Revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dinilai bertentangan dengan status kekhususan atau lex specialis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Charles Simabura mengatakan, hal ini tertuang dalam Pasal 329 RKUHAP.
Tonton juga RiauOnline “ (RiauOnline)
#Riauonline #Riauonlinecoid #RKUHAP #WewenangKPK
Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar dan share.
Tonton konten lainnya juga di YouTube Channel: - Sisi Lain https://youtu.be/_TYOe2wDBl8 - Wamoi dan Riau https://youtu.be/roXyLa8aFLU
00:04Revisi Undang-Undang Hukum acara pidana RKUHAP dinilai bertentangan dengan status kekhususan atau Lex Specialist Komisi Pemberantasan Korupsi.
00:13Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura mengatakan hal ini tertuang dalam pasal 329 RKUHAP.
00:22Kita melihat ada norma yang kemudian cukup mengancam yaitu pasal 329 yang kemudian mengatakan bahwa Undang-Undang lain itu berlaku sepanjang tidak bertentangan Undang-Undang ini.
00:33Kata Charles, Rabu, 31 Juli 2025.
00:39Adapun isi dari pasal tersebut adalah pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai kewenangan PPNS
00:47dan penyidik tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
00:53Bagi kita itu jelas bertentangan dengan prinsip Lex Specialist yang ada di dalam Undang-Undang KPK sendiri, Imbu Charles.
01:00Senada dengan itu, Sahal Al-Habsi yang merupakan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil sekaligus peneliti Transparency International Indonesia menyebut bahwa pasal ini mengebiri kewenangan KPK.
01:09Kita melihat sampai dengan saat ini, seperti yang disampaikan oleh Charles, juga itu ada yang berpotensi mengebiri pemberantasan korupsi khususnya yang digawangi oleh KPK.
01:19Misalnya ada ketentuan yang ambigu tentang keberlakuan Lex Specialist yang ada di pasal 329 hingga 330 ungkap Sahal.
01:28Walaupun pembentuk Undang-Undang menjelaskan bahwa juga ada pasal 3 ayat 2 di rancangan Undang-Undang KUHAP yang mengatakan ketentuan dalam Undang-Undang lain dapat berlaku,
01:37tetapi itu dibantah sendiri di dalam pasal 329-330.
01:42Jadi bagi kami masih ada waktu, tidak perlu tergesa-gesa untuk mengesahkan dan mengundangkan KUHAP ini paparnya.
