Konsekuensi untuk Pemerintah usai MK Putuskan Pemilu & Pilkada Dipisah Mulai 2029 - CATATAN KOMPAS

KompasTV

kemarin

KOMPAS.TV - Mahkamah Konstitusi memutuskan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional harus dilakukan terpisah dengan pemilu di tingkat daerah.

Putusan MK harus menjadi momentum bagi DPR dan pemerintah untuk mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Karena perbaikan sistem pemilu hanya bisa terwujud melalui pengaturan baru lewat revisi Undang-Undang Pemilu. Tentu, komitmen dan integritas dari semua pihak untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil juga sangat diperlukan.

Inilah catatan Kompas TV: Putusan MK, momentum perbaikan sistem pemilu.

Baca Juga Usai Pemilu Legislatif dan Presiden 2024, Survei Ungkap Citra Positif KPU Meningkat di https://www.kompas.tv/nasional/546846/usai-pemilu-legislatif-dan-presiden-2024-survei-ungkap-citra-positif-kpu-meningkat

#dpr #pemilu #mk

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/602368/konsekuensi-untuk-pemerintah-usai-mk-putuskan-pemilu-pilkada-dipisah-mulai-2029-catatan-kompas

Kategori

🗞

Berita

Transkrip

Tampilkan transkrip video lengkap

00:00Intro

00:00Mahkamah Konstitusi memutuskan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional harus dilakukan terpisah

00:12dengan pemilu di tingkat daerah.

00:15Putusan MK harus menjadi momentum bagi DPR dan pemerintah untuk mempercepat pembahasan revisi undang-undang pemilu.

00:23Karena perbaikan sistem pemilu hanya bisa terwujud melalui pengaturan baru lewat revisi undang-undang pemilu.

00:31Tentu komitmen dan integritas dari semua pihak untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil juga sangat diperlukan.

00:39Inilah catatan Kompas TV, putusan MK, momentum perbaikan sistem pemilu.

00:45Yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan

00:56sejak pelantikan anggota Dewan Perwakian Rakyat.

00:59Konsekuensi secara teknis apa saja dari putusan MK.

01:05Perasaan tahapnya sangat berhimpitanku bagaimanapun mau tidak mau berdampak terhadap beban yang bersamaan dalam satu waktu.

01:15Penetahan jadwal pemilu ini akan berdampak sangat signifikan terhadap manajemen pemilu.

01:24Mahkamah Konstitusi memutuskan penyelenggaraan pemilu tingkat nasional dilakukan terpisah

01:29dengan pemilu tingkat daerah atau kota.

01:32Salah satu pertimbangan Hakim MK adalah rentang waktu yang sangat berdekatan.

01:38Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia

01:43untuk memilih anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah Provinci,

01:48anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah Kabupaten Kota,

01:50dan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota

01:56yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama

02:012 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakian Rakyat

02:06dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden.

02:136 menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

02:18Menanggapi keputusan MK, Ketua KPU Muhammad Afifudin menyatakan,

02:23jeda antara Pesta Demokrasi Nasional dan Daerah

02:26dinilai dapat mempermudah distribusi beban kerja penyelenggara.

02:30Durasi jeda lebih panjang, sebagaimana sering kita sampaikan,

02:37banyak pihak juga menyampaikan,

02:38akan mungkin beban itu tidak terjadi di waktu yang sama.

02:45Jadi bebannya terdistribusi di waktu yang berbeda,

02:49apalagi pilihannya itu kan 2,5 tahun, 2,5 tahun.

02:52Putusan MK yang bersifat mengikat,

02:54membuat Kemendagri perlu menyusun simulasi konsekuensi penyelenggaraan hingga pendanaan pemilu.

03:00Pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal,

03:03kami pelajari menjadi salah satu opsi dari masukan-masukan tersebut.

03:06Namun tentunya kan harus sinkron dengan desain keseluruhan sistem pemilu.

03:12Nah karena itu kami akan pelajari,

03:14kami akan menyusun satu simulasi kira-kira konsekuensi secara teknis apa saja dari putusan MK tadi.

03:28Perludem pun menyoroti kualitas penyelenggaraan pemilu yang menurun

03:31jika pemilu nasional dan lokal dilakukan serentak.

03:35Dengan putusan MK akan berdampak pada manajemen pemilu.

03:39Tentu saja penataan jadwal pemilu ini akan berdampak sangat signifikan

03:45berhadap manajemen pemilu ya.

03:47Itu memang sudah kita hitung betul.

03:50Dan dari dampak itu sebetulnya kita juga mesti berpikir

03:55bagaimana menyederhanakan dan meringkaskan tahapan pemilu

04:00agar tidak terlalu panjang, tetap manageable dan tetap akuntable.

04:04Putusan hakim MK ini merupakan bagian dari amar putusan hakim

04:08untuk putusan nomor 135 garis miring PUU, garis miring 12, garis miring 2024

04:14yang diajukan perludem.

04:18Cedah waktu pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah atau lokal

04:21diberikan selama 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun.

04:26Di berikutan Kompas TV.

04:27Mahkamah Konstitusi memutuskan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional

04:36harus dilakukan terpisah dengan pemilu di tingkat daerah.

04:40MK menyebut putusan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilu

04:45dan memberikan kemudahan bagi para pemilih dalam melaksanakan hak pilihnya.

04:49Putusan MK nomor 135 tahun 2024 ini akan mulai berlaku sejak pemilu tahun 2029 mendatang.

05:00Yakni, pemilu nasional yang memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden

05:07akan berlangsung lebih dulu.

05:08Baru 2 tahun atau paling lambat 2 tahun 6 bulan setelahnya,

05:12pemilihan di tingkat daerah untuk memilih DPRD, Gubernur, Bupati serta Wali Kota

05:18diselenggarakan.

05:20Keputusan MK yang mengubah model penyelenggaraan pemilu serentak

05:24adalah bagian dari amar keputusan hakim

05:27atas permohonan uji material yang diajukan oleh

05:30Organisasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Parludem.

05:36Langkah Parludem ini sejalan dengan aspirasi sejumlah pemerhati,

05:40akademisi, dan organisasi pemantau pemilu.

05:44Mereka menyebut pelaksanaan pemilu di tahun 2024

05:47yang menyelenggarakan pemilu dan pemilihan kepala daerah

05:52di tahun yang sama membebani banyak pihak.

05:55KPU sebagai penyelenggara mengakui kewalahan dalam melaksanakan teknis tahapan pemilu.

06:10Begitu pula pemilih yang terpecah konsentrasinya untuk memilih calon

06:15dari daftar nama yang terlampau banyak.

06:18Sementara waktu yang tersedia untuk mencoblos di TPS terbatas.

06:22Bagi peserta pemilu, pendeknya jeda waktu pelaksanaan pemilu dan pilkada

06:27membuat partai politik menjadi tidak berdaya

06:30menghadapi realitas politik dan kepentingan politik praktis.

06:35Akibatnya, partai politik terjebak kepada pragmatisme dan politik transaksional

06:42dengan merekrut calon berbasis popularitas demi kepentingan elektoral.

06:52Sistem pemilu yang baik adalah sistem yang bisa memastikan rakyat mudah

07:08menyalurkan aspirasi, kompetisi berjalan adil, sistem kepartaian berkembang

07:14hingga mendorong pemerintahan berjalan efektif.

07:17Sehingga penyempurnaan sistem pemilu adalah keputusan kelembagaan yang penting

07:22di negara demokrasi.

07:25Putusan MK adalah putusan yang penting bagi perbaikan sistem pemilu kita

07:29melalui pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah.

07:34Baik penyelenggara, peserta, hingga pemilih

07:37diharapkan bisa menjalankan peran masing-masing secara optimal

07:42sehingga bisa meningkatkan kualitas pemilu kita.

07:45Putusan MK juga harus menjadi momentum bagi DPR dan pemerintah

07:53untuk mempercepat pembahasan revisi undang-undang pemilu

07:57karena perbaikan sistem pemilu hanya bisa terwujud

08:01melalui pengaturan baru lewat revisi undang-undang pemilu.

08:06Namun begitu, peraturan dan tata laksana yang baik

08:09hanyalah sarana saja.

08:11Lebih penting dan di atas itu semua,

08:13komitmen dan integritas dari semua pihak

08:16untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil

08:19sangat diperlukan.

08:21Tidak boleh lagi ada rekayasa peraturan

08:24dan intervensi kekuasaan.

08:26Demikian catatan Kompas TV minggu ini.

08:38Sampai jumpa pekan depan.

Dianjurkan