang lalu
[FULL] Waspada Cuaca Ekstrem! BNPB Ungkap Penanganan Banjir Pemerintah di Jakarta-Jateng
KompasTV
7 jam yang lalu
Majelis KIP Pertanyakan KPU soal Kewajiban Verifikasi Faktual Dokumen di Sidang Kasus Ijazah Jokowi
KompasTV
7 jam yang lalu
[FULL] Eks Hakim MK-Eks Ketua KIP Jakarta Jadi Ahli Kubu Bonjowi di Sidang KIP Kasus Ijazah
KompasTV
7 jam yang lalu
[FULL] Terkini! Update Pencarian & Evakuasi Korban Pesawat ATR 42-500, Berapa Orang Ditemukan?
KompasTV
7 jam yang lalu
[FULL] Cuaca Buruk-Mobil Terendam Banjir, Sejauh Mana Asuransi Tanggung Kerugian? | KOMPAS BISNIS
KompasTV
7 jam yang lalu
[FULL] Terbaru! Proses Pencarian-Evakuasi Pesawat ATR 42-500, Berapa Jumlah Korban?
KompasTV
7 jam yang lalu
[FULL] Terkini! Dokter Forensik Ungkap Proses Identifikasi Korban ATR 42-500, Apa Kendala Tim?
KompasTV
7 jam yang lalu
[FULL] BREAKING NEWS! Proses Operasi SAR-Identifikasi Korban ATR 42-500, Sudah Sampai Mana?
KompasTV
7 jam yang lalu
[FULL] Tim SAR Kerahkan Drone Thermal untuk Perluas Lokasi Pencarian Korban Pesawat ATR
KompasTV
7 jam yang lalu
[FULL] Usai Bupati Pati Jadi Tersangka KPK, Kepala Daerah Rentan Lakukan Korupsi? | SAPA PAGI
KompasTV
7 jam yang lalu